Suaraakademis.com.|Pekanbaru – Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Pengprov Muaythai Indonesia (MI) Riau yang digelar di Aula Kantor KONI Riau, Senin (15/9), resmi menutup rangkaian pemilihan kepemimpinan periode 2026‑2030. H. Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengprov MI Riau baru, didukung penuh oleh seluruh Pengkab/Pengkot se‑Provinsi Riau.

Forum tertinggi ini dibuka secara resmi mewakili Ketua Umum PBMI oleh Wakil Ketua Umum PBMI, Fachrul Razi, turut dihadiri Ketua KONI Riau Iskandar Hoesin, para ketua pengurus kabupaten/kota, perwakilan atlet, dan pemangku kepentingan olahraga di wilayah tersebut. Tema yang diusung: “Menjemput tuah yang hilang, menyatukan tekad tabarru’ demi mengembalikan marwah dan kejayaan prestasi muaythai Riau.”

Dalam arahannya, Fachrul Razi menekankan pentingnya penyegaran organisasi sebagai langkah strategis memperbaiki performa. Ia menyoroti penurunan prestasi yang terjadi pada PON Aceh‑Sumut 2024 dibanding capaian di PON Papua 2021.

“Penyegaran ini harus terasa dampaknya bagi atlet. Pengprov wajib membenahi tata kelola dan membangun pembinaan jangka panjang, sehingga lahir atlet yang kuat di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Fachrul Razi, mantan Senator dua periode 2014‑2024.

Sementara itu, Ketua KONI Riau Iskandar Hoesin menyampaikan tiga arahan utama bagi kepengurusan baru: pastikan tertib organisasi dan administrasi sesuai AD/ART, targetkan Muaythai Riau menjadi lumbung medali di PON 2028, serta jalin kerja sama kuat dengan Dispora, akademisi, dan dunia usaha.

Proses pelantikan berjalan khidmat dan tertib, ditutup dengan sesi foto bersama jajaran Pengprov baru, pimpinan PBMI, KONI Riau, serta para delegasi se‑Riau. Kepemimpinan Dastrayani Bibra kini menjadi harapan baru untuk mengangkat kembali nama Muaythai Riau di panggung olahraga nasional maupun dunia.

(Tim Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kayuagung – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru baru saja meresmikan salah satu dari empat jembatan hasil bantuan Pemerintah Provinsi Sumsel di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Terletak di Desa Ulak Jermun, jembatan ini tercatat dengan nilai pembangunan mendekati Rp5 miliar. Peresmian menjadi langkah strategis memperkuat konektivitas antarwilayah dan menggerakkan roda ekonomi pedesaan.

Selain jembatan yang diresmikan, Pemprov Sumsel juga menyalurkan bantuan pembangunan tiga jembatan lain melalui skema Bantuan Gubernur Bersifat Khusus (Bangubsus). Menurut keterangan resmi, proyek ini bertujuan membuka akses masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi dan perkebunan, serta memperluas jaringan penghubung di wilayah OKI.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas karena manfaatnya langsung dirasakan warga. Ia menganggap pembangunan jembatan lebih bernilai dibanding proyek yang hanya mengutamakan keindahan semata.

Namun di tengah apresiasi atas adanya akses baru, muncul sorotan tajam dari warga dan pemerhati pembangunan. Nilai proyek mendekati Rp5 miliar dinilai cukup besar untuk ukuran jembatan penghubung desa. Publik mulai mempertanyakan: apakah spesifikasi teknis, kualitas bahan, dan daya tahan konstruksi benar‑benar sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan?

Warga mendesak pemerintah membuka data lengkap: panjang bentang, spesifikasi material, nama kontraktor pelaksana, serta rincian penggunaan anggaran. Hal ini penting agar tidak berkembang asumsi yang merugikan kepercayaan publik.

Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten OKI, M. Abbas Umar, menekankan transparansi sebagai syarat mutlak proyek yang dibiayai uang rakyat.

“Kami mendukung pembangunan yang bermanfaat. Namun karena anggaran berasal dari publik, masyarakat berhak tahu detail pekerjaan, kualitas bahan, dan alokasi dana secara terbuka. Keterbukaan mencegah kecurigaan dan memperkuat kepercayaan,” ujarnya.

Pengawasan masyarakat, tambahnya, adalah bentuk kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi. “Jika kualitas sudah sesuai standar dan anggaran tepat sasaran, tak ada alasan menutup informasi,” tegasnya.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai keterbukaan informasi menjadi fondasi pemerintahan yang akuntabel, terlebih sektor infrastruktur sering menyerap anggaran terbesar. Secara filosofis, kritik terhadap penggunaan anggaran adalah bagian dari proses demokrasi. Montesquieu mengingatkan: “Kekuasaan harus diawasi oleh kekuasaan.” Aristoteles pun menegaskan, tujuan negara adalah mewujudkan kebaikan bersama—setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada temuan resmi soal penyimpangan. Namun permintaan evaluasi kualitas dan transparansi adalah langkah wajar agar hasil kerja sebanding dengan nilai yang dibayarkan.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, dinas teknis terkait, dan pelaksana proyek segera menyajikan data lengkap spesifikasi teknis serta rincian anggaran, sehingga pertanyaan publik terjawab secara objektif dan berdasar fakta.

(Jul PPWI OKI / Tim Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Tangerang Selatan – Forum Kebangsaan, Bela Negara, Pancasila, UUD 1945, bersama Rumah Doa DPP GAKORPAN # Milkha Indonesia menggelar pertemuan pencerahan dan bedah kasus pertanahan di Jalan Cirendeu Indah IV No. 30, Rabu (17/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah warga Paguyuban Rakyat Cirendeu Bersuara untuk menyuarakan kebuntuan pengurusan sertifikat hak milik (SHM) yang sudah berlangsung lebih dari 65 tahun.

Warga—termasuk mantan PNS/ASN yang kini lanjut usia—mengaku rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun permohonan pengesahan hak kepemilikan selalu terkendala, digagalkan, hingga mendapat perlakuan kurang baik dari oknum di lingkungan Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur.

Zr. Op Helena Sidabutar (75 tahun), salah satu warga, menyampaikan kekecewaannya mendalam. Saat menyampaikan aspirasi di kantor kelurahan, dirinya dan sesepuh lain justru dibentak dan tidak dihormati. Menurutnya, tanah hunian seluas sekitar 200 KK itu dulunya merupakan tanah bengkok desa, lalu dijual kepada warga—termasuk mantan abdi negara—namun status hukumnya belum pernah tuntas disahkan.

“Kami sudah lanjut usia, mantan ASN yang pernah mengabdi pada negara. Kami hanya minta kepastian agar rumah ini bisa diwariskan ke anak‑cucu dengan alas hukum yang sah,” ujarnya sambil menyerahkan bukti‑bukti pendukung kepada tim hukum.

Dr. Bernard BBBBI Siagian, Ketua Umum LBH PERS Prima Presisi Polri sekaligus Ketua DPP GAKORPAN, menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Bersama praktisi hukum David Sianipar, SH., MH., tim hukum menilai adanya dugaan hambatan tidak wajar, indikasi praktik mafia tanah, serta janji‑janji kampanye yang belum terealisasi.

“Kebuntuan ini bukan karena warga tidak patuh aturan, melainkan ada pihak yang menghalangi hak rakyat kecil. Kita tidak boleh melupakan jasa para pensiunan abdi negara,” tegas Dr. Bernard.

Warga pun menyampaikan permohonan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kepala KSP, Menteri ATR/BPN, Komisi II dan III DPR RI, serta Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davne. Harapannya: dilakukan klarifikasi, audit, dan rapat akbar pencerahan hukum agraria guna menyelesaikan masalah yang sudah puluhan tahun mangkrak.

Dalam kesempatan itu, acara juga diselingi kisah inspiratif kebaikan dan doa bersama dari Rumah Doa DPP GAKORPAN – Milkha Indonesia, mengingatkan pentingnya menghargai jasa orang lain dan tetap berbuat baik.

“Keadilan bagi Cirendeu adalah bukti nyata tegaknya NKRI yang berdaulat, adil, dan makmur,” demikian pesan yang ditekankan dalam pertemuan tersebut.

(Redaksi: Tim Investigasi DPP GAKORPAN / Rev. Marcel Gerungan, SH., MH)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Bolakme, Jayawijaya  – Sebagai wujud kepedulian terhadap tumbuh kembang generasi muda, Satgas Yonif 521/DY menggelar edukasi dan pemeriksaan kesehatan bagi anak‑anak di Pos Bolakme, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kegiatan berlangsung penuh antusias pada Selasa, 17 Juni 2026.

Danpos Bolakme, Letda Inf Reza Yudha Prasetya, S.Tr.Han., menjelaskan kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran hidup bersih dan sehat sejak dini. Personel kesehatan Satgas memberikan penyuluhan praktis: cara mencuci tangan yang benar, menjaga kebersihan lingkungan, hingga pentingnya makanan bergizi.

Selain penyuluhan, tim medis juga melayani pemeriksaan dasar—kondisi umum, suhu tubuh, serta konsultasi keluhan ringan. Suasana berlangsung akrab, anak‑anak mengikuti setiap sesi dengan semangat.

Dansatgas Yonif 521/DY, Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, S.E., M.I.P., menegaskan kesehatan adalah fondasi utama pendidikan dan masa depan.

“Lewat kegiatan ini, kami harap tumbuh kesadaran hidup sehat sejak kecil, agar anak Papua tumbuh sehat, cerdas, dan mampu meraih cita‑cita,” ujarnya.

Masyarakat menyambut baik langkah tersebut dan mengapresiasi perhatian Satgas. Kehadiran TNI tak hanya soal pelayanan, tapi juga mempererat ikatan kekeluargaan dengan warga.

Satgas Yonif 521/DY “Macan Kumbang Berhasil” menegaskan komitmen terus mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat demi mewujudkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

(Prajurit Macan Kumbang Berhasil / Yonif 521/DY/Red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kayuagung – Aktivitas di kawasan akses jalan sekitar Pasar Shopping Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kini menjadi sorotan tajam. Terdapat dugaan transaksi jual‑beli lahan yang seharusnya merupakan bagian dari fasilitas umum, dengan penawaran harga mencapai sekitar Rp7 juta per meter persegi.

Berdasarkan keterangan narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, lahan tersebut dikabarkan telah dibeli oleh seseorang berinisial M. Pembeli berencana menjadikannya tempat usaha atau bangunan pribadi. Di lapangan, lahan yang dulunya berfungsi sebagai tempat parkir sementara dan lokasi perdagangan tidak tetap itu sudah dibersihkan dari semak belukar dan diklaim siap dibangun.

Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari instansi berwenang mengenai status kepemilikan maupun keabsahan transaksi tersebut. Hal ini memicu pertanyaan publik, mengingat secara prinsip akses jalan merupakan ruang yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama, bukan objek perniagaan pribadi.

Masyarakat menuntut kejelasan status lahan dan kewenangan pengelolaannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau sengketa di masa mendatang. Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perdagangan Kabupaten OKI.

(Jul PPWI / Tim Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kabupaten Pinrang – Wajah penegakan hukum di Indonesia kembali tercoreng. Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, terungkap kasus ketidakadilan yang menyayat hati menimpa Andi Edi Syandy, pemilik sah rumah di Jalan Musang No. 8. Bukannya mendapat perlindungan, ia justru menjadi sasaran kekerasan aparat, lalu dikriminalisasi dan divonis sembilan bulan penjara.

Peristiwa bermula medio Mei 2024, ketika Kompol Anita Taherong beserta puluhan anggotanya melakukan pengusiran sepihak dan penyerangan ke kediaman Andi. Tanpa prosedur hukum yang sah, Andi dipaksa keluar, dikeroyok, diseret di jalan raya hingga jatuh pingsan—padahal sengketa perdata terkait rumah itu saat itu masih berproses di Mahkamah Agung.

Video peristiwa dapat disimak: https://youtu.be/x9p4M0CEl3Y

Laporan Andi soal penganiayaan dan pengeroyokan tidak diproses, bahkan pengaduan ke Propam Polri dihentikan. Sebaliknya, laporan balik dari Kompol Anita ditindak cepat. Andi dan tiga anaknya dijerat pasal berlapis, termasuk tuduhan penyerobotan dan UU ITE akibat penyebaran rekaman kekerasan.

Puncaknya, Rabu 17 Juni 2026, Andi menjalani eksekusi vonis penjara, di tengah kondisi istri yang dirawat kritis karena gangguan jantung akibat tekanan batin.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, mengecam keras kasus ini. Menurutnya, ini bukti nyata loyalitas buta institusi yang mengorbankan rakyat. “Polri dibayar pajak rakyat, namun malah melindungi oknum yang berbuat salah dan menganiaya warga. Mengabaikan laporan penganiayaan nyata dan memenjarakan korban adalah pengkhianatan terhadap undang‑undang,” tegasnya.

Secara filosofis, kasus ini selaras pandangan Thrasymachus: “keadilan adalah kepentingan yang berkuasa”, serta menabrak prinsip kontrak sosial Thomas Hobbes, di mana negara seharusnya melindungi, bukan menjadi pelaku kesewenang‑wenangan.

Publik kini mempertanyakan makna slogan “Presisi” Polri. Kasus Andi menjadi ujian transparansi dan keberanian melakukan evaluasi total, agar hukum tidak selamanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

(TIM Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Jembrana – Sejumlah warga pesisir Pantai Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam rapat musyawarah terkait rencana pembudidayaan kerang mutiara yang akan ditempatkan di perairan sekitar Pantai Pebuahan. Keluhan tersebut disampaikan warga kepada Ketua DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Jembrana setelah digelarnya rapat musyawarah di rumah Kelian Dinas (Kadus) Pebuahan pada Rabu, 3 Juni 2026 yang lalu.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menilai rapat tersebut tidak melibatkan seluruh pihak yang terdampak langsung oleh rencana budidaya kerang mutiara. Menurutnya, undangan rapat hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap mendukung rencana tersebut, seperti pemilik jaring tarik dan ketua RT.

“Saya ingin rapat musyawarah tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak perlu pilih-pilih peserta. Saya juga nelayan, saya juga memiliki sampan viber yang biasa diparkir di sekitar laut itu. Bagaimana dampaknya terhadap sampan saya ketika ada budidaya kerang mutiara di lokasi tersebut?” ungkapnya.

Warga tersebut menegaskan bahwa para nelayan tradisional lainnya juga memiliki kepentingan yang sama terhadap kawasan perairan yang akan digunakan untuk budidaya. Karena itu, menurutnya, seluruh masyarakat yang berpotensi terdampak seharusnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah.

Lebih lanjut, ia menduga terdapat pengaturan tertentu dalam proses pelaksanaan rapat sehingga hanya menghadirkan peserta yang mendukung rencana budidaya tersebut. “Saya menduga hal ini sudah diatur sedemikian rupa oleh oknum Kelian Dinas dan RT untuk memuluskan rencana tersebut. Akhirnya tujuan mereka berhasil karena yang hadir hanya yang sependapat,” ujarnya.

Menurut informasi yang diperoleh warga, dalam rapat tersebut disebutkan telah disepakati adanya kompensasi bagi pemilik jaring tarik sebesar Rp7.500.000 per pemilik. Namun demikian, ia mempertanyakan nasib nelayan lain yang tidak memiliki jaring tarik tetapi menggunakan kawasan perairan tersebut sebagai tempat beraktivitas dan memarkir perahu.

“Nah, bagaimana nasib para nelayan lainnya seperti saya yang memiliki sampan viber? Kami akan kesulitan memarkir perahu di tengah laut, apalagi saat musim ombak besar. Kondisi itu tentu akan semakin menyulitkan jika lokasi tersebut digunakan untuk budidaya kerang mutiara,” keluhnya.

Warga berharap pemerintah desa dan pihak terkait dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan transparan dengan melibatkan seluruh masyarakat pesisir yang berpotensi terdampak oleh rencana investasi budidaya kerang mutiara tersebut.

Sementara itu, untuk memperoleh klarifikasi dan tanggapan resmi, awak media telah menghubungi Perbekel Desa Banyubiru, I Komang Yuhartono, pada Minggu (14/6/2026) melalui aplikasi WhatsApp terkait keluhan dan kekecewaan warga pesisir Pantai Pebuahan.

Menanggapi keluhan sejumlah nelayan pesisir Banjar Pebuahan, Ketua DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Jembrana, Ahmad Muhtarom, menegaskan bahwa setiap kebijakan atau rencana pemanfaatan ruang laut yang berdampak langsung terhadap masyarakat harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Menurut Ahmad Muhtarom, musyawarah merupakan sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi aspek formalitas administratif. Oleh karena itu, seluruh nelayan dan warga yang berpotensi terdampak oleh rencana budidaya kerang mutiara seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk hadir dan menyampaikan pendapatnya.

“Kami menghormati setiap upaya investasi maupun pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, prinsip keterbukaan dan partisipasi publik tidak boleh diabaikan. Jika benar ada warga yang terdampak tetapi tidak diundang dalam musyawarah, maka hal itu perlu menjadi perhatian serius bagi pihak penyelenggara,” ujar Ahmad Muhtarom, Minggu (14/6/2026).

Ia menilai bahwa laut merupakan ruang hidup bersama yang selama ini dimanfaatkan oleh berbagai kelompok nelayan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah pesisir harus mempertimbangkan seluruh aspek sosial, ekonomi, dan aktivitas masyarakat setempat.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa keputusan sudah ditentukan terlebih dahulu, sementara musyawarah hanya dijadikan legitimasi. Musyawarah yang sehat harus membuka ruang bagi perbedaan pendapat dan menerima masukan dari semua pihak,” tegasnya.

Ahmad Muhtarom juga meminta pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak yang berencana mengembangkan budidaya kerang mutiara untuk kembali melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat pesisir. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting guna menghindari kesalahpahaman dan potensi konflik di kemudian hari.

“Kami berharap pemerintah desa dapat memfasilitasi dialog yang lebih terbuka sehingga seluruh nelayan, baik pemilik jaring tarik, pemilik sampan, maupun kelompok nelayan lainnya dapat memperoleh penjelasan yang utuh terkait manfaat, dampak, serta mekanisme pengelolaan budidaya kerang mutiara tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, PPWI Jembrana berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan setiap suara warga mendapatkan ruang yang layak dalam proses pembangunan maupun pengelolaan sumber daya pesisir di Kabupaten Jembrana. “Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat harus menjadi subjek utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka,” pungkas Ahmad Muhtarom.

Sementara itu, Perbekel Desa Banyubiru, I Komang Yuhartono, memberikan klarifikasi terkait keluhan sejumlah warga yang mengaku tidak dilibatkan dalam musyawarah rencana budidaya kerang mutiara di perairan Pantai Pebuahan.

Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp pada Minggu (14/6/2026), Yuhartono menjelaskan bahwa proses sosialisasi telah dilakukan lebih dari satu kali dan melibatkan unsur masyarakat yang dianggap mewakili kelompok nelayan serta pemilik jaring.

Yuhartono juga menyampaikan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan kelompok nelayan masih terus berlangsung. Bahkan, pada malam sebelum memberikan klarifikasi kepada media, dirinya menghadiri kegiatan doa bersama yang digelar di kawasan Pantai Pebuahan.

“Kemarin malam saya diundang dalam acara doa bersama di pantai yang dihadiri tokoh agama bersama kelompok nelayan. Jadi komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat tetap berjalan,” ungkapnya.

Meski demikian, adanya keluhan dari sebagian nelayan yang merasa belum dilibatkan secara langsung dalam proses musyawarah menunjukkan masih perlunya ruang komunikasi yang lebih luas agar seluruh masyarakat pesisir memperoleh informasi yang sama terkait rencana budidaya kerang mutiara tersebut.

Sejumlah warga berharap pemerintah desa dan pihak terkait dapat kembali melakukan sosialisasi secara terbuka kepada seluruh nelayan dan masyarakat pesisir guna menghindari kesalahpahaman serta memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara proporsional sebelum program tersebut direalisasikan.

Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Desa Banyubiru, Kelian Dinas Pebuahan, maupun pihak pengelola rencana budidaya kerang mutiara guna menjaga keseimbangan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. (TIM/Red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Oleh: Paulus PG, SH., MH., C.Md., C.vapol., C.Neg

Suaraakademis.com.|Medan – Kematian Agnis Jance Zebua bukan sekadar kehilangan satu nyawa muda. Peristiwa ini kini menjadi titik balik yang menguji seluruh sistem penegakan hukum di wilayah Nias. Apa yang dipertanyakan publik bukan hanya penyebab kematian, melainkan bagaimana proses hukum berjalan—apakah benar‑benar berpihak pada kebenaran atau justru berhenti di tengah jalan.

Setelah Aksi Solidaritas Jilid I digelar pada 5 Juni 2026 di depan Polda Sumatera Utara, desakan masyarakat kembali bergulir dalam Aksi Jilid II yang dilaksanakan 17 Juni 2026. Aksi ini dipimpin langsung oleh kuasa hukum keluarga korban, Adv. Paulus PG, SH., MH., C.Md., C.vapol., C.Neg. Inti tuntutannya tetap tegas: buka semua fakta, tetapkan tanggung jawab berdasarkan alat bukti sah, dan berikan keadilan yang nyata bagi keluarga.

Publik kini mengajukan pertanyaan mendasar: Apakah di wilayah hukum Polres Nias kepastian hukum masih menjadi hak setiap warga, atau hanya milik kelompok tertentu saja?

Kasus Agnis dianggap sebagai puncak gunung es dari keresahan yang menumpuk. Beberapa tahun terakhir, kasus dugaan pembunuhan, peredaran narkoba, hingga kekerasan terhadap anak dan perempuan kerap berakhir dengan pertanyaan yang belum terjawab jelas. Akibatnya, kepercayaan terhadap kinerja Polres Nias menurun tajam.

Penyelidikan Harus Bebas Kepentingan

Dalam negara hukum, penyidikan tidak boleh berjalan sembarangan. Aparat terikat aturan ketat: KUHAP, UUD 1945, serta kode etik kepolisian. Ada lima prinsip yang tidak boleh dilanggar:

* Profesionalitas: Semua langkah berdasar fakta dan alat bukti, bukan asumsi atau tekanan.
*Transparansi: Keluarga korban berhak tahu perkembangan kasus sejauh tidak menghambat proses.
* Akuntabilitas: Setiap tindakan penyidik bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.
*Kesetaraan: Tidak ada perlakuan istimewa; semua sama di mata hukum.
*Perlindungan Hak: Hak korban dan keluarga dijamin selama proses berlangsung.

Segala‑galanya Dipertaruhkan Sekarang

Lebih dari sekadar satu kasus, yang sedang diuji adalah nama baik institusi kepolisian di mata masyarakat. Jika diselesaikan secara terbuka, jujur, dan tuntas, kepercayaan bisa pulih perlahan. Namun jika berakhir dengan ketidakjelasan, jurang ketidakpercayaan akan makin lebar.

Masyarakat Nias tidak meminta hak istimewa. Mereka hanya menuntut apa yang dijanjikan konstitusi: keadilan yang jujur, terbuka, dan tidak tebang pilih.

“Keadilan yang tertunda adalah luka yang berkepanjangan. Keadilan yang diabaikan adalah ancaman bagi kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri,” tegas penggagas aksi damai.

( Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Oleh: Paulus PG, SH., MH., C.Md., C.vapol., C.Neg

Suaraakademis.com.|Medan – Kasus kematian Agnis Jance Zebua bukan sekadar peristiwa hukum biasa, melainkan menjadi ujian besar bagi penegakan hukum sekaligus simbol perjuangan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, dalam menuntut kebenaran dan kepastian hukum. Hingga kini, sejumlah pertanyaan mendasar publik belum mendapat jawaban yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum LBH PERS Prima Presisi Polri sekaligus Ketua DPP GAKORPAN, Dr. Bernard BBBBI Siagian, SH., MAkp, bersama praktisi hukum LBH Pers Gerakan Solidaritas Nasional Suara Rakyat Tuntut Keadilan Hukum dan HAM, David Sianipar, SH., MH., serta elemen Rumah Besar Relawan Prabowo‑Gibran, menegaskan perlunya pengusutan tuntas, pembongkaran fakta, penindakan, dan penangkapan pelaku dalam kasus yang dinilai mangkrak dan kurang profesional ini.

“Kasus ini bukan sekadar jargon, melainkan preseden buruk bagi dunia hukum di Indonesia,” tegas Dr. Bernard.

Sorotan utama tertuju pada kinerja aparat di wilayah hukum Polres Nias. Beragam laporan dan keluhan mengenai kesalahan prosedural serta dugaan pelanggaran yang beredar di masyarakat memperkuat pandangan bahwa standar operasional penegakan hukum di sana perlu diawasi dan dievaluasi secara ketat. Masyarakat menuntut kepercayaan terhadap institusi Polri—berlandaskan Tribrata dan Catur Prasetya—dengan membuka akses informasi publik guna memulihkan kepercayaan rakyat. Aparat diharapkan bekerja profesional, transparan, akuntabel, dan tidak berpihak pada kepentingan di balik layar.

Pengusutan fakta dalam kasus Agnis Jance Zebua tidak boleh berjalan di tempat. Solidaritas masyarakat harus ditingkatkan sebagai kekuatan moral yang mengawal setiap tahap penyelidikan berbasis ilmu forensik dan fakta nyata. Tujuannya bukan menghakimi sepihak, melainkan memastikan Polres Nias menjalankan tugas sesuai aturan demi keadilan bagi semua pihak.

Kasus yang menyangkut hak hidup dan hak asasi manusia tidak boleh tenggelam oleh waktu atau isu lain. Setiap warga negara berhak atas kepastian hukum, dan setiap aparat berkewajiban melayani masyarakat dengan adil. Solidaritas untuk Agnis sesungguhnya adalah dukungan bagi seluruh pencari keadilan serta pengingat agar kinerja Polres Nias terus diawasi demi masa depan wilayah yang beradab.

Dr. Bernard menegaskan: “Keadilan tidak boleh ditunda. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Kinerja Polres Nias harus dipertanggungjawabkan. Suara rakyat yang menuntut keadilan hukum dan HAM tidak boleh dibungkam.”

Gerakan ini mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan di Nias untuk terus mengawal proses hukum secara damai dan berkonstitusi.

Pihaknya juga menyampaikan harapan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Ketua Dr. Habiburohman, SH., MH., Komisi III DPR RI, Kompolnas, dan Komnas HAM RI untuk menegakkan keadilan bagi rakyat kecil.

(Tim Investigasi DPP GAKORPAN / Rev. Marcek Gerungan, SH., MH)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Tangerang Selatan – Menyambut libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H, warga Cirendeu, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, menggelar kegiatan sosial dan silaturahmi secara serentak pada Selasa, 16 Juni 2026. Acara berpusat di kediaman mantan Kepala Adjutifikasi Kantor ATR/BPN Kepulauan Seribu Pemprov DKI Jakarta, Drs. Tukiyo Anwar SE.MM, yang juga merupakan tokoh pendiri Paguyuban Rakyat Cirendeu Bersuara.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh, aktivis, dan elemen masyarakat, antara lain Dr. Bernard BBBBI Siagian SH.MAkp (Ketua Umum LBH PERS Prima Presisi Polri), Suparno, Mak Uwok Siti Utari, Zr Op Helena Sidabutar, Bunda Dewi, Bunda Endah, Pendeta Cici Milkha Nahor, serta tokoh jurnalis, pengacara, dan aktivis anti‑rasuah lainnya. Turut hadir juga perwakilan PPWI, GAKORPAN, dan Komunitas Relawan Rumah Besar Prabowo‑Gibran.

Acara digagas oleh Pendeta Cici Milkha Nahor dari Rumah Doa GAKORPAN # Milkha Indonesia, yang beralamat di Jalan Cirendeu Raya I RT 04/01. Lokasi kegiatan berada di kawasan yang dihuni sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang dinilai masih dalam kondisi ekonomi kurang mampu dan menghadapi masalah pertanahan yang belum selesai selama puluhan tahun.

Sengketa Tanah Berlarut‑larut Selama 65 Tahun

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan utama terkait pengurusan sertifikat hak milik (SHM) yang terkatung‑katung hingga 65 tahun lamanya. Warga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama lebih dari 20 tahun, namun permintaan rekomendasi pertanahan ke Kelurahan Cirendeu selalu mengalami kendala.

Menurut penjelasan Zr Op Helena Sidabutar, mantan PNS Pemprov DKI Jakarta, warga justru mendapat perlakuan kasar saat berupaya berkomunikasi dengan pihak kelurahan. Oknum di sana diklaim menyatakan tanah tersebut boleh didiami, namun tidak boleh dimintakan hak kepemilikan, dengan alasan tanah itu adalah warisan leluhur pejabat terdahulu.

Secara historis, tanah ini diketahui merupakan tanah bengkok atau tanah pengelolaan desa zaman Orde Lama hingga Orde Baru, yang fungsinya untuk biaya operasional perangkat desa. Kemudian kavlingan tersebut dijual kepada warga pendatang, termasuk mantan PNS, namun hingga kini status hukumnya belum jelas.

Doa Bersama dan Harapan Penyelesaian

Selain menyuarakan hak pertanahan, acara juga diisi doa bersama. Warga mendoakan agar situasi negara tetap kondusif di tengah gelombang demonstrasi, serta memohon kesembuhan bagi lansia yang menderita penyakit kronis seperti diabetes, gangguan jantung, dan pernapasan.

Secara pribadi, tuan rumah Drs. Tukiyo Anwar juga menyampaikan harapan dan doa kerinduan akan kehadiran kembali anaknya, Djati Kusumo, yang telah pergi dari rumah selama satu tahun tanpa kabar. Meski berat, beliau tetap tegar dan berharap keajaiban terjadi.

Desakan Keadilan dan Rapat Akbar

Melalui DPP GAKORPAN, warga Cirendeu meminta perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kepala KSP, Menteri ATR/BPN, Komisi II DPR RI, serta Pemkot Tangerang Selatan dan Kepala Kantor ATR/BPN Tangsel.

Mereka mengundang para pemangku kepentingan untuk hadir dalam Rapat Akbar Pencerahan Hukum Agraria Pertanahan Desa Cirendeu Tangerang Selatan, guna membahas penyelesaian masalah sertifikasi tanah secara terbuka dan objektif.

Kegiatan ditutup dengan ucapan selamat Tahun Baru Islam serta semangat GAKORPAN Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

(Tim Investigasi DPP GAKORPAN / Rev. Marcel Gerungan SH.MH)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Ganeva, Swiss– Ketegangan geopolitik kembali mewarnai kota yang dikenal sebagai pusat diplomasi dunia, Geneva, Swiss. Menjelang penyelenggaraan KTT G7 di Evian, Prancis, unjuk rasa yang diorganisasi koalisi penentang forum tersebut berujung pada bentrokan hebat pada Senin, 15 Juni 2026. Situasi semakin memburu setelah kelompok separatis Sahrawi terlibat melakukan tindakan anarkis dan vandalisme di kawasan dekat kantor pusat Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB).

Anggota kelompok tersebut dilaporkan menyerang aparat keamanan secara brutal dengan melemparkan batu, botol, hingga petasan. Menghadapi eskalasi kekerasan yang membahayakan fasilitas umum dan keselamatan warga, ribuan personel keamanan yang telah disiagakan terpaksa bertindak tegas. Polisi mengamankan lokasi dengan menggunakan gas air mata dan meriam air guna membubarkan massa yang tak terkendali.

Menanggapi peristiwa yang mencederai nilai‑nilai diplomasi tersebut, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) sekaligus Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan kecaman keras seraya mengajak semua pihak mengedepankan jalan damai.

“Tindakan vandalisme di pusat diplomasi dunia seperti Geneva tidak akan menghasilkan solusi, melainkan justru mengorbankan banyak orang yang tidak bersalah,” tegas Wilson Lalengke dari Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.

Menurutnya, pemaksaan kehendak secara sepihak hanya menciptakan lingkaran setan kekerasan yang merugikan stabilitas internasional. Di tengah situasi dunia yang kian kompleks dan rapuh, pendekatan anarkis tidak lagi relevan. Perselisihan apa pun, ujarnya, wajib diselesaikan melalui dialog konstruktif dan beradab.

Konsep perdamaian ini selaras dengan pemikiran filsuf pencerahan Jerman, Immanuel Kant (1724‑1804) dalam karyanya Perpetual Peace. Kant menegaskan perdamaian abadi hanya tercapai jika semua aktor politik berlandaskan hukum internasional dan menghormati institusi bersama—bukan bertindak atas keinginan sepihak. Kekerasan di depan gedung PBB dinilai bertentangan sepenuhnya dengan prinsip moral universal tersebut.

Sementara itu, pemikiran filsuf kontemporer Jürgen Habermas (1929‑2026) dalam teori Tindakan Komunikatif juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik mutlak harus lewat dialog rasional yang bebas tekanan. “Ketika batu dan petasan menggantikan argumen, maka ruang publik yang beradab telah mati,” demikian inti pandangan Habermas.

Peristiwa di Geneva menjadi pengingat bagi komunitas internasional: di dunia yang saling terhubung, penyelesaian sengketa harus dikembalikan ke meja perundingan. Hal ini demi melindungi masyarakat sipil yang kerap menjadi korban arogansi kelompok tertentu.

(PERSISMA / Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Pesisir Selatan, Sumatra Barat – Keberadaan tempat hiburan karaoke di wilayah Blok C, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, menjadi sorotan dan dipersoalkan masyarakat serta tokoh adat. Lokasi yang berada di tengah pemukiman padat penduduk ini dinilai mengganggu ketertiban umum, melanggar peraturan daerah, serta bertentangan dengan nilai adat dan agama.

Keluhan utama muncul karena tempat tersebut beroperasi setiap hari hingga dini hari. Aktivitas ini dianggap melanggar dua peraturan daerah yang berlaku, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, serta Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selain itu, keberadaannya juga dinilai bertentangan dengan prinsip hidup masyarakat setempat: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Berdasarkan pantauan warga, tempat karaoke ini menyediakan berbagai jenis minuman beralkohol, mulai dari anggur merah, soju, hingga minuman oplosan seperti tuak. Di sana juga tersedia pendamping hiburan yang disebut LC. Yang lebih mengkhawatirkan, sering terlihat anak muda dan pelajar datang berkunjung ke lokasi tersebut. Padahal, berbagai himbauan dan teguran dari pemerintah daerah sebelumnya dinilai tidak diindahkan pengelola.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP melakukan razia di lokasi hiburan tersebut, tepatnya di Kenagarian Lunang Dua, pada Senin malam, 23 Februari lalu sekitar pukul 22.30 WIB. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan peraturan sekaligus menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan serta menjaga suasana yang kondusif di wilayah Pesisir Selatan.

Meski razia telah dilakukan, masyarakat dan tokoh adat Lunang Silaut meminta tindak lanjut yang lebih tegas. Mereka mendesak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, serta Kepala Satpol PP untuk mengambil sikap cepat dan tegas. Keberadaan tempat hiburan ini dianggap mengancam tatanan adat, norma agama, serta masa depan moral generasi muda di wilayah tersebut.

“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kami berharap aturan dan nilai luhur ini benar‑benar dijaga dan ditegakkan,” tegas salah satu tokoh adat Lunang.

(TIM REDAKSI)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa– Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Batang Uru, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menuai sorotan tajam. Sejumlah warga mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana desa, sementara Kepala Desa Raba alias Sulle dinilai tidak kooperatif, mengalihkan pembicaraan, dan merujuk pada lembaga yang tidak berwenang saat diminta pertanggungjawaban.

Wartawati suaraakademis.com, Ayu Lestari beserta tim, telah berupaya meminta klarifikasi secara langsung ke kantor desa beberapa pekan lalu, serta menghubungi Kepala Desa melalui pesan singkat WhatsApp. Namun jawaban yang diberikan tidak menjawab pokok permasalahan yang ditanyakan.

Dalam pesan tertanggal 14 Juni 2026, Raba alias Sulle hanya menyebut dirinya sedang sibuk mengurus pernikahan keponakan. Ia juga menyebut anggaran tahun ini tersisa sekitar Rp200 juta dan dialihkan untuk program Koperasi Merah Putih, tanpa melampirkan rincian penggunaan maupun dasar hukumnya. Padahal pertanyaan yang diajukan merujuk pada anggaran dan pekerjaan pembangunan yang diduga belum selesai pada tahun‑tahun sebelumnya, sesuai informasi dari narasumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Polemik semakin menguat saat tim media kembali meminta penjelasan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2019 pada 16 Juni 2026. Alih‑alih menyampaikan data dan dokumen pendukung, Kepala Desa justru mengirim sejumlah foto kegiatan dengan keterangan singkat: “Ini salah satu kegiatan kami yang diperiksa LSM”, tanpa mencantumkan tahun pelaksanaan, lokasi, maupun rincian anggaran. Sikap ini dinilai seolah ingin menunjukkan adanya perlindungan dari oknum LSM tertentu.

Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: Mengapa Kepala Desa merujuk pada LSM sebagai lembaga pemeriksa, padahal secara peraturan lembaga tersebut hanya berperan mengawasi dan mengontrol, bukan memiliki kewenangan resmi melakukan pemeriksaan keuangan? Apakah fungsi Inspektorat Kabupaten Mamasa serta instansi pengawas negara lainnya tidak diakui, sehingga seolah hanya oknum LSM tertentu yang berwenang memeriksa dana desa?

Masyarakat setempat pun semakin meragukan keterbukaan pengelolaan keuangan tersebut. Mereka menuntut agar seluruh kegiatan dan keuangan Desa Batang Uru diaudit secara menyeluruh, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kabupaten Mamasa diminta turun langsung ke lapangan untuk memeriksa fakta di lokasi guna menghindari kesimpangsiuran informasi.

“Masyarakat berhak mengetahui ke mana saja aliran dana desa yang masuk ke Batang Uru selama ini,” tegas salah satu warga.

Selain soal transparansi, sikap Kepala Desa dinilai tidak profesional. Sebagai pejabat pemerintah, ia seharusnya mampu membedakan fungsi lembaga pengawas dan memberikan tanggapan yang jelas serta bertanggung jawab kepada pers yang menyalurkan aspirasi publik.

Timbul pula pertanyaan yang perlu diklarifikasi: Siapa sebenarnya oknum LSM yang disebut‑sebut tersebut? Apakah lembaga itu memiliki kewenangan lebih tinggi dibandingkan dinas terkait dan aparat pengawas fungsional dalam mengawasi keuangan desa?

Menyikapi situasi ini, masyarakat mengancam akan segera melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tersebut ke Kejaksaan Negeri dan aparat penegak hukum lainnya guna mendapatkan kejelasan hukum.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Batang Uru, Raba alias Sulle, belum memberikan penjelasan rinci dan memuaskan terkait seluruh pertanyaan yang diajukan.(Ayu)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Gunungsitoli – Darmawati Telaumbanua (44), warga Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, bersama anaknya dipanggil kembali ke Polres Nias untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Unit 4 oleh Penyidik BRIPDA Imanuel U.F. Zalukhu guna melengkapi keterangan terkait laporan yang telah diajukan sebelumnya.

Darmawati melaporkan dugaan tindak pidana penyebaran konten pribadi dan ancaman yang dilakukan oleh mantan pacar anaknya berinisial Ronal Krisman Gulo beserta rekannya, Irfan Lawolo. Keduanya diduga menyebarkan rekaman video dan foto pribadi anaknya yang bersifat telanjang, yang kemudian beredar luas di berbagai platform media sosial.

Laporan resmi telah didaftarkan di Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Polres Nias pada Kamis, 28 Mei 2026, pukul 10.56 WIB, dengan nomor laporan LP/B/299/V/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara.

Pihak kepolisian juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 8 Juni 2026 dengan nomor B/494/VI/RES.1.24./2026/Reskrim. Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Nias, Soni Z., S.H., disebutkan bahwa peristiwa yang terjadi pada 24 April 2026 di Desa Hilihao, Kecamatan Gunungsitoli, diklasifikasikan sebagai dugaan tindak pidana:

– Penyebaran atau pengiriman data/informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;

​

– Pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Pihak kepolisian menyatakan laporan tersebut telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan lebih lanjut.

Darmawati menyampaikan harapan besar agar proses hukum berjalan cepat dan adil. Ia meminta kepolisian segera memanggil serta menangkap para pelaku.

“Harapan kami kepada Polres Nias, agar pelaku yang menyebarkan video dan foto anak saya di WhatsApp maupun Facebook segera diproses hukum. Anak saya sudah mengalami trauma berat, kami sekeluarga juga merasa sangat tertekan dan malu. Saya juga meminta kepada siapa saja yang masih menyebarluaskan konten tersebut untuk segera menghentikannya demi kebaikan bersama,” ujarnya dengan nada penuh haru.

Hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan masih berlangsung dan pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti serta keterangan untuk mengungkap kasus tersebut.(Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.c.|Palu, Sulawesi Tengah – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang wilayah perairan sekitar Kabupaten Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa, 16 Juni 2026 pukul 11.14 WIB.

Berdasarkan keterangan resmi dari BMKG, pusat gempa terletak pada koordinat 1,05 Lintang Selatan dan 120,10 Bujur Timur, atau berjarak sekitar 29 kilometer arah Tenggara dari Kota Palu. Kedalaman hiposenter gempa tercatat sebesar 10 kilometer.

Hingga saat ini, BMKG menyatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, waspada terhadap kemungkinan adanya guncangan susulan, serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan melalui kanal resmi BMKG.
( Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

– Pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Mukomuko mengucapkan selamat memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah / 2026 Masehi kepada seluruh masyarakat di wilayah setempat.

Ketua PPWI Kabupaten Mukomuko beserta jajaran berharap momentum 1 Muharram ini menjadi momen introspeksi diri dan semangat hijrah menuju pribadi yang lebih baik lagi.

“Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan semangat membangun daerah. Mari kita jadikan Kabupaten Mukomuko semakin maju dan sejahtera,” ujar Ketua PPWI Mukomuko.

Lebih lanjut, organisasi ini juga mengajak seluruh anggotanya untuk terus mengawal jalannya pembangunan daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai semangat tagline “Demokrasi oleh Rakyat untuk Rakyat”.(Red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Penulis: H Teuku Yudhistira, M.I.Kom
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN)

Suaraakademis.com.|Sumatra Utara – Selama beberapa pekan terakhir, tepatnya pada Mei 2026, Pulau Sumatera kembali dilanda gelombang pemadaman listrik massal yang meluas. Gangguan ini melumpuhkan aktivitas ekonomi, layanan publik, serta kehidupan jutaan warga.

Dalam laporan resminya, PT PLN (Persero) menyatakan bahwa gangguan bermula dari terputusnya aliran jaringan transmisi 275 kV di wilayah Muara Bungo, Jambi. Hal ini kemudian memicu efek domino yang menyebabkan sejumlah pembangkit besar terhenti dan meruntuhkan seluruh sistem kelistrikan di pulau tersebut.

Namun di balik penjelasan teknis itu, terdapat fakta yang tak terbantahkan: kerentanan sistem ini sudah diketahui sejak lama. Seperti diakui PLN sendiri, tulang punggung penyaluran daya masih bergantung pada jaringan 275 kV yang kapasitasnya terbatas dan belum memiliki jalur cadangan yang memadai.

Solusi atas masalah ini pun telah dirancang: pembangunan jaringan transmisi bertegangan tinggi 500 kV dari Muara Enim hingga Aur Duri, yang bertujuan agar sistem tidak mudah runtuh hanya karena satu gangguan kecil.

Masalah utamanya, proyek strategis ini sudah digembar-gemborkan sebagai prioritas sejak tiga tahun lalu. Namun hingga pemadaman kembali terjadi, proyek tersebut masih terhenti pada tahap perencanaan dan pengadaan, belum menyentuh pembangunan fisik sama sekali. Di sinilah letak tanggung jawab utama, yang harus ditujukan kepada pemegang kendali tertinggi: Darmawan Prasodjo atau yang akrab disapa Darmo, Direktur Utama PLN.

Sebagai pimpinan tertinggi, Darmo bertanggung jawab penuh atas kebijakan, prioritas, dan pelaksanaan program. Namun kepemimpinannya dinilai sarat kelemahan, didorong oleh sifat narsistik yang lebih mengutamakan citra diri daripada kenyamanan dan keselamatan rakyat. Berikut empat bukti kegagalan dan watak kepemimpinannya:

1. Kesenjangan Ucapan dan Tindakan: Prioritas yang Palsu

Ini adalah kelemahan mendasar. Di setiap forum, konferensi pers, maupun laporan resmi, Darmo selalu menegaskan bahwa penguatan jaringan transmisi adalah prioritas utama investasi PLN. Ia berulang kali berjanji jaringan 500 kV Muara Enim–Aur Duri akan selesai tepat waktu untuk menjaga keandalan sistem Sumatera.

Namun data realisasi anggaran membuktikan sebaliknya. Di bawah kepemimpinannya, dana lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran sewa pembangkit, pengadaan bahan bakar, serta program pemasaran dan layanan digital yang bersifat seremonial. Bahkan aplikasi PLN Mobile diwajibkan mendapat penilaian bintang lima dari pegawai, agar terlihat baik di laporan kinerja. Sementara anggaran untuk jalur transmisi utama justru dipangkas, ditunda, atau dialihkan ke proyek lain yang dianggap lebih menonjolkan citra.

Akibatnya, terjadi ketimpangan: kapasitas pembangkit di Sumatera sebenarnya sudah berlebih, namun daya tidak dapat disalurkan dengan aman karena jalur penyaluran belum diperkuat. Ini adalah kesalahan perencanaan strategis yang mutlak menjadi tanggung jawab Direktur Utama. Fakta bahwa proyek ini masih dalam tahap perencanaan setelah tiga tahun membuktikan janji Darmo hanyalah retorika semata.

2. Risiko Diketahui, Namun Sengaja Diabaikan; Ditambah Sejarah Laporan Palsu

Kelemahan yang paling serius adalah sikap manajemen yang membiarkan risiko menjadi bencana berulang, disertai rekam jejak menyampaikan laporan tidak benar kepada pemerintah.

PLN dan Darmo sudah mengetahui persis kondisi sistem yang rentan. Studi teknis telah bertahun-tahun memperingatkan bahwa tanpa jaringan 500 kV, satu gangguan kecil saja dapat meruntuhkan seluruh sistem. Solusi sudah tersedia, namun tidak dilaksanakan dengan alasan yang tidak jelas.

Di bawah pimpinannya, PLN justru bersikap pasif dan berharap masalah tidak terjadi, tanpa menempatkan proyek ini sebagai prioritas darurat nasional.

Bukan itu saja, Darmo terbukti pernah menyampaikan laporan palsu. Saat banjir besar melanda Aceh dan sebagian Sumatera, ia melaporkan kepada Menteri ESDM bahwa pemulihan listrik berjalan lancar dan hampir 100% selesai dalam waktu singkat. Padahal faktanya, ratusan titik pemukiman masih gelap selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Laporan tersebut terbukti tidak benar, dibuat hanya untuk menyelamatkan citra diri tanpa memedulikan penderitaan rakyat.

3. Pandai Berpidato, Lemah Eksekusi: Hanya Sibuk Membangun Citra

Darmo dikenal sangat pandai berbicara di depan kamera, namun lemah dalam pelaksanaan di lapangan. Setiap kali terjadi pemadaman, reaksi pertamanya adalah menggelar konferensi pers, menggunakan istilah teknis yang rumit, dan meyakinkan publik bahwa masalah terkendali. Namun setelah kamera dimatikan, tidak ada tindakan nyata, dan masalah yang sama terus terulang.

Sikapnya terlihat jelas dari pernyataan kontroversialnya: “Jakarta tidak boleh padam karena Presiden sedang ada di Jakarta.” Kalimat ini mengungkap pola pikir sesungguhnya: keandalan listrik bukan hak seluruh warga, melainkan prioritas hanya jika ada pejabat tinggi di tempat tersebut. Daerah yang jauh dari pusat kekuasaan seperti Sumatera dan Aceh boleh saja mengalami pemadaman berkepanjangan. Kebijakannya tidak berorientasi pada pelayanan publik, melainkan semata untuk menjilat atasan dan menjaga posisi.

4. Sifat Narsistik: Gembar-gembor Keuntungan, Sembunyikan Pemborosan

Puncak dari sifatnya adalah kebiasaan membanggakan keuntungan nominal sembari menutupi ketidakefisienan. Dalam setiap kesempatan, Darmo selalu menyatakan bahwa PLN mencatatkan penjualan dan keuntungan terbesar sepanjang sejarah, seolah itu adalah prestasi luar biasa.

Padahal, kenaikan volume penjualan listrik adalah hal yang wajar seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pelanggan, bukan hasil strategi brilian. Jika diteliti lebih dalam, biaya produksi per satuan listrik justru semakin membengkak di bawah kepemimpinannya. Artinya, efisiensi menurun drastis dan terjadi pemborosan anggaran, namun hal ini tidak pernah diungkapkan. Ia hanya memamerkan angka yang menguntungkan citranya, dan menyembunyikan segala kelemahan mendasar.

Kini sejarah terulang kembali di Sumatera. Pemadaman massal bukanlah musibah tak terduga, melainkan akibat logis dari janji yang diingkari, risiko yang dibiarkan, laporan yang dimanipulasi, serta gaya kepemimpinan yang mementingkan diri sendiri. Kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah, gangguan layanan kesehatan, pendidikan, dan industri adalah dampak langsung dari kegagalan ini.

Pertanyaannya kini: Apakah Darmawan Prasodjo berani mengakui kegagalan dan kelalaiannya? Atau rakyat harus terus menanggung beban akibat pemimpin yang lebih sibuk memuji diri sendiri dan menjilat kekuasaan daripada melaksanakan tugas pokoknya melayani seluruh bangsa?

(Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Proyek transmisi 500 kV yang bertahun-tahun dijanjikan belum terwujud, sementara risiko keruntuhan sistem disebut telah lama diketahui namun tak kunjung dituntaskan

_Penulis: H Teuku Yudhistira, M.I.Kom, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN)_

Selama beberapa pekan terakhir, persisnya di bulan Mei 2026, pulau Sumatera lagi-lagi dilanda gelombang pemadaman listrik massal yang meluas hingga melumpuhkan aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kehidupan jutaan warga.

Dalam laporan resminya, PT PLN (Persero) menyebutkan, gangguan bermula dari terputusnya aliran pada jaringan transmisi 275 kV di wilayah Muara Bungo, Jambi yang kemudian memicu efek domino hingga menjatuhkan sejumlah pembangkit listrik besar dan merobohkan seluruh sistem kelistrikan pulau ini.

Namun di balik penjelasan teknis itu, ada satu fakta yang tak terbantahkan: kerentanan sistem ini sudah diketahui sejak lama. Seperti yang diakui sendiri oleh pihak PLN, tulang punggung penyaluran daya masih bertumpu pada jaringan 275 kV yang kapasitasnya terbatas dan belum memiliki jalur cadangan yang memadai.

Solusi atas masalah ini pun sudah digariskan secara jelas, pembangunan jaringan transmisi bertegangan tinggi 500 kV dari Muara Enim hingga Aur Duri, yang dirancang sebagai penyangga utama agar sistem tidak lagi mudah runtuh hanya karena satu gangguan kecil.

Masalah besarnya adalah: proyek krusial ini sudah digembar-gemborkan sebagai prioritas utama sejak tiga tahun lalu, namun hingga hari in saat pemadaman massal kembali terjadi, proyek tersebut masih terjebak di tahap perencanaan dan pengadaan, belum menyentuh tahap pembangunan fisik sama sekali. Dan di sinilah letak tanggung jawab terbesar, yang harus ditujukan langsung kepada sosok pemegang kendali tertinggi: Darmawan Prasodjo, yang akrab dan lebih sering disapa Darmo, sang Direktur Utama PLN.

Sebagai pimpinan tertinggi BUMN kelistrikan ini, Darmo adalah orang yang paling bertanggung jawab atas segala kebijakan, prioritas program, dan pelaksanaan proyek strategis nasional. Namun, kepemimpinannya justru sarat dengan kelemahan fatal, didorong oleh sifat narsistik yang parah, dimana ia lebih mementingkan pujian dan citra diri daripada kenyamanan serta keselamatan rakyat.

Berikut adalah empat bukti nyata kegagalan dan watak asli Darmo yang kini terbuka lebar:
1. Kesenjangan Antara Ucapan dan Tindakan: Prioritas yang Palsu dan Hanya Retorika

Ini adalah kelemahan paling mendasar dari kepemimpinan Darmo. Di setiap forum publik, konferensi pers, maupun laporan resmi kepada pemerintah, ia selalu menekankan bahwa penguatan jaringan transmisi adalah “tulang punggung” dan prioritas tertinggi investasi PLN. Ia berulang kali berjanji bahwa jaringan 500 kV Muara Enim–Aur Duri akan diselesaikan tepat waktu demi menjaga keandalan sistem Sumatera.

Tetapi data realisasi anggaran dan alokasi sumber daya membuktikan sebaliknya. Di bawah arahan Darmo, dana investasi lebih banyak diserap untuk pembayaran sewa pembangkit listrik yang konon mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit bagi pribadi dan kelompoknya.

Belum.lagi masalah pengadaan bahan bakar, atau program pemasaran dan layanan pelanggan yang di-digitalisasi tetapi setiap pegawai PLN sebagai ujung tombak harus mengisi review terhadap aplikasi PLN Mobile dengan bintang 5 atau berganti posisi sehingga semuanya bersifat seremonial dan terlihat bagus di laporan kinerja.

Sementara itu, anggaran untuk pembangunan jalur transmisi utama justru dipangkas, ditunda penyalurannya, atau dialihkan ke proyek lain yang dianggap lebih “menarik”.

Akibatnya, terjadi ketimpangan fatal: kapasitas pembangkit listrik di Sumatera sebenarnya sudah berlebih, namun daya tersebut tidak bisa disalurkan dengan aman dan lancar karena jalur penyalurannya belum diperkuat.

Ini adalah kesalahan strategi perencanaan yang sangat mendasar—seperti membangun waduk besar tetapi lupa membuat saluran airnya. Dan kesalahan perencanaan strategis ini adalah tanggung jawab mutlak Direktur Utama.

Fakta bahwa proyek ini tahap perencanaan dan pengadaan setelah lebih dari tiga tahun, padahal diklaim sebagai prioritas utama, membuktikan bahwa komitmen Darmo hanyalah omong kosong belaka. Ia pandai berjanji di depan kamera, tetapi gagal mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.

2. Risiko Diketahui Tapi Diabaikan, Ditambah Sejarah Laporan Palsu Kepada Menteri

Kelemahan kedua, dan yang paling parah, adalah sikap manajemen di bawah pimpinan Darmo yang membiarkan risiko besar menjadi bencana yang berulang, ditambah dengan rekam jejak buruk di mana ia berani menyampaikan data dan laporan yang tidak benar kepada pimpinan tertinggi pemerintahan.

Perlu ditekankan: PLN dan Darmo sudah tahu persis kondisi sistem kelistrikan Sumatera yang sangat rentan ini. Studi kelayakan, analisis keandalan sistem, dan laporan tim teknis sudah bertahun-tahun memperingatkan bahwa selama jaringan 500 kV Muara Enim–Aur Duri belum beroperasi, sistem Sumatera berada dalam kondisi berbahaya.

Mereka sudah tahu bahwa jaringan 275 kV yang ada saat ini tidak memiliki cadangan, dan satu gangguan kecil saja di satu titik bisa memicu keruntuhan total sistem seluruh pulau. Mereka sudah tahu risiko itu, mereka sudah punya solusinya, tapi mereka sengaja membiarkan situasi berbahaya ini berlangsung bertahun-tahun.

Tujuannya apa? Hanya Darmo dan kelompoknya yang paham karena mereka adalah avonturir politik yang bisa dengan mudahnya menjelma dari baju merah ke warna baju yang sedang berkuasa.

Di bawah kepemimpinan Darmo, manajemen PLN memilih sikap pasif dan berharap masalah tidak terjadi, alih-alih bertindak tegas untuk menutup celah risiko tersebut. Ia tidak memprioritaskan percepatan proyek ini sebagai hal darurat nasional. Ia tidak menempatkan proyek ini di jalur cepat. Ia membiarkan waktu berlalu, membiarkan proyek macet di tahap administrasi, sementara jutaan rakyat dan kegiatan ekonomi sangat bergantung pada sistem yang rapuh itu.

Dan ingatlah baik-baik oleh seluruh masyarakat Indonesia: Ini bukan kali pertama Darmo terbukti memberikan laporan yang tidak benar demi menyelamatkan wajahnya sendiri.

Saat banjir besar melanda wilayah Aceh dan sebagian Sumatera beberapa waktu lalu, di mana ratusan desa dan ribuan rumah terendam serta infrastruktur hancur lebur, Darmo dengan lantang melaporkan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bahwa pemulihan pasokan listrik telah berjalan lancar dan hampir 100% pulih dalam waktu singkat.

Dia melaporkan bahwa tim PLN sudah bekerja tuntas dan listrik sudah menyala kembali di seluruh wilayah terdampak.
Tapi faktanya? Itu adalah laporan PALSU.
Fakta di lapangan saat itu membuktikan bahwa ratusan titik pemukiman masih gelap gulita berhari-hari bahkan berminggu-minggu setelah tanggal yang ia laporkan sebagai “segera pulih”.

Pemerintahan dan Warga Aceh marah besar karena masih hidup dalam kegelapan, sementara pemimpin tertinggi PLN itu dengan santai melaporkan keberhasilan yang tidak nyata kepada Menteri. Saat itu juga terungkap bahwa Darmo berani memanipulasi data dan memberikan informasi keliru kepada pejabat tinggi negara hanya untuk terlihat berprestasi, tanpa peduli penderitaan nyata rakyat di bawah sana.

3. Ahli Pidato, Nol Eksekusi: Sibuk Konferensi Pers Hanya demi Menjilat Atasan

Ada satu lagi watak khas kepemimpinan Darmo yang kini sudah tercium jelas oleh publik: ia adalah pemimpin yang sangat pandai bicara, sangat pandai berakting di depan kamera, tetapi sama sekali lemah dalam pelaksanaan di lapangan.

Setiap kali terjadi masalah besar, setiap kali pemadaman massal terjadi, reaksi pertama Darmo bukanlah turun ke lokasi atau memerintahkan pembenahan mendasar, melainkan menggelar konferensi pers secepat mungkin.

Di depan media, ia akan berbicara panjang lebar, menggunakan istilah teknis yang rumit, meyakinkan semua orang bahwa “semuanya terkendali”, “penyebab sudah diketahui”, dan “perbaikan sedang berjalan cepat”. Ia berjanji masalah akan selesai, ia berjanji sistem akan diperkuat, ia berjanji pemadaman tidak akan terulang.

Namun setelah mikrofon dimatikan dan kamera berhenti merekam? Tidak ada tindakan nyata, tidak ada perubahan, dan tidak ada perbaikan. Semuanya berhenti di ucapan saja. Konferensi pers itu hanyalah pertunjukan sandiwara belaka, satu-satunya tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan kepada atasan dan pejabat tinggi negara bahwa “Direktur Utama sudah bekerja, sudah mengurus masalah”, padahal kenyataannya masalah yang sama terus berulang hingga berkali-kali.

Sikap pilih kasih dan ketulusan kerja Darmo ini terbukti sangat nyata dari pernyataan kontroversialnya yang pernah menggema: “Jakarta tidak boleh padam karena Presiden sedang ada di Jakarta.” Kalimat ini membuka mata seluruh rakyat Indonesia akan pola pikir asli Darmo.

Baginya, keandalan listrik bukanlah hak seluruh warga negara, melainkan hanya prioritas jika ada pejabat tinggi atau Presiden yang ada di tempat itu. Jakarta dijaga ketat bukan karena rakyat Jakarta lebih penting, tapi karena pusat kekuasaan ada di sana. Sementara Sumatera, Aceh, atau daerah lain yang jauh dari pusat pemerintahan? Boleh saja padam berhari-hari, boleh saja sistemnya rusak bertahun-tahun, boleh saja proyek penyelamatnya tertunda tiga tahun, karena di sana tidak ada Presiden.

Ini adalah bukti nyata bahwa seluruh kebijakan Darmo tidak berorientasi pada pelayanan publik, melainkan murni untuk menjilat atasan dan menyenangkan kekuasaan. Ia hanya bekerja keras jika ada manfaatnya bagi karir dan citranya di mata pejabat tinggi, tetapi mengabaikan tanggung jawab dasarnya untuk menjamin listrik menyala di seluruh pelosok negeri.

4. Sifat Narsistik: Gembar-gembor Keuntungan Palsu, Sembunyikan Kebocoran Biaya

Puncak dari sifat buruk Darmo adalah sifat narsistik yang sangat parah. Dalam setiap kesempatan, setiap laporan tahunan, dan setiap pidato di depan publik, ia selalu membusungkan dada dan berteriak lantang: “Di bawah kepemimpinan saya, PLN mencatatkan penjualan dan keuntungan terbesar sepanjang sejarah!”
Ia mengulang-ulang klaim ini seolah-olah itu adalah prestasi besar hasil kerja keras dan kecerdasannya sendiri, seolah-olah dialah jenius yang berhasil memajukan perusahaan listrik negara ini.

Darmo menempatkan dirinya sebagai sosok paling sukses, paling hebat, dan paling berprestasi di mata pemerintah dan publik.

Tapi coba kita bedah fakta yang sebenarnya, dan lihat betapa narsis dan penipuannya klaim ini.

Pertama, fakta sederhana yang diketahui semua orang: Jumlah penduduk Indonesia bertambah setiap tahun. Jumlah rumah tangga yang terpasang listrik bertambah setiap tahun. Jumlah bangunan dan industri baru bertambah setiap tahun. Sudah menjadi hukum alam dan hal yang pasti, bahwa setiap tahun volume penjualan listrik akan semakin besar dan pendapatan akan semakin naik.

Jelas ini bukan prestasi direksi, ini adalah dampak pertumbuhan penduduk dan pembangunan nasional. Siapa pun yang duduk di kursi itu, angka penjualan pasti akan naik. Darmo membanggakan hal yang wajar dan pasti terjadi, seolah-olah itu adalah keajaiban yang ia ciptakan sendiri.

Kedua, dan yang paling penting: Apakah ada yang pernah meneliti rasio biaya produksi terhadap volume penjualan? Tidak ada! Karena Darmo sengaja menyembunyikannya.

Jika kita teliti lebih dalam, meskipun angka penjualan dan keuntungan dalam rupiah terlihat besar secara nominal, biaya produksi per satuan listrik yang dijual justru semakin membengkak di bawah kepemimpinan Darmo.

Artinya: Untuk menghasilkan dan menjual 1 kWh listrik, biaya yang dikeluarkan PLN saat ini jauh lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Efisiensi justru menurun drastis. Uang yang masuk memang lebih banyak karena pelanggan bertambah, tapi uang yang keluar untuk biaya bahan bakar, operasional, dan pemeliharaan justru tumbuh jauh lebih cepat daripada kenaikan pendapatan.

Namun, Darmo tidak pernah membahas hal ini. Ia hanya menampilkan angka besar di depan, lalu bersorak sorai seolah-olah ia manajer terbaik dunia. Ia menutup mata terhadap ketidakefisienan yang parah, pemborosan anggaran, dan manajemen biaya yang buruk, selama angka akhir keuntungan masih terlihat besar secara nominal karena jumlah pelanggan yang terus bertambah.

Ini adalah ciri khas seorang narsisis sejati: hanya mau melihat dan memamerkan apa yang membuatnya terlihat hebat, sementara sengaja mengabaikan dan menyembunyikan segala hal yang menunjukkan kegagalan, ketidakefisienan, dan kebobrokan di dalamnya.

Bagi Darmo, angka keuntungan hanyalah alat untuk memuji diri sendiri dan mengamankan posisinya, bukan indikator kinerja nyata perusahaan yang sehat dan efisien.

Kini sejarah terulang kembali di Sumatera. Sekali lagi, sistem kelistrikan runtuh karena kelalaian manajemen di bawah pimpinan Darmo. Sekali lagi, ia bersembunyi di balik alasan teknis dan gangguan cuaca. Sekali lagi, ia mungkin akan segera mengadakan konferensi pers baru untuk berjanji lagi hal yang sama.

Sekali lagi, ia akan berteriak soal keuntungan besar PLN sebagai tameng bahwa segalanya beres. Dan sekali lagi, rakyatlah yang menjadi korban ketidakbecaran, ketidakjujuran, sifat penjilat, dan sifat narsis pemimpin ini.
Pemadaman yang terjadi berulang kali dalam beberapa pekan terakhir bukanlah musibah yang tidak terduga, melainkan konsekuensi logis dari kelalaian, budaya laporan palsu, sikap hanya pandai bicara, dan sifat narsistik yang dibawa Darmo.

Kerugian ekonomi yang mencapai ratusan miliar rupiah, kerusakan alat elektronik warga, gangguan rumah sakit, sekolah, dan industri—semua dampak buruk ini adalah akibat langsung dari kepemimpinan Darmo yang mengabaikan risiko, berbohong demi citra diri, membeda-bedakan rakyat, dan sibuk memuji diri sendiri di atas penderitaan masyarakat.

Pengamat energi menilai, sikap ini sangat mencoreng wajah kepemimpinan Darmo. “Seorang pemimpin yang narsis hanya akan melihat cermin, bukan melihat rakyat. Ia bangga pada angka penjualan yang memang pasti naik, tapi malu dan menutup-nutupi biaya produksi yang makin boros serta sistem yang makin rapuh. Itulah gambaran nyata PLN saat ini,” ungkap seorang pengamat energi.

Saat ini, publik tidak lagi puas dengan penjelasan teknis yang menyalahkan cuaca atau peralatan. Masyarakat sudah melihat pola yang sangat jelas: janji manis yang tidak ditepati, risiko yang dibiarkan meledak, sejarah panjang laporan palsu, sikap pilih kasih, dan sifat narsis yang memamerkan keuntungan nominal sambil menyembunyikan kebocoran biaya.

Sebagai pemegang jabatan tertinggi, Darmo tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Selama proyek strategis ini masih tertunda di bawah kepemimpinannya, dan selama ia masih menggunakan angka statistik wajar sebagai kemenangan pribadi sambil membiarkan sistem rusak, maka nama Darmawan Prasodjo akan selalu dikaitkan dengan kegagalan manajemen dan ketidakjujuran yang paling merugikan masyarakat luas.

Pertanyaannya kini bukan lagi apa penyebabnya, melainkan: Apakah Darmo memiliki keberanian untuk mengakui kegagalan, kelalaian, sifat narsis, dan kebohongannya itu? Atau, apakah rakyat harus terus menanggung akibat dari pemimpin yang sibuk memuji diri sendiri, sibuk menjilat atasan, berbohong demi nama baik sendiri, dan melupakan tugas utamanya melayani seluruh bangsa?

Apakah para atasannya akan tetap menikmati jilatan dan janji Darmo yang tidak pernah usai dengan mengorbankan kepentingan orang banyak? Apakah para atasannya menyadari untuk menjatuhkan hukuman kepada Darmo dengan perintah push-up seperti yang sering dilakukan Darmo pada pegawai PLN di setiap level jika ditemuinya tidak sesuai dengan keinginan hatinya? Apakah negeri ini akan tetap begini dengan membiarkan seorang melakukan pekerjaannya dengan cara berbohong dan manipulasi?.***

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa – Koordinator Himpunan Aktivis Mamasa (HAM), Taufik Rama Wijaya, menegaskan desakan agar DPRD Kabupaten Mamasa segera menepati kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam rapat dengar pendapat pada 11 Juni 2026 lalu, lembaga legislatif itu berjanji menerbitkan rekomendasi pelantikan Sekretaris Dewan (Sekwan) definitif paling lambat tujuh hari setelah kesepakatan ditandatangani.

“Kesepakatan bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, melainkan tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat. Kami mengingatkan DPRD agar konsisten, jangan sampai janji hanya menjadi kata-kata kosong,” tegas Rama, Selasa (16/6/2026).

Komitmen tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang telah dibubuhi stempel resmi DPRD. Dalam dokumen itu ditetapkan batas waktu penerbitan rekomendasi paling lambat pada Kamis, 18 Juni 2026. Dokumen ditandatangani oleh anggota DPRD Arwin, Reski Masran, Muh Sapri, Yehisker, Yohanes Karatong, serta Mihos Puangna Rumba; dan dari pihak HAM oleh ZUL, Tamrin, dan Yohanes.

Menurut Rama, keberadaan Sekwan definitif sangat krusial untuk kelancaran administrasi dan pelaksanaan fungsi lembaga. Jika tertunda, dikhawatirkan mengganggu kinerja serta memicu persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Kami akan terus mengawal hingga tenggat waktu habis. Masyarakat butuh kepastian, bukan penundaan yang tak beralasan. DPRD harus membuktikan bahwa kesepakatan itu dihormati dan dijalankan,” tambahnya.

Dengan sisa waktu hanya dua hari lagi, publik kini menunggu langkah nyata DPRD Mamasa untuk mewujudkan janji yang telah disepakati bersama.(Ayu)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kayuagung – DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, resmi membuka layanan penerimaan laporan dan aduan dari masyarakat. Langkah ini diumumkan langsung oleh Ketua DPC PPWI OKI yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PPWI Provinsi Sumatera Selatan, M. Abbas Umar, di Kayuagung, Kamis (18/6).

Menurut Abbas Umar, posko aduan ini dibuka sebagai wujud komitmen PPWI dalam mengakomodir aspirasi warga, khususnya masyarakat OKI dan Sumatera Selatan pada umumnya.

“Kami menerima berbagai macam laporan, mulai dari persoalan pelayanan publik, dugaan penyimpangan, hingga isu lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Ini adalah saluran bagi warga yang selama ini merasa suaranya kurang terdengar,” ujar Abbas Umar.

Ia menegaskan, setiap aduan yang masuk akan diverifikasi oleh tim pewarta warga sebelum diteruskan ke pihak-pihak terkait atau dipublikasikan secara bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik.

“Kami tidak asal terbitkan. Yang kami utamakan adalah akurasi, keberimbangan, dan keadilan bagi semua pihak. PPWI hadir untuk mendampingi masyarakat, bukan untuk mencari sensasi,” tegasnya.

Masyarakat yang ingin menyampaikan laporan atau aduan dapat menghubungi posko PPWI OKI melalui nomor kontak yang telah disediakan atau datang langsung ke sekretariat DPC PPWI OKI di Kayuagung.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah warga sudah mulai melirik layanan tersebut dan berharap adanya tindak lanjut yang nyata dari setiap laporan yang masuk. (Red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Jakarta – Sebuah langkah besar dalam dunia intelektual dan jurnalisme warga berskala internasional resmi ditorehkan di ibu kota Jakarta. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama Strategis dengan World Philosophical Forum (WPF) University pada Sabtu, 13 Juni 2026. Prosesi penandatanganan ini berlangsung khidmat di Jakarta dalam sebuah pertemuan produktif yang berjalan selama kurang lebih dua jam, dimulai sejak pukul 12.00 WIB.

Dalam kemitraan tingkat tinggi ini, delegasi PPWI dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., didampingi oleh Wakil Ketua III Bidang Urusan Internasional, Mr. Abdul Rahman Dabboussi, serta Wakil Sekretaris Jenderal, Julian Caisar, S.Pd. Sementara itu, pihak WPF University diwakili secara resmi oleh Kanselir Internasional WPF University, H.S.H. Dr. Muhammad Jesues Chrishna, dan Chairman WPF University Cabang Jakarta, Yohanes Nursalam, S.Pd. Kehadiran para petinggi dari kedua lembaga ini mempertegas komitmen kuat untuk memadukan kekuatan dunia informasi dan filsafat praktis demi kemanusiaan.

Berdasarkan dokumen kerja sama yang disepakati, kemitraan strategis ini dibangun di atas landasan keinginan kedua pihak untuk mempromosikan edukasi kewarganegaraan di tingkat global (Civic Education for Global Citizenship), yang juga selaras dengan inisiatif utama UN-UNESCO. Kerja sama ini mencakup pengembangan inisiatif akademik, riset bersama, seminar, konferensi intelektual, serta perluasan jangkauan pengajaran filsafat praktis di tengah masyarakat luas.

Salah satu poin paling penting dalam perjanjian ini adalah peluncuran dan pengelolaan bersama program akademik prestisius tingkat doktoral skala internasional. PPWI diberikan mandat resmi untuk membantu dalam hal peningkatan kesadaran publik, penyebaran informasi, hingga penyaringan serta perekrutan calon mahasiswa (student recruitment) untuk program doktoral: Doctor of Scientific-Practical Philosophy (D.S.P.P.)

Program doktoral D.S.P.P. yang diselenggarakan oleh WPF University berkolaborasi dengan Princonser University, Peru, ini dirancang khusus bagi para pendidik, trainer, pakar, praktisi, jurnalis, aktivis, dan pemimpin perubahan untuk menelurkan riset serta disertasi ilmiah yang mampu memecahkan krisis moral, sosial, dan ekologis yang melanda dunia saat ini. Seluruh proses evaluasi riset, ujian, hingga sidang mempertahankan disertasi nantinya tetap berada di bawah pengawasan ketat standar akademik komprehensif dari Dewan Pakar dan Dewan Akademik Global WPF University dan Princonser University.

*Apresiasi dan Harapan Besar Kedua Belah Pihak*

Kemitraan yang terjalin ini disambut dengan rasa syukur dan optimisme tinggi oleh kedua belah pihak. Dalam pernyataannya pasca-penandatanganan, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan oleh WPF University.

“Kami di PPWI merasa sangat terhormat dan bersyukur atas terwujudnya kerja sama strategis ini. Ini adalah jembatan emas bagi para pewarta warga dan kaum intelektual di Indonesia untuk memperluas cakrawala berpikir berbasis etika universal. Kami berharap program D.S.P.P. ini dapat berjalan dengan sukses, melahirkan para doktor yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bijaksana dalam bertindak demi kebaikan publik,” ungkap lulusan pasca sarjana bidang Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris, itu.

Senada dengan Wilson Lalengke, H.S.H. Dr. Muhammad Jesues Chrishna selaku Kanselir WPF University juga menyampaikan apresiasi serupa. Dr. Chrishna menilai bahwa PPWI merupakan mitra yang sangat ideal karena memiliki jaringan yang kuat dalam menyebarkan kebenaran informasi.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus PPWI atas visi bersama yang luar biasa ini. Kolaborasi antara jurnalisme warga dan filsafat praktis sangat dibutuhkan untuk mengobati krisis moral dunia saat ini. Kami memiliki harapan yang sangat besar agar kemitraan ini langgeng dan sukses mencetak para pemimpin masa depan di tingkat global yang berintegritas tinggi,” tutur Dr. Chrishna.

Dengan resminya penandatanganan kesepakatan ini, PPWI dan WPF University siap melangkah bersama dalam membangun tatanan dunia yang lebih bijaksana, adil, beretika, dan sejahtera melalui jalur pendidikan tinggi yang transformatif. (TIM/Red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis com.|Jakarta – Apakah Anda seorang pemikir, akademisi, praktisi, jurnalis, atau pemimpin perubahan yang ingin membentuk peradaban masa depan berbasis etika universal? Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama WPF University, berkolaborasi dengan Princonser University, Peru, kini resmi membuka pendaftaran program doktoral prestisius: Doctor of Scientific-Practical Philosophy (D.S.P.P.) di Jakarta.

Program pendidikan setingkat doktoral berskala internasional ini dirancang khusus untuk Anda yang ingin mendalami filsafat praktis demi memecahkan krisis moral, sosial, dan ekologis dunia. Melalui kurikulum khusus berbasis disertasi berstandar internasional, Anda akan dibimbing langsung oleh Dewan Akademik Global untuk menelurkan riset yang berdampak nyata bagi kemanusiaan.

*Mengapa Memilih Program D.S.P.P.?*

• Akses Global: Jaringan akademik internasional yang diakui oleh komunitas filsafat dunia.
• Penerapan Praktis: Filsafat ilmiah yang diintegrasikan langsung dengan aksi sosial, kepemimpinan, dan etika global.
• Riset Fleksibel: Evaluasi dan pertahanan disertasi terstruktur di bawah pengawasan langsung Dewan Pakar WPF University.

Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengukuhkan kepakaran Anda dan menjadi bagian dari warga bumi (Universal State of Earth) yang tercerahkan. Jangan menunda kesempatan terbaik ini untuk memperlebar sayap profesional dan akademis Anda. Investasikan masa depan Anda sekarang juga dan jadilah bagian dari komunitas pemikir elit dunia.

Pendaftaran telah dibuka! Ambil langkah pertama menuju puncak pencapaian intelektual Anda dengan mendaftarkan diri secara daring melalui tautan resmi berikut: http://bit.ly/4vu0Wzr

Daftar sekarang, kuota terbatas, persiapkan proposal riset terbaik Anda dan kunci kursi Anda hari ini!

Jakarta, 15 Juni 2026
Komite Penerimaan Rekrutmen Program D.S.P.P
PPWI & WPF University
Mr. Rian (0813-7895-7515)
Mr. Abdul Rahman (0838-2555-5136)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

MEDAN | Suaraakademis.com – Ketua Relawan Rico Zaki (RERZAK), Rasyid Ridho, pasang badan membela Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Irsan Idris Nasution, terkait laporan miring yang menerpa instansi tersebut. Rasyid menilai tuduhan soal pembiaran pungli dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kontradiktif dengan realita di lapangan.

Rasyid menegaskan bahwa sejak menakhodai Dishub Medan, Irsan telah membawa angin segar lewat pembentukan Tim Cakrawala yang aktif memberantas praktik parkir ilegal.

“Sangat disayangkan ada pihak yang melaporkan Kadishub atas dugaan kebocoran PAD. Padahal, Tim Cakrawala setiap hari turun ke jalan menindak pungli demi menjaga agar PAD tidak bocor,” ujar Rasyid pada Senin (15/6).

Ia memuji sistem pengaduan terintegrasi yang kini dimiliki Dishub Medan. Lewat saluran hotline resmi, laporan dari masyarakat terkait jukir liar bisa langsung direspons dan ditindak secara real-time oleh petugas.

Rasyid juga mengingatkan bahwa Irsan Idris Nasution terhitung baru beberapa bulan mengemban jabatan sebagai Kadishub. Di waktu yang singkat tersebut, langkah-langkah taktis dan berani justru sudah mulai memperlihatkan hasil dalam membenahi karut-marut parkir yang selama ini mandek.

“Daripada mencari-cari kesalahan dengan laporan yang tidak berdasar, esensinya kita harus mengawal dan mendukung penuh transformasi pertamanan dan perparkiran yang sedang berjalan ini. Kebijakan Dishub saat ini sudah berada di jalur yang benar,” pungkasnya.

(Tim)

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kondo Sapata’ Balla di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menuai sorotan tajam. Proyek ini dinilai lalai karena tidak memasang papan pemberitahuan dan rambu peringatan di jalur Jalan Nasional, sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Anis, salah satu aktivis setempat, menegaskan bahwa tanpa tanda peringatan yang jelas, kendaraan yang keluar-masuk area proyek tidak terawasi dengan baik. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas.

“Seharusnya terpasang pemberitahuan bertuliskan ‘Hati-hati, ada proyek sedang berlangsung’ agar pengguna jalan waspada. Tanpa itu, risiko bahaya menjadi sangat tinggi,” ujarnya.

Tim media turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan menemukan fakta yang sama: tidak ada satu pun papan proyek maupun rambu peringatan yang terpasang di sepanjang akses jalan menuju lokasi pekerjaan.

Saat dikonfirmasi kepada salah satu pekerja di lokasi, jawaban yang diberikan justru dinilai tidak profesional. Pekerja tersebut menyatakan papan pemberitahuan memang tersedia, namun tidak dipasang dengan alasan kondisi jalan padat dan banyak dilalui kendaraan serta pasien.

Alasan tersebut dianggap tidak dapat dibenarkan. Kelalaian memasang rambu peringatan jelas melanggar standar keselamatan kerja dan ketentuan teknis yang wajib dipenuhi sesuai perjanjian sebelum pekerjaan dimulai.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan pelaksana belum memberikan tanggapan resmi. Masyarakat dan awak media mendesak agar perusahaan segera melengkapi seluruh persyaratan keselamatan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan, demi mencegah risiko kecelakaan yang merugikan pengguna jalan.(Ayu)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kayuagung – Kondisi Taman Kota Kayuagung yang dinilai semakin ramai dipenuhi pedagang menjadi perhatian masyarakat. Salah satu sorotan datang dari Jonathan Jo, seorang warga yang aktif di media sosial.

Melalui komentarnya di akun media sosial Jurnalis PPWI OKI, Jonathan Jo mempertanyakan kondisi tersebut dengan menuliskan:

“Sudah dapat amplop apo mang dari pedagang di taman kota? Ku jingok tambah rame be.” Unggahan itu kemudian mendapat tanggapan dari Admin Jurnalis PPWI OKI yang menyatakan bahwa informasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemberitaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PPWI OKI menegaskan bahwa organisasi pers yang dipimpinnya selalu menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Kami di PPWI OKI tidak pernah meminta fasilitas apa pun dari pemerintah. Bahkan kantor yang kami gunakan merupakan hasil sewa secara mandiri dan tahun ini kami telah menempati rumah sendiri. Ini menjadi bukti bahwa kami menjalankan tugas jurnalistik dengan penuh integritas, hati nurani, dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun,” ujarnya.

Ia menambahkan, independensi merupakan fondasi utama dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan kata bijak filsuf politik Prancis Alexis de Tocqueville yang menyatakan, “Keadilan tidak dapat terwujud tanpa adanya informasi yang benar dan bebas yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.”

“Kami berkomitmen memberikan informasi yang objektif, berdasarkan fakta, dan tidak memihak kepada siapa pun. Kepercayaan publik adalah modal utama yang harus dijaga oleh setiap insan pers,” katanya.

Dalam konteks pentingnya integritas dalam penyampaian informasi, kata bijak filsuf Inggris Bertrand Russell menjadi pegangan: “Integritas adalah kemampuan untuk tidak menyembunyikan kebenaran meskipun hal itu tidak menguntungkan atau bahkan membahayakan diri sendiri.”

Sementara itu, salah seorang warga Kayuagung, Netti, mengapresiasi sikap independen yang selama ini ditunjukkan oleh PPWI OKI. Menurutnya, informasi yang disampaikan media tersebut cukup kredibel dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya pernah merasakan langsung bantuan dari jurnalis PPWI OKI ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan dukungan informasi yang jelas dan akurat. Saya sangat menghargai komitmen mereka untuk tetap independen dan memberikan pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat,” ujar Netti.

Pandangan filsuf Jerman Immanuel Kant tentang tanggung jawab moral juga menjadi pegangan, di mana ia menyatakan, “Setiap orang memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dengan jujur, karena kebenaran adalah dasar dari kehidupan bermasyarakat yang adil dan harmonis.”

Terkait kondisi Taman Kota Kayuagung yang menjadi sorotan, PPWI OKI menyatakan akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan hasilnya akan dituangkan dalam berita agar informasi yang diterima masyarakat akurat dan berimbang bagi semua pihak. (Jul PPWI OKI/Tim Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Tangerang – Sudah 13 hari kerja berlalu sejak surat permohonan audiensi resmi Nomor 02/LSM TOPAN-RI BANTEN_PPWI Kabupaten Tangerang Banten/VI/2026 diterima Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang pada 2 Juni 2026. Namun hingga saat ini, belum ada tanggapan, disposisi, maupun kepastian jadwal dari pihak Bupati, ajudan, maupun protokol Setda.

Penerbitan rilis media pertama pada 9 Juni 2026 pun tidak memperoleh respons kelembagaan. Padahal bukti tanda terima surat sudah dipegang oleh LSM Topan RI DPW Banten dan PPWI Kabupaten Tangerang.

Ketua LSM Topan RI DPW Banten, Antonio Simbolon, SH, menilai sikap bungkam ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Surat resmi, tanda terima ada, dasar hukum jelas. Jika 13 hari tak ada jawaban, publik berhak bertanya: ini soal prosedur atau memang enggan memberikan penjelasan? Diamnya birokrasi justru memicu pertanyaan lebih besar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PPWI Kabupaten Tangerang, Wan Januari alias Safrijal Nelson, memberikan tenggat waktu etika selama 3 x 24 jam ke depan agar pihak protokol Setda memberikan jawaban resmi.

“Kami tidak memaksakan pertemuan hari ini, hanya butuh kepastian: diterima, ditolak, atau dijadwalkan. Itu kewajiban menurut Pasal 22 UU KIP. Jika tetap tak ada tanggapan, kami akan ajukan permohonan informasi ke PPID Utama dan lapor ke Ombudsman RI Perwakilan Banten,” tegasnya.

Ia menegaskan, audiensi ini bukan untuk menyerang pribadi, melainkan membahas transparansi pelayanan publik di instansi strategis serta efektivitas pengawasan internal selama jam kerja.

“Masyarakat butuh kejelasan, bukan diam. Ruang dialog harus dibuka agar tak tumbuh prasangka. Kami masih menunggu itikad baik,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi ke Bagian Protokol Sekda dan Sekretaris Pribadi Bupati melalui pesan daring maupun telepon tetap tidak direspon.

(Tim Dabo Ribo / Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Tangerang Selatan – Ratusan warga Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, menyampaikan kekecewaan mendalam. Meski telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin dan mendiami lahan secara turun-temurun selama lebih dari 65 tahun, upaya mengurus kepemilikan tanah hingga saat ini belum menemui kejelasan.

Keluhan itu disampaikan dalam pertemuan Forum Kebangsaan Rakyat Cirendeu Bersuara yang dipimpin oleh Suparno, pensiunan Kemenkumham, bersama Helena Sidabutar, mantan PNS Pemprov, serta didampingi Dr. Bernard BBBBI Siagian, Ketua Umum LBH Pers Prima Presisi Polri dan Ketua DPP GAKORPAN. Hadir pula perwakilan warga, tokoh masyarakat, serta pengurus Rumah Doa GAKORPAN Milkha Indonesia.

Menurut keterangan warga, lokasi pemukiman mereka berada tepat di belakang Kantor Kelurahan Cirendeu. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, mereka berhak mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan administrasi yang transparan. Namun kenyataannya, pengurusan menuju Sertifikat Hak Milik (SHM) selalu terhambat.

“Kami sudah membayar pajak setiap tahun, sudah menempati tanah ini lebih dari enam dekade, tapi kenapa setiap kali mengurus kepemilikan selalu dibenturkan alasan yang tidak jelas? Kami merasa dipermainkan, diperlambat, dan seolah tidak dianggap sebagai warga yang berhak,” ujar Helena Sidabutar dengan nada kesal.

Ia juga mengungkapkan adanya sikap tidak sopan dari oknum pejabat kelurahan saat menerima pengaduan. Menurutnya, pejabat tersebut membentak, menggunakan kata-kata kasar, hingga menolak memberikan tanda terima surat permohonan.

“Saat kami bertanya, malah dibentak, dianggap tidak mengerti hukum. Padahal kami hanya meminta hak dan kejelasan. Ini bukan pelayanan yang pantas bagi abdi negara,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Sri Utari, warga yang telah mendiami tanah lebih dari 20 tahun. Ia menyatakan seharusnya ATR/BPN dan Pemerintah Kota dapat memproses kepemilikan secara adil, mengingat riwayat dan bukti pembayaran yang sudah ada.

“Kami ingin kepastian agar anak cucu kami tidak terus-menerus terkatung-katung. Isu yang beredar menyebut ada dugaan keterlibatan mafia tanah dan oknum penguasa yang ingin menguasai lahan ini, membuat kami semakin khawatir,” tambahnya.

Setelah mendapatkan arahan dari Staf Kantor Staf Presiden (KSP), tim hukum dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan akhirnya bersedia bertemu secara tertutup. Mereka menyatakan akan melakukan pengecekan bersama ATR/BPN dan menelusuri riwayat tanah serta meminta keterangan saksi hidup di lokasi.

Warga berharap langkah ini menjadi titik terang setelah puluhan tahun menanti kepastian hukum. Mereka mendesak semua pihak terkait bekerja secara profesional, transparan, dan mengutamakan keadilan bagi rakyat kecil.

“Kami tidak meminta yang tidak wajar, hanya hak yang seharusnya kami dapatkan. Semoga pemerintah benar-benar hadir melindungi warganya,” pungkas Suparno.

(Tim Investigasi DPP GAKORPAN / Marcel)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Haflah Akhirussanah Al Hakami Jadi Momentum Menanamkan Adab, Ilmu, dan Bakti kepada Orang Tua

Deli Serdang – Yayasan Al Hakami menggelar kegiatan bertajuk Pentas Seni dan Haflah Akhirussanah sebagai puncak rangkaian pembelajaran Tahun Ajaran 2025/2026. Kegiatan yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan tersebut dihadiri oleh para orang tua siswa, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan, Sabtu (13/6/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Iptu Nizar Nasution mewakili Kapolsek Sunggal, Sertu Sujito mewakili Danramil 01 Sunggal, Agus Salim Siregar dari Rumah Zakat Sumatera Utara, serta para guru dan siswa TK Islam Terpadu Al Hakami.

Dalam sambutan dan arahannya, Pembina Yayasan Al Hakami, Lukman Hakim Nasution, menekankan pentingnya keikhlasan dalam mendidik dan membiayai pendidikan anak.

“Kita sebagai orang tua harus ikhlas dalam memberikan biaya pendidikan kepada anak. Karena ketika keikhlasan hadir, ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah. Jika ilmu sudah berkah, maka manfaatnya akan dirasakan oleh diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” ujar Lukman.

Ia juga mengutip hadis Rasulullah SAW, “Khoirunnas anfa’uhum linnas”, yang berarti sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Selain itu, Lukman Hakim Nasution mengingatkan pentingnya ilmu sebagai bekal meraih kesuksesan dunia sekaligus jalan menuju kebahagiaan akhirat.

“Dari hasil pemikiran dan perenungan itulah, sekolah ini memiliki tagline Cerdas, Berbudi, Berprestasi,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Iptu Nizar Nasution yang mewakili Kapolsek Sunggal menyampaikan pentingnya penanaman adab dan akhlak sejak usia dini.

“Saya termasuk anak yang dididik cukup keras oleh orang tua terkait akhlak dan adab. Kami 14 bersaudara dan saya yang paling kecil. Orang tua selalu mengajarkan agar tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kami,” ungkapnya.

Menurutnya, prosesi cuci kaki ibu yang ditampilkan dalam acara tersebut memiliki makna mendalam dan dapat membekas dalam ingatan anak-anak hingga dewasa.

Sementara itu, Sertu Sujito yang mewakili Danramil 01 Sunggal mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pentas seni menjadi wadah bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan dan bakat yang dimiliki.

“Kegiatan seperti ini mengingatkan saya pada masa kecil. Penampilan anak-anak sangat baik dan patut mendapat dukungan dari para orang tua. Semoga sinergi antara lembaga pendidikan dan Koramil 01 Sunggal terus terjalin dengan baik,” ujarnya.

Berbagai penampilan turut memeriahkan acara, mulai dari pembacaan Asmaul Husna, tarian daerah, uji kemampuan membaca Al-Qur’an, kemampuan berbahasa, pembacaan puisi, prosesi cuci kaki orang tua, hingga berbagai pertunjukan edukatif lainnya.

Pada akhir acara, perwakilan Rumah Zakat Sumatera Utara, Agus Salim Siregar, menyerahkan bingkisan kepada tiga siswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas capaian mereka selama mengikuti proses pembelajaran.

Selain itu, Rumah Zakat Sumatera Utara juga memberikan paket sembako kepada para guru sebagai bentuk dukungan terhadap lembaga pendidikan yang turut berperan membantu pemerintah dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Kegiatan Pentas Seni dan Haflah Akhirussanah Yayasan Al Hakami ditutup dengan doa bersama serta sesi foto bersama seluruh peserta dan tamu undangan.

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kabupaten Bireuen – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saifuddin Muhammad atau akrab disapa Yah Fud, melaksanakan Reses II Tahun 2026 di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Jumat (12/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat ini menjadi wadah dialog terbuka guna menyerap langsung berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Reses dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, imeum mukim, penyandang disabilitas, serta pengurus Partai NasDem dari tiga kecamatan, yakni Peudada, Peulimbang, dan Jeunieb. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, isu paling mendesak yang disampaikan adalah kerusakan jaringan irigasi akibat bencana banjir.

Tokoh masyarakat setempat, Abu Masrul H. Saifuddin, menyampaikan bahwa rusaknya Irigasi Aneuk Gajah Rhoet dan Daerah Irigasi Beurandang Hagu telah membuat ribuan hektare lahan pertanian kekurangan pasokan air. Kondisi ini menurunkan produktivitas sawah dan menyulitkan kehidupan para petani.

“Perbaikan irigasi sangat mendesak. Tanpa pengairan yang memadai, swasembada pangan sulit tercapai dan ekonomi masyarakat ikut tertekan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Yah Fud menegaskan bahwa reses bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana penting agar suara rakyat masuk ke dalam perencanaan pembangunan. Seluruh aspirasi yang diterima akan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di tingkat provinsi.

“Kami hadir untuk mendengar kebutuhan nyata. Apa yang disampaikan hari ini akan kami perjuangkan agar pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan infrastruktur dasar,” ujarnya.

Selain perbaikan irigasi, politisi NasDem itu juga mencatat usulan pengembangan sektor perikanan, peternakan, jalan usaha tani, serta peningkatan fasilitas umum. Aspirasi yang terhimpun kini menanti tindak lanjut konkret agar manfaatnya dapat dirasakan hingga ke pelosok gampong.

(Iqbal / Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa – Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu secara resmi menyampaikan desakan tegas kepada Bupati Mamasa dan Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa. Mereka meminta agar tidak melantik calon Sekretaris Dewan (Sekwan) yang masih memiliki temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Desakan ini tertuang dalam surat resmi yang diserahkan kepada pimpinan daerah. Aliansi menegaskan, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan ketentuan integritas pejabat publik, hanya calon yang bersih dari temuan BPK yang layak menduduki jabatan strategis.

Isu ini mencuat setelah beredar informasi bahwa Bupati Mamasa telah menginstruksikan salah satu pejabat untuk mengembalikan temuan kerugian negara sebesar Rp280 juta. Pejabat yang dimaksud itu disebut-sebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menduduki posisi Sekwan DPRD.

Ketua Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu, Hardianto, menegaskan bahwa hal ini menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan.

“Kami minta tegas: jangan lantik pejabat yang masih punya catatan temuan BPK. Jabatan publik harus diisi oleh orang yang bersih dan terpercaya. Ini soal integritas, bukan sekadar prosedur administrasi,” ujarnya.

Menurutnya, kepatuhan terhadap hasil audit BPK adalah syarat mutlak untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Mamasa.

Hingga berita ini diterbitkan, baik Pemerintah Kabupaten Mamasa maupun DPRD belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut maupun informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

(TIM/Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Sumatra Selatan – Pimpinan Media Pewarta se-Nusantara, M. Abbas Umar, menegaskan bahwa penyampaian kritik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat harus tetap mengedepankan adab, etika, dan rasa tanggung jawab sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya dimintai tanggapan terkait polemik yang muncul akibat pernyataan Tiyo dari Pemuda Jawa Timur yang belakangan menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Menurut M. Abbas Umar, kritik merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, kritik yang disampaikan hendaknya tidak mengabaikan norma kesopanan, nilai budaya, serta penghormatan terhadap pihak lain agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik yang tidak diperlukan.

“Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Namun, kritik yang baik harus dilandasi adab dan etika. Dengan cara itu, pesan yang ingin disampaikan akan lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan perpecahan,” ujar M. Abbas Umar.

Ia menambahkan bahwa di era digital saat ini, masyarakat dituntut lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar. Verifikasi terhadap fakta dan sumber informasi dinilai penting sebelum seseorang menyampaikan opini atau kritik di ruang publik.

“Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang jelas, dipertimbangkan secara matang, dan tetap menjunjung tinggi rasa hormat terhadap sesama,” katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf Tiongkok Konfusius, yang menekankan pentingnya kesantunan dan moralitas dalam komunikasi. Konfusius pernah mengajarkan bahwa “orang bijak berhati-hati dalam perkataannya”, sebuah prinsip yang mengingatkan bahwa ucapan memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial.

Hal serupa juga disampaikan filsuf Yunani Socrates melalui konsep Triple Filter Test, yaitu mendorong seseorang untuk memastikan bahwa apa yang akan disampaikan mengandung kebenaran, kebaikan, dan manfaat. Prinsip tersebut hingga kini masih relevan dalam menyikapi arus informasi dan perdebatan di ruang publik.

Sementara itu, filsuf Jerman Immanuel Kant menegaskan bahwa manusia harus memperlakukan sesamanya sebagai tujuan, bukan sekadar alat. Dalam konteks penyampaian kritik, pandangan ini mengandung pesan bahwa setiap orang tetap harus dihormati martabatnya meskipun menjadi objek kritik.

Hingga berita ini ditulis, pihak terkait dari Pemuda Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi mengenai polemik yang berkembang. Oleh karena itu, media ini tetap membuka ruang bagi semua pihak untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.

Berbagai kalangan berharap peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik perlu disertai tanggung jawab moral, etika komunikasi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kebersamaan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan demokratis. (rls/Tim Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraaakademis.com.|Kayuagung – Dugaan pungutan liar dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SD Negeri 14 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kian menuai perhatian publik. Ironisnya, berbagai upaya konfirmasi yang dilakukan media kepada pihak terkait justru tidak mendapatkan tanggapan sama sekali.

Sejak beberapa waktu lalu, media telah menghubungi Kepala SDN 14 Kayuagung, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten OKI melalui pesan daring untuk meminta klarifikasi resmi. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun jawaban atau penjelasan yang disampaikan.

Pembungkaman ini memicu kekhawatiran masyarakat. Siti A, warga setempat, menegaskan bahwa keterbukaan sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan spekulasi yang meresahkan. “Kami butuh penjelasan yang jelas. Kalau tidak ada pungutan, seharusnya mudah dijelaskan. Diam saja justru memunculkan pertanyaan baru,” ujarnya.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan pungutan dalam proses penerimaan siswa baru tersebut. Masyarakat menuntut agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai aturan, bebas dari praktik yang merugikan dan melanggar ketentuan.

Diamnya lembaga publik ini dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi. Institusi pendidikan seharusnya menjadi contoh keterbukaan, bukan justru menutup diri dari pertanyaan warga. Tanpa penjelasan yang memadai, kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan lambat laun akan tergerus.

Hingga saat ini, ruang klarifikasi tetap dibuka seluas-luasnya bagi pihak sekolah maupun dinas pendidikan untuk memberikan penjelasan guna melengkapi informasi secara berimbang dan objektif.

(Jul PPWI / Tim Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Minahasa – Sebuah tragedi moral dan hukum yang menyayat hati menimpa AKP (Purn) Saleh Paramata, seorang purnawirawan yang telah mendedikasikan 38 tahun hidupnya untuk mengabdi di institusi Kepolisian Republik Indonesia. Masa tuanya yang seharusnya tenang justru berubah menjadi nestapa berkepanjangan setelah mobil yang dibelinya dengan uang pinjaman Asabri lenyap. Ironisnya, kendaraan tersebut dicuri di dalam lingkungan Markas Polres Minahasa oleh oknum anggota Reskrim Unit Jatanras bernama polisi aktif, Briptu Chlifen Bawulele.

Sudah delapan bulan berlalu sejak kasus ini dilaporkan, namun mobil tersebut belum juga ditemukan atau dikembalikan. Demi membayar uang muka mobil itu, Pak Saleh harus meminjam uang sebesar Rp200 juta dengan tenor 15 tahun. Kini, akibat potongan cicilan yang mencekik, ia hanya menerima sisa uang pensiun sebesar Rp500 ribu per bulan.

Di tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit, laporan hukumnya seolah membentur dinding tebal. Kapolres Minahasa berdalih kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara pelaku pencurian, Briptu Chlifen Bawulele, belum juga ditahan dan masih bebas berkeliaran meskipun sidang kode etik di Waprof Polda Sulut telah menjatuhkan sanksi Penempatan Khusus (Patsus) selama 14 hari.

Lebih menyakitkan lagi, ada indikasi kuat terjadinya kongkalikong untuk melindungi pelaku. Rekaman dari kamera CCTV besar yang terpasang di Polres Minahasa terkesan diabaikan dan tidak digunakan untuk mengusut tuntas perkara. Saleh Paramata menduga ada keterlibatan dan perlindungan yang diberikan oleh Kanit Jatanras, Aipda Hendro Purnomo, terhadap bawahannya yang menjadi tersangka tersebut.

Menanggapi ketidakadilan yang luar biasa ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melayangkan kecaman yang sangat keras terhadap sikap abai jajaran Polres Minahasa dan Polda Sulut. “Ini adalah puncak tertinggi dari kebobrokan moral oknum aparat! Seorang purnawirawan yang telah mengabdi selama hampir empat dekade justru dikhianati dan dirampok oleh juniornya sendiri di rumah hukum mereka. Bagaimana masyarakat sipil bisa percaya pada polisi jika sesama korps saja saling memangsa dan saling melindungi dalam kejahatan?” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Minggu, 14 Januari 2026.

Oleh karena itu, aktivis HAM internasional itu mendesak Kapolri segera turun tangan untuk mencopot Kapolres Minahasa dan memeriksa Kanit Jatanras serta penyidik yang diduga kuat melakukan persekongkolan jahat (kalingkong) untuk melindungi pencuri. Kasus ini telah disuarakan berkali-kali dan telah dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri, namun pelaku seakan kebal hukum dan pimpinan Polri di daerah terlihat mengabaikan kasus ini.

Secara filosofis, fenomena runtuhnya moralitas di dalam institusi penegak hukum ini sangat relevan dengan keprihatinan filsuf Romawi kuno, Juvenal (55-127), yang melahirkan pertanyaan retoris legendaris: “Quis custodiet ipsos custodes?” – siapa yang akan menjaga para penjaga itu sendiri? Ketika aparat yang digaji untuk melindungi barang milik warga justru bertindak sebagai pencuri di markasnya sendiri, maka esensi dari institusi keamanan tersebut telah runtuh total.

Sejalan dengan itu, filsuf etika Thomas Hobbes (1588-1679) dalam teorinya tentang Leviathan menyatakan bahwa fungsi utama negara dan aparatnya adalah menciptakan ketertiban agar manusia tidak menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus). Namun, dalam kasus Pak Saleh, yang terjadi adalah “polisi menjadi serigala bagi pensiunan polisi”.

Air mata Pak Saleh dan keluarganya adalah simbol dari matinya hati nurani penegak hukum yang tega membiarkan seorang seniornya merana di masa tua demi melindungi seorang penjahat berseragam. Kini, bola panas ada di tangan Kapolri. Apakah dia mampu menjadi pelindung bagi keluarga besar lembaga Polri-nya atau ia sejatinya hanya sebagai pajangan agar institusi Polri terlihat ada kepala tapi tidak punya nurani? (TIM/Red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com|Kabupaten Mamasa – Sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kategori PW di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengeluhkan nasib mereka. Meskipun Surat Keputusan (SK) pengangkatan sudah diterima sejak 29 Desember 2025 dan seluruh administrasi lengkap, gaji mereka hingga kini belum dibayarkan.

Keluhan ini disampaikan kepada awak media. Menurut keterangan para guru, mereka sudah melaksanakan tugas mengajar secara penuh, bahkan dibebani beragam pekerjaan tambahan. Namun hak yang seharusnya diterima tidak kunjung cair.

“Kami sudah punya SK resmi, sudah buka rekening bank, dan bekerja setiap hari. Tapi sampai sekarang belum ada satu rupiah pun yang masuk,” ujar salah satu guru yang enggan disebutkan namanya.

Kekecewaan terungkap lebih tajam saat mereka menyebut beban kerja yang dirasakan tidak sebanding. “Status kami PW, disuruh bekerja seperti babu, tapi gaji yang dijanjikan sekitar Rp300.000 pun tidak ada kejelasan kapan akan dibayarkan,” ungkapnya.

Para guru mendesak Pemerintah Kabupaten Mamasa, Dinas Pendidikan, dan Badan Keuangan Daerah segera menindaklanjuti persoalan ini serta membayarkan hak mereka tanpa penundaan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan daring, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa justru memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apapun terkait keluhan tersebut.(Ayu)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Tangis Keluarga dan Desakan Aktivis: Jangan Biarkan Kasus Jance Zebua Hilang Tanpa Jawaban

Nias Utara, Sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan kepedulian masyarakat Kota Gunungsitoli melakukan kunjungan langsung ke Desa Hilinaa, Dusun 2, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara, Sabtu (13/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga almarhumah Jance Zebua, sekaligus mendorong percepatan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan yang menimpa siswi tersebut.

Dalam kunjungan itu, rombongan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menyerahkan bantuan kemanusiaan menyusul duka mendalam yang kembali dirasakan keluarga karena wafatnya kakek korban. Selain itu, para aktivis juga meninjau langsung situasi dan perkembangan penanganan perkara yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.

Sebelumnya, jajaran Kepolisian Resor Nias dan tim dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah turun ke lokasi kejadian untuk melakukan langkah penyelidikan, termasuk pengumpulan informasi, pemeriksaan lapangan, serta pendokumentasian sejumlah fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Salah satu pengunjung, Yason Yonata Gea, S.Pd, menegaskan bahwa kehadiran pihaknya merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat dan bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum.

“Kami hadir bukan untuk menghambat proses penyelidikan, apalagi mencampuri kewenangan aparat penegak hukum. Kami justru ingin mendukung agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan benar-benar menemukan kebenaran materiil,” tegasnya.

Menurutnya, setiap dugaan tindak pidana harus mendapatkan kepastian hukum agar keluarga korban memperoleh rasa keadilan dan masyarakat tetap percaya terhadap institusi penegak hukum.

“Kami mendesak kepolisian agar segera mengungkap siapa pelaku dan apa motif di balik peristiwa tragis ini. Jika terdapat kendala dalam proses penyelidikan, masyarakat juga berharap ada penjelasan terbuka melalui konferensi pers agar tidak muncul berbagai spekulasi,” ujar Yason.

Ayah Korban: Jangan Biarkan Anak Kami Pergi Tanpa Keadilan

Suasana haru menyelimuti keluarga korban saat menerima bantuan dan dukungan moral dari para aktivis. Ayah almarhumah Jance Zebua menyampaikan rasa terima kasih sekaligus harapan agar kasus yang menimpa putrinya mendapat titik terang.

“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada keluarga kami. Di tengah kesedihan karena kehilangan anak kami dan belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi, kehadiran Bapak/Ibu menjadi kekuatan bagi kami,” ungkapnya.

Ia berharap proses hukum dapat berjalan hingga tuntas dan memberikan jawaban kepada keluarga.

“Kami hanya meminta satu hal, yaitu keadilan. Kami tidak ingin anak kami pergi untuk selamanya tanpa mengetahui kebenaran dan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini,” ucapnya dengan penuh haru.

Tokoh Pemuda Minta Kepastian Hukum Demi Kondusivitas Daerah

Sementara itu, tokoh masyarakat dan pemuda setempat, Alyvman Hulu, menyampaikan bahwa warga berharap kasus tersebut segera mendapat kepastian.

Menurutnya, masyarakat memahami bahwa aparat kepolisian telah melakukan langkah-langkah awal. Namun, warga tetap meminta agar proses hukum berjalan cepat, adil, dan terbuka.

“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya ingin kepastian hukum. Jangan sampai kasus ini berhenti menjadi cerita yang tidak selesai,” katanya.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus ini penting untuk menjaga rasa aman masyarakat serta memastikan hukum benar-benar hadir untuk melindungi warga.

“Kami ingin daerah ini tetap aman, tertib, dan masyarakat percaya bahwa hukum berlaku bagi siapa saja,” tambahnya.

Publik Menanti Langkah Kepolisian

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum menyampaikan keterangan resmi secara rinci terkait perkembangan terbaru penyelidikan maupun kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Jance Zebua.

Keluarga korban dan masyarakat masih menunggu langkah lanjutan aparat penegak hukum agar fakta sebenarnya dapat terungkap dan keadilan bagi korban dapat diwujudkan.

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Medan | Suaraakademis.com – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) resmi melaksanakan Full Assessment terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Edu Digital Deztron Indonesia sebagai bagian dari tahapan strategis dalam proses perolehan lisensi penyelenggara sertifikasi kompetensi, Sabtu ( 13/06/2026 ).

Kegiatan ini merupakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen mutu, pemenuhan ketentuan regulasi, serta kesiapan organisasi dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai standar yang ditetapkan BNSP.

Full Assessment tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pengurus inti LSP Edu Digital Deztron Indonesia, di antaranya Beni Arbi Batubara, S.H., M.H. selaku Manajer Sertifikasi, Abdul Muin Nasution, S.Si., M.Kom. selaku Manajer Manajemen Mutu, Afrizal Sofyan Lubis, S.M., M.M. selaku Manajer Administrasi dan Keuangan, Abdurrasyid Aulia Rahman, S.Kom., M.Kom. dan Ferry Heriston Nababan, S.T., M.Kom. selaku Komite Skema, Marwan Al Fajri, S.T., M.Kom. selaku Divisi IT, Nurcahaya Nainggolan, SST., M.K.M., Ph.D. selaku Anggota Dewan Pengarah, serta Aulia Ukhtin, S.Pd., M.A. selaku Divisi Administrasi.

Sementara itu, Tim Asesor Lisensi BNSP yang memimpin proses assessment dihadiri oleh Silvia Wahyuni Harahap selaku Ketua Tim dan Nurul Fajriah selaku Anggota.

Pelaksanaan Full Assessment menjadi tahapan yang sangat krusial dalam proses perolehan lisensi BNSP. Evaluasi mencakup peninjauan dokumen sistem manajemen mutu, mekanisme operasional lembaga, kelayakan asesor kompetensi, hingga kesiapan perangkat asesmen seperti skema sertifikasi dan Materi Uji Kompetensi (MUK).

Manajer Sertifikasi LSP Edu Digital Deztron Indonesia, Beni Arbi Batubara, S.H., M.H., menyampaikan bahwa proses evaluasi yang berlangsung memberikan masukan yang konstruktif bagi penguatan tata kelola lembaga.

“Melalui Full Assessment ini, kami berharap seluruh standar dan persyaratan sistem sertifikasi kompetensi dapat dipenuhi secara optimal sehingga mampu menghadirkan layanan sertifikasi yang profesional, kredibel, dan sesuai dengan ketentuan BNSP,” ujarnya.

Hasil Full Assessment ini selanjutnya akan menjadi dasar penyempurnaan dan tindak lanjut perbaikan, sekaligus menjadi salah satu penentu dalam proses pemberian lisensi kepada LSP Edu Digital Deztron Indonesia sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Abdi A

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Tangerang Selatan – Suasana syukur dan haru menyelimuti perayaan pengucapan syukur sekaligus wisuda dan penahbisan Pendeta Milkha Cici Nahor di Rumah Doa DPP GAKORPAN Milkha Indonesia, Jalan Cirendeu Raya Permai IV No. 30, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Acara ini menandai kelulusan beliau dari Sekolah Alkitab Jakarta, sekaligus pengukuhan peran baru sebagai penggembala rohani yang siap melayani masyarakat. Turut hadir memberikan dukungan suami tercinta Eddy, ayahanda Freddy Nahor, serta para tokoh, aktivis, simpatisan, tetangga, dan rekan kerja dari berbagai elemen.

Dalam sambutannya, Ketua Umum LBH Pers Prima Presisi Polri sekaligus Ketua GAKORPAN, Dr. Bernard BBBBI Siagian, SH., MAkp., menegaskan bahwa langkah ini menjadi tanggung jawab moril dan rohani untuk mewujudkan visi Rumah Doa, yaitu “Bertumbuh, Berakar, dan Berbuah”. Sebagai “bengkel rohani”, lembaga ini siap beroperasi 24 jam melayani siapa saja yang membutuhkan dukungan, doa, dan pendampingan, baik bagi lansia, kaum lemah, masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, maupun yang membutuhkan ketenangan batin.

Pendeta Milkha Cici Nahor, yang lahir di Tomohon, Sulawesi Utara, dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Ia berkomitmen untuk menghadirkan harapan, ketenangan, dan bantuan bagi masyarakat yang terbebani masalah sosial, ekonomi, maupun rohani. Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat menjaga persatuan NKRI, Pancasila, dan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan doa dan pendampingan, dapat menghubungi:

– Rev. Marcel Gerungan, SH., MS: 0811 9707 522
​
– Rev. Supriyanto, SH.: 0813 1828 260

(TIM Redaksi GAKORPAN)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Ujian Kenaikan Tingkat menjadi ajang pembuktian kemampuan teknik, disiplin, dan mental para karateka Dojo Kala Hitam Helvetia Medan dalam menapaki jenjang sabuk yang lebih tinggi

*Medan –*Menerapkan filosofi _Osu no Seishin_, Dojo Ikatan Sabuk Hitam Karate Kala Hitam Helvetia menggelar Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) pada Ahad, 14 Juni 2026. Ujian ini menjadi barometer sejauh mana para karateka menyerap ilmu dari setiap sesi latihan.

“_Osu no Seishin_ sejatinya tentang ketekunan, kesabaran, dan tekad. Inilah semangat untuk mendorong diri, yang menjadi inti Kyokushin Karate yang dianut Kala Hitam,” tegas Shihan Herman Susilo, S.H., M.Hum. “Melalui ujian yang menguras fisik dan mental, siswa ditempa agar tabah dan tahan uji.”

Shihan Abdul Aziz (DAN V) selaku Dewan Penguji menjelaskan, UKT merupakan evaluasi berkala untuk mengukur penguasaan tiga pilar utama: teknik dasar _kihon_, jurus _kata_, dan pertarungan _kumite_. “Ujian ini menentukan kelayakan seorang karateka naik ke tingkat sabuk yang lebih tinggi,” ujarnya. Ia didampingi tim penguji Sensei Ruslan, Sensei Erwanto, dan Sensei Sukamto.

Dalam tradisi seni beladiri, ujian kenaikan sabuk bukan sekadar seremoni. Ia adalah tonggak penting dalam perjalanan peningkatan diri, disiplin, dan pencapaian personal. Sejak melangkah ke _dojo_, setiap siswa sejatinya memulai proses penempaan karakter.

Di akhir ujian, Shihan Herman Susilo menyematkan sabuk baru kepada para siswa yang dinyatakan lulus setelah menuntaskan seluruh rangkaian materi. Penyematan sabuk menjadi simbol bahwa mereka layak menyandang amanah di tingkat berikutnya.

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan – Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 521/DY membantu pemasangan instalasi panel surya bagi warga Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Kegiatan ini menjadi solusi penerangan di wilayah yang selama ini minim akses listrik.

Komandan Satgas Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata menyatakan upaya ini bagian dari pembinaan teritorial untuk mempererat hubungan TNI dan rakyat. “Listrik bukan hanya penerangan, tapi mendukung belajar anak dan kegiatan produktif warga,” ujarnya.

Warga setempat yang diwakili Denis menyambut baik bantuan tersebut. Pemasangan dilakukan secara gotong royong, sekaligus menjadi ajang menjalin silaturahmi dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Satgas menegaskan komitmennya mendukung kesejahteraan serta memperkokoh kemanunggalan TNI–rakyat di wilayah pedalaman dan perbatasan.(Red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Ketika Hikmat Kebijaksanaan Berhenti Menjadi Perilaku

Jakarta, 10 Juni 2026

Oleh: Brigjen Purn. MJP Hutagaol

INDONESIA YANG KAYA, MENGAPA RAKYAT MASIH BANYAK YANG MENDERITA?

Setiap kali melihat berita tentang penangkapan pejabat karena korupsi, penyalahgunaan kewenangan, atau penyimpangan jabatan, muncul pertanyaan yang mengusik hati nurani: mengapa semua ini terus berulang di negeri yang sejak kecil mengajarkan Pancasila, agama, dan budi pekerti?

Indonesia bukan negara miskin. Negeri ini memiliki tanah yang subur, laut yang luas, hutan tropis yang kaya, cadangan nikel, emas, tembaga, batu bara, minyak, gas, dan berbagai sumber daya alam yang menjadi perhatian dunia.

Namun di balik kekayaan itu, masih banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan. Masih banyak orang tua yang bekerja hingga usia senja, petani yang berjuang mempertahankan sawahnya, nelayan yang hidup dalam ketidakpastian, generasi muda yang sulit memperoleh pekerjaan, serta masyarakat kecil yang harus menghadapi birokrasi yang panjang dan pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Ironisnya, di saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan hidup, ruang publik masih berkali-kali dihadapkan pada pemberitaan mengenai dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan pejabat di berbagai tingkat pemerintahan maupun lembaga publik. Fenomena yang terus berulang ini menunjukkan bahwa persoalannya jauh lebih dalam daripada sekadar lemahnya pengawasan.

Persoalan terbesar bangsa ini adalah krisis moral dan keteladanan.

Kita memiliki Pancasila yang luhur. Kita memiliki ajaran agama yang mengajarkan kejujuran dan amanah. Kita memiliki petuah leluhur yang mengajarkan hidup sederhana dan mengutamakan kepentingan bersama.

Namun terlalu sering nilai-nilai itu berhenti di bibir, menjadi slogan dalam pidato, menjadi hiasan dalam seremoni, tetapi belum sepenuhnya menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Sila keempat Pancasila berbunyi:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Kalimat ini sesungguhnya adalah pesan moral yang sangat dalam. Kekuasaan harus dipimpin oleh hikmat, oleh akal budi, oleh hati nurani, oleh kebijaksanaan yang menempatkan rakyat di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun golongan.

Apabila hikmat kebijaksanaan benar-benar hidup dalam diri para pemimpin dan penyelenggara negara, maka korupsi tidak akan memperoleh tempat. Jabatan akan dipandang sebagai amanah, bukan kesempatan.

Sayangnya, yang sering terlihat justru sebaliknya. Banyak orang tampak religius, berbicara tentang moralitas dan pengabdian, tetapi dalam praktiknya kepentingan pribadi masih mengalahkan kepentingan rakyat.

Di sinilah sesungguhnya akar persoalan bangsa ini.

Kita tidak kekurangan orang pintar. Kita tidak kekurangan undang-undang. Kita tidak kekurangan pidato tentang antikorupsi.

Yang kita kekurangan adalah keberanian moral untuk hidup sesuai dengan nilai yang kita ucapkan sendiri.

Mungkin sudah saatnya bangsa ini berhenti hanya membangun gedung dan infrastruktur, lalu mulai membangun kembali karakter, integritas, dan hikmat kebijaksanaan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab sejarah mengajarkan bahwa sebuah bangsa tidak akan runtuh karena miskin sumber daya alam, tetapi dapat runtuh ketika kehilangan kejujuran, keteladanan, dan rasa malu untuk mengkhianati amanah rakyat.

INDONESIA YANG KAYA, MENGAPA RAKYAT MASIH BANYAK YANG MENDERITA?

Ada sesuatu yang salah dalam perjalanan bangsa ini.

Di negeri yang memiliki tanah subur, laut yang luas, hutan tropis yang kaya, cadangan emas, nikel, batu bara, gas, minyak, dan berbagai sumber daya alam yang melimpah, masih terlalu banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan.

Di desa-desa masih ada petani yang kehilangan lahan, nelayan yang hidup dalam ketidakpastian, anak-anak muda yang sulit memperoleh pekerjaan, serta orang-orang tua yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara tetapi tetap harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ironisnya, pada saat rakyat berjuang mempertahankan kehidupannya, ruang publik hampir tidak pernah sepi dari pemberitaan mengenai penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan berbagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang dilakukan oleh sebagian oknum pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertanyaan besarnya bukan lagi mengapa korupsi terjadi, melainkan mengapa bangsa yang memiliki Pancasila, agama, budaya luhur, dan begitu banyak ajaran moral masih terus mengulang kesalahan yang sama.

Di sinilah sesungguhnya akar persoalan Indonesia.

Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar.

Bangsa ini tidak kekurangan aturan hukum.

Bangsa ini tidak kekurangan ceramah agama, pendidikan moral, maupun pidato tentang Pancasila.

Yang mulai langka adalah keteladanan.

Yang mulai memudar adalah hikmat kebijaksanaan.

Padahal para pendiri bangsa telah meletakkan sila keempat Pancasila sebagai fondasi kepemimpinan nasional: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Apabila hikmat kebijaksanaan benar-benar hidup dalam hati setiap pemimpin dan penyelenggara negara, maka jabatan akan dipandang sebagai amanah, bukan kesempatan. Kekuasaan akan digunakan untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri. Politik akan menjadi jalan pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Sayangnya, dalam banyak kesempatan, nilai-nilai luhur tersebut sering berhenti sebagai retorika. Ia diucapkan dalam pidato, diajarkan di sekolah, dikhotbahkan di rumah ibadah, tetapi belum sepenuhnya menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Barangkali inilah tragedi terbesar bangsa Indonesia: kita kaya akan nilai, tetapi miskin dalam pelaksanaannya.

MENGAPA ORANG PINTAR MASIH TERJERUMUS KORUPSI?

Setelah hampir delapan dekade Indonesia merdeka, pertanyaan yang terus menggema adalah: mengapa praktik korupsi masih terus berulang?

Lebih mengherankan lagi, tidak sedikit pelakunya berasal dari kalangan yang berpendidikan tinggi, memiliki gelar akademik, menduduki jabatan strategis, bahkan telah mengucapkan sumpah jabatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada kurangnya kecerdasan intelektual, melainkan pada melemahnya karakter, integritas, dan hikmat kebijaksanaan.

Bangsa ini memiliki jutaan sarjana, ribuan doktor, profesor, birokrat, politisi, aparat penegak hukum, tokoh agama, akademisi, dan tokoh masyarakat yang cerdas. Namun kecerdasan tanpa moral hanya melahirkan kemampuan mencari pembenaran atas penyimpangan.

Di sinilah letak perbedaan antara orang pintar dan orang bijaksana.

Orang pintar mampu menguasai ilmu pengetahuan.

Orang bijaksana mampu menguasai dirinya sendiri.

Orang pintar mampu memperoleh jabatan.

Orang bijaksana mampu menjaga amanah jabatan.

Orang pintar mampu membangun kekuasaan.

Orang bijaksana menggunakan kekuasaan untuk melayani rakyat.

Sayangnya, ukuran keberhasilan dalam kehidupan modern semakin bergeser. Jabatan dipandang sebagai simbol prestise, kekuasaan menjadi alat memperbesar pengaruh, dan kekayaan sering dijadikan ukuran utama kesuksesan.

Ketika orientasi hidup berubah dari pengabdian menjadi kepentingan pribadi, maka lahirlah penyalahgunaan kewenangan dalam berbagai bentuk.

Korupsi akhirnya bukan lagi sekadar pelanggaran hukum.

Korupsi adalah gejala krisis moral bangsa.

Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Korupsi adalah pengingkaran terhadap Pancasila.

Korupsi adalah bentuk ketidakadilan terhadap jutaan rakyat kecil yang setiap hari bekerja keras dengan jujur demi keluarganya.

Fenomena penyalahgunaan kewenangan yang berulang di berbagai sektor kehidupan publik menunjukkan bahwa persoalan ini dapat muncul di berbagai lingkungan ketika integritas tidak lagi menjadi fondasi utama penyelenggaraan negara.

Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan ajaran moral.

Pancasila telah memberikan arah.

Agama telah memberikan tuntunan.

Budaya Nusantara telah mewariskan kebijaksanaan.

Para leluhur Jawa mengajarkan:

“Rame ing gawe, sepi ing pamrih.”

Bekerja keras untuk kepentingan bersama tanpa mengejar kepentingan pribadi.

Ki Hadjar Dewantara mengajarkan:

“Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.”

Pemimpin harus memberi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberikan dorongan dari belakang.

Namun apabila nilai-nilai luhur tersebut hanya berhenti sebagai slogan, pidato, seremoni, atau hafalan tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata, maka yang lahir adalah kemunafikan sosial.

Kita berbicara tentang kejujuran, tetapi membiarkan ketidakjujuran.

Kita berbicara tentang pengabdian, tetapi mengejar kepentingan pribadi.

Kita berbicara tentang rakyat, tetapi sering melupakan penderitaan rakyat.

Padahal para pendiri bangsa telah meletakkan sila keempat Pancasila sebagai jiwa kepemimpinan nasional:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Hikmat kebijaksanaan bukan sekadar kecerdasan berpikir, melainkan kemampuan menggunakan akal budi, hati nurani, kejujuran, integritas, dan kebajikan untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun golongan.

Apabila hikmat kebijaksanaan benar-benar hidup dalam setiap pemimpin, maka jabatan akan dipandang sebagai amanah, bukan kesempatan. Kekuasaan akan menjadi sarana pelayanan, bukan alat memperkaya diri.

Sejarah dunia menunjukkan bahwa bangsa yang maju bukan hanya karena teknologi dan kekayaan ekonominya, tetapi karena karakter manusianya.

Jepang bangkit dari kehancuran karena disiplin, rasa malu, tanggung jawab, dan etos kerja menjadi budaya nasional.

Finlandia membangun kepercayaan publik melalui integritas, pendidikan karakter, dan budaya antikorupsi yang kuat.

Tiongkok menanamkan disiplin, penghormatan kepada keluarga, kerja keras, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsanya.

Pelajaran yang dapat dipetik sangat sederhana: bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadikan nilai moral sebagai budaya hidup, bukan sekadar retorika.

Bung Karno pernah mengingatkan bahwa perjuangan setelah kemerdekaan akan jauh lebih berat daripada perjuangan mengusir penjajah, karena tantangan terbesar justru datang dari dalam bangsa sendiri ketika kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan rakyat dan negara.

Peringatan tersebut terasa semakin relevan pada masa kini. Bangsa yang kehilangan integritas akan lebih mudah dilemahkan dari dalam daripada ditaklukkan oleh kekuatan dari luar.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam.

Indonesia tidak kekurangan orang pintar.

Indonesia tidak kekurangan peraturan perundang-undangan.

Yang paling dibutuhkan adalah kebangkitan karakter, keteladanan, integritas, dan hikmat kebijaksanaan.

Pada akhirnya, korupsi bukan hanya mencuri uang negara.

Korupsi mencuri masa depan anak-anak Indonesia.

Korupsi merampas hak petani, nelayan, buruh, guru, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, aparatur yang jujur, dan seluruh rakyat yang bekerja keras demi kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum.

Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat, pengkhianatan terhadap Pancasila, pengingkaran terhadap amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pengkhianatan terhadap hati nurani bangsa.

Apabila Indonesia ingin menjadi bangsa besar pada tahun 2045, maka yang pertama kali harus dibangun bukanlah gedung yang lebih tinggi, jalan yang lebih panjang, atau teknologi yang lebih canggih, melainkan karakter manusia Indonesia yang berani hidup jujur, memegang amanah, dan menjadikan hikmat kebijaksanaan sebagai dasar setiap keputusan.

Tanpa fondasi moral yang kokoh, sebesar apa pun kekayaan alam negeri ini tidak akan pernah mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

KETIKA PANCASILA, AGAMA, DAN PETUAH LELUHUR BERHENTI MENJADI PERILAKU

Indonesia sesungguhnya adalah bangsa yang sangat kaya akan nilai-nilai luhur.

Sejak kecil anak-anak Indonesia diajarkan untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang tua, menghargai guru, mencintai tanah air, hidup bergotong royong, bersikap jujur, bekerja keras, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Pancasila menjadi dasar negara.

Agama menjadi pedoman hidup.

Budaya Nusantara menjadi sumber kearifan.

Namun pertanyaan yang layak diajukan adalah: mengapa di tengah begitu banyak ajaran moral, penyimpangan masih terus terjadi?

Mengapa korupsi masih muncul?

Mengapa penyalahgunaan jabatan masih berulang?

Mengapa kepentingan pribadi sering mengalahkan kepentingan rakyat?

Jawabannya mungkin sederhana tetapi sangat mendasar.

Karena banyak nilai luhur tersebut berhenti sebagai simbol, bukan sebagai perilaku.

Pancasila dihafalkan, tetapi belum sepenuhnya dihayati.

Agama diajarkan, tetapi belum selalu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya luhur dibanggakan, tetapi mulai ditinggalkan dalam praktik kehidupan modern.

Bangsa ini akhirnya mengalami paradoks moral.

Semakin banyak pidato tentang integritas, tetapi kepercayaan publik justru sering mengalami ujian.

Semakin banyak seminar antikorupsi, tetapi praktik penyalahgunaan kewenangan masih terus ditemukan.

Semakin banyak pendidikan karakter, tetapi keteladanan justru semakin dirindukan.

Sesungguhnya para pendiri bangsa telah memberikan arah yang sangat jelas.

Pancasila bukan sekadar dasar negara.

Pancasila adalah pedoman moral dalam menjalankan kekuasaan.

Sila pertama mengajarkan pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sila ketiga mengajarkan persatuan di atas kepentingan golongan.

Sila keempat mengajarkan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin.

Sila kelima mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Apabila salah satu diabaikan, maka keseimbangan kehidupan berbangsa akan terganggu.

Demikian pula agama.

Semua agama mengajarkan kejujuran, amanah, kasih sayang, keadilan, dan larangan mengambil hak orang lain.

Tidak ada satu agama pun yang membenarkan korupsi, manipulasi, atau penyalahgunaan amanah.

Demikian pula para leluhur Nusantara.

Mereka mewariskan falsafah yang sangat sederhana tetapi mendalam.

Rame ing gawe, sepi ing pamrih.

Bekerja keras tanpa mengejar kepentingan pribadi.

Memayu hayuning bawana.

Memperindah kehidupan dunia dengan kebajikan.

Ing ngarso sung tulodo.

Pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya.

Seluruh ajaran tersebut sesungguhnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membangun manusia yang berintegritas.

Karena itu, sesungguhnya krisis terbesar Indonesia bukanlah krisis ekonomi.

Bukan pula krisis sumber daya alam.

Melainkan krisis keteladanan.

Ketika pemimpin kehilangan keteladanan, bawahan kehilangan arah.

Ketika elit kehilangan integritas, masyarakat kehilangan kepercayaan.

Ketika hukum kehilangan rasa keadilan, rakyat kehilangan harapan.

Sejarah membuktikan bahwa banyak kerajaan besar runtuh bukan karena serangan musuh dari luar, tetapi karena kerusakan moral dari dalam.

Peradaban Romawi mengalami kemunduran ketika elitnya tenggelam dalam kemewahan dan korupsi.

Berbagai kerajaan besar dalam sejarah mengalami nasib yang sama ketika amanah berubah menjadi alat memperkaya diri.

Indonesia tentu tidak menginginkan sejarah itu terulang.

Karena itu, reformasi yang paling mendasar sesungguhnya bukan hanya reformasi birokrasi, reformasi hukum, atau reformasi ekonomi.

Yang jauh lebih penting adalah reformasi moral.

Reformasi yang mengembalikan Pancasila sebagai perilaku hidup.

Reformasi yang menghidupkan kembali hikmat kebijaksanaan dalam kepemimpinan.

Reformasi yang menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan fasilitas.

Reformasi yang mengembalikan rasa malu untuk berbuat curang dan keberanian untuk hidup jujur.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling kaya sumber daya alamnya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga integritas para pemimpinnya dan memelihara kepercayaan rakyatnya.

Sebab ketika nilai-nilai luhur benar-benar hidup dalam tindakan, maka hukum akan dihormati, pelayanan publik akan membaik, keadilan akan dirasakan, kesejahteraan akan tumbuh, dan persatuan bangsa akan semakin kokoh.

Di situlah sesungguhnya makna Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.

Bukan sekadar dihafalkan.

Bukan sekadar diucapkan.

Tetapi dihidupi dan dilaksanakan dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

HIKMAT KEBIJAKSANAAN DAN KRISIS KEPEMIMPINAN NASIONAL

Indonesia sesungguhnya tidak sedang mengalami krisis orang pintar.

Setiap tahun lahir ribuan sarjana, magister, doktor, profesor, birokrat, politisi, akademisi, perwira, pengusaha, dan pemimpin baru yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Negeri ini tidak pernah kekurangan sumber daya manusia yang cerdas.

Namun sejarah membuktikan bahwa kecerdasan intelektual saja tidak pernah cukup untuk membangun sebuah bangsa yang besar.

Yang menentukan arah perjalanan sebuah negara adalah karakter moral para pemimpinnya.

Para pendiri bangsa memahami hal tersebut ketika merumuskan sila keempat Pancasila:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Kalimat tersebut bukan sekadar rangkaian kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalamnya terkandung filosofi kepemimpinan Indonesia yang sangat mendalam.

Kekuasaan bukanlah hak istimewa.

Kekuasaan adalah amanah.

Jabatan bukanlah kesempatan untuk memperoleh kemuliaan pribadi.

Jabatan adalah tanggung jawab untuk melayani rakyat.

Hikmat kebijaksanaan bukan hanya kecerdasan berpikir.

Hikmat adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu terhadap uang, kekuasaan, jabatan, dan kemewahan.

Hikmat adalah keberanian berkata benar meskipun tidak populer.

Hikmat adalah kemampuan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun golongan.

Karena itu, seseorang dapat menjadi sangat pintar tetapi tidak bijaksana.

Sebaliknya, seseorang yang sederhana dapat menjadi pemimpin besar karena memiliki hati yang bersih, integritas, dan rasa takut mengkhianati amanah rakyat.

Sejarah dunia memberikan pelajaran yang sangat mahal.

Banyak peradaban besar runtuh bukan karena kalah perang, bukan karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena para elitnya kehilangan moral, tenggelam dalam kemewahan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Peradaban Romawi mengalami kemunduran ketika integritas para pemimpinnya melemah.

Berbagai kerajaan besar dalam sejarah mengalami nasib yang sama ketika amanah berubah menjadi alat memperkaya diri.

Pelajaran sejarah tersebut tetap relevan hingga hari ini.

Bangsa dapat dihancurkan bukan hanya oleh serangan dari luar, tetapi juga oleh kerusakan moral dari dalam dirinya sendiri.

Korupsi yang muncul di berbagai sektor kehidupan publik sesungguhnya bukan hanya persoalan hukum.

Korupsi adalah tanda bahwa hikmat kebijaksanaan mulai tergeser oleh kepentingan sesaat.

Ketika jabatan dipandang sebagai kesempatan memperkaya diri, maka rakyat kehilangan pelayanan.

Ketika kekuasaan dijadikan alat membangun kepentingan sempit, maka keadilan akan menjauh.

Ketika uang menjadi ukuran utama keberhasilan, maka integritas perlahan akan ditinggalkan.

Pada titik itulah bangsa mulai kehilangan arah.

Padahal bangsa Indonesia memiliki warisan moral yang sangat kaya.

Agama mengajarkan amanah.

Pancasila mengajarkan keadilan sosial.

Budaya Nusantara mengajarkan gotong royong.

Para leluhur mewariskan falsafah:

“Rame ing gawe, sepi ing pamrih.”

Bekerja keras tanpa pamrih pribadi.

Ki Hadjar Dewantara mengajarkan:

“Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.”

Pemimpin harus menjadi teladan sebelum memerintah.

Seluruh nilai luhur tersebut sesungguhnya mengajarkan satu hal yang sama: seorang pemimpin harus terlebih dahulu mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin rakyatnya.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari masalah.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu melahirkan pemimpin yang jujur ketika memiliki kesempatan untuk berbuat curang, tetap sederhana ketika memiliki kekuasaan, dan tetap berpihak kepada rakyat ketika memiliki segala fasilitas negara.

Indonesia kini memasuki era persaingan global yang semakin kompleks.

Persaingan tidak lagi hanya mengenai ekonomi, teknologi, militer, atau investasi.

Persaingan sesungguhnya adalah persaingan karakter bangsa.

Negara yang dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas akan lebih mudah membangun kepercayaan publik, menegakkan hukum, memperkuat investasi yang sehat, dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Sebaliknya, negara yang kehilangan integritas akan terus dibayangi biaya ekonomi tinggi, ketidakpercayaan masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai bentuk penyimpangan yang menghambat kemajuan.

Karena itu, reformasi terbesar yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya reformasi birokrasi, reformasi hukum, atau reformasi ekonomi.

Reformasi yang paling mendasar adalah reformasi moral kepemimpinan.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan moral dan hikmat kebijaksanaan.

Pemimpin yang menjadikan jabatan sebagai amanah.

Pemimpin yang melihat kekuasaan sebagai sarana pengabdian.

Pemimpin yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri.

Sejarah tidak akan mengingat berapa banyak kekayaan yang dikumpulkan seorang pemimpin.

Sejarah akan mengingat apakah ia meninggalkan keadilan atau meninggalkan penderitaan bagi rakyatnya.

Jabatan akan berakhir.

Kekuasaan akan berlalu.

Harta tidak akan dibawa sampai ke liang lahat.

Tetapi pengabdian maupun pengkhianatan akan tetap tercatat dalam sejarah bangsa dan dalam hati rakyat yang pernah dipimpinnya.

Apabila hikmat kebijaksanaan kembali menjadi jiwa kepemimpinan nasional, maka kepercayaan rakyat akan tumbuh, hukum akan dihormati, korupsi akan kehilangan ruang, dan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat akan semakin mendekati kenyataan.

Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa, tetapi oleh siapa yang paling mampu menjaga amanah yang dipercayakan rakyat kepadanya.

REFORMASI MORAL BANGSA

JALAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Setelah memahami bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, melainkan cerminan krisis moral dan memudarnya hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa, maka pertanyaan berikutnya adalah: jalan apa yang harus ditempuh Indonesia untuk keluar dari persoalan tersebut?

Jawabannya tidak cukup hanya dengan memperbanyak peraturan, memperberat hukuman, atau membangun sistem pengawasan yang semakin rumit. Semua itu penting, tetapi tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan apabila karakter manusianya tidak ikut diperbaiki.

Indonesia memerlukan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu reformasi moral bangsa.

Reformasi moral bukan sekadar program pemerintah, bukan pula hanya materi pelajaran di sekolah atau ceramah di rumah ibadah. Reformasi moral adalah gerakan nasional untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa sehingga kejujuran, amanah, tanggung jawab, gotong royong, dan pengabdian menjadi budaya hidup dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia berhasil membangun berbagai infrastruktur fisik. Jalan tol membentang, pelabuhan dan bandara berkembang, kawasan industri tumbuh, serta berbagai proyek strategis nasional terus berjalan.

Namun pembangunan fisik tidak akan mampu membawa bangsa menuju kemajuan yang berkelanjutan apabila tidak diiringi pembangunan karakter manusianya.

Sesungguhnya yang membangun sebuah bangsa bukanlah beton, baja, atau gedung pencakar langit.

Yang membangun bangsa adalah manusia yang jujur ketika memiliki kesempatan untuk berbuat curang, manusia yang tetap sederhana ketika memiliki kekuasaan, dan manusia yang tetap berpihak kepada rakyat ketika memegang amanah jabatan.

Sejarah dunia membuktikan bahwa kemajuan suatu bangsa selalu diawali oleh kualitas moral masyarakat dan para pemimpinnya.

Jepang dikenal karena disiplin dan tanggung jawab.

Finlandia membangun kepercayaan publik melalui integritas dan pendidikan karakter.

Singapura memperkuat birokrasi yang profesional dan bersih.

Tiongkok membangun etos kerja, disiplin, penghormatan kepada keluarga, dan kepentingan kolektif sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Perbedaan sistem politik dan budaya tidak menghalangi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu menjadikan nilai sebagai fondasi pembangunan.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang jauh lebih besar.

Pancasila memberikan arah kehidupan berbangsa.

Agama mengajarkan amanah dan kejujuran.

Budaya Nusantara mewariskan gotong royong, musyawarah, kesederhanaan, serta falsafah “Rame ing gawe, sepi ing pamrih.”

Semua itu merupakan modal sosial yang sangat besar apabila benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

BAGAIMANA MEREFORMASI MORAL BANGSA?

Reformasi moral bangsa tidak akan berhasil hanya melalui pidato, slogan, atau penambahan peraturan perundang-undangan. Reformasi moral harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam pola pikir, budaya kerja, sistem pelayanan publik, dan keteladanan para pemimpin.

Pertama, membangun keteladanan kepemimpinan.

Setiap pemimpin, mulai dari tingkat nasional hingga desa, harus menjadikan kejujuran, kesederhanaan, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai budaya kepemimpinan. Keteladanan jauh lebih efektif daripada seribu pidato tentang moralitas.

Kedua, memperkuat pendidikan karakter sejak usia dini.

Pendidikan nasional tidak cukup menghasilkan manusia yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus melahirkan manusia yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, memiliki rasa malu berbuat salah, serta mencintai bangsa dan negaranya.

Ketiga, mengembalikan keluarga sebagai sekolah pertama pembentukan karakter.

Keluarga merupakan fondasi utama pembentukan moral. Nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kerja keras, dan penghormatan kepada orang tua harus ditanamkan sejak anak masih berada di lingkungan keluarga.

Keempat, membangun birokrasi yang sederhana, cepat, transparan, dan berbasis digital.

Penyederhanaan prosedur, digitalisasi pelayanan publik, integrasi data, dan transparansi administrasi akan mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada negara.

Kelima, menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena jabatan, kekayaan, kekuasaan, maupun kedekatan politik. Persamaan di hadapan hukum merupakan fondasi utama lahirnya kepercayaan publik terhadap negara.

Keenam, membangun budaya malu terhadap korupsi dan penyalahgunaan amanah.

Bangsa yang maju adalah bangsa yang merasa malu melakukan kebohongan, manipulasi, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan, serta merasa bangga hidup sederhana, jujur, dan mengabdi kepada kepentingan rakyat.

Ketujuh, menghidupkan kembali Pancasila sebagai perilaku kehidupan.

Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Hikmat Kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial harus diwujudkan dalam keluarga, sekolah, birokrasi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, partai politik, maupun seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, pembangunan karakter bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Pada saat yang sama, pelayanan publik harus semakin sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel sehingga ruang bagi penyalahgunaan kewenangan semakin sempit. Penegakan hukum harus berjalan secara objektif dan adil sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat tumbuh kembali.

Indonesia Emas 2045 tidak cukup diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pembangunan fisik yang megah.

Indonesia Emas hanya dapat terwujud apabila lahir manusia Indonesia yang memiliki integritas, rasa malu ketika berbuat salah, keberanian hidup jujur, serta kesediaan mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, melainkan oleh kualitas moral manusia Indonesia yang mengelolanya.

Apabila Pancasila benar-benar menjadi perilaku, agama menjadi sumber pembentukan karakter, dan nilai-nilai luhur para leluhur kembali hidup dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju secara ekonomi, tetapi juga menjadi bangsa yang adil, bermartabat, berdaulat, dan dihormati dunia.

Karena sesungguhnya peradaban besar tidak dibangun oleh manusia yang paling kaya atau paling berkuasa, melainkan oleh manusia yang mampu menjaga amanah, mengendalikan hawa nafsunya, serta menjadikan hikmat kebijaksanaan sebagai dasar setiap keputusan.

Dari sanalah Indonesia Emas 2045 akan menemukan fondasinya yang sejati: bukan hanya kemajuan material, tetapi kemuliaan moral bangsa.

EPILOG

KEMBALI KEPADA HIKMAT KEBIJAKSANAAN: MENATA MORAL, MENYELAMATKAN MASA DEPAN INDONESIA

Pada akhirnya, seluruh pembahasan dalam tulisan ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang sangat sederhana namun mendasar.

Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya alam. Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang cerdas. Indonesia tidak kekurangan undang-undang, lembaga negara, maupun berbagai perangkat hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia bahkan tidak kekurangan ajaran agama, nilai-nilai Pancasila, serta kearifan budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

Yang sedang diuji sesungguhnya adalah kemampuan kita untuk menghidupkan seluruh nilai tersebut dalam perilaku nyata.

Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi jabatan, politik transaksional, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya pada hakikatnya merupakan gejala dari memudarnya integritas dan hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa.

Persoalan terbesar bangsa ini bukanlah kurangnya orang pintar, melainkan kurangnya keteladanan.

Bukan kurangnya aturan, melainkan kurangnya kemauan untuk mematuhi aturan.

Bukan kurangnya ilmu pengetahuan, melainkan kurangnya keberanian untuk mengamalkan nilai-nilai kebenaran.

Sejarah dunia telah membuktikan bahwa tidak ada peradaban besar yang runtuh karena kekurangan kekayaan alam. Banyak bangsa justru mengalami kemunduran ketika moral para pemimpinnya melemah, ketika amanah berubah menjadi alat memperkaya diri, dan ketika kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan rakyat.

Karena itu, membangun Indonesia tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, atau kemajuan teknologi.

Yang jauh lebih penting adalah membangun manusia Indonesia yang memiliki integritas, kejujuran, rasa malu berbuat salah, keberanian hidup benar, serta kesediaan mengabdi kepada kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Di sinilah makna sila keempat Pancasila menemukan relevansinya.

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Hikmat kebijaksanaan bukan sekadar kecerdasan berpikir, melainkan kemampuan menggunakan akal budi dan hati nurani untuk menghadirkan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila nilai tersebut benar-benar hidup dalam diri para pemimpin, aparatur negara, tokoh masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, partai politik, maupun seluruh warga negara, maka korupsi akan kehilangan ruang, penyalahgunaan kekuasaan akan semakin berkurang, pelayanan publik akan semakin baik, dan kepercayaan rakyat kepada negara akan tumbuh kembali.

Indonesia Emas 2045 tidak hanya berarti Indonesia yang maju secara ekonomi.

Indonesia Emas adalah Indonesia yang bermoral.

Indonesia yang adil.

Indonesia yang bersih.

Indonesia yang bermartabat.

Indonesia yang dipimpin oleh manusia-manusia yang menjadikan jabatan sebagai amanah dan kekuasaan sebagai pengabdian.

Semoga bangsa ini mampu kembali menemukan jati dirinya.

Kembali kepada Pancasila.

Kembali kepada nilai-nilai agama.

Kembali kepada petuah para leluhur.

Kembali kepada hikmat kebijaksanaan sebagai jiwa kepemimpinan nasional.

Karena hanya dengan fondasi moral yang kokoh, Indonesia akan mampu berdiri tegak sebagai bangsa besar yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan integritas, keadilan, dan kemanusiaan.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah menghadapi persoalan, melainkan bangsa yang memiliki keberanian untuk memperbaiki dirinya sendiri. Perbaikan itu selalu dimulai dari hati nurani, dari keteladanan, serta dari keberanian menempatkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan yang lain.

Indonesia Emas 2045 pada akhirnya bukan hanya tentang kemajuan material, tetapi tentang lahirnya peradaban Indonesia yang bermartabat, berkeadilan, dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jakarta, 10 Juni 2026

Brigjen Purn. MJP .Hutagaol

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Residivis Divonis Ringan, Kendaraan Milik Korban Justru Dikembalikan ke Pembeli dari Tangan Pelaku

Suaraakademis.com.|Mukomuko – Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 13/Pid.B/2026/PN.Mkm yang diucapkan pada 4 Juni 2026 menimbulkan keresahan luas. Keputusan ini dinilai mengandung kejanggalan, baik dalam penjatuhan vonis maupun penetapan barang bukti, sehingga memicu pertanyaan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak korban.

Perkara bermula dari dugaan penggelapan yang dilakukan Idris alias Slit bin Suwardi terhadap kendaraan Mitsubishi Colt T bernomor polisi BA 8047 GN milik Lilis Suherni. Terdakwa mendapatkan kepercayaan untuk mengurus surat kendaraan, namun malah menjualnya kepada Aziz Ghifari seharga Rp25 juta tanpa izin pemilik sah.

Sorotan utama muncul pada vonis yang dijatuhkan. Majelis hakim mengakui terdakwa sebagai residivis — pernah dihukum pada 2016 dan 2020 — yang seharusnya dikenai pidana tambahan sepertiga sesuai Pasal 52 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 KUHP. Padahal penggelapan diancam maksimal 4 tahun penjara. Namun hakim hanya memvonis 1 tahun penjara dengan alasan perbuatan tidak berat dan sikap kooperatif, yang dinilai tidak proporsional dan mengabaikan status pelaku berulang.

Lebih mendasar, kendaraan dan dokumennya justru dikembalikan kepada Aziz Ghifari, bukan kepada pemilik aslinya. Keputusan ini bertentangan dengan Pasal 432 KUHAP yang mewajibkan barang bukti dikembalikan kepada pemilik sah. Secara hukum, transaksi hasil tindak pidana dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan.

“Bagaimana mungkin harta yang digelapkan dikembalikan ke pembeli? Seolah kejahatan menjadi halal. Ini sangat menyakitkan,” ujar keluarga korban.

Tanggapan Tegas Berbagai Pihak

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menegaskan kebebasan hakim tidak lepas dari ikatan hukum. “Ada tiga kejanggalan: pengabaian status residivis, kesalahan penetapan barang bukti, dan pertimbangan hukum yang tidak lengkap. Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk,” tegasnya seraya mendesak Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menelaah putusan ini secara mendalam.

Ketua Koalisi Rakyat Menggugat Mukomuko, Junaidi, menambahkan: “Masyarakat menghormati independensi hakim, namun berhak mendapatkan kepastian hukum. Jika putusan menimbulkan pertanyaan, pengawasan harus berjalan.”

Langkah Hukum Ditempuh

Pihak korban telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan menyiapkan laporan dugaan pelanggaran kode etik ke Komisi Yudisial. Koalisi masyarakat menyatakan akan mengawal proses ini agar berjalan adil dan transparan.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak pengadilan dan pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini berdasarkan dokumen resmi dan peraturan yang berlaku. Dugaan kejanggalan merupakan penilaian atas putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi.

(TIM/Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

*DIDUGA MENGANDUNG PENYIMPANGAN HUKUM, PUTUSAN PN MUKOMUKO TUAI SOROTAN LUAS*

“Residivis Divonis Ringan, Kendaraan Milik Korban Justru Dikembalikan ke Pembeli dari Tangan Pelaku”.

Mukomuko, 14 Juni 2026 — Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 13/Pid.B/2026/PN.Mkm yang diucapkan secara terbuka pada 4 Juni 2026 menimbulkan pertanyaan mendalam dan keresahan di kalangan masyarakat maupun pemerhati hukum. Keputusan tersebut dinilai mengandung ketidaksesuaian yang mencolok, baik dari sisi penjatuhan pidana maupun penetapan status barang bukti, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Perkara ini bermula dari dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Idris alias Slit bin Suwardi terhadap satu unit kendaraan Mitsubishi Colt T bernomor polisi BA 8047 GN. Berdasarkan dokumen resmi yang tercatat, kepemilikan kendaraan tersebut sah atas nama Lilis Suherni selaku korban. Dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa memperoleh kepercayaan korban dengan alasan akan mengurus kelengkapan surat-surat kendaraan, namun justru menjualnya kepada Aziz Ghifari seharga Rp25 juta tanpa izin maupun sepengetahuan pemilik sahnya. Fakta ini tercatat dengan jelas dalam berkas perkara.

Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Dalam pertimbangannya, hakim secara tegas mengakui bahwa terdakwa merupakan residivis, yakni pelaku kejahatan berulang. Tercatat, terdakwa pernah divonis pada tahun 2016 atas tindak pidana penipuan dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara, dan kembali dihukum pada tahun 2020 selama 5 tahun penjara beserta denda Rp100 juta. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku residivis berhak dijatuhi pidana tambahan sepertiga dari ancaman maksimal. Sementara itu, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 486 KUHP dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara.

Namun, alih-alih menerapkan ketentuan yang berlaku, majelis hakim justru memutus pidana hanya selama 1 tahun penjara — bahkan lebih ringan dibandingkan salah satu vonis terdahulu. Alasan yang dikemukakan, yaitu perbuatan yang dinilai tidak berat dan sikap kooperatif terdakwa, dianggap tidak cukup kuat mengesampingkan status residivis dan prinsip pemberian efek jera.

Aspek lain yang dinilai paling mendasar dan merugikan terdapat dalam amar putusan, di mana kendaraan beserta dokumen kepemilikannya dikembalikan kepada Aziz Ghifari, bukan kepada pemilik sahnya. Keputusan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan barang bukti dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak hukum atasnya. Secara prinsip hukum, transaksi yang lahir dari perbuatan pidana dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan yang sah. Di samping itu, majelis hakim juga dinilai kurang memberikan penjelasan yang memadai mengapa unsur penipuan yang terlihat jelas dalam peristiwa tersebut tidak dipertimbangkan secara utuh dalam putusan.

“Saya dan keluarga merasa sangat terpukul. Bagaimana mungkin harta yang digelapkan justru dikembalikan kepada pihak yang membelinya dari tangan pelaku? Seolah-olah transaksi hasil kejahatan dianggap sah, padahal dasarnya jelas bertentangan dengan hukum. Pertimbangan yang hanya berdasar sikap terdakwa tidak sebanding dengan rekam jejak kejahatannya yang berulang,” ungkap salah seorang keluarga korban.

TANGGAPAN TEGAS DARI BERBAGAI KALANGAN

Menyikapi situasi ini, sejumlah tokoh dan pemerhati hukum memberikan tanggapan tegas. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A. — yang juga merupakan Petisioner Hak Asasi Manusia PBB Tahun 2025 dan alumni Lemhanas RI Angkatan ke-48 Tahun 2012 — menegaskan bahwa kebebasan hakim dalam memutus perkara bukan berarti terlepas dari ikatan hukum.

“Mencermati putusan ini, setidaknya terdapat tiga poin yang menjadi sorotan hukum: pertama, pengabaian ketentuan mengenai status residivis; kedua, kesalahan mendasar dalam menentukan pemilik sah barang bukti yang bertentangan langsung dengan aturan acara pidana; dan ketiga, pertimbangan hukum yang dinilai tidak lengkap dan tidak proporsional,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika dugaan penyimpangan ini terbukti, hal tersebut patut dikecam keras. “Hukum harus tetap tegak lurus di atas kebenaran, tidak boleh menjadi tumpul bagi pelaku berulang dan justru membebani korban. Jika dibiarkan, akan terbentuk preseden buruk yang merusak kepercayaan publik. Kami mendesak Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk menelaah secara mendalam. Jika ditemukan pelanggaran kode etik atau kesalahan penerapan hukum, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Koalisi Rakyat Menggugat Kabupaten Mukomuko, Junaidi. Ia menyatakan bahwa meski menghormati independensi hakim, masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil. “Ketika sebuah putusan menimbulkan pertanyaan serius, maka mekanisme pengawasan yang telah diatur undang-undang perlu berjalan. Kami tidak bermaksud mengintervensi, namun meminta agar prosesnya ditinjau secara objektif. Penjelasan yang jelas perlu disampaikan kepada publik agar kepercayaan terhadap peradilan tetap terpelihara,” ujarnya.

LANGKAH HUKUM YANG DITEMPUH

Hingga saat ini, pihak korban telah menyiapkan langkah hukum lanjutan, yakni mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu guna meminta peninjauan dan perubahan putusan. Selain itu, laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik juga disiapkan untuk disampaikan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Koalisi Rakyat Menggugat menyatakan akan mengawal seluruh proses hukum tersebut agar berjalan secara transparan dan berkeadilan.

Pihak redaksi senantiasa membuka ruang seluas-luasnya bagi majelis hakim, pengadilan, maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan secara terperinci, guna menjaga prinsip keberimbangan dan objektivitas sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen resmi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keterangan pihak yang bersangkutan. Pernyataan mengenai adanya dugaan kejanggalan merupakan penilaian atas putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Prinsip praduga tidak bersalah tetap dijunjung tinggi, namun hak masyarakat untuk mengetahui dan mempertanyakan jalannya peradilan juga merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

(TIM/Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

OPINI

Reformasi Sistem Pensiun untuk Menjamin Kesejahteraan di Masa Tua

(*) Oleh Dr. Ir. Sanco Simanullang, ST., MT., IPM., ASEAN Eng

Mayoritas kita selalu berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan bonus demografi, ada satu kenyataan pahit yang sering luput dari perhatian: jutaan pekerja menghabiskan hidupnya untuk bekerja, tetapi memasuki usia tua tanpa jaminan pensiun.
Ironisnya, mereka adalah orang-orang yang setiap hari menggerakkan roda ekonomi petani, nelayan, sopir, pedagang kecil, buruh harian, tukang bangunan, hingga pekerja informal lainnya. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, dari muda hingga renta. Namun ketika usia tak lagi memungkinkan untuk bekerja, penghasilan pun ikut berhenti.

*Fakta*

Di Indonesia, persentase pekerja yang memiliki jaminan pensiun masih relatif rendah. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2025, peserta aktif program Jaminan Pensiun (JP) baru sekitar 14,96 juta orang, atau hanya 25,54% dari pekerja penerima upah (PU). Artinya, dari 100 pekerja formal yang seharusnya berpotensi ikut, hanya sekitar 26 orang yang terlindungi program pensiun. Lantas jika dihitung terhadap seluruh angkatan kerja Indonesia (formal + informal, sekitar 150 juta orang lebih), cakupannya bahkan lebih kecil sekitar 9–10% saja.
Gambaran sederhananya adalah Pekerja formal dengan jaminan pensiun: ~25,5% , Seluruh pekerja Indonesia yang punya jaminan pensiun: ~10% dan Pekerja tanpa jaminan pensiun: ~90%
Ironisnya, Kelompok yang paling rentan adalah pekerja informal / BPU, seperti petani, nelayan, pedagang pasar, tukang ojek, sopir, buruh harian, pekerja UMKM, Mayoritas dari mereka belum memiliki perlindungan pensiun sama sekali.

*Konsep Equal Liberty*

Menurut John Rawls
Dalam karya monumental A Theory of Justice, Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama adalah Equal Liberty Principle, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepanjang kompatibel dengan kebebasan orang lain.
Dalam perspektif hukum sosial, equal liberty tidak hanya berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup akses setara terhadap perlindungan negara atas hak-hak sosial-ekonomi. Hak atas pensiun dapat dimaknai sebagai bagian dari hak atas keamanan ekonomi pada masa tua.
Dalam konteks ketenagakerjaan, prinsip ini menuntut akses perlindungan pensiun yang setara, tidak adanya diskriminasi antarpekerja, jaminan negara atas perlindungan hari tua. Dengan demikian, pekerja formal di perusahaan besar maupun kecil dan juga sector informal harus memiliki peluang perlindungan yang sama.

*Amanat Undang-undang Dasar 1945*

Konsep keadilan sosial menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan yang setara, termasuk hak untuk hidup layak di usia lanjut. Hal ini juga sejalan dengan amanat Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan hak atas jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sayangnya, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak pekerja informal belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyebabnya beragam: keterbatasan literasi, pendapatan yang tidak menentu, rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan jangka panjang, hingga minimnya intervensi pemerintah daerah. Masalah ini bukan semata urusan individu. Ini adalah persoalan kebijakan publik. Bayangkan seorang tukang ojek berusia 65 tahun yang masih harus bekerja karena tidak punya tabungan pensiun. Atau seorang pedagang pasar yang tetap berjualan meski kondisi fisiknya menurun drastis. Mereka bukan tidak rajin bekerja—justru mereka bekerja sepanjang hidup. Namun system juga belum hadir untuk menjamin masa tua mereka, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah, Pekerja Bukan Penerima belum dapat menjadi Peserta Jaminan Pensiun.
Indonesia sedang menuju era masyarakat menua (aging population). Jika perlindungan pensiun tidak diperluas sejak sekarang, maka beberapa dekade ke depan negara akan menghadapi lonjakan kemiskinan lansia.

*Gap regulasi*

Program Jamina Penisun diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2015. Skema iurannya didesain untuk hubungan kerja formal: ada pemberi kerja/perusahaan, ada pekerja, iuran dibayar bersama (perusahaan + pekerja) . Karena itu, akses JP selama ini lebih melekat pada pekerja penerima upah (formal).

Akibatnya, pekerja informal mengalami hambatan karena tidak punya pemberi kerja tetap, penghasilan tidak menentu, belum ada skema iuran pensiun yang sepenuhnya adaptif untuk sektor informal. BPJS Watch bahkan menyoroti bahwa hampir 60% pekerja Indonesia adalah pekerja informal, tetapi akses JP mereka masih terbatas.

*Langkah Strategis*

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi juga bangsa yang mampu menjamin kesejahteraan pekerjanya hingga usia tua. Kesetaraan pensiun bukan sekadar kebijakan teknis. Diperlukan Langkah strategis sebagai berikut:

Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang memungkinkan pekerja informal masuk ke dalam skema pensiun yang fleksibel dan terjangkau.

Kedua, diperlukan model iuran adaptif yang sesuai dengan karakter penghasilan sektor informal yang fluktuatif—harian, mingguan, atau musiman.

Ketiga, pemerintah pusat dan daerah perlu memperluas subsidi atau bantuan iuran bagi pekerja rentan agar akses terhadap pensiun tidak bergantung semata pada kemampuan ekonomi individu.

Keempat, literasi jaminan sosial harus diperluas secara masif agar masyarakat memahami bahwa perlindungan pensiun adalah kebutuhan, bukan pilihan sekunder.

Sebab pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab negara sederhana: Apakah hanya pekerja formal yang berhak menikmati masa tua yang layak? Jika jawabannya tidak, maka reformasi menuju kesetaraan pensiun bagi pekerja informal bukan lagi pilihan melainkan keharusan.
Jangan biarkan jutaan pekerja yang membangun negeri ini kerja seumur hidup, lalu menua tanpa perlindungan. Karena setiap kerja yang bermartabat, layak berujung pada masa pensiun yang bermartabat (***)

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

*ASN Terduga Penganiaya Jurnalis tvOne di Tapsel Jadi Tersangka, Tidak Ditahan Karena Istri Perwira Polisi?*

Tapsel – Setelah melakukan pemeeiksaan selama tiga bulan, penyidik Satreskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), akhirnya menetapkan YTS, seorang ASN perempuan terduga pelaku penganiayaan terhadap jurnalis tvOne bernama Irvan.

Status terhadap penduduk Perumahan Peranginan, Pasar Gunung Tua, Tapsel itu ditingkatkan setelah adanya gelar perkara yang di laksanakan Satreskrim Polres Tapsel pada tanggal 10 Juni 2026 dengan No Surat penetapan tersangka SP.TAP/81/VI/RES/1.6.20260 / RESKRIM 11 Juni 2026.

Namun sejauh ini belum ada langkah tegas dari penyidik untuk melakukan penahanan terhadap wanita berusia 50 tahun tersebut. Belakangan tersiar kabar, keistimewaan itu diperoleh tersangka karena yang bersangkutan adalah istri seorang erwira polisi yang bertugas di Polsek Padang Bolak.

Seperti diketahui, kasus ini merupakan tindaklanjut dari laporan korban yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 94 / III / 2026 / SPKT / Polres Tapanuli Selatan Polda Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2026.

Setelah menerima salinan penetapan, Irvan mengaku sudah mempertanyakannya langsung ke pihak penyidik apakah status tersangka langsung disusul dengan oenahanan.

“Tapi pihak penyidik tidak ada menjawab terkait hal tersebut. Apakah karena YS istri dari seorang perwira polisi makanya tidak di lakukan penahanan setelah di tetapkan sebagai tersangka,” ujar Irvan.

Sementara itu, atas penegakan hukum yang dinilai tidak adil, Aliansi JurnalisTapssl berencana melakukan unjukrasa di depan Mapolda Sumatera Utara sebagai desakan kepada Polres Tapsel untuk segera menahan YS pelaku penganiayaan Jurnalis tvOne yang sudah di tetapkan sebagai tersangka .

Seperti diketahui, peristiwa tersebut bermula saat ASN di Puskesmas Gunung Tua, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta)

Diduga kuat, ia emosi dan marah saat dikonfirmasi korban terkait praktik rentenir ilegal yang diduga dijalankannya. Nasabahnya diketahui para Kepala Desa di Paluta. Sedangkan jaminannya adalah buku rekening pemerintah desa.

Saat itu, bukannya menjawab pertanyaan korban sebagai jurnalis, tersangka malah melontarkan ancaman baik melalui telepon atau chat WhatsApp.

Puncaknya ketika korban Irvan bertemu tersangka di salah satu warung makan di Desa Aek Suhat, Kecamatan Padang Bolak, Tapsel.

Begitu melihat korban yang saat itu sedang berada di dalam mobil, emosi tersangka langsung memuncak. Tersangka langsung datang dan menyerang hingga korban menderita luka memar di sebagian tubuh.

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Barru – Kepolisian Resor Barru berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di Gold Vape Store, Jalan Niaga, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, dalam waktu kurang dari sepekan. Dua pelaku berinisial MG dan RN telah diamankan beserta barang bukti yang cukup.

Peristiwa pencurian berlangsung pada Jumat dini hari, 5 Juni 2026. Berdasarkan penyelidikan, pelaku diduga mematikan saklar listrik utama toko terlebih dahulu, kemudian merusak gembok pintu depan menggunakan gunting untuk masuk ke dalam. Mereka mengambil uang tunai sekitar Rp3 juta dari laci kasir, tiga unit pod vape, dan lima botol cairan vape. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai Rp5 juta.

Tim Resmob Polres Barru bergerak cepat. Pada Rabu, 10 Juni 2026, pelaku MG berhasil diamankan di Jalan A.M. Akbar, Kecamatan Barru. Tidak lama berselang, rekanannya berinisial RN juga ditangkap di lokasi yang berdekatan.

Kedua pelaku mengakui perbuatannya saat diperiksa. Polisi menyita barang bukti berupa dua unit vape, empat botol cairan vape, satu cartridge, serta sebilah gunting berwarna kuning-biru yang diduga digunakan untuk membuka gembok.

Kasat Reskrim Polres Barru, Iptu Andi Muhammad Fadhly, S.H., M.H., menyatakan kedua tersangka dijerat Pasal 477 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

“Saat ini keduanya menjalani proses penyelidikan lebih lanjut di Polres Barru guna melengkapi berkas perkara,” tegasnya.(Ayu)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Mukomuko – Berdiri megah di tepian Sungai Selagan, tepatnya di wilayah Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Benteng Anna menjadi salah satu peninggalan bersejarah yang menyimpan jejak perjalanan masa lampau.

Bangunan ini didirikan pada tahun 1798 oleh pemerintah kolonial Inggris. Keberadaannya bukan sekadar struktur pertahanan, melainkan saksi bisu masuknya pengaruh dan kekuasaan Inggris di wilayah Pantai Barat Sumatera pada masa itu.

Meskipun telah berusia lebih dari dua abad, Benteng Anna masih terawat dengan cukup baik dan tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Situs bersejarah itu kini menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Mukomuko, menarik perhatian pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat sejarah dan peradaban yang pernah berkembang di daerah tersebut.

(TIM/Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Bengkulu – Sekretaris Jendral Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Dr, Fachrul Razi, M,I,P, M,SI, MH, berkunjung ke Provinsi Bengkulu, Sabtu 13 Juni 2026.

Mantan Ketua Komisi I DPD RI ini disambut oleh perwakilan PPWI Provinsi Bengkulu, Dr, Ar, Recky Yundrismein, ST, MT, IAI, dan kawan – kawan.

Dalam pesan singkatnya Fahrul Razi yang juga pengamat politik nasional ini mengatakan hari ini Sabtu 13 Juni kita otw ke Kota Bengkulu, bagi kawan – kawan PPWI Provinsi Bengkulu silahkan merapat ngopi bareng,”ucapnya.

Selain itu rombongan PPWI Bengkulu juga mengajak melihat Sekretariat PPWI Bengkulu dan diakhiri dengan Photo -photo (Tim/Red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Muara Enim,, Sumatera Selatan – Kualitas air Sungai Enim yang melintasi wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dikhawatirkan menurun drastis. Warga setempat melaporkan perubahan warna air menjadi keruh dalam beberapa hari terakhir, dan menduga kondisi ini disebabkan oleh limbah dari aktivitas pengolahan batu bara di sekitar aliran sungai.

Perubahan kondisi tersebut terdokumentasi dalam rekaman video yang diambil warga pada Sabtu, 12 Juni 2026. Sebelumnya, air sungai ini dikenal jernih dan menjadi tumpuan kehidupan warga yang bermukim di tepiannya.

“Kami selama ini sangat bergantung pada Sungai Enim. Airnya dipakai untuk mandi, mencuci, bahkan kebutuhan air minum, serta tempat mencari ikan. Kalau benar tercemar, bukan hanya ikan yang akan punah, tetapi kesehatan kami juga terancam,” ungkap salah seorang warga.

Warga meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim segera turun melakukan pengecekan lapangan, mengambil sampel air, dan meneliti sumber penyebab perubahan kualitas air tersebut. Mereka berharap ada tindakan nyata agar pencemaran tidak meluas dan merusak ekosistem sungai secara permanen.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup maupun perusahaan yang diduga menjadi sumber limbah. Proses konfirmasi masih terus dilakukan untuk menyajikan informasi yang berimbang.

Jika dibiarkan, pencemaran air sungai berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga serta memusnahkan keanekaragaman hayati yang menjadi penopang ekonomi dan kehidupan masyarakat sekitar.

(TIM/Redaksi)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Langkat | Suaraakademis.com – Aktivis Langkat Raya, Raya Samosir, menyoroti semangat gotong royong masyarakat Dusun Lau Seridi, Dusun Buah Raja, dan Dusun Raja Berneh, Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai, yang selama kurang lebih tiga bulan terakhir secara swadaya melaksanakan pengecoran jalan utama di wilayah mereka, Jumat (12/06/2026).

Pembangunan tersebut dilakukan dengan mengandalkan tenaga masyarakat, dukungan para pemuda, orang tua, hingga lansia yang bahu-membahu mengangkut batu, pasir, dan semen. Selain swadaya warga, kegiatan itu juga mendapat bantuan dari para pengusaha, perusahaan, serta tokoh masyarakat yang turut memberikan sumbangan demi terwujudnya akses jalan yang lebih layak.

Bagi Raya Samosir, semangat gotong royong tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk persatuan dan kepedulian sosial. Namun di sisi lain, kondisi itu justru menjadi cerminan masih minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, di saat Kabupaten Langkat memiliki Bupati, Wakil Bupati, jajaran organisasi perangkat daerah, puluhan anggota DPRD, serta anggaran yang bersumber dari uang rakyat, masyarakat justru harus turun tangan sendiri membangun infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Pemerintah digaji dari uang pajak rakyat. Ketika masyarakat sampai harus membangun sendiri jalan yang menjadi akses utama mereka, sudah seharusnya pemerintah bercermin dan bertanya di mana letak tanggung jawabnya,” ujar Raya Samosir kepada media.

Ia menilai gotong royong masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi kelalaian pemerintah dalam memenuhi kewajibannya menyediakan infrastruktur dasar.

“Ini bukan prestasi pemerintah. Ini adalah bukti bahwa masyarakat terpaksa bergerak sendiri karena terlalu lama menunggu perhatian yang tidak kunjung datang. Jangan sampai semangat gotong royong rakyat justru dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan menjalankan amanah,” tegasnya.

Raya juga mempertanyakan esensi keberadaan pemerintah dan lembaga legislatif apabila masyarakat masih harus mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan biaya pribadi untuk membangun jalan yang menjadi kebutuhan umum.

“Jika rakyat harus membangun sendiri jalan yang menjadi tanggung jawab negara, lalu untuk apa rakyat membayar pajak? Untuk apa memilih pemimpin dan wakil rakyat? Untuk apa anggaran daerah dialokasikan jika kebutuhan paling mendasar masyarakat belum juga terpenuhi?” katanya.

Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Langkat dan DPRD Kabupaten Langkat seharusnya menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi yang serius, bukan sekadar melihatnya sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

“Gotong royong adalah warisan luhur bangsa yang harus dijaga. Namun jangan sampai nilai luhur itu berubah menjadi alasan pembenaran atas absennya negara. Infrastruktur dasar adalah kewajiban pemerintah, bukan beban yang harus dipikul sendiri oleh rakyat,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Raya berharap pemerintah segera memberikan perhatian nyata terhadap pembangunan di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan infrastruktur memadai.

“Rakyat tidak membutuhkan pidato, tidak membutuhkan pencitraan. Rakyat membutuhkan jalan yang layak. Ketika rakyat membangun jalan dengan tangan mereka sendiri, sesungguhnya yang sedang mereka bangun bukan hanya akses bagi kendaraan, tetapi juga sebuah monumen yang mengingatkan bahwa masih ada kewajiban negara yang belum terpenuhi,” pungkasnya.

Abdi A

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kabupaten Nias Selatan – Sebuah keluarga di Dusun III Gui-Gui, Desa Foikhugaga, Kecamatan Umbunasi, Kabupaten Nias Selatan, merasa terancam nyawa setelah diduga diserang sekelompok orang. Peristiwa itu membuat mereka hingga kini belum berani kembali menempati rumahnya sendiri.

Pelapor Hadirman Buulolo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gomo pada 24 Mei 2026 pukul 18.20 WIB, sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/08/V/2026/SPKT/POLSEK GOMO/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMUT. Laporan itu mengacu pada dugaan tindak pidana penganiayaan berat sesuai Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Peristiwa diduga terjadi sehari sebelumnya, Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WIB. Menurut keterangan pelapor, sekelompok orang yang dipimpin Sadarman Buulolo datang ke rumahnya membawa senjata tajam dan senapan angin. Mereka meneriakkan makian, melempari bangunan dengan batu, dan diduga menembakkan senapan angin ke arah ayah korban hingga mengenai bagian dada.

Meski keluarga segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, terduga pelaku terus melemparkan batu dan tombak sambil meneriakkan ancaman pembunuhan. Akibat peristiwa itu, seluruh anggota keluarga merasa tidak aman dan memilih mengungsi.

“Kami sudah lapor dan keterangan saksi juga sudah diambil polisi, namun sampai sekarang mereka yang diduga menyerang belum diamankan. Karena itu kami belum berani pulang, takut kejadian terulang kembali,” ujar pelapor.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai perkembangan penyelidikan. Pihak yang disebut sebagai terduga pelaku juga belum memberikan tanggapan. Media ini tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan akan menindaklanjuti perkembangan kasus ini.(Red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Belawan | Suaraakademis.com – Dalam rangka memupuk ukhuwah islamiah guna mempererat tali persaudaraan sesama manusia, kantor Imigrasi kelas II TPI Belawan bersama gerakan sosial Kolaborasi Belawan Berkah (KBB) menggelar kegiatan tausyiah dan bakti sosial, Jum’at (12/6/2026) siang.

Dalam kegiatan tersebut Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tausyah serta doa oleh Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. H. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk, M.A.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, agenda lalu diteruskan dengan penyerahan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan Masyarakat Yang membutuhkan.

Kepala kantor Imigrasi kelas II TPI Belawan Eko Yudis Parlin Rajagukguk, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini.

“Kegiatan ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan sehingga dapat bersilaturahmi dengan Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. H. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk, M.A., serta seluruh tamu undangan dari instansi terkait. Oleh karena itu, perkenankanlah kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya,” ujar Eko.

Eko menambahkan bahwa selain menjadi wadah perwujudan sinergi dan aksi kemanusiaan, kegiatan ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang mengajak seluruh jajaran Imigrasi untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

Semangat Imigrasi untuk Rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan keimigrasian yg profesional dan prima, tetapi juga melalui kepedulian sosial serta penguatan hubungan dengan masyarakat.

“Di samping itu, saya juga berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin serta semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan amanah yang diberikan,” pungkasnya.

Selaku ketua Gerakan Sosial Kolaborasi Belawan Berkah (KBB), Ustadz Teuku Zakaria Yusuf juga menyampaikan apresiasi kepada kantor Imigrasi kelas II TPI Belawan yang telah mengajak KBB untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Sementara itu, dalam tausyahnya, Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. H. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk, M.A. menyampaikan pesan-pesan kesejukan mengenai pentingnya menjaga kerukunan, memperkuat tali persaudaraan antarsesama manusia, serta bagaimana semangat berbagi dapat membawa keberkahan bagi kinerja institusi maupun kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, sinergi yang terjalin tersebut menunjukkan kepedulian bersama terhadap masyarakat serta menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah, menumbuhkan semangat gotong royong, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Saya berharap kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat melalui berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi, di antaranya perwakilan Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I Belawan), perwakilan dari Detasemen Polisi Militer 1/5-1 Medan, perwakilan Kantor Imigrasi Khusus Kelas I Medan, perwakilan Kepolisian Resor Belawan, Kapolsek Belawan, Koramil 09/Belawan, Manager SPBU Singapore Station, Manager PLN wilayah Belawan, perwakilan Kejaksaan Negeri Belawan, perwakilan Komando Rayon Militer Belawan, dan sejumlah stakeholder lainnya.

Usai pelaksanaan tausiyah dan doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial yg diawali dengan penyerahan pekat sembako secara simbolis kepada perwakilan masyarakat yg membutuhkan.

Setelah prosesi simbolis tersebut, pembagian bantuan dilakukan secara menyeluruh kepada penerima yg telah terdaftar, sehingga manfaat kegiatan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

(Joni s)

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Pelapor Dugaan Perusakan Aset Desa di Nias Laporkan Penghentian Penyelidikan ke Kompolnas, Kini Hadapi Laporan Balik

Gunungsitoli – Perkara yang melibatkan Efendi Kristiaman Zendrato, warga Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, menjadi sorotan publik setelah laporan yang dia ajukan terkait dugaan perusakan tembok penahan jalan yang dibangun melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dihentikan oleh penyidik Polres Nias. Di sisi lain, Efendi kini menghadapi laporan balik atas dugaan tindak pidana fitnah.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki redaksi, Efendi sebelumnya membuat laporan polisi dengan nomor LP/B/29/I/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumut tertanggal 16 Januari 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perusakan tembok penahan jalan yang menurut pelapor berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Dalam proses penyelidikan, penyidik disebut telah melakukan peninjauan lapangan pada 18 Februari 2026. Namun, Polres Nias kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) pada 6 Maret 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, kerusakan yang terjadi dinilai disebabkan oleh faktor alam dan objek yang dipersoalkan merupakan aset pemerintah desa sehingga dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut, Efendi mengajukan keberatan dan melaporkan dugaan kejanggalan penanganan perkara itu kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Menurut Efendi, kerusakan yang terjadi diduga bukan semata-mata akibat faktor alam, melainkan terdapat aktivitas penggalian tanah yang berkontribusi terhadap kerusakan konstruksi.

Perkembangan terbaru, Efendi menerima surat undangan klarifikasi dari Satreskrim Polres Nias terkait laporan dugaan tindak pidana fitnah yang dilaporkan pihak lain. Surat bernomor B/Und-IV/RES.1.14/2026/Reskrim tertanggal 15 Mei 2026 itu meminta Efendi memberikan keterangan dalam proses penyelidikan perkara tersebut.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyatakan bahwa setiap laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan atau perusakan aset publik seharusnya ditangani secara profesional, objektif, dan transparan.

Menurut Wilson, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan informasi dan laporan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan kepentingan umum.

> “Masyarakat tidak boleh takut melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik. Negara justru membutuhkan partisipasi warga dalam menjaga aset dan penggunaan anggaran publik agar tetap akuntabel,” ujar Wilson Lalengke dalam keterangannya kepada media, Sabtu (13/6/2026).

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu juga berharap seluruh proses hukum yang sedang berjalan dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

> “Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan. Apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai suatu peristiwa, maka hal tersebut perlu diuji melalui mekanisme hukum yang terbuka dan dapat diawasi publik,” katanya.

Wilson menambahkan bahwa keberanian masyarakat dalam menyampaikan informasi atau laporan terkait kepentingan publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi. Karena itu, menurutnya, seluruh pihak perlu menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara independen.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf Yunani kuno Plato (427–347 SM) yang menekankan bahwa hukum harus dijalankan demi kepentingan bersama dan kebaikan umum, bukan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. Pemikiran serupa juga dikemukakan Aristoteles (384–322 SM) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya serta menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam perkembangan pemikiran modern, filsuf Jerman Immanuel Kant (1724–1804) menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan kewajiban moral dan prinsip universal yang berlaku sama bagi setiap orang tanpa membedakan status maupun kedudukan. Sementara filsuf politik Amerika Serikat John Rawls (1921–2002) melalui teori Justice as Fairness menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui perlakuan yang setara dan perlindungan yang adil terhadap hak-hak seluruh warga negara.

Sementara itu, pengaduan yang diajukan Efendi kepada Kompolnas telah mendapat respons melalui surat Nomor B-136/DT.01.03/4/2026 yang pada pokoknya meminta klarifikasi kepada Polda Sumatera Utara terkait pengaduan tersebut.

Dengan masih berlangsungnya berbagai proses hukum yang berkaitan dengan perkara ini, publik berharap seluruh pihak dapat mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan sebagaimana menjadi fondasi negara hukum yang demokratis. (TIM/Red)

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

*Wakil Walikota Gorontalo Hadiri PLN Hijau, Sinergi Perlindungan Jamsostek*

Gorontalo_Suaraakademis.com||Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

Ia mengingatkan bahwa perubahan cuaca saat ini semakin sulit diprediksi dan dapat menimbulkan bencana jika lingkungan tidak dijaga dengan baik.

“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita pernah mengalami banjir, waktu lalu, padahal saat itu bukan musim hujan. Ini menjadi peringatan bahwa cuaca sekarang sudah berubah-ubah. Karena itu, semua pihak harus peduli dan aktif menjaga lingkungan,” ujar Indra Gobel pada acara PLN Hijau, di Kota Selatan, sabtu (13/6).

Diketahui, PLN menggelar kegiatan PLN Hijau pada 13 Juni 2026 di wilayah Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen PLN dalam mendukung pelestarian lingkungan serta membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga alam di tengah perubahan iklim yang semakin nyata.

Hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajaran, Camat Kota Selatan, perwakilan Polsek Kota Selatan, serta berbagai unsur masyarakat dan mitra strategis. Turut hadir pula Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Sanco Simanullang, bersama jajaran dalam tajuk Employee Volunteering, sebagai bentuk dukungan penuh untuk memeriahkan dan menyukseskan program PLN Hijau.

Manager PLN Gorontalo Ardi dalam sambutan mengungkapkan rangkaian kegiatan PLN Hijau dilaksanakan dalam dua agenda utama. Kegiatan pertama adalah penanaman pohon di kompleks Kantor Camat Kota Selatan.

“Penanaman pohon ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperbanyak ruang hijau, menjaga kualitas udara, serta mengurangi dampak pemanasan global, ” Ujarnya.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan agenda kedua yaitu aksi pembersihan sungai di wilayah Kota Selatan. Aksi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan lingkungan sekitar, sekaligus mencegah potensi bencana akibat penumpukan sampah.

Ia menyampaikan bahwa program PLN Hijau merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial PLN dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, pelestarian lingkungan membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

*Perlindungan Pekerja Ekosistem Lingkungan Hidup*

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo Sanco Simanullang disela sela kegiatan menyampaikan
Pekerja di inas Lingkungan Hidup (DLH), wajib dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka adalah para Pegawai non-ASN (honorer, tenaga kontrak, tenaga harian lepas, tenaga kebersihan, sopir, petugas taman, dan sejenisnya).

Pemerintah mewajibkan pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Petugas lapangan DLH, seperti penyapu jalan, pengangkut sampah, operator alat berat, petugas taman, dan pekerja lain yang memiliki risiko kerja tinggi. Mereka umumnya menjadi prioritas perlindungan karena rentan mengalami kecelakaan saat bekerja, ” ujar Sanco

Disebutkan, keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo melalui program Employee Volunteering merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tetapi juga lewat aksi sosial dan lingkungan.

Semangat gotong royong dan kepedulian seluruh peserta terlihat sepanjang kegiatan.

“Melalui kolaborasi antara PLN Gorontalo, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Kota Gorontalo, diharapkan gerakan menjaga lingkungan ini dapat terus berlanjut dan menjadi budaya bersama demi menciptakan Kota Gorontalo yang lebih hijau, bersih, berkelanjutan tapi pekerja terlindungi dalam jaminan sosial, ” ujar Sanco. (*)

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Gunungsitoli – Perkara yang melibatkan Efendi Kristiaman Zendrato, warga Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, menjadi sorotan publik setelah laporan yang dia ajukan terkait dugaan perusakan tembok penahan jalan yang dibangun melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dihentikan oleh penyidik Polres Nias. Di sisi lain, Efendi kini menghadapi laporan balik atas dugaan tindak pidana fitnah.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki redaksi, Efendi sebelumnya membuat laporan polisi dengan nomor LP/B/29/I/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumut tertanggal 16 Januari 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perusakan tembok penahan jalan yang menurut pelapor berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Dalam proses penyelidikan, penyidik disebut telah melakukan peninjauan lapangan pada 18 Februari 2026. Namun, Polres Nias kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) pada 6 Maret 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, kerusakan yang terjadi dinilai disebabkan oleh faktor alam dan objek yang dipersoalkan merupakan aset pemerintah desa sehingga dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut, Efendi mengajukan keberatan dan melaporkan dugaan kejanggalan penanganan perkara itu kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Menurut Efendi, kerusakan yang terjadi diduga bukan semata-mata akibat faktor alam, melainkan terdapat aktivitas penggalian tanah yang berkontribusi terhadap kerusakan konstruksi.

Perkembangan terbaru, Efendi menerima surat undangan klarifikasi dari Satreskrim Polres Nias terkait laporan dugaan tindak pidana fitnah yang dilaporkan pihak lain. Surat bernomor B/Und-IV/RES.1.14/2026/Reskrim tertanggal 15 Mei 2026 itu meminta Efendi memberikan keterangan dalam proses penyelidikan perkara tersebut.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyatakan bahwa setiap laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan atau perusakan aset publik seharusnya ditangani secara profesional, objektif, dan transparan.

Menurut Wilson, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan informasi dan laporan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan kepentingan umum.

> “Masyarakat tidak boleh takut melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik. Negara justru membutuhkan partisipasi warga dalam menjaga aset dan penggunaan anggaran publik agar tetap akuntabel,” ujar Wilson Lalengke dalam keterangannya kepada media, Sabtu (13/6/2026).

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu juga berharap seluruh proses hukum yang sedang berjalan dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

> “Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan. Apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai suatu peristiwa, maka hal tersebut perlu diuji melalui mekanisme hukum yang terbuka dan dapat diawasi publik,” katanya.

Wilson menambahkan bahwa keberanian masyarakat dalam menyampaikan informasi atau laporan terkait kepentingan publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi. Karena itu, menurutnya, seluruh pihak perlu menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara independen.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf Yunani kuno Plato (427–347 SM) yang menekankan bahwa hukum harus dijalankan demi kepentingan bersama dan kebaikan umum, bukan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. Pemikiran serupa juga dikemukakan Aristoteles (384–322 SM) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya serta menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam perkembangan pemikiran modern, filsuf Jerman Immanuel Kant (1724–1804) menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan kewajiban moral dan prinsip universal yang berlaku sama bagi setiap orang tanpa membedakan status maupun kedudukan. Sementara filsuf politik Amerika Serikat John Rawls (1921–2002) melalui teori Justice as Fairness menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui perlakuan yang setara dan perlindungan yang adil terhadap hak-hak seluruh warga negara.

Sementara itu, pengaduan yang diajukan Efendi kepada Kompolnas telah mendapat respons melalui surat Nomor B-136/DT.01.03/4/2026 yang pada pokoknya meminta klarifikasi kepada Polda Sumatera Utara terkait pengaduan tersebut.

Dengan masih berlangsungnya berbagai proses hukum yang berkaitan dengan perkara ini, publik berharap seluruh pihak dapat mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan sebagaimana menjadi fondasi negara hukum yang demokratis. (TIM/Red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

_Sebagaimana diceritakan RR kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke_

Suaraakademis.com.|Jakarta – Pernikahan, dalam tatanan sosial dan spiritual, sejatinya merupakan sebuah ikatan suci yang melahirkan ketenteraman, kepastian pelindungan, serta kejelasan masa depan bagi mereka yang mengikatkan diri di dalamnya. Namun, ketika ikatan tersebut dijalin di bawah bayang-bayang kerahasiaan, jauh dari jangkauan hukum negara dan pencatatan resmi, ia kerap berubah menjadi labirin nestapa yang menjebak pihak yang paling rentan. Kisah pilu inilah yang kini menghimpit sanubari seorang wanita berinisial RR, yang menyimpan luka mendalam serta beban hidup luar biasa akibat warisan masa lalu dari sebuah pernikahan siri di bawah umur bersama almarhum Margiono, tokoh pers yang pernah menjabat 2 periode sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Gugatan batin yang dirasakan RR bukan sekadar perihal hak finansial yang terabaikan, melainkan sebuah refleksi atas rapuhnya posisi seorang anak perempuan yang terlempar ke dalam pusaran dunia orang dewasa sebelum waktunya. Menoleh kembali pada rentang tahun 2008 hingga 2009, RR mengisahkan dirinya yang saat itu baru menginjak usia belum genap 16 tahun. Di masa ketika remaja sebayanya tengah sibuk dengan buku-buku sekolah menengah atas (SMA) dan merajut mimpi masa muda, RR harus berhadapan dengan sebuah realitas yang melampaui daya nalar anak seusianya. Menjadi anak yang tumbuh tanpa figur seorang ayah sejak usia enam tahun (fatherless) membuatnya berada dalam kondisi psikologis yang rentan dan mudah terbuai oleh narasi perlindungan.

Dalam kepolosannya yang belum memahami hukum-hukum formal perdata maupun hakikat sejati dari ikatan rumah tangga, ia mengikuti prosesi akad nikah siri yang dirancang sedemikian rupa tanpa kehadiran wali nasab, melainkan hanya diwakili oleh wali hakim karena sang ayah telah tiada. Segala bentuk perjanjian, termasuk mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat salat, uang tunai sebesar Rp350 juta, dan satu unit apartemen di kawasan Kelapa Dua, disepakati secara lisan tanpa ada selembar pun dokumen tertulis yang dipegang oleh RR. Baginya yang kala itu masih anak-anak, janji-janji tersebut hanyalah untaian kata yang dinilai sebagai wujud keseriusan, tanpa ia sadari bahwa di kemudian hari, ketiadaan bukti autentik akan menjadi tembok tebal yang mengurung hak-haknya.

Ironi kehidupan RR semakin menajam seiring berjalannya waktu. Ketika ia mengandung di tahun 2014, almarhum justru memintanya untuk menikah dengan pria lain agar sang anak memiliki legalitas hukum berupa akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Sebuah keputusan yang di satu sisi didasari oleh kekhawatiran almarhum akan masa depan sang anak, namun di sisi lain menempatkan RR dalam posisi dilematis yang mengoyak batinnya hingga hari ini. Ia harus menjalani kehidupan domestik formal yang hampa dengan teman SMA-nya, sementara hatinya tetap terikat pada janji-janji manis almarhum yang tak kunjung terealisasi hingga maut menjemput sang mantan ketua PWI tersebut akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2022.

Kini, tiga tahun setelah kepergian almarhum, RR berdiri di persimpangan jalan yang teramat sunyi dan menyakitkan. Di tengah kondisi kesehatannya yang kian mengkhawatirkan akibat didera penyakit yang telah memasuki stadium dua, ia tidak lagi memikirkan ego atau validasi sosial bagi dirinya sendiri. Satu-satunya dorongan yang membuatnya berani menyuarakan kebenaran ini adalah masa depan anak perempuannya yang kini telah menginjak bangku kelas empat sekolah dasar. Ketakutan akan keterbatasan usia mendorongnya untuk menuntut apa yang secara hukum agama menjadi hak mutlaknya yang tertunda: pemenuhan utang mahar.

Bagi RR, mahar sebesar Rp350 juta bukanlah angka yang fantastis jika dibandingkan dengan kekayaan dan aset yang ditinggalkan oleh almarhum, seperti bangunan komersial maupun rumah di kawasan elite. Namun, kendala terbesar yang dihadapinya adalah pembuktian. Pihak keluarga ahli waris sah dari almarhum menutup pintu komunikasi dan menolak memberikan pertanggungjawaban dengan alasan ketiadaan saksi-saksi dari kalangan rekan terdekat almarhum yang bersedia memberikan testimoni.

Keadaan ini menempatkan RR dalam posisi yang sangat terjepit. Seluruh lingkaran pertemanan dan skenario pernikahan kala itu dikendalikan penuh oleh almarhum, sehingga mustahil bagi seorang gadis remaja miskin yang bekerja sebagai pramuniaga kala itu untuk memiliki akses atau kendali atas para saksi tersebut.

Kisah RR ini membuka mata kita pada realitas pahit mengenai fenomena pelapukan hak anak dan perempuan dalam skema pernikahan siri di bawah umur. Berdasarkan aturan hukum Islam, mahar adalah kewajiban mutlak yang melekat pada suami dan menjadi utang yang wajib dilunasi oleh ahli waris menggunakan harta peninggalan sebelum warisan tersebut dibagikan. Namun, di hadapan hukum positif negara, ketiadaan akta nikah resmi membuat perjuangan menuntut hak perdata menjadi sebuah pendakian yang teramat terjal dan melelahkan.

Melalui untaian kalimat yang disampaikan secara tulus dan penuh kehati-hatian, RR hanya mendambakan sebuah penyelesaian yang damai dan berkeadilan tanpa perlu menciptakan kegaduhan publik yang dapat berdampak buruk pada psikologis anak-anaknya. Ia tidak mencari panggung ataupun berniat meruntuhkan reputasi besar yang telah ditinggalkan almarhum. Fokus utamanya hanyalah mengetuk pintu hati dan kesadaran moral para ahli waris untuk menyelesaikan kewajiban spiritual almarhum yang masih tertinggal di dunia.

Pada akhirnya, curahan hati RR ini bukan sekadar ratapan atas ketidakadilan personal, melainkan sebuah potret buram tentang bagaimana kepolosan masa kecil dapat bertransformasi menjadi dilema besar di masa dewasa akibat ketidakpahaman akan hukum. Di sisa waktu dan energinya yang kian terbatas, harapan RR hanyalah melihat putrinya mendapatkan bekal yang layak untuk melanjutkan pendidikan. Perjuangan sunyi RR ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat bahwa di balik kemegahan nama besar seseorang, terkadang ada jiwa-jiwa kecil yang tertinggal dalam kesunyian, menanti keadilan yang hakiki demi keberlangsungan hidup generasi penerus. (*)

_Catatan: Identitas lengkap korban RR ada di Sekretariat PPWI Nasional_

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Deli Serdang – Aktivitas perjudian jenis tembak ikan yang diduga menggunakan stiker berlogo kuda bertuliskan “AB” semakin menjamur di Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Ironisnya, hingga Jumat (12/6/2026), Kapolsek Hamparan Perak AKP Ridwanto Rumapea, S.H., belum memberikan tanggapan meskipun telah beberapa kali dikonfirmasi awak media terkait aktivitas perjudian yang disebut-sebut berlangsung secara terbuka di wilayah hukumnya.

Berdasarkan hasil penelusuran awak media, praktik perjudian tersebut diduga beroperasi di sejumlah titik, di antaranya Kampung Lama, Sungai Baru, Dusun III Desa Paluh Manan, serta beberapa lokasi lainnya yang tersebar di sejumlah dusun.

Pertanyaannya, mengapa aktivitas yang disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama itu masih dapat beroperasi tanpa adanya tindakan tegas dari penegak hukum?

Keresahan warga kini semakin memuncak. Selain dinilai merusak moral masyarakat, keberadaan mesin judi tembak ikan tersebut juga dikhawatirkan menjadi pemicu meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kami hanya ingin desa kami aman dan terbebas dari praktik perjudian. Judi ini sudah lama menjadi keluhan kami, tetapi sampai sekarang tidak ada tindakan yang benar-benar membuat aktivitas itu berhenti,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sorotan publik juga mengarah pada keberadaan stiker berlogo kuda bertuliskan “AB” yang terlihat menempel pada sejumlah mesin judi tembak ikan di lokasi berbeda. Di tengah masyarakat beredar informasi bahwa mesin-mesin tersebut diduga berkaitan dengan seseorang yang dikenal dengan inisial Aliong.

Namun yang menjadi pertanyaan publik bukan sekadar siapa pemilik mesin judi tersebut. Yang lebih menjadi perhatian adalah mengapa mesin-mesin dengan logo yang sama dapat beroperasi secara terang-terangan tanpa tersentuh penindakan.

Bungkamnya Kapolsek Hamparan Perak atas konfirmasi yang dilayangkan awak media semakin menambah ruang spekulasi di tengah masyarakat. Publik menilai, dalam situasi seperti ini, aparat seharusnya hadir memberikan penjelasan sekaligus menunjukkan langkah konkret untuk menjawab keresahan warga.

Jika aktivitas perjudian tersebut benar adanya, maka penindakan tidak boleh lagi sekadar menjadi wacana. Sebab semakin lama dibiarkan, semakin besar pula persepsi negatif yang berkembang bahwa praktik perjudian tertentu seolah memiliki perlindungan dan kebal terhadap hukum.

Kini masyarakat Hamparan Perak menunggu jawaban bukan dalam bentuk diam, melainkan tindakan nyata. Sebab hukum seharusnya berdiri sama tinggi terhadap siapa pun, tanpa memandang nama, kelompok, maupun simbol yang menempel pada sebuah meja perjudian.

Publik pun menanti, apakah Polsek Hamparan Perak akan menjawab keresahan masyarakat dengan penegakan hukum yang tegas, atau justru membiarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut terus bergema tanpa jawaban. (Done)

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Langkat | Peredaran narkoba di Kabupaten Langkat kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah lokasi yang selama ini disebut-sebut masyarakat sebagai titik dugaan transaksi narkotika hingga kini dikabarkan masih tetap beraktivitas.

Jumat (12/6/2026), masyarakat mempertanyakan keseriusan Satresnarkoba Polres Langkat dalam memberantas peredaran narkoba yang dinilai sudah sangat meresahkan.

Meski berbagai penangkapan pengguna maupun pengedar narkoba kerap dirilis ke publik, namun masyarakat menilai penindakan tersebut belum menjawab keresahan warga terkait sejumlah titik yang selama ini ramai diperbincangkan.

“Kalau memang perang terhadap narkoba dilakukan secara serius, kenapa lokasi-lokasi yang sudah lama disebut masyarakat masih terus menjadi pembicaraan?” ujar salah seorang warga Kecamatan Wampu yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut warga, terdapat sejumlah inisial dan lokasi yang selama ini santer diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba, diantaranya yakni DRL di Lalangan, EG di Paya Tempurung, NGK dan BLK di Kebun Balok, WW di Stungkit, ASB di Slemak, BM di kawasan Pabrik Bukit Kuda, KMP di belakang pabrik Pasar 2, serta JK dan AM di Kelurahan Bingai.

Masyarakat Kecamatan Wampu menilai, jika berbagai informasi yang beredar luas di tengah warga tidak segera ditindaklanjuti, maka akan menimbulkan persepsi negatif terhadap upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Langkat.

Sorotan juga mengarah kepada Satresnarkoba Polres Langkat yang dipimpin AKP Amrizal Hasibuan. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media guna memperoleh penjelasan terkait berbagai informasi yang berkembang belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Tidak adanya jawaban tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sebab publik berharap aparat penegak hukum mampu memberikan kepastian terhadap berbagai informasi yang berkembang sehingga tidak menimbulkan spekulasi liar.

Narkoba sendiri merupakan ancaman serius yang dapat merusak generasi muda serta memicu berbagai tindak kriminal lainnya. Tidak sedikit kasus pencurian, perampokan hingga tindak kekerasan yang kerap dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika.

Karena itu, masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak hanya fokus melakukan penangkapan, tetapi juga mampu mengungkap dan menindak tegas jaringan yang lebih besar apabila memang ditemukan bukti-bukti yang cukup.

Kini masyarakat Langkat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum. Sebab di tengah ancaman narkoba yang terus menghantui generasi muda, publik membutuhkan tindakan konkret, bukan sekadar slogan perang terhadap narkoba.

Pertanyaan yang kini berkembang di tengah masyarakat sederhana namun tegas: sejauh mana keseriusan penegak hukum dalam menindaklanjuti berbagai informasi yang selama ini telah disampaikan warga? (Done)

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Jakarta – Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM) menyayangkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang telah menandatangani Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo, Blok South Andaman. Langkah itu diambil meski Pemerintah Aceh sebelumnya telah mengajukan permohonan penundaan guna mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.

Ketua Umum PPTIM, Muslim Armas, menyatakan dokumen tersebut telah ditandatangani sejak 9 Maret 2026, namun tidak diumumkan secara terbuka ke publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan kebijakan.

“Kami menolak keras penandatanganan PoD ini. Kami meminta agar keputusan itu segera dicabut, dibatalkan, atau setidaknya ditinjau ulang. Pemerintah wajib membuka seluruh data dan perhitungan agar skema bagi hasil benar-benar adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya, Kamis (11/6/2026).

Menurut PPTIM, keputusan ini mengabaikan aspirasi Pemerintah Aceh dan masyarakat daerah penghasil. Padahal, cadangan gas di kawasan tersebut seharusnya menjadi penggerak utama perekonomian Aceh.

Salah satu hal yang dikritik adalah rencana penggunaan fasilitas pengolahan terapung (FPSO). Skema ini dinilai kurang menguntungkan dibandingkan pengolahan di darat, yang dapat membuka lapangan kerja lebih luas, mendorong pertumbuhan industri, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Pengolahan di darat akan menciptakan efek berganda. Jika pakai FPSO, biaya investasi dan operasional menjadi sangat tinggi, yang akhirnya memangkas porsi keuntungan yang diterima negara dan daerah. Kami khawatir Aceh hanya menjadi pengekspor bahan mentah tanpa menikmati nilai tambahnya,” jelas Muslim.

Selain meminta peninjauan ulang PoD, PPTIM juga mendesak pemerintah pusat dan daerah segera merencanakan pembangunan industri hilir serta pembangkit listrik berbasis gas. Tujuannya agar Aceh tidak hanya dikenal sebagai lumbung migas, tetapi juga menjadi pusat energi yang menyejahterakan rakyatnya.

“Aceh berhak mendapatkan manfaat maksimal dari kekayaan alamnya. Sumber daya ini harus menjadi fondasi kemajuan, bukan sekadar dikelola tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warganya,” pungkasnya.

(R/red)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kabupaten mamasa – Sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kategori PW di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menyampaikan keluhan keras. Meskipun Surat Keputusan (SK) pengangkatan telah diterbitkan sejak akhir tahun 2025, hingga kini hak gaji mereka belum juga dibayarkan.

Keluhan ini disampaikan langsung kepada awak media hari ini. Menurut penuturan salah satu guru yang enggan disebutkan namanya, SK pengangkatan telah mereka terima secara resmi pada 29 Desember 2025. Bahkan seluruh proses administrasi, termasuk pembukaan rekening bank untuk pencairan gaji, sudah diselesaikan sesuai prosedur yang ditetapkan.

“Kami sudah memiliki SK, sudah buka rekening, dan sudah melaksanakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab. Namun sampai bulan ini, tidak ada satu sen pun gaji yang kami terima,” ujarnya.

Kekecewaan kian mendalam muncul dari pengakuan salah seorang rekan mereka. Ia menyatakan beban kerja yang dibebankan sangat berat, namun imbalannya tidak sebanding dan tidak jelas kepastiannya.

“Status kami kategori PW, disuruh bekerja seperti babu, gaji dijanjikan Rp300.000 pun tidak ada kejelasan kapan dibayarkan,” ungkapnya.

Para guru meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Mamasa dan instansi terkait, terutama Dinas Pendidikan serta Badan Keuangan Daerah. Mereka menuntut hak yang seharusnya diterima segera diproses dan dibayarkan tanpa alasan yang tidak jelas.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi maupun klarifikasi dari jajaran pemerintah daerah maupun instansi terkait mengenai penundaan pembayaran tersebut.(Ayu)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Kabupaten mamasa – Sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kategori PW di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menyampaikan keluhan keras. Meskipun Surat Keputusan (SK) pengangkatan telah diterbitkan sejak akhir tahun 2025, hingga kini hak gaji mereka belum juga dibayarkan.

Keluhan ini disampaikan langsung kepada awak media hari ini. Menurut penuturan salah satu guru yang enggan disebutkan namanya, SK pengangkatan telah mereka terima secara resmi pada 29 Desember 2025. Bahkan seluruh proses administrasi, termasuk pembukaan rekening bank untuk pencairan gaji, sudah diselesaikan sesuai prosedur yang ditetapkan.

“Kami sudah memiliki SK, sudah buka rekening, dan sudah melaksanakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab. Namun sampai bulan ini, tidak ada satu sen pun gaji yang kami terima,” ujarnya.

Kekecewaan kian mendalam muncul dari pengakuan salah seorang rekan mereka. Ia menyatakan beban kerja yang dibebankan sangat berat, namun imbalannya tidak sebanding dan tidak jelas kepastiannya.

“Status kami kategori PW, disuruh bekerja seperti babu, gaji dijanjikan Rp300.000 pun tidak ada kejelasan kapan dibayarkan,” ungkapnya.

Para guru meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Mamasa dan instansi terkait, terutama Dinas Pendidikan serta Badan Keuangan Daerah. Mereka menuntut hak yang seharusnya diterima segera diproses dan dibayarkan tanpa alasan yang tidak jelas.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi maupun klarifikasi dari jajaran pemerintah daerah maupun instansi terkait mengenai penundaan pembayaran tersebut(ayu)

About the Author

Permata Lase Permata Lase

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Meskipun fungsi utama Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan adalah perawatan dan pelayanan terhadap tahanan, pelaksanaan pembinaan kemandirian tetap menjadi bagian penting yang dijalankan secara serius dan terukur. Program pembinaan ini tidak sekadar berjalan sebagai formalitas, melainkan berorientasi pada hasil nyata yang memberikan manfaat langsung, baik bagi warga binaan maupun masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan melalui sejumlah produk hasil pembinaan yang telah dimanfaatkan secara konkret, di antaranya produksi tempe yang dikirimkan untuk mendukung program MBG (Makan Bergizi Gratis), Dapur Sehat Rutan Medan, dan beberapa UPT Pemasyarakatan di wilayah Medan. Begitu juga dengan keripik yang dikirimkan mendukung program MBG serta produksi roti yang diperuntukkan membantu penguatan UMKM. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian di Rutan Kelas I Medan telah mampu menghasilkan produk yang layak konsumsi, bernilai guna, dan memiliki kontribusi sosial.

Produk tempe dan roti hasil pembinaan warga binaan telah mengantongi sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Medan dan ijin edar dari BPOM, sebagai jaminan bahwa proses produksi memenuhi standar kehalalan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi.

Seluruh kegiatan pembinaan tersebut diawali dengan pelatihan keterampilan yang melibatkan tenaga profesional, mulai dari pelatihan pengolahan tempe berbasis higienitas pangan, pelatihan produksi dan pengemasan aneka keripik, hingga pelatihan pembuatan roti, manajemen usaha, dan dasar kewirausahaan. Pelatihan diselenggarakan melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, serta BJPS Ketenagakerjaan Deli Serdang, guna memastikan materi yang diberikan sesuai standar kompetensi kerja dan kebutuhan pasar.

Sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan yang diperoleh, warga binaan peserta pelatihan juga diberikan sertifikat pelatihan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, sehingga hasil pembinaan tidak hanya berupa pengalaman, tetapi menjadi bekal resmi yang dapat dimanfaatkan sebagai modal keterampilan dan kepercayaan diri setelah menjalani masa penahanan.

Melalui pembinaan yang terarah dan berbasis kolaborasi ini, warga binaan tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan mental dan wawasan usaha. Di samping itu, penjualan produk tersebut jg menghasilkan premi bagi warga binaan dalan bentuk tabungan yang dapat dimanfaatkan saat kembali ke masyarakat. Dengan demikian, pembinaan kemandirian di Rutan Kelas I Medan diharapkan mampu menjadi bekal nyata bagi warga binaan untuk lebih mandiri dan produktif setelah menjalani masa pidananya.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan produk tempe, roti dan keripik, dapat menghubungi RAGUSTA BAKERY (081 – 3311 – 3310)

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Gunungsitoli,Suaraakademis.com –Marinus gulo alias Ama meilen Umur (43) tahun masyarakat Desa Hiliwalo’o mandrehe Nias Barat Melaporkan NL oknum guru P3K di polres Nias. Dugaan pencemaran nama baik .Jumat 26/12/2025

Kejadian tersebut telah di laporkan di polres Nias sekitar pukul 15:01 wib Dengan nomor LP/B/758/XII/2025/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara tanggal 26 Desember 2025.

Dengan terlapor atas nama NL kejadian pada hari Jumat tanggal 26 / 2025 sekira pukul 09:00 wib pagi hari. Ketika Marinus gulo als Ama meilen bertemu dengan Terlapor NL Oknum guru P3K Di Pelabuhan Gunungsitoli angin kota Gunungsitoli.

Kemudian Terlapor NL meneriaki Marinus gulo pelapor dengan berkata bayar utang mu secara berulang kali dan memakai maki pelapor dengan sebutan nama hewan di depan umum oleh karena itu pelapor merasa nama baik nya tercemar. atas peristiwa itu pelapor merasa keberatan dan malu ” Ucapan nya saat dikonfirmasi dikediaman.

Selanjutnya awak media mengkonfirmasi NL oknum guru P3K melalui pesan WhatsApp dengan nomor hp 08536226XXXX sekitar pukul 17:00 wib. Terkait dugaan pencemaran nama baik di depan umum, yang bapak kata kan bawa Marinus gulo mempunyai utang apa kah hal itu benar pak lase…

Jawab NL oknum guru P3K ‘
Sofu Mane khenia lemengerti ndaodo niwaomo

Ditanya kembali apakah hal ini benar.. jawab NL oknum guru P3K” Terimakasih informasinya biar kita tunggu aja perkembangan laporannya klo sudah dilaporkan trimakasih,” pungkasnya NL oknum guru P3K yang sering jadi calo penumpang di pelabuhan gunungsitoli melalui pesan singkat via WhatsApp

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts