TAPANULI SELATAN | Suaraakademis.com – Pengungkapan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja gencar dilakukan polres Tapanuli Selatan  Minggu (08-02-2026) sekira pukul 19.30 Wib di Lk. III Kelurahan Simatorkis Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya dikebun salak milik Hakim Pakpahan

Pelaku antara lain :
1. Himpun Kanasta(32) warga desa Pargumbangan Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan
2. . Andi Riswan (40) warga desa Bataan I Kecamatan Bataan Kabupaten Mandailing Natal dan Desa Pangaribuan Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kasat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan AKP IR Sitompul SH,MH., kepada awak media menjelaskan Minggu 8 februari 2026, “Pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 sekira pukul 15.00 Wib Personil Satresnarkoba Polres Tapsel mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkotika jenis Ganja di Kelurahan Simatorkis Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan”.

“Kemudian Personil Satresnarkoba Polres Tapsel berangkat menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dimana sekira pukul 19.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Tapsel melihat 1 (satu) orang  laki-laki yang mencurigakan mengenderai sepeda motor dan pada saat hendak didekatin laki-laki tersebut langsung melarikan diri”.

“Selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Tapsel langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Himpun Kanasta”.

“Setelah Himpun Kanasta berhasil diamankan Personil Satresnarkoba Polres Tapsel membawa kembali Himpun Kanasta ketempat semula dan melakukan pemeriksaan dimana dari sepeda motor milik Himpun Kanasta ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang didalamnya ditemukan : 1 (satu) bungkus / Bal yang diduga berisikan Ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dan  1 (satu) ikat yang diduga Ganja”.

“Kemudian dipertanyakan kembali kepada Himpun Kanasta dimana ianya menyimpan Ganja lainnya lalu Himpun Kanasta menunjukan dimana ianya menyimpan Ganja lainnya di sebuah lemari kulkas yang sudah tidak terpakai berisikan  berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Ganja dibalut dengan plastik assoy warna Biru” jelas Kasat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan.

Lanjut Kasat, “Setelah barang bukti berhasil disita kemudian Personil Satresnarkoba Polres Tapsel melakukan introgasi di TKP, Himpun Kanasta menjelaskan bahwa dirinya memperoleh ganja tersebut dari Kabupaten Mandailing Natal, dimana Himpun Kanasta menyuruh temannya yang bernama Andi Riswan untuk menjemput Ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) Kg dengan memberikan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)”.

“Dari keterangan Himpun Kanasta menerangkan bahwa masih ada 1 (satu) Kg Ganja lagi yang disimpan pada Andi Riswan. Berdasarkan keterangan Himpun Kanasta kemudian Personil Satresnarkoba Polres Tapsel menuju kerumah Andi Riswan  yang berada di Desa Pangaribuan Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan”.

“Sekira pukul 22.10 Wib berhasil diamankan Andi Riswan, selanjutnya didalam rumah tempat tinggal Andi Riswan dilakukan pemeriksaan dari lantai dapur rumah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang diduga berisikan ganja dan dari kandang ayam ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak (kardus) yang diduga berisikan ganja dibalut dengan daun pisang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan ganja dari saku depan sebelah kiri” ungkap AKP IR Sitompul SH,MH.

Lanjutnya “Setelah dipertanyakan kembali terhadap Himpun Kanasta dan Andi Riswan mengakui bahwa Ganja tersbeut adalah benar milik berdua dan membenarkan bahwa Himpun Kanasta ada menyuruh Andi Riswan untuk menjemput Ganja di Kabupaten Mandailing Natal dan memberikan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” pungkas Kasat.

Pelaku Himpun Kanasta dan Andi Riswan, berikut barang bukti tersebut dibawa ke SatResnarkoba Polres Tapsel demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Barang bukti yang disita dari Himpun  Kanasta
1. 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang didalamnya ditemukan :
2. 1 (satu) bungkus / Bal yang diduga berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat
3. 1 (satu) ikat yang diduga ganja
Berat keseluruhan yaitu  seberat 1.070 (seribu tujuh puluh) Gram
2. 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan ganja yang dibalut dengan plastik assoy warna biru seberat 740 (tujuh ratus empat puluh) Gram
3. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat wanra silver dengan nomor polisi BB 3364 HZ

Yang disita dari Andi Riswan antara lain :1. 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang diduga berisikan ganja seberat 100 (seratus) Gram
2. 1 (satu) buah kotak (kardus) yang diduga berisikan ganja dibalut dengan daun pisang seberat 1.050 (seribu lima puluh) Gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan ganja
4. Uang tunai sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah)
5. 2 (dua) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat

Kasat Res.narkoba AKP I. R. SITOMPUL,  SH, MH menjelaskan terhadap kedua pelaku diduga telah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) atau pasal 111 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika Jo.UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ancaman hukuman max. 20 tahun penjara dan denda kategori VI (2 Milyar)

(Tim)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Medan | Suaraakademis.com- Wakil Rektor I Universitas Deztron Indonesia (UDI) Medan, Nurcahaya Nainggolan, Ph.D, menghadiri Pameran Pendidikan Tinggi Wilayah I, Sumatera Utara yang berlangsung pada Selasa hingga Jumat, 9–12 Februari 2026, bertempat di Mall Manhattan Times Square, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Keikutsertaan UDI yang di Pimpin oleh Rektor Dr.Marniati, S.E, M.Kes dalam pameran pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan yang dirangkai dengan Ajang Kreasi Pelajar se-Sumatera ini bertujuan untuk menampilkan eksistensi dan daya saing UDI di dunia pendidikan tinggi Sumatera Utara.

Pada kesempatan tersebut, UDI turut mempromosikan berbagai keunggulan, salah satunya program Mobility Student, yang membuka peluang mahasiswa untuk memperoleh pengalaman akademik dan nonakademik di luar kampus bahkan luar daerah.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., yang menjabat untuk periode 2022–2026.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor I UDI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LLDikti Wilayah I Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada UDI untuk memperkenalkan institusinya kepada masyarakat luas.

“Terima kasih kepada LLDikti Wilayah I Sumatera Utara yang telah mengundang Universitas Deztron Indonesia sehingga kami dapat memperkenalkan UDI di kancah pendidikan tinggi,” ujar Nurcahaya.

Ia juga menegaskan bahwa UDI menyediakan kelas karyawan sebagai bentuk komitmen dalam memperluas akses pendidikan. Selain itu, UDI berada di bawah yayasan yang juga menaungi Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) di Provinsi Aceh yang telah berdiri selama lebih dari 20 tahun.

Universitas Ubudiyah Indonesia ( UUI ) saat ini diketahui memiliki jaringan kerja sama internasional, Bahkan terutama dalam program lanjut studi S2 dan magang ke luar negeri, yang menjadi nilai tambah bagi mahasiswa di lingkungan yayasan.

Abdi A

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

suaraakademis.com | Binjai –

Citra pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang selama ini kerap dianggap ribet, bertele-tele, bahkan sarat praktik percaloan, tampaknya mulai terpatahkan. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Binjai justru menunjukkan wajah baru pelayanan publik yang cepat, tegas, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Selasa (10/2/2026), salah seorang warga Kota Binjai, Raja Imanda, merasakan langsung kemudahan tersebut saat mengurus pembuatan SIM di kantor Satpas Polres Binjai.

Alih-alih dipersulit atau diputar-putar, Raja justru mengaku seluruh proses berjalan mulus tanpa hambatan.

“Prosesnya sangat lancar. Tidak ada dipersulit, tidak bertele-tele. Petugasnya ramah, mengayomi, dan sangat membantu,” ungkap Raja dengan nada puas.

Menurutnya, kunci utama kelancaran hanya satu: kelengkapan berkas. Selama persyaratan seperti surat kesehatan dan psikotes dipenuhi, seluruh tahapan dapat dilalui dengan cepat dan tertib.

Tak hanya itu, Raja juga menepis isu miring yang selama ini beredar terkait pengurusan SIM yang katanya rumit dan penuh calo.

“Rumor itu tidak terbukti. Semua tergantung kita sendiri. Jangan pakai calo. Ikuti prosedur resmi, pasti gampang,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, peserta yang benar-benar memahami aturan lalu lintas serta memiliki kemampuan berkendara dengan baik, dipastikan mampu melewati setiap tahapan ujian tanpa kendala berarti.

Pelayanan profesional yang ditunjukkan Satpas Polres Binjai ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di tubuh Polri bukan sekadar slogan. Sistem yang transparan dan bersih dari praktik percaloan kini benar-benar dirasakan masyarakat.

Ditempat terpisah Kasat Lantas Binjai , AKP Indra J Girsang, S. Pd, M. Psi mengatakan, benar dalam pengurusan SIM tidak ribet dan tidak bertele-tele serta tidak memakan waktu yang lama, selagi berkas dilengkapi dan kesiapan diri untuk mengikuti tahap-tahap ujian.

Lanjut Kasat Lantas, apabila para peserta ujian memahami materi yang di ujikan serta mampu dan mahir dalam berkendara maka seluruh proses pengurusan SIM akan lancar tanpa hambatan.

“Hindarilah segala pengurusan melalui calo, kami sangat menolak keras terhadap praktik percaloan”, tegas AKP Indra J Girsang.

Dengan pelayanan cepat, prosedur jelas, dan sikap petugas yang humanis, Satpas Polres Binjai seolah mengirim pesan tegas: mengurus SIM sekarang tak perlu takut, tak perlu calo, dan tak perlu ribet.

Pelayanan prima bukan lagi janji — tapi sudah menjadi bukti. (Wan)

Table of Contents

Toggle

About the Author

mhd kahar nugroho

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

LUBUK PAKAM | Suaraakademis.com – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan melantik tujuh Pengawas dan 402 Kepala Satuan Pendidikan (kepala sekolah) di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Senin (9/2/2026).

Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Deli Serdang yang dinilai masih memiliki banyak persoalan mendasar.

Disebutkan, pelantikan kali ini merupakan yang kedua. Pada pelantikan sebelumnya, telah dilantik 58 kepala sekolah, dan masih ada sekitar 50 kepala sekolah lainnya yang masa tugasnya akan segera berakhir. Namun, karena sistem pendidikan yang belum tertata dengan baik, pelantikan dilakukan secara bertahap.

Pada pelantikan ini, sebanyak 31 orang dilantik sebagai kepala sekolah baru, sementara lebih dari 300 kepala sekolah lainnya merupakan hasil rotasi jabatan. Selain itu, Bupati juga memberhentikan 31 kepala sekolah karena berbagai pelanggaran.

“Kepala sekolah yang saya berhentikan adalah yang setiap tahun menunda pengembalian pajak dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kepala sekolah yang bermasalah dalam kegiatan revitalisasi tahun 2025, serta kepala sekolah yang memiliki konflik dengan murid, orang tua, dan lingkungan,” tegas Bupati.

Bupati mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kondisi pendidikan saat ini. Ia bahkan menyatakan idealnya terdapat 200 kepala sekolah baru, namun karena kondisi yang ada, rotasi besar-besaran harus dilakukan.

Bupati memberikan ultimatum kepada seluruh kepala sekolah yang dilantik. Bupati akan melakukan evaluasi ketat selama enam bulan ke depan.

“Enam bulan dari hari ini, jika tidak ada perbaikan di sekolah Anda, bukan rotasi yang akan saya lakukan, tapi pemberhentian. Kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan, bukan jabatan struktural. Kewenangan mutlak ada di kepala daerah” tegas Bupati.

Sejumlah indikator yang akan menjadi perhatian, antara lain kebersihan sekolah dan toilet, kedisiplinan siswa, pelaksanaan lagu Indonesia Raya, kemampuan akademik siswa sesuai jenjang, pemenuhan jam mengajar guru, serta pengelolaan dana BOS yang bersih dan transparan.

Bupati menyatakan, tidak akan mentolerir praktik pungutan liar (pungli) maupun dugaan suap dalam pengangkatan kepala sekolah.

“Di era saya dan Wakil Bupati, tidak ada bayaran untuk menjadi kepala sekolah. Jika ada pejabat atau oknum yang meminta uang, laporkan. Akan saya berhentikan saat itu juga,” pungkas Bupati.

Selain itu, seluruh kepala sekolah harus menegakkan disiplin dan membangun karakter siswa. Sebab, kecerdasan tanpa disiplin dan etika tidak akan membawa manfaat.

“Saya mau anak-anak Deli Serdang menjadi anak yang beretika dan disiplin. Pintar saja tidak cukup. Jangan sampai lulus SD belum bisa baca atau lulus SMP tidak bisa hitung matematika sederhana,” ucap Bupati mewanti-wanti.

Bupati juga menginstruksikan agar seluruh sekolah memasang spanduk besar di depan gerbang yang menyatakan, pendidikan di sekolah tersebut gratis dan tidak memungut biaya apa pun.

Dalam hal manajerial, kepala sekolah semestinya bersikap tegas terhadap guru, baik aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer.

Guru yang tidak disiplin dan tidak layak mengajar diminta untuk diberi penilaian kinerja yang objektif hingga pemutusan kontrak bila diperlukan.

“Negara ini tidak bisa dibangun oleh orang-orang yang hanya mau menikmati uang negara tapi tidak mau bekerja untuk rakyat. Kalau Anda membiarkan itu terjadi, Anda saya anggap bersubahat,” tegas Bupati.

Kembali disampaikan, jabatan harus dipertahankan dengan kinerja, bukan dengan pendekatan atau tekanan apa pun. Ia juga meminta seluruh kepala sekolah tidak takut menghadapi wartawan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama bekerja sesuai aturan.

“Kerja yang benar, hadapi semua dengan terbuka. Jangan takut diberitakan. Sepanjang Anda berada di koridor yang benar, tidak ada yang perlu ditakuti,” imbaunya.

Pelantikan yang digelar turut dihadiri Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS; Sekretaris Daerah, Dedi Maswardy SSos MAP, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan undangan lainnya.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

suaraakademis.com |Medan –

Aroma ketidakadilan kembali menyeruak dari balik tembok Lapas Klas I Medan. Gerakan Nasional Indonesia (GNI) Sumatera Utara melayangkan peringatan keras kepada pihak lembaga pemasyarakatan agar jangan berani memberikan Pembebasan Bersyarat (PB) kepada narapidana Samsul Tarigan.

Bagi GNI, nama Samsul Tarigan bukan sekadar warga binaan biasa. Ia adalah terpidana kasus penguasaan ilegal lahan PTPN II seluas 80 hektare di Sei Semayang, Binjai, yang merugikan negara hingga sekitar Rp41 miliar. Vonis kasasi Mahkamah Agung membuatnya harus mendekam selama 1 tahun 4 bulan penjara, setelah dieksekusi Kejari Binjai pada Agustus 2025 lalu.

Namun di mata publik, hukuman itu dinilai belum sebanding dengan rekam jejaknya. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi buronan kasus penyerangan anggota polisi di barak narkoba miliknya. Ironisnya, sebelum masuk sel, ia masih tercatat sebagai Ketua DPD ormas besar di Sumut.

Aktivis GNI Sumut, Yudhi William, menegaskan pihaknya tidak ingin hukum kembali “tumpul ke atas”.

“Kami minta tegas, jangan sampai ada PB untuk Samsul Tarigan. Rasa keadilan masyarakat bisa hancur kalau napi dengan rekam jejak seperti itu diperlakukan istimewa,” tegasnya.

Kecurigaan publik bukan tanpa alasan. GNI menyoroti dugaan adanya perlakuan khusus di dalam lapas, mulai dari isu fasilitas mewah hingga komunikasi bebas dengan dunia luar. Kabar yang beredar menyebut ruang tahanannya diduga dilengkapi AC, TV, kulkas, bahkan telepon genggam.

Lebih mencengangkan lagi, beredar cerita bahwa ia masih bisa berkomunikasi lewat panggilan video dari dalam sel. Jika benar, kondisi itu jelas bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan persamaan perlakuan bagi seluruh warga binaan.

“Kalau napi masih bisa ‘mengatur’ dari balik jeruji, ini namanya bukan pembinaan, tapi pembiaran,” sindir Yudhi.

Tak berhenti di situ, isu lain juga menyeruak. Samsul disebut-sebut diduga mulai membangun kembali bisnis hiburan malamnya setelah Diskotik Marcopolo dirobohkan tim gabungan Pemprov Sumut. Bahkan muncul dugaan ia menunggangi sejumlah aksi demo penutupan tempat hiburan malam di Langkat.

Warga menilai gerakan itu bukan moralitas, melainkan persaingan bisnis terselubung.
“Katanya mau ditutup semua, biar punya dia aja yang berdiri,” ujar seorang warga.

GNI pun mempertanyakan kelayakan Samsul untuk mendapat PB. Sesuai aturan, pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana yang menunjukkan penyesalan, perubahan sikap, dan tidak lagi berpotensi mengulangi perbuatan pidana. Bagi mereka, indikator itu belum terlihat.

Sementara itu, Kalapas Klas I Medan Fonika Affandi membantah tegas seluruh isu tersebut. Ia menegaskan tidak ada fasilitas istimewa maupun perlakuan khusus.

“Kami tidak diskriminatif. Semua fasilitas sama sesuai standar. Informasi soal sakit atau PB juga tidak benar, dan sampai sekarang yang bersangkutan belum mengajukan permohonan,” jelasnya.

Meski klarifikasi telah disampaikan, GNI Sumut menegaskan pengawasan publik tidak akan berhenti. Mereka berjanji terus memantau setiap proses hukum agar lapas tidak menjadi tempat “nyaman” bagi narapidana berpengaruh.

“Jangan sampai penjara berubah jadi hotel. Hukum harus memberi efek jera, bukan kemewahan,” pungkas Yudhi.

Kini sorotan tertuju pada Lapas Klas I Medan. Publik menunggu bukti: apakah hukum benar-benar berdiri tegak, atau kembali luluh di hadapan nama besar dan kekuasaan? (Wan)

Table of Contents

Toggle

About the Author

mhd kahar nugroho

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

suaraakademis.com | Medan –

Aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Senin (9/2/2026), justru menuai sorotan tajam. Alih-alih mencerminkan gerakan intelektual mahasiswa, aksi tersebut dinilai sarat kejanggalan dan kuat dugaan ditunggangi kepentingan tertentu.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Yudhi Wiliam, secara terbuka mempertanyakan keabsahan massa yang turun ke jalan. Ia menilai banyak peserta aksi hanya “menjual” label mahasiswa, namun tak mampu membuktikan identitas akademiknya.

“Yang jelas kita lihat hari ini banyak oknum yang membawa nama mahasiswa. Tapi ketika kita kroscek, legalitas mereka sebagai mahasiswa itu tidak ada,” tegas Yudhi.

Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar salah kaprah, melainkan sudah mengarah pada penyalahgunaan nama mahasiswa sebagai tameng politik dan alat tekanan. Label “mahasiswa” dianggap sengaja dipakai untuk membangun simpati publik, padahal substansinya jauh dari gerakan intelektual.

“Sekarang ini siapa saja bisa bikin aliansi, bikin lembaga, lalu mengatasnamakan mahasiswa. Ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya.

Yudhi menilai, aksi demo BEMSI di depan Kantor Gubsu patut dicurigai bukan murni gerakan mahasiswa, melainkan ada indikasi kuat ditunggangi aktor di balik layar. Ia menyebut, gerakan seperti ini berbahaya karena bisa menyesatkan opini publik dan mempermainkan pemerintah.

Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar tidak mudah terpancing oleh kelompok yang mengklaim organisasi mahasiswa tanpa legalitas jelas.

“Pemerintah jangan mau terprovokasi. Pastikan dulu badan hukumnya ada, terdaftar resmi, termasuk di Kesbang Linmas. Jangan sampai ‘mahasiswa abal-abal’ justru mengatur arah kebijakan,” katanya.

Tak hanya itu, isu yang beredar menyebut aksi tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan seorang oknum Ketua ormas Sumut berinisial ST. Nama ST disebut-sebut muncul sebagai pihak yang menunggangi gerakan, diduga sebagai bentuk serangan balik terhadap tekanan publik yang kini mengarah kepadanya.

Sebelumnya, Gerakan Nasional Indonesia (GNI) Sumut melakukan aksi di Jakarta menuntut Direktur Jenderal Pemasyarakatan mencabut dugaan fasilitas mewah yang diterima ST saat menjalani penahanan di Lapas Klas I Medan. Dugaan itu menguat setelah beredarnya foto yang memperlihatkan ST diduga menggunakan telepon genggam mewah dari balik jeruji.

Situasi ini memunculkan pertanyaan keras: apakah demo BEMSI benar-benar suara mahasiswa, atau sekadar panggung pesanan untuk mengaburkan isu besar yang menjerat oknum tertentu?

“Jangan jadikan nama mahasiswa sebagai tameng kepentingan gelap. Mahasiswa itu simbol moral, bukan alat transaksi,” pungkas Yudhi.

Kini publik menanti ketegasan pemerintah dan aparat untuk membedakan mana gerakan murni mahasiswa, dan mana yang sekadar sandiwara jalanan. (wan)

Table of Contents

Toggle

About the Author

mhd kahar nugroho

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Deli Serdang | Liputan24jam.com —
Universitas Deztron Indonesia (UDI) Medan mengikuti kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, bertempat di IKM Hall Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Senin, 9 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta serta Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta se-Sumatera Utara Wilayah I. Acara tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong kinerja perguruan tinggi agar semakin adaptif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor I Universitas Deztron Indonesia Medan, Nurcahaya Nainggolan, Ph.D, secara resmi menandatangani Kontrak Arah Kinerja Perguruan Tinggi Berdampak Tahun 2026. Penandatanganan kontrak ini merupakan bentuk komitmen Universitas Deztron Indonesia Medan dalam mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui LLDIKTI Wilayah I, khususnya dalam peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi.

Cahaya Nainggolan, Ph.D, menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak kinerja ini menjadi landasan strategis bagi Universitas Deztron Indonesia Medan untuk terus melakukan pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas akademik, penguatan riset, serta pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada dampak.

“Kontrak arah kinerja ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi komitmen institusional Universitas Deztron Indonesia Medan untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional,” ujarnya.

Cahaya Nainggolan Ph.D juga menuturkan jika saat ini Universitas Deztron Indonesia Medan telah membuka Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang I hingga bulan maret Tahun Pelajaran 2026-2027 medatang, Mengingat hal itu Nur menegaskan Pentingnya UDI berpartisifasi dalam kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tersebut.

Melalui kegiatan ini, Universitas Deztron Indonesia Medan menegaskan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan LLDIKTI Wilayah I serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perguruan tinggi swasta yang unggul, profesional, dan berintegritas.

Abdi A

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

Nias Utara – Terkait isu yang beredar di media sosial yang dipublikasi pada tanggal 06 februari 2026 dengan judul ” Heboh, Salah Seorang ASN Diduga Telah Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur ” ternyata hanya kesalah-pahaman atas sumber informasi yang diterima oleh media sosial tersebut.

Pada penyebaran sebelumnya, didalam Facebook dan menuliskan bahwa telah terjadi dugaan pelecehan seksual terhadap salah seorang siswi SMK Negeri disalah satu sekolah Eks Alasa dengan inisial Bunga dan terduga pelaku adalah salah seorang oknum ASN yang bertugas di kantor camat alasa.

Berdasarkan hasil publikasi tersebut, maka media pun melakukan investigas dan penelusuran informasi lebih lanjut dan diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan hanya kesalah pahaman atas sumber informasi yang didapat dari sumber yang tidak bertanggungjawab.(redaksi)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

DELI SERDANG | Suaraakademis.com – Seorang Pemerhati Pendidikan Muhammad Kurnia Sitorus S.Pd.,Gr.,M.B., sangat prihatin kepada beberapa siswa yang videonya viral di medsos karena merokok di lingkungan sekolah.

Memperlihatkan beberapa siswa berseragam salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Deli Serdang yang sedang merokok.

Keprihatinan tersebut disampaikan oleh Pemerhati Pendidikan melalui berita online yang di terbitkan media suara akademis, Muhammad Kurnia Sitorus S.Pd.,Gr.,M.BA sangat menyayangkan tindakan tersebut terjadi di jam sekolah dan lingkungan sekolah, apa yang melatarbelakangi para siswa tersebut sehingga berani dan tidak ada etika sebagai seorang murid.

Setidaknya ada guru piket maupun security di sekolah tersebut, harus nya di saat jam pelajaran maupun jam istirahat  pihak sekolah tetap memonitoring tindak – tanduk persiswanya lokasi tersebut apakah aman terkendali atau tidak, Kita sebagai Pendidik memang di jaman modern saat sekarang tidak bisa lepas control kepada siswa kita, sebab mereka akan melakukan tindakan di luar nurani manusia, lihatlah para geng motor di dominasi usia siswa yang sedang duduk di bangku (SMP).

Saya Juga mengingatkan kepada seluruh orang tua untuk selalu menjaga dan mengawasi perilaku anaknya baik di saat Sekolah maupun di luar sekolah harus ada kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah, agar tidak terulang hal yang sama

Harapan saya kepada pihak Dinas pendidikan dan pihak sekolah agar memberikan sanksi disiplin kepada siswa yang terlibat di dalam vidio viral tersebut, agar menjadi efek jera kepada siswa tersebut, juga kepada siswa yang lain, bila perlu orang tua dihadirkan dan dibuat surat pernyataan bentuk ketegasan pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan

Apalagi Bapak Bupati Deli Serdang dr.H .Asriludin Tambunan, sangat mencanangkan pendidikan murah dan bermutu tanpa harus meninggalkan norma – norma agama maupun akhlak keseharian.

(Jomi s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

PATUMBAK | Suaraakademis.com –  Video viral yang memperlihatkan beberapa siswa berseragam salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Deli Serdang, sedang merokok, memantik keprihatinan mendalam dan reaksi tegas dari Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan.

Keprihatinan tersebut disampaikan Bupati ketika meresmikan revitalisasi ruang kelas baru dan toilet Unit Pelaksana Tenis (UPT) Satuan Pendidikan Formal (SPF) Sekolah Dasar (SD) Negeri 101793 Patumbak, bersama anggota DPR RI, Sofyan Tan, Senin (9/2/2026).

Disampaikan Bupati, peristiwa tersebut telah mencederai nilai-nilai pendidikan dan tidak boleh dianggap sepele.

“Saya sangat prihatin melihat video itu. Sekolah seharusnya menjadi tempat membentuk karakter dan kedisiplinan anak, bukan justru membiarkan perilaku yang jelas melanggar aturan,” tegas Bupati.

Bupati pun memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang, Suparno SSos MSP untuk mengambil langkah tegas dan terukur.

“Saya sudah perintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar penanganannya tidak hanya sebatas pembinaan. Harus ada punishment. Kepala sekolahnya harus ditegur. Ini berlaku untuk semua kepala sekolah. Jika tidak mampu membina dan mengawasi, maka kepala sekolah akan diberikan sanksi,” ujar Bupati.

Ketegasan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga marwah dunia pendidikan sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Deli Serdang.

“Ini menjadi peringatan bagi seluruh satuan pendidikan agar pengawasan diperketat dan tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran disiplin di lingkungan sekolah,” pungkas Bupati.

Untuk diketahui, viral di media sosial beberapa waktu lalu, video memperlihatkan sejumlah siswa mengenakan seragam pramuka dan seragam olahraga berwarna kuning, dengan tulisan salah satu SMP Negeri di bagian belakang baju.

Dalam video itu, seorang siswa dan dua siswi tampak mengisap dan mengembuskan asap rokok di hadapan siswa lainnya. Berdasarkan narasi yang ditulis, kejadian tersebut diduga berlangsung di area belakang sekolah.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

PERCUT SEI TUAN | Suaraakademis.com – Masalah dugaan penahanan ijazah milik Assifa Azzahra Lubis oleh Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Washliyah 19, Jalan Simpang 3, No.330, Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, berakhir.

Selesainya masalah tersebut setelah dilakukan mediasi antara MTs Al Washliyah 19 Percut dengan orang tua Assifa, pemerintahan desa setempat, pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Al Maksum, dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Deli Serdang, Suparno SSos MSP, Sabtu (7/2/2026).

“Sudah dilakukan mediasi, dan pihak Al Washliyah Percut bersedia menyerahkan ijazah Assifa, dan orang tuanya akan menyelesaikan masalah administrasinya,” jelas Kadis Pendidikan.

Dengan begitu, lanjut Kadis Pendidikan, Assifa bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) di sekolahnya. Assifa saat ini duduk di bangku kelas XII, SMA Swasta Al Maksum di JalanSatria, GangAl Maksum, Dusun XI, Percut Sei Tuan.

Kadis Pendidikan menerangkan, persoalan tersebut dilatarbelakangi adanya kesalahpahaman dalam proses administrasi penerimaan ijazah.

“Ada kesalahpahaman dalam proses penerimaan ijazah,” ujar Suparno.

Kesalahpahaman yang terjadi, awalnya pihak SMA Swasta Al Maksum meminta ijazah siswi bersangkutan untuk keperluan pemberkasan dalam mengikuti UN.

Namun ternyata, ijazah Assifa masih di sekolah sebelumnya, yakni MTs Al Washliyah 19 Percut. Hal itu karena ada persoalan administrasi.

Dari sinilah kemudian muncul persoalan adanya dugaan penahanan ijazah Assifa oleh MTs Al Washliyah 19 Percut.

Setelah Dinas Pendidikan Deli Serdang turun tangan, persoalan itu pun bisa diselesaikan. “Kesalahpahamannya di situ, dan sudah diselesaikan. Ijazahnya sudah diserahkan, dan orang tua siswa yang bersangkutan akan menyelesaikan persoalan administrasi ke MTs Al Washliyah. Siswi, Assifa tetap bisa ikut UN,” papar Kadis Pendidikan.

Ditegaskan, kehadiran Dinas Pendidikan Deli Serdang merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap masa depan peserta didik.

(JONI SH)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

DELI SERDANG | Suaraakademis.com – Sepuluh hari kedepan persisnya Rabu 18 Februari 2026 M, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H. Agenda rutin Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Deli Serdang melaksanakan Tabligh Akbar, kali ini dikaitkan dengan Songsong Ramadan.

Songsong Ramadhan 1447 H, PDM menghadirkan tokoh/Praktisi Filantropi
Prof. H. HILMAN Latief, MA, PhD., selaku Bendahara umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mantan Dirjen Haji dan Umroh Kemenag RI tahun 2021.

Ahad, 8 Februari 2026, pkl 09.00 SD 12.30 wib bertempat di masjid Taqwa Muhammadiyah Tanjung Selamat Perjuangan, Prof. H. HILMAN, jebolan Master perbandingan agama dari Wastern Michigan University Amerika Serikat dan Doktor Utrecht University Belanda memberikan motivasi dihadapkan Ribuan warga Muhammadiyah tentang Ekonomi keumatan, dan isu Pendidikan umat.

Warga Muhammadiyah wajib memiliki spirit Wirausaha yang mumpuni, sehingga bisa mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah.

Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang diperhitungkan eksistensi
nya di tengah tengah masyarakat karena semangat Al Maun, dan salah factor berkembang nya Muhammadiyah karena mampu berdialektika dengan zaman.

Sang Profesor meskipun sedikit lelah, baru dijemput oleh Ketua PDM Deli Serdang Drs. H. Ibnu Hajar, S. Sos. Dari Bandara Kualanamu lanjut memberikan Tausyiah di Masjid Tanjung Selamat Perjuangan, dihadapkan warga Muhammadiyah lelahnya sirna, terbukti dengan senyum khas sembari guyon memberikan suntikan amunisi tentang Ekonomi keumatan.

Pada saat Gerakan Amal Soleh terkumpul dana sebesar, Rp.39.000.000. Akhirnya Prof. HILMAN berinfaq Rp 11.000.000, sehingga genap terkumpul Rp. 50.000.000.

Inilah kultur Muhammadiyah yang semangat Ta’awunnya tidak diragukan lagi. Semoga Muhammadiyah tetap berada di garda terdepan sebagai gerakan yang berkeadaban dan berkemajuan.

(Tim)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Lampung–Sumsel — PT Hutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menginformasikan rencana penutupan sementara operasional Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung. Penutupan akan diberlakukan pada segmen Gerbang Tol Lambu Kibang (KM 202+036) hingga Gerbang Tol Simpang Pematang (KM 239+907).

Penutupan bersifat tentatif dan dijadwalkan berlangsung mulai 9 Februari 2026 pukul 09.00 WIB hingga 11 Februari 2026 pukul 14.00 WIB, atau menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk keperluan pemeliharaan jalan tol dan kepentingan pertahanan negara.

Selama masa penutupan, pengaturan lalu lintas diberlakukan sebagai berikut:

Gerbang Tol Lambu Kibang hanya melayani kendaraan arah Lampung/Bakauheni.

Gerbang Tol Simpang Pematang hanya melayani kendaraan arah Palembang.

Hutama Karya mengimbau para pengguna jalan tol untuk memanfaatkan jalur alternatif selama periode penutupan berlangsung serta menyesuaikan jadwal perjalanan agar tetap aman dan lancar.

Pemberitahuan ini bersifat pendahuluan. Informasi lanjutan dan detail teknis terkait penutupan akan disampaikan melalui kanal resmi Hutama Karya. Perusahaan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan dan mengharapkan pengertian serta kerja sama dari seluruh pengguna jalan demi keselamatan bersama.

Sebagai tambahan, pengguna jalan tol dapat memantau pembaruan informasi terkini melalui akun media sosial resmi Jalan Tol Hutama Karya di @hutamakaryatollroad.

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

*RIAU* – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), salah satunya melalui proyek Ruas Rengat – Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru – Bypass Pekanbaru. Hingga Januari 2026, progres konstruksi ruas tol ini telah mencapai 71,07 persen, dengan progres pengadaan lahan sebesar 83,52 persen.

Salah satu struktur utama pada ruas tersebut, yaitu Jembatan Siak, saat ini telah memasuki tahap akhir penyelesaian dengan progres konstruksi mencapai 98 persen. Jembatan yang melintasi Sungai Siak ini menjadi elemen penting dalam memperkuat konektivitas kawasan Pekanbaru dan sekitarnya.

“Sungai Siak dikenal sebagai salah satu sungai terdalam di Indonesia dan selama ini menjadi pemisah alami antara sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Kehadiran Jembatan Siak STA 193+560 menjadi jembatan kelima yang menghubungkan wilayah tersebut, sekaligus memperkuat jaringan jalan tol sebagai jalur distribusi utama,” ujar Mardiansyah, _Executive Vice President_ (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Jembatan Siak memiliki panjang total 214,5 meter dengan bentang utama sepanjang 97,5 meter. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendukung efisiensi distribusi barang dan jasa di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Dari sisi konstruksi, jembatan ini menggunakan struktur Box Girder dengan metode Balanced Cantilever menggunakan Form Traveller. Pekerjaan struktur utama telah diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan, mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Ruas Tol Rengat – Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru – Bypass Pekanbaru nantinya akan terintegrasi dengan sejumlah ruas tol utama lainnya, yaitu Tol Pekanbaru–Rengat, Tol Pekanbaru–Dumai, serta Tol Pekanbaru–Bangkinang–XIII Koto Kampar, yang merupakan bagian dari jaringan JTTS.

“Keberadaan Jembatan Siak berperan penting dalam memperkuat integrasi antar ruas tol di Provinsi Riau dan mendukung kelancaran distribusi logistik. Kami berharap infrastruktur ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Mardiansyah.

Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan arteri, proyek ini juga membuka akses menuju kawasan industri, perdagangan, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar Pekanbaru. Seluruh pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan penerapan standar keselamatan dan mutu yang ketat, serta berhasil diselesaikan dengan capaian _Zero Accident_.

“Ke depan, keberadaan ruas tol ini diharapkan semakin memperkuat peran JTTS sebagai tulang punggung konektivitas darat di Pulau Sumatra, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan pemerataan pembangunan di Provinsi Riau. Hutama Karya berkomitmen untuk terus menghadirkan infrastruktur strategis nasional yang berkualitas, aman, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Mardiansyah.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang ±1.235 km, baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap konstruksi. Ruas tol yang telah beroperasi penuh antara lain Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Indralaya – Prabumulih (64 km), Tol Betung – Jambi Seksi 3 (Bayung Lencir – Tempino) (33,6 km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (16,725 km), Tol Pekanbaru – Dumai (132 km), Tol Medan – Binjai (17 km), Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Pangkalan Brandan (58 km), Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar (55,4 km), Tol Padang – Sicincin (35,45 km), Tol Indrapura – Kisaran (48 km), Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Sinaksak (91 km), serta Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (49 km). (*Dikelola oleh INA, **Dikelola oleh HMW)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Aceh Jaya – Siswa SMA Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya, bernama Rijalul Maula (18), berhasil menorehkan prestasi nasional setelah terpilih sebagai Grand Finalis Duta Siswa Indonesia 2026, Sabtu, 7 Februari 2026.

Ia menjadi satu-satunya perwakilan Kabupaten Aceh Jaya sekaligus salah satu wakil Provinsi Aceh dalam ajang yang mempertemukan ratusan pelajar terbaik dari seluruh Indonesia tersebut.

Perjalanan Rijalul menuju tingkat nasional dimulai dari keikutsertaannya dalam Pemilihan Duta Siswa Kabupaten Aceh Jaya 2025.

Berbekal pengalaman organisasi sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Calang periode 2024/2025, siswa yang mengambil jurusan IPA itu aktif menyuarakan isu-isu pelajar dan kepemimpinan muda.

Kiprahnya berlanjut di tingkat provinsi hingga mengantarkannya meraih gelar Duta Siswa Edukatif Madya Aceh 2025, sebuah amanah untuk mendorong peran pelajar dalam pembangunan pendidikan dan sosial.

Pada akhir 2025, Rijalul mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Duta Siswa Indonesia 2026 yang digelar di Surabaya. Melalui proses seleksi ketat, ia terpilih sebagai Grand Finalis mewakili Provinsi Aceh.

Di tengah persiapan yang menuntut kemandirian—termasuk mencari dukungan dan sponsor secara mandiri—Rijalul tetap menjaga prestasi akademik dengan meraih peringkat tiga di kelas XII MIA 1 dari 31 siswa.

Bungsu dari 4 bersaudara pasangan Bustami B dan Nursyidah itu bertolak ke Surabaya pada 28 Januari 2026 melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Rangkaian kegiatan nasional dimulai sehari kemudian dan diikuti 174 siswa dari Sabang hingga Merauke. Meski belum meraih gelar utama, Rijalul menegaskan bahwa perjuangannya membawa pesan penting bagi generasi muda.

“Saya percaya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ketika sudah memulai, jangan setengah-setengah,” ujarnya.

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelajar daerah memiliki daya saing nasional melalui kerja keras, keberanian, dan konsistensi.

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Medan — Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Organisasi Pers Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Media Indonesia (DPN-PEMI) menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pemberitaan yang profesional, berimbang, dan sesuai kaidah jurnalistik.

Ketua Umum DPN-PEMI, Septian Hernanto, mengatakan HPN merupakan momentum penting untuk memperkuat integritas pers sebagai pilar demokrasi.

“HPN 2026 bukan sekadar perayaan, tapi pengingat bagi kita semua bahwa pers harus tetap berdiri di atas kebenaran, profesionalitas, dan kepentingan publik,” ujar Septian Hernanto, Senin (09/02/2026).

Ia menegaskan, DPN-PEMI terus mendorong seluruh anggota dan insan pers untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, mengedepankan klarifikasi, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPN-PEMI, Rudi Swaren, menekankan pentingnya pers menjaga marwah jurnalistik di tengah derasnya arus informasi media sosial.

“Di era digital ini, tantangan terbesar pers adalah melawan hoaks dan narasi yang menyesatkan. Karena itu, DPN-PEMI menegaskan komitmen untuk tetap konsisten pada karya jurnalistik yang akurat, faktual, dan bertanggung jawab,” kata Rudi Swaren.

DPN-PEMI juga mengajak pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kebebasan pers yang sehat, tanpa intervensi, namun tetap berlandaskan etika serta aturan hukum yang berlaku.

Melalui momentum HPN 2026, DPN-PEMI berharap pers Indonesia semakin maju, semakin dipercaya publik, dan semakin kuat dalam menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang lebih baik. (DPN-PEMI)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com – Ambulans desa merupakan sarana vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang jauh dari rumah sakit. Namun, belakangan muncul praktik permintaan bantuan dana kepada warga desa untuk membeli ambulans, yang memicu pertanyaan serius: apakah hal tersebut dibenarkan secara hukum?

Ambulans Desa Wajibnya Ditanggung Negara, Bukan Dibebankan ke Warga

Dalam sistem pemerintahan desa, pengadaan fasilitas pelayanan publik seperti ambulans merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Dana Desa dan APBDes diperuntukkan bagi pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat, termasuk sektor kesehatan.

Dengan demikian, meminta dana kepada warga untuk kebutuhan yang seharusnya dianggarkan negara patut dipertanyakan legalitas dan etika pemerintahannya.

Batas Tipis Antara Sumbangan dan Pungutan Liar

Secara hukum, sumbangan bersifat sukarela diperbolehkan, namun dengan syarat:

• Tidak ada unsur paksaan
• Tidak ditentukan nominal
• Tidak dilakukan oleh aparat desa secara formal
• Dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Apabila aparat desa secara langsung meminta, mengedarkan surat, atau menetapkan iuran, maka praktik tersebut dapat masuk kategori pungutan liar (pungli) dan berpotensi melanggar hukum.

Ancaman Hukum bagi Aparat Desa

Permintaan dana tanpa dasar hukum dan mekanisme yang sah berisiko menjerat:

• Sanksi administrasi
• Sanksi pidana penyalahgunaan wewenang
• Pemeriksaan oleh Inspektorat, Kejaksaan, hingga Aparat Penegak Hukum

Lebih jauh, praktik ini dapat mencederai kepercayaan publik dan memunculkan konflik horizontal di tengah masyarakat desa.

Musyawarah Desa adalah Kunci, Bukan Tekanan ke Rakyat

Jika desa benar-benar membutuhkan ambulans, langkah yang benar adalah:

• Membahasnya dalam Musyawarah Desa (Musdes)
• Menetapkannya dalam APBDes
• Mengawasi pelaksanaan melalui BPD
• Membuka peluang donasi tanpa melibatkan aparat desa sebagai peminta dana

Dengan cara ini, tujuan mulia tetap tercapai tanpa melanggar hukum dan tanpa menyusahkan rakyat kecil.

Jangan Jadikan Rakyat Penutup Kelalaian Anggaran

Meminta dana warga untuk membeli ambulans desa bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga cerminan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Rakyat tidak boleh dijadikan solusi atas lemahnya perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Dalam negara hukum, niat baik tidak boleh menghalalkan cara.

Penutup

Ambulans desa adalah kebutuhan mendesak, namun kepatuhan hukum, transparansi, dan keadilan sosial jauh lebih penting. Pemerintah desa harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan justru membebani masyarakat dengan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Gunungsitoli –
Asilina Lawolo Meminta perlindungan hukum kepada bapak kapolri dan kapolda Sumatera Utara agar meninjau kinerja dan keputusan kapolres Nias terkait kasus terduga pencurian dan penganiayaan telah di tangkap dan dilepas hanya wajib lapor!!

Keluhan Keluarga korban khawatir terjadi kekerasan akan berulang, pihak kepolisian jelaskan pertimbangan agar pelaku agar segara di tahan. .

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan Asilina Lawolo (47 tahun), warga Desa Otalua, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, terkait pencurian sepeda motor yang terjadi pada Kamis (15/1) sekitar pukul 22.00 WIB di Kost korban di Jalan Gang Manggis, Desa Boyo, Kota Gunungsitoli. Laporan ini resmi diterima dengan nomor SLTP/B/31/I/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatra Utara tanggal 16 Januari 2026.

Selanjutnya Seorang warga bernama Alma Halawa telah ditangkap Polres Nias terkait dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor dan penganiayaan. Meskipun telah diidentifikasi sebagai tersangka, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan setelah menerima permohonan dari keluarga tersangka, dengan syarat tersangka wajib melapor dua kali seminggu dan berjanji tidak akan melarikan diri atau merusak bukti.

Menurut keterangan pelapor, saat korban sedang tidur di dalam kost, terdengar suara teriakan dari depan. Ketika korban menghampiri Alma Halawa (terduga pelaku), tersangka memarahi korban terkait utang yang belum dilunasi dan menyatakan akan mengambil motor sebagai pembayaran. Alma Halawa kemudian membuka paksa gembok motor, sementara teman tersangka bernama Vika Giawa memasukkan kunci dan membawa pergi kendaraan tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, kejadian penganiayaan terjadi pada Kamis (5/2) sekitar pukul 20.30 WIB di Gang Nusantara, Sifalaete Tabaloh. Saat itu, Asilina Lawolo beserta anaknya (korban pencurian) sedang mengambil surat kendaraan dari seseorang bernama Ina Lia ketika melihat Alma Halawa sedang minum minuman keras bersama teman-temannya.

Ketika pelapor mencoba menanyakan keberadaan motor dan mulai merekam video untuk bukti, Alma Halawa marah, menampar pelapor, dan memukul tangan korban hingga handphone jatuh ke tanah. Tersangka beserta kawannya kemudian menyerang korban hingga terjatuh, dengan bagian kepala belakang dan paha korban mengalami luka dan bengkak. Laporan penganiayaan ini diterima resmi dengan nomor LP/B/7/II/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatra Utara tanggal 7 Februari 2026.

Saat media mengkonfirmasi kepada Humas Polres Nias, Sabtu (8/2) Motifasi Gea,menjelaskan bahwa penahanan tidak dilakukan berdasarkan permohonan keluarga tersangka yang menjamin tidak akan ada pelarian atau penghancuran bukti. “Meskipun ada sebab akibat terkait utang, namun berkas perkara tetap akan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum selanjutnya,” ujarnya.

Selanjutnya ada beberapa media yang sudah menayangkan pemberitaan tersebut dan langsung mengirimkan link berita ke nomor hp pesan whatsapp kasat reskrim polres Nias,

Berikut pesan singkat whatsapp kasat reskrim polres Nias .. Menyampaikan Berbagai pertimbangan penyidik bang…, tulisannya pesan kasat

Namun demikian, keluarga korban menyampaikan kekhawatiran. “Kami berharap pihak kepolisian bersikap adil. Kami takut kejadian penganiayaan akan terulang kembali karena yang bersangkutan sudah tidak ditahan. Kami sebagai masyarakat kecil mungkin tidak terlalu paham hukum, tapi kami berharap mendapatkan keadilan yang layak,” ucap keluarga korban.(Redaksi

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

TANJUNG MORAWA | Suaraakademis.com – Peringatan Isra Mikraj merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk mengingat peristiwa besar perjalanan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi awal diterimanya perintah salat lima waktu secara langsung dari Allah SWT.

“Peristiwa ini menjadikan peringatan Isra Mikraj tidak bisa hanya seremonial, tetapi yang utama adalah hikmah yang terkandung di dalamnya dapat memberikan motivasi bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya,” ujar Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Drs H Misran Sihaloho MSi di Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 H yang diselenggarakan Majelis Arafah Kabupaten Deli Serdang di Masjid Ubudiyah Auliyah, Kecamatan Tanjung Morawa, Sabtu (7/2/2026).

Hikmah Isra Mikraj juga menuntut umat Islam untuk senantiasa mengendalikan diri serta berjuang secara seimbang dalam melaksanakan amal ma’ruf nahi munkar, termasuk dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, serta tugas-tugas kemasyarakatan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperteguh kebhinekaan dan memperkuat pembaruan sosial sebagai pilar untuk mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang religius, rukun, bermoral, dan berbudaya.

“Saya juga mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran pemerintahan, serta segenap komponen daerah untuk bersama-sama membangun Kabupaten Deli Serdang dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa serta generasi yang akan datang,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ta’mir Majelis Arafah, H Achmad Daniel Chardin SE MSi menjelaskan, Majelis Arafah dibentuk berawal dari salat Subuh berjemaah keliling bertujuan unruk menghidupkan masjid-masjid yang masih sepi, khususnya di pelosok.

Mantan Pangdam I/Bukit Barisan ini menyebutkan, dari kegiatan tersebut Majelis Arafah berkembang menjadi organisasi yang memiliki berbagai program, di antaranya pembinaan calon imam masjid dan pembekalan tata cara fardhu kifayah.

Ke depan, Majelis Arafah juga berencana mengembangkan pembelajaran manajemen masjid dengan melakukan studi banding ke Masjid Jogokariyan, Yogyakarta yang dikenal sebagai masjid yang menjadi pusat pemberdayaan umat, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi.

Ketua Majelis Arafah Deli Serdang, Ustaz Muhammad Kurnia Sitorus SPd MBA menjelaskan, program utama Majelis Arafah adalah meramaikan salat Subuh berjemaah seperti shalat Jumat, melalui kegiatan safari subuh yang dilaksanakan setiap pekan di berbagai masjid di Sumatera Utara.

“Di Deli Serdang, Alhamdulillah sudah 28 masjid yang kami kunjungi untuk melaksanakan safari dakwah. Mudah-mudahan semangat ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua,” sebutnya.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

TANJUNG MORAWA | Suaraakademis.com – Kekompakan tidak hanya dimaknai sebagai kebersamaan dalam organisasi, tetapi juga sebagai kesatuan langkah dalam bekerja dan mengabdi kepada masyarakat.

Hal ini sesuai tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tahun ini, “Kompak Bergerak, Berdampak” yang sangat relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Ketika kita kompak bergerak, setiap langkah yang diambil akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tercermin dalam kegiatan hari ini, di mana peringatan ulang tahun tidak hanya diisi dengan seremoni, tetapi diwujudkan melalui aksi sosial yang langsung dirasakan manfaatnya,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS di Peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra di halaman Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Deli Serdang, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Sabtu (7/2/2026).

Wabup menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus bekerja secara solid dan seirama, baik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun bersama seluruh unsur pendukung pembangunan.

Kekompakan tersebut menjadi modal utama agar setiap kebijakan dan program tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar bergerak cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wabup mengajak Partai Gerindra serta seluruh elemen politik di Kabupaten Deli Serdang untuk terus menjaga komunikasi yang baik, memperkuat kebersamaan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan dan stabilitas daerah harus tetap menjadi prioritas bersama,” tegas Wabup.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Deli Serdang, Zakky Shahri SH dalam sambutannya menyampaikan, 18 tahun merupakan usia kedewasaan bagi Partai Gerindra.

Perjalanan politik Gerindra di Deli Serdang terus mengalami peningkatan perolehan kursi dari Pemilihan Umum (Pemilu) ke Pemilu.

“Di tahun 2009 Gerindra hanya memperoleh satu kursi, 2014 enam kursi, 2019 menjadi pemenang di Deli Serdang, dan 2024 kembali meraih kemenangan. Insyaallah 2029, Gerindra kembali menjadi pemenang,” ujarnya.

Zakky Shahri yang juga Ketua DPRD Deli Serdang ini menuturkan, peringatan HUT ke-18 Gerindra tahun ini dilaksanakan secara sederhana. Kesederhanaan tersebut merupakan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dengan mengedepankan kegiatan sosial dan langsung menyentuh masyarakat.

Zakky Shahri menyatakan kebanggaannya karena salah satu kader terbaik Gerindra, kini dipercaya menjabat sebagai Wakil Bupati Deli Serdang.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

KOTA BINJAI – Suaraakademis.com||Pemerintah Kota Binjai kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun soliditas aparatur dengan menggelar Adventure Pemko Binjai “Ride to Berastagi” pada 6–7 Februari 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang petualangan, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat kerja jajaran ASN.

Kegiatan adventure ini diikuti oleh unsur pimpinan dan aparatur Pemerintah Kota Binjai dengan rute perjalanan menuju kawasan wisata Berastagi, Kabupaten Karo. Selain menantang adrenalin, kegiatan ini juga menyuguhkan keindahan alam Sumatera Utara yang menjadi daya tarik tersendiri.

Sekretaris Daerah Kota Binjai, H. Chairin F. Simanjuntak, S.Sos, MM, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar perjalanan atau hiburan semata, melainkan memiliki makna strategis dalam membangun kekompakan dan semangat kerja aparatur pemerintah.

“Kegiatan Adventure Ride to Berastagi ini sangat positif. Selain menjaga kebugaran, juga mempererat silaturahmi, kekompakan, dan soliditas antar jajaran Pemerintah Kota Binjai. Kebersamaan seperti inilah yang menjadi modal penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” ujar Chairin.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan di luar rutinitas kantor seperti ini dapat menjadi sarana refreshing yang sehat, sekaligus menumbuhkan semangat baru dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta tetap mengedepankan keselamatan, disiplin, serta kebersamaan. Adventure ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin Pemko Binjai sebagai bagian dari upaya membangun aparatur yang sehat, solid, dan berintegritas.

Dengan semangat kebersamaan dan jiwa petualang, Adventure Pemko Binjai Ride to Berastagi 2026 menjadi simbol sinergi dan kekuatan tim dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Penerbit :PT. Fakta Suara Akademis

Nomor : AHU-059807.AH.01.30.Tahun 2022
Akta Pendirian

Akta Notaris: No. 31 / 16-10-2023
Nomor ID Pers 30094

Pelindung/penasehat

Penasehat hukum/konsultasi hukum

Pemimpin Umum
Muhammad Arifin Lase.S.I.Kom

Pemimpin Redaksi
Afdika Permata Lase

Wakil Pemimpin Redaksi
Ahmat Jais Sembiring

Koordinator peliputan
Antonius

Dewan Pembina

Korwil Sumatera Utara

Wartawan Sumatera Utara
1.David Hasudungan PARAPAT.S.H
1.Abdul Aziz

Kabiro Deli Serdang
1.oni Suhermanto

Kabiro Kota Medan
1.Syahrial

Kabiro Kota Binjai
1.Syahputra
2.Kahar Nugroho

Kabiro Kabupaten Langkat
1.ABDI Anshari Ibnu HAJAR

Kabiro Kabupaten Bener Meriah
1.M Nawi Ginting

Catatan : Suaraakademis.com adalah situs berita menyajikan informasi aktual dan terpercaya. Kami anti berita hoax. Informasi kami terus diperbarui. Wartawan Suaraakademis.com dalam menjalankan tugas taat pada kode etik jurnalistik, UU Pers dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Dikelola oleh PT. Fakta Suara Akademis
Alamat Redaksi Jl. Danau Tondano Gg.
Kecamatan Binjai Timur

Hubungin Redaksi
Telp: 082274279122
Telp:085262624977

Email: akademissuarafakta@gmail.com

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Pekanbaru – Masyarakat Riau terus diguncang oleh kontroversi besar yang menyingkap wajah buram penegakan hukum di Indonesia. Kasus kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan anti-korupsi Jekson Sihombing menjadi sorotan publik, terutama setelah Kapolda Riau, Herry Heryawan, melalui Kabid Humas Polda Riau, membantah adanya kriminalisasi. Sang Kapolda bahkan menuding Kejaksaan Tinggi Riau sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan dalih Kepala Kejati Riau telah menerbitkan Surat Penetapan P21 atas kasus Jekson Sihombing.

Namun, bantahan ini justru memperlihatkan sikap cuci tangan aparat kepolisian. Bukannya bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran prosedur hukum, Kapolda Riau melemparkan kesalahan kepada institusi lain. Tindakan ini bukan hanya sebagai sikap pengecut, tetapi juga mencerminkan betapa hukum sering dijadikan alat manipulasi demi kepentingan pihak tertentu.

*Bukan Sekadar Kasus, Ini Kejahatan Negara*

Wilson Lalengke, International Human Rights Defender asal Indonesia, menegaskan bahwa kasus Jekson Sihombing bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk nyata kejahatan negara (state crime) terhadap warganya. “Ketika aparat penegak hukum menangkap seorang aktivis tanpa surat perintah, menahannya tanpa prosedur sah, dan kemudian merekayasa tuduhan pemerasan, itu bukan sekadar pelanggaran hukum. Itu adalah kejahatan negara terhadap warganya. Dan kejahatan negara ini harus ditindak dengan hukuman yang setimpal,” tegas petisioner HAM pada Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2025 itu, Jumat, 06 Februari 2026.

Tokoh pers nasional tersebut juga menambahkan bahwa praktik kriminalisasi terhadap aktivis adalah ancaman serius terhadap demokrasi. “Jika negara membiarkan aparatnya merekayasa kasus, maka kita sedang berjalan menuju tirani. Hukum kehilangan makna, keadilan menjadi ilusi, dan rakyat hanya menjadi korban dari permainan kekuasaan,” jelasnya.

Kasus ini tidak bisa dilepaskan dari refleksi filosofis tentang keadilan. Plato (428-347 SM) dalam The Republic pernah mengingatkan bahwa keadilan bukanlah sekadar kepatuhan terhadap hukum, melainkan harmoni antara individu dan masyarakat. Ketika hukum dijalankan secara sewenang-wenang, harmoni itu hancur, dan negara kehilangan legitimasi moralnya.

Immanuel Kant (1724-1804), dengan imperatif kategorisnya, menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Kriminalisasi terhadap Jekson jelas memperlakukan seorang manusia sebagai alat untuk melindungi kepentingan oligarki bisnis sawit dan aparat yang bersekutu dengannya. Ini adalah pelanggaran mendasar terhadap martabat manusia.

John Locke (1632-1704) , bapak liberalisme, menegaskan bahwa hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan adalah hak alamiah yang tidak boleh dirampas oleh negara. Ketika aparat justru merampas kebebasan seorang aktivis yang membela lingkungan dan melawan korupsi, maka negara telah mengkhianati kontrak sosialnya dengan rakyat.

*Fakta Pelanggaran Prosedur*

Kesaksian dua polisi yang menangkap Jekson di persidangan memperkuat dugaan kriminalisasi. Mereka bersaksi di bawah sumpah bahwa penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan, dan penahanan dilakukan tanpa Surat Perintah Penahanan. Bukti CCTV juga menunjukkan tidak ada transaksi uang Rp. 150 juta yang dituduhkan kepada Jekson. Tuduhan pemerasan yang diarahkan kepadanya runtuh di hadapan fakta.

Wilson Lalengke menegaskan bahwa tindakan kriminalisasi yang dilakukan Kapolda Riau Herry Heryawan ini bukan sekadar cacat prosedur. “Ini adalah tindakan unlawful, tindakan di luar hukum, yang disengaja. Aparat yang melakukan rekayasa kasus harus dijerat dengan Pasal 278 KUHP baru, yang mengancam pelaku rekayasa kasus dengan pidana 12 tahun penjara. Jika hukum tidak ditegakkan di sini, maka hukum di Indonesia hanyalah sandiwara belaka,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini dengan menambahkan bahwa pihaknya akan memperkarakan kasus kriminalisasi tersebut ke jalur hukum, baik di dalam negeri maupun di jalur hukum internasional.

*Jejak Oligarki: Martias Fangiono dan Surya Dumai Group*

Di balik kasus ini, publik tidak bisa menutup mata terhadap sosok Martias Fangiono, pengusaha sawit yang dikenal sebagai perusak hutan Riau. Martias, melalui Surya Dumai Group, disebut-sebut sebagai bohir yang mendukung karier Herry Heryawan hingga menduduki jabatan Kapolda Riau. Hubungan gelap antara bisnis sawit dan aparat penegak hukum menjadi benang merah yang menjelaskan mengapa seorang aktivis lingkungan seperti Jekson harus dijadikan korban.

Wilson Lalengke menyoroti hal ini dengan keras: “Ketika pengusaha bejat perusak hutan bisa membeli jabatan aparat, maka hutan kita akan terus digunduli, rakyat akan terus dimiskinkan, dan aktivis yang membela lingkungan akan terus dikriminalisasi. Ini adalah bentuk kolonialisme baru, di mana oligarki menggantikan penjajah, dan aparat menjadi alat penindasan.”

Jekson bukanlah aktivis sembarangan. Selama lima tahun, ia konsisten mengungkap kasus-kasus korupsi di Riau, mulai dari dugaan korupsi Rumah Sakit Bangkinang, Disdik Provinsi Riau, hingga proyek-proyek PUPR. Ia juga melaporkan perusahaan-perusahaan sawit yang merambah kawasan hutan secara ilegal. Laporan-laporannya bahkan mendorong pemerintah mengeluarkan Perpres tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan tahun 2025.

Keberhasilan Jekson dalam mendorong penyitaan aset perusahaan sawit dan penertiban kawasan hutan menunjukkan komitmen luar biasa terhadap bangsa dan negara. Namun perjuangan itu harus dibayar mahal dengan kriminalisasi, penahanan, dan tuduhan palsu. Lebih tragis lagi, Jekson menjalani perjuangan ini sebagai seorang ayah tunggal, setelah istrinya meninggal, dengan tanggung jawab terhadap dua anak, seorang ibu janda, dan adik yang ia kuliahkan.

*Refleksi Moral: Hukum sebagai Instrumen Keadilan atau Kekuasaan?*

Kasus Jekson Sihombing adalah cermin buram bagaimana hukum bisa dijadikan instrumen kekuasaan. Aristoteles (384-333 SM) pernah mengatakan bahwa hukum adalah “akal tanpa nafsu.” Namun di Riau, hukum justru dijalankan dengan penuh nafsu kepentingan, nafsu melayani oligarki, dan nafsu menindas rakyat.

Wilson Lalengke menutup dengan sebuah pernyataan keras dan mendorong perlawanan atas penindasan negara terhadap rakyat. “Jika hukum terus dijadikan alat kekuasaan, maka rakyat Indonesia tidak lagi hidup dalam negara hukum, melainkan negara penindasan. Dan sebagai pembela hak asasi manusia, saya serukan: penindasan ini harus dilawan, dengan pena, dengan suara, dengan aksi, sampai keadilan benar-benar tegak,” ujarnya tegas.

Kasus kriminalisasi Jekson Sihombing bukan sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan moral, politik, dan kemanusiaan. Ia menyingkap bagaimana aparat bisa bersekutu dengan oligarki untuk menindas rakyat, bagaimana hukum bisa direkayasa demi kepentingan segelintir orang, dan bagaimana seorang aktivis yang membela lingkungan dan melawan korupsi bisa dijadikan korban.

Dalam terang filsafat keadilan dan hak asasi manusia, kasus ini adalah alarm keras bagi bangsa Indonesia. Jika tidak ada keberanian untuk menindak aparat dan oligarki yang merekayasa kasus, maka keadilan akan terus menjadi mimpi, dan demokrasi akan terus digerogoti dari dalam oleh aparat negara yang hidup dan celana dalam anak-istrinya dibayar dari uang rakyat. (TIM/Red)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Buton Tengah – Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kembali menyeret nama Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP., M.Si. Sorotan publik kali ini tertuju pada proyek pembangunan Dapur Sekolah Rakyat (SR) senilai Rp1 miliar yang menimbulkan tanda tanya besar terkait legalitas dan prosedur penganggarannya.

Proyek dapur yang dibangun di atas tanah milik sebuah kampus swasta di Mawasangka diklaim rampung 100 persen. Namun, kejanggalan muncul karena anggarannya tidak tercantum dalam APBD induk 2025. Justru, anggaran “siluman” untuk Dapur SR tersebut baru dimunculkan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025.

Secara regulasi, pembangunan seharusnya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dalam APBD induk. Fakta bahwa proyek sudah selesai sebelum anggaran resmi ditetapkan menimbulkan dugaan kuat adanya pelanggaran prosedur. Publik mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan proyek ini, yang dinilai berpotensi melanggar prinsip perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan daerah yang tertib dan taat aturan.

Selain proyek dapur, dugaan penyalahgunaan kewenangan juga mengarah pada pengalihan anggaran ke Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Tengah. Anggaran PKK yang semula Rp500 juta dalam APBD induk melonjak menjadi Rp1,5 miliar setelah adanya pengalihan dari sejumlah pos lain, termasuk OPD, perjalanan dinas, dana KONI, Pramuka, dan belanja lainnya.

Publik menyoroti potensi konflik kepentingan karena Ketua PKK Buton Tengah adalah istri Bupati Azhari. Minimnya penjelasan terbuka terkait dasar dan mekanisme pengalihan anggaran ini dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak dijelaskan secara terang, kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip good governance serta peraturan perundang-undangan.

*Pansus DPRD Bergerak*

Menanggapi sorotan publik, DPRD Buton Tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pada 2 Februari 2026. Ketua Pansus, La Goapu, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil sejumlah OPD terkait untuk memastikan dokumen perencanaan dan kode belanja yang digunakan dalam pembangunan dapur SR.

“Jika ditemukan kesalahan prosedur administrasi dan kebijakan yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka Pansus dapat mengeluarkan rekomendasi meminta BPK melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT),” tegas La Goapu saat dikonfirmasi media ini pada Kamis, 05 Februari 2026.

Pansus juga akan berkonsultasi dengan BPKP, Kemendagri, dan LKPP untuk memastikan apakah penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai prosedur. Dana BTT seharusnya digunakan untuk keadaan darurat, seperti bencana alam atau wabah, bukan untuk proyek reguler seperti pembangunan dapur.

*Pengkhianatan terhadap Rakyat*

Tokoh HAM internasional Indonesia, Wilson Lalengke, memberikan pernyataan keras terkait kasus di Buton Tengah itu. “Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Bagaimana mungkin proyek senilai Rp. 1 miliar bisa dibangun tanpa dasar anggaran yang sah? Ini jelas praktik anggaran siluman yang merusak kepercayaan publik,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Wilson Lalengke bahkan mengatakan bahwa pejabat yang mempermainkan APBD bukan lagi pelayan rakyat, melainkan perampok berseragam. “Ketika anggaran dialihkan seenaknya, apalagi untuk kepentingan keluarga pejabat, maka kita sedang menyaksikan wajah gelap birokrasi daerah. Pejabat yang mempermainkan APBD bukan lagi pelayan rakyat, melainkan perampok berseragam,” imbuh pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI) itu.

Wilson Lalengke juga menegaskan bahwa PPWI akan terus mengawal kasus ini agar tidak tenggelam dalam permainan politik lokal. “Jika aparat penegak hukum dan lembaga audit tidak segera bertindak, maka rakyat Buton Tengah akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara. Dan ketika kepercayaan hilang, negara runtuh dari dalam,” tegasnya lagi.

*Hukum, Moral, dan Kekuasaan*

Kasus kasus “semau-gue” dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran negara di Buton Tengah ini dapat dibedah melalui pendekatan lensa filsafat hukum dan politik. Filsuf Yunani Kuno, Plato (428–347 SM) dalam The Republic menekankan bahwa pemimpin sejati harus berkomitmen pada kebenaran dan keadilan. Ketika seorang Bupati Buton Tengah Azhari mengabaikan prosedur hukum demi kepentingan pribadi, ia kehilangan legitimasi moralnya.

Filsuf lainnya, Immanuel Kant (1724-1804) menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Menggunakan APBD untuk kepentingan keluarga adalah bentuk dehumanisasi dan melecehkan kemanusiaan manusia. Melalui penyalahgunaan uang rakyat, Bupati Azhari terlihat memperlakukan rakyat sebagai objek eksploitasi belaka.

John Locke (1632-1794) dari Inggris dengan teori kontrak sosial menekankan bahwa pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, hingga ke jajaran paling rendah di desa-desa, ada untuk melindungi hak-hak rakyat. Jika pemerintah justru menipu rakyat dengan anggaran siluman dan bentuk penyelewengan anggaran lainnya, maka kontrak sosial itu rusak.

Sementara, Filsuf Prancis Michel Foucault (1926-1984) mengingatkan bahwa hukum sering dijadikan instrumen kekuasaan. Kasus dapur SR menunjukkan bagaimana administrasi digunakan bukan untuk melayani rakyat, melainkan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Fenomena ini menyakitkan hati rakyat.

*Alarm bagi Negara Hukum*

Kasus pembangunan Dapur Sekolah Rakyat di Buton Tengah adalah potret buram pengelolaan keuangan daerah. Proyek senilai Rp1 miliar yang dibangun tanpa dasar anggaran sah, serta pengalihan anggaran ke PKK, memperlihatkan praktik penyalahgunaan wewenang yang mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Hukum dan kekuasaan yang dipakai untuk menipu rakyat adalah kejahatan. Jika kita diam, maka kita ikut menjadi bagian dari kejahatan itu,” ujar Wilson Lalengke mengingatkan dengan tegas.

Kasus ini harus menjadi momentum bagi BPK dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Negara hukum hanya akan bermakna jika anggaran rakyat benar-benar dikelola dengan jujur, bukan dipermainkan oleh pejabat yang bersembunyi di balik jabatan. (TIM/Red)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Boalemo – Dugaan praktik mafia tanah kembali mencuat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pemerintahan Desa (Pemdes) Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, di Kabupaten itu kini menjadi sorotan tajam setelah Tim Investigasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menemukan indikasi manipulasi administrasi dan penguasaan lahan lapangan seluas 14.645 meter persegi milik almarhum Hanipi Nalole.

Berdasarkan penelusuran PPWI di Kantor Desa Molombulahe dan Kantor Camat Paguyaman terungkap kejanggalan serius terkait status hukum lahan tersebut. Keluarga besar Nalole menegaskan bahwa sejak tahun 1961, tanah itu hanya dipinjamkan oleh orang tua mereka kepada pihak kecamatan untuk kepentingan umum. Tidak pernah ada hibah resmi.

Namun, belakangan muncul Surat Keterangan Hibah yang diklaim sah oleh pihak pemerintah desa. Salah satu ahli waris yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut bahkan mengaku tidak pernah menandatangani surat apa pun.

“Tanah itu tidak pernah dihibahkan. Kami menduga ada pemalsuan tanda tangan dan manipulasi dokumen yang dilakukan oknum tertentu untuk melegitimasi penguasaan lahan tersebut,” ujar Rahim Nalole, salah satu perwakilan keluarga Nalole. 22 Januari 2026.

Fakta mengejutkan muncul saat meninjau kronologi dokumen. Surat hibah disebut terjadi pada tahun 1974, dengan penerima hibah atas nama (alm) Irwan Mantu, S.Pd., M.M., yang lahir tahun 1966. Artinya, pada tahun 1974 Irwan Mantu baru berusia 8 tahun.

Secara logika hukum, mustahil seorang anak berusia 8 tahun menerima hibah tanah dengan legitimasi pejabat berwenang. Kontradiksi ini diperkuat oleh keterangan Camat Paguyaman pada tahun 2021 yang mengisyaratkan adanya manipulasi data dalam dokumen tersebut.

Kini, di atas lahan sengketa tersebut telah berdiri lapak-lapak jualan dengan retribusi Rp. 600.000 per bulan. Kebijakan ini disinyalir atas rekomendasi Pemdes Molombulahe.

Upaya konfirmasi awak media kepada Kasi Pemerintahan Desa Molombulahe menemui jalan buntu. Pejabat terkait enggan berkomentar dan terkesan menghindar. Kepala Desa Molombulahe, Hariyanto Manto, berdalih bahwa pendirian lapak bertujuan agar lahan berdaya guna. Namun, klaim ini jelas bertentangan dengan pernyataan keluarga Nalole yang menegaskan hak kepemilikan mereka.

Jika terbukti, tindakan oknum yang memanipulasi dokumen pertanahan dan menguasai hak orang lain secara melawan hukum dapat dijerat pasal berlapis. Pertama, pelaku dapat dikenakan Pasal 486 KUHP/UU No. 1 Tahun 2023 terkait penggelapan hak atas benda tidak bergerak, denagn ancaman pidana maksimal 4 tahun. Kedua, pelaku juga dapat dilaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023/KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun. Selain itu, oknum mafia tanah tersebut dapat dijerat dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang pengalihan aset secara ilegal dapat dikenai sanksi tambahan.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyampaikan pernyataan keras terkait kasus tersebut. “Kami akan memastikan kasus ini terang-benderang. Keluarga Nalole menuntut transparansi dan pengembalian hak mereka yang diduga dirampas oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Mafia tanah adalah penyakit kronis bangsa ini, dan jika dibiarkan, ia akan menghancurkan sendi-sendi keadilan,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini kepada jaringan media, Kamis, 05 Februari 2026.

Wilson Lalengke juga melanjutkan bahwa praktik mafia tanah bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan moral. “Pejabat yang mempermainkan hak rakyat bukan lagi pelayan publik, melainkan perampok berseragam. Negara tidak boleh diam. Jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara,” ujarnya.

*Hukum dan Keadilan yang Dipelintir*

Kasus Molombulahe ini dapat dibaca melalui lensa filsafat hukum yang dikemukakan oleh Plato (428–347 SM) dalam The Republic yang menekankan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika tanah rakyat dipaksa menjadi milik pejabat melalui manipulasi, maka keadilan telah dicabut dari akarnya.

Sejalan dengan pendapat Plato, Filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804) menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat, dalam mencapai keadilan. Menggunakan dokumen palsu untuk merampas hak keluarga Nalole adalah bentuk dehumanisasi, rakyat diperlakukan sebagai objek eksploitasi.

Filsuf John Locke (1632-1794) dengan teori hak milik menyatakan bahwa hak atas tanah adalah hak alamiah yang harus dilindungi negara. Ketika negara justru membiarkan mafia tanah merajalela, mencaplok tanah-tanah rakyat di mana-mana, termasuk tanah keluarga Nalole, maka kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah sedang menunjuk keruntuhan.

Sementara, Michel Foucault (1926-1984) melihat hukum sering dijadikan instrumen kekuasaan. Kasus perampasan tanah keluarga Nalole ini menunjukkan bagaimana administrasi desa digunakan bukan untuk melayani rakyat, melainkan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu.

*Alarm bagi Negara Hukum*

Skandal mafia tanah di Desa Molombulahe adalah potret buram penegakan hukum di Indonesia. Tanah yang sejak 1961 hanya dipinjamkan untuk kepentingan umum kini diduga dicaplok melalui manipulasi dokumen. Komersialisasi lahan dengan retribusi bulanan semakin mempertegas adanya kepentingan ekonomi di balik praktik lancung ini.

“Hukum yang dipakai untuk merampas hak rakyat adalah kejahatan. Jika kita diam, maka kita ikut menjadi bagian dari kejahatan itu,” sebut Wilson Lalengke mengingatkan dengan tegas.

Kasus ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Mafia tanah tidak boleh lagi dibiarkan merusak keadilan. Negara hukum hanya akan bermakna jika hak rakyat benar-benar dilindungi, bukan dipermainkan oleh oknum yang bersembunyi di balik jabatan. (TIM/Red)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

suaraakademis.com | Binjai –

Kejuaraan Pencak Silat Hang Tuah cup ll tahun 2026 resmi di tutup, perguruaan IKT Binjai Raih Juara umum 1.Kejuaraan Pencak Silat Hang Tuah cup ke ll tahun 2026 yang diadakan di Binjai Supermall, resmi ditutup oleh kapolsek binjai timur AKP GUSLI EFENDI yang hadir mewakili kapolres binjai pada sabtu sore (7/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, dan di ikuti oleh 20 perguruan silat, terlihat seluruh para peserta yang ikut dalam kejuaraan masih terlihat semangat walau badan sudah letih ,namun kecerian terlihat di wajah para peserta pada saat acara penutupan.

Kegiatan pencak silat merupakan iven olah raga yg baru pertama sekali di adakan di Binjai Mall.
Hal ini lah yang sangat menarik bagi para peserta dan penonton yg hadir atau pun pengunjung di binjai mall di karena kan mendapat kan tontonan yg sangat positif bagi para pengunjung.

Dalam ajang kejuaraan pencak silat Hang Tuah cup ll tahun 2026, perguruan IKT berhasil keluar sebagai juara umum, usai mengumpulkan 2 emas , 2 perak dan 2 perunggu dari kategori pra remaja dan 5 emas dari kelompok usia dini.

Ketua panitia pelaksana kejuaraan pencak silat, Hang tuah cup ke 2, Mad Tuah SH., menyampaikan bahwa, turnamen yang di gelar adalah sebagai wadah untuk mempromosikan potensi pesilat dari berbagai perguruan dari tingkat dini hingga tingkat dewasa.

” Melalui acara ini kami berharap, pencak silat dapat terus berkembang sebagai warisan budaya Indonesia yang dapat membentuk karakter bangsa yang berbudi luhur, tangguh dan kuat,
“Harapan saya, kejuaraan seperti ini bisa terus digelar secara berkelanjutan, untuk melahirkan pesilat-pesilat muda berprestasi yang nanti mampu bersaing di tingkat daerah, nasional, hingga internasional, tutur MAD TUAH SH.

Penutupan kejuaraan pencak silat Hang Tuah 2026 dihadiri langsung oleh pengurus PENGPROV IPSI Sumut,Bapak BAHADUR          ( Dudung)Sekjen Koni Kota Binjai, Zulhamdi, serta pelatih, official, dan tamu undangan dari berbagai perguruan silat.

Dalam arahanan nya BAPAK BAHADUR (pak Dudung) menyampai kan”kegiatan ini akan terus kita laksanakan setiap tahun,tetapi nanti akan kita evaluasi tempat pelaksanaan kegiatan kejuaraan nya.
Apa kah layak atau tidak namun acara ini akan kita agenda kan setiap tahun nya.

Lain hal yang di sampai kan oleh sekretaris koni kota binjai,Bapak Zulhamdi (young alem)dalam sambutan dan arahan nya, menyampai kan bahwa pengurus koni kota binjai sangat berterima kasih kepada pengprov IPSI sumut yang telah melaksana kan kejuaraan pencak silat di kota binjai,semoga dari kejuaaraan ini lahir nanti nya talenta talenta muda dari perguruan perguruan pencak silat di kota binjai yang nanti nya bisa mengharum kan nama kota binjai di kancah provinsi,nasional dan internasional,dan beliau juga meminta kepada para pelatih dan pengurus untuk.mendata dan melapor kan hasil kejuaraan ke koni kota binjai untuk di persiap kan pada iven popdasu nanti.
Ucap nya.(har)

Table of Contents

Toggle

About the Author

mhd kahar nugroho

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

suaraakademis.com | Binjai –

Peredaran narkoba dan praktik judi tembak ikan dilaporkan masih bebas beroperasi di wilayah Binjai Kota. Aktivitas ilegal tersebut berada di kawasan Pasar Tavip Binjai, tepat di sebelah eks Sekolah Teladan Binjai.

Hingga sabtu (7/2/2026), lokasi tersebut disebut-sebut masih aktif menjadi tempat transaksi narkoba sekaligus arena perjudian tembak ikan. Aktivitasnya bahkan terkesan terang-terangan tanpa ada rasa takut terhadap penindakan hukum.

Sejumlah warga mengaku resah. Mereka menilai keberadaan bisnis haram itu sangat merusak lingkungan dan menjadi ancaman serius bagi generasi muda, karena banyak remaja yang diduga ikut terlibat maupun menjadi pengunjung.

“Sudah lama beroperasi, tapi seperti tidak pernah disentuh aparat. Kami khawatir anak-anak muda makin terjerumus,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Upaya konfirmasi kepada Kanit Polsek Binjai Kota terkait dugaan aktivitas tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban maupun tanggapan.

Sikap bungkam aparat penegak hukum ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga berharap kepolisian segera turun tangan dan menindak tegas peredaran narkoba serta perjudian yang jelas-jelas melanggar hukum dan merusak masa depan generasi muda.

Masyarakat mendesak aparat tidak tutup mata agar kawasan Pasar Tavip kembali aman, tertib, dan bebas dari praktik ilegal.(har)

Table of Contents

Toggle

About the Author

mhd kahar nugroho

Wpseo_manager

Visit Website View All Posts

Keluarga korban khawatir terjadi kekerasan berulang, pihak kepolisian jelaskan pertimbangan hukum

Suaraakademis.com.|Gunungsitoli – Seorang warga bernama Alma Halawa telah ditangkap Polres Nias terkait dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor dan penganiayaan. Meskipun telah diidentifikasi sebagai tersangka, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan setelah menerima permohonan dari keluarga tersangka, dengan syarat tersangka wajib melapor dua kali seminggu dan berjanji tidak akan melarikan diri atau merusak bukti. Sabtu 7 FEBRUARI 2026

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan Asilina Lawolo (47 tahun), warga Desa Otalua, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, terkait pencurian sepeda motor yang terjadi pada Kamis (15/1) sekitar pukul 22.00 WIB di Kost korban di Jalan Gang Manggis, Desa Boyo, Kota Gunungsitoli. Laporan ini resmi diterima dengan nomor SLTP/B/31/I/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatra Utara tanggal 16 Januari 2026.

Menurut keterangan pelapor, saat korban sedang tidur di dalam kost, terdengar suara teriakan dari depan. Ketika korban menghampiri Alma Halawa (terduga pelaku), tersangka memarahi korban terkait utang yang belum dilunasi dan menyatakan akan mengambil motor sebagai pembayaran. Alma Halawa kemudian membuka paksa gembok motor, sementara teman tersangka bernama Vika Giawa memasukkan kunci dan membawa pergi kendaraan tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, kejadian penganiayaan terjadi pada Kamis (5/2) sekitar pukul 20.30 WIB di Gang Nusantara, Sifalaete Tabaloh. Saat itu, Asilina Lawolo beserta anaknya (korban pencurian) sedang mengambil surat kendaraan dari seseorang bernama Ina Lia ketika melihat Alma Halawa sedang minum minuman keras bersama teman-temannya.

Ketika pelapor mencoba menanyakan keberadaan motor dan mulai merekam video untuk bukti, Alma Halawa marah, menampar pelapor, dan memukul tangan korban hingga handphone jatuh ke tanah. Tersangka beserta kawannya kemudian menyerang korban hingga terjatuh, dengan bagian kepala belakang dan paha korban mengalami luka dan bengkak. Laporan penganiayaan ini diterima resmi dengan nomor LP/B/7/II/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatra Utara tanggal 7 Februari 2026.

Saat media mengkonfirmasi kepada Humas Polres Nias, Sabtu (8/2) Motifasi Gea,menjelaskan bahwa penahanan tidak dilakukan berdasarkan permohonan keluarga tersangka yang menjamin tidak akan ada pelarian atau penghancuran bukti. “Meskipun ada sebab akibat terkait utang, namun berkas perkara tetap akan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum selanjutnya,” ujarnya.

Namun demikian, keluarga korban menyampaikan kekhawatiran. “Kami berharap pihak kepolisian bersikap adil. Kami takut kejadian penganiayaan akan terulang kembali karena yang bersangkutan sudah tidak ditahan. Kami sebagai masyarakat kecil mungkin tidak terlalu paham hukum, tapi kami berharap mendapatkan keadilan yang layak,” ucap keluarga korban.(Redaksi)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Gunungsitoli _ lagi – lagi anak di bawah umur korban kekerasan fisik yang terjadi di Gg nusantara, sifalaete tabaloho gunungsitoli kota gunungsitoli, Sumatera Utara. Peristiwa ini kini telah dilaporkan secara resmi ke Polres Nias. Sabtu 7 februari 2026

Hal itu pun langsung dilaporkan oleh AL, selaku orang tua korban, atas dugaan tindak pidana kejahatan terhadap perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan keterangan pelapor, peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis, 5 februari 2026, sekitar pukul 20.30 WIB, di bertempat di Gg nusantara, sifalaete tabaloh, yang dilakukan als ama alma halawa dan kawa – kawan tepatnya di warung tuak.

AL menjelaskan, kejadian bermula saat pelapor bersama korban yang merupakan anak kandungnya pergi ke Gg nusantara untuk mengambil surat- surat motor dari seseorang bernama als ina lia.

Setelah mengambil surat tersebut pelapor melihat terlapor sedang minum – minuman keras bersama teman-teman nya dan menghampiri terlapor dengan maksud menayangkan keberadaan motor milik korban kemudian terlapor mengatakan motor milik korban akan di serahkan ketika menantu pelapor sudah melunasi hutangnya.

Kemudian pelapor mengambil handphone dan merekam video untuk membelah diri. Melihat hal itu terlapor marah dan menampar pelapor lalu memukul tangan korban sehingga handphone milik korban jatuh ke tanah.

Dalam hal ini, ‘ terlapor menarik korban lalu terlapor bersama teman-teman nya memukuli korban hingga terjatuh ke tanah dan kepala saya ditonjok hingga bencol di bagian kepala belakang dan bagian paha saya luka ,” ujar AL saat memberikan keterangan kepada penyidik.

Tidak terima perlakuan mereka dan demi mendapatkan keadilan bagi anaknya, AL menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian ini ke Polres Nias. Laporan tersebut telah diterima secara resmi dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) bernomor: LP/B/7/Il/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara.(Redaksi)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Langkat |Suaraakademis.com — Universitas Deztron Indonesia (UDI) Medan melaksanakan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026–2027 sekaligus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan ini disambut langsung oleh Kepala Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Beni Agus Patria, SH, bersama perangkat desa dan masyarakat setempat.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah awal kerja sama strategis di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Hadir mewakili Universitas Deztron Indonesia Medan, Direktorat Promosi, Kerja Sama dan Kemahasiswaan Bd. Sahbainur Rezeki, S.ST., M.KM, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Dr. Mely Nadia, S.Psi., M.Psi, dosen Program Studi Sarjana Ilmu Gizi Nur Laily Harbita, S.Pd., M.Si, serta staf akademik UDI Medan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Beni Agus Patria menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran UDI Medan di desanya. Ia berharap kerja sama ini dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu berkontribusi langsung bagi kemajuan desa.

“Pendidikan merupakan kunci peningkatan mutu sumber daya manusia. Kami berharap kerja sama ini dapat melahirkan sarjana-sarjana yang siap membangun desa, terlebih saat ini sejumlah perusahaan di wilayah Desa Pasar VI Kwala Mencirim membutuhkan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Promosi, Kerja Sama dan Kemahasiswaan UDI Medan, Bd. Sahbainur Rezeki, menjelaskan bahwa melalui penandatanganan MoU ini, Desa Pasar VI Kwala Mencirim ditetapkan sebagai desa binaan Universitas Deztron Indonesia Medan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat timbal balik, baik bagi pengembangan desa maupun penguatan peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Universitas Deztron Indonesia Medan juga melakukan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026–2027 kepada masyarakat desa. Sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi terkait jalur pendaftaran, program studi yang tersedia, serta peluang beasiswa bagi putra-putri daerah.

Melalui kegiatan PMB ini, UDI Medan mendorong generasi muda Desa Pasar VI Kwala Mencirim untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing di dunia kerja.

Melalui kegiatan ini, Universitas Deztron Indonesia Medan menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pengembangan pendidikan, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat di Sumatera Utara.

Abdi A

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

Langkat|Suaraakademis.com — Universitas Deztron Indonesia (UDI) Medan melaksanakan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026–2027 sekaligus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan ini disambut langsung oleh Kepala Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Beni Agus Patria, SH, bersama perangkat desa dan masyarakat setempat.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah awal kerja sama strategis di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Hadir mewakili Universitas Deztron Indonesia Medan, Direktorat Promosi, Kerja Sama dan Kemahasiswaan Bd. Sahbainur Rezeki, S.ST., M.KM, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Dr. Mely Nadia, S.Psi., M.Psi, dosen Program Studi Sarjana Ilmu Gizi Nur Laily Harbita, S.Pd., M.Si, serta staf akademik UDI Medan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Beni Agus Patria menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran UDI Medan di desanya. Ia berharap kerja sama ini dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu berkontribusi langsung bagi kemajuan desa.

“Pendidikan merupakan kunci peningkatan mutu sumber daya manusia. Kami berharap kerja sama ini dapat melahirkan sarjana-sarjana yang siap membangun desa, terlebih saat ini sejumlah perusahaan di wilayah Desa Pasar VI Kwala Mencirim membutuhkan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Promosi, Kerja Sama dan Kemahasiswaan UDI Medan, Bd. Sahbainur Rezeki, menjelaskan bahwa melalui penandatanganan MoU ini, Desa Pasar VI Kwala Mencirim ditetapkan sebagai desa binaan Universitas Deztron Indonesia Medan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat timbal balik, baik bagi pengembangan desa maupun penguatan peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Universitas Deztron Indonesia Medan juga melakukan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026–2027 kepada masyarakat desa. Sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi terkait jalur pendaftaran, program studi yang tersedia, serta peluang beasiswa bagi putra-putri daerah.

Melalui kegiatan PMB ini, UDI Medan mendorong generasi muda Desa Pasar VI Kwala Mencirim untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing di dunia kerja.

Melalui kegiatan ini, Universitas Deztron Indonesia Medan menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pengembangan pendidikan, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat di Sumatera Utara.

Abdi A

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

MEDAN | Suaraakademis.com – Tragedi memilukan yang menimpa seorang bocah kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali membuka luka lama tentang ketidakadilan dalam dunia pendidikan Indonesia. Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan bedah buku Reset Indonesia yang digelar di Serayu Cafe and Space, Jalan Sei Serayu, Medan, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan diskusi publik ini menghadirkan jurnalis investigatif sekaligus penulis, Dandhy Laksono, bersama Benaya Harobu, serta diikuti berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga aktivis sosial dan lingkungan.

Dalam pemaparannya, Dandhy Laksono menegaskan bahwa buku Reset Indonesia lahir dari kegelisahan atas berbagai persoalan struktural yang kerap luput dari perhatian negara dan publik. Menurutnya, buku ini tidak sekadar menyajikan fakta, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berani berpikir kritis dan bersikap terhadap realitas sosial-politik yang timpang.

“Buku ini mencoba merekam suara-suara yang sering dibungkam dan mengajak pembaca untuk tidak sekadar menjadi penonton,” ujar Dandhy.

Ia menambahkan, Reset Indonesia diharapkan menjadi referensi penting, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami akar persoalan ketidakadilan sosial yang masih mengakar kuat.

“Melalui diskusi ini, saya berharap masyarakat semakin berani bersuara dan peduli terhadap keadilan sosial,” katanya.

Suasana diskusi berubah haru ketika Benaya Harobu menyinggung kasus bocah SD di NTT yang nekat mengakhiri hidupnya karena orang tua tidak mampu membelikan buku tulis dan pulpen, serta terbebani biaya sekolah sebesar Rp1,2 juta per tahun. Benaya bahkan tak kuasa menahan air mata saat menceritakan tragedi tersebut.

“Bagaimana saya tidak terpukul. Seorang anak harus meregang nyawa akibat ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Ini tamparan keras bagi siapa pun yang masih mau berpikir jernih,” kecam Benaya dengan suara bergetar.

Ia menegaskan bahwa pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar justru berubah menjadi beban mematikan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Sementara itu, Direktur Green Justice Indonesia (GJI), Panut Hadisiswoyo, turut menyoroti persoalan kerusakan lingkungan yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, khususnya kawasan Mandailing Natal (Madina).

“Tanpa keterlibatan masyarakat, kerusakan lingkungan tidak akan terhindarkan. Alih fungsi lahan terus terjadi, ekologi hutan terancam, dan masyarakat lagi-lagi menjadi korban bencana,” paparnya.

Direktur Utama Indata Komunika Cemerlang selaku penyelenggara kegiatan, Fika Rahma, menyampaikan bahwa diskusi bedah buku berlangsung interaktif dan kritis. Sejumlah pertanyaan mengemuka terkait peran media, keberanian menyuarakan kebenaran, serta tekanan kekuasaan dalam praktik demokrasi.

“Forum ini menunjukkan masih besarnya kerinduan publik terhadap ruang diskusi yang jujur dan berani,” ujar Fika.

Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar di berbagai daerah sebagai upaya membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap isu keadilan sosial, pendidikan, dan lingkungan. (RELEASE)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

LUBUK PAKAM | Suaraakademis.com – Di tengah perubahan global yang cepat, disrupsi teknologi, serta dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, dibutuhkan kader-kader muda yang memiliki kedalaman berpikir, kejernihan analisis, serta keberanian dalam merumuskan gagasan-gagasan besar.

Intelektualisme kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak cukup berhenti pada tataran wacana, namun harus diwujudkan dalam bentuk konsep, kebijakan, dan gerakan nyata yang solutif.

Kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, termasuk berpikir out of the box, menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki kader untuk menjawab berbagai tantangan zaman.

“Berpikir kreatif akan membuka cara-cara baru dalam menemukan solusi atas persoalan umat, bangsa, dan dunia. Ini menjadi sangat penting, khususnya bagi kader HMI sebagai agen perubahan,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS di Opening Ceremony Latihan Kader II (Intermediate Training) Tingkat Nasional HMI Cabang Deli Serdang Periode 2024–2025 di Aula Cadika, Lubuk Pakam, Kamis (5/2/2026).

Latihan Kader II, jelas Wabup, merupakan fase strategis dalam pembentukan middle leader, yakni kader yang tidak hanya mampu memimpin diri sendiri, tetapi juga mengelola organisasi, membangun sistem, serta menjadi penghubung antara gagasan dan aksi nyata.

Pada tahap ini pula proses pemetaan peradaban dimulai, dengan membaca realitas sosial dan menerjemahkannya ke dalam rumusan pemikiran serta strategi organisasi.

Sejalan dengan tema kegiatan, “Terbinanya Kader HMI yang Mempunyai Kemampuan Intelektual untuk Memetakan Peradaban dan Memformulasikan Gagasan dalam Lingkup Organisasi”, Wabup menekankan, kader HMI dituntut tidak hanya bersikap kritis, tetapi juga mampu memahami arah peradaban serta merumuskan gagasan yang aplikatif dan solutif dalam penguatan organisasi.

“HMI adalah kawah candradimuka lahirnya banyak pemimpin bangsa. Namun sejarah saja tidak cukup untuk dibanggakan, sejarah itu harus dilanjutkan dengan kualitas kader yang relevan dengan zamannya,” tegas Wabup.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, kata Wabup, memandang mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang kolaborasi, diskusi, serta kontribusi pemikiran dari kalangan mahasiswa.

“Pembangunan daerah membutuhkan ide-ide segar yang lahir dari nalar kritis dan kepedulian sosial,” tambah Wabup.

Melalui Latihan Kader II diharapkan akan lahir kader-kader HMI yang berintegritas, berwawasan luas, mampu memetakan arah peradaban, serta terampil dalam memformulasikan gagasan organisasi demi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa.

(JONI SH)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Karo | Suaraakademis.com — Sejumlah rumah warga di Desa Lau Kasumpat, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, ludes terbakar akibat diduga korsleting listrik, Minggu (1/2/2026).

Peristiwa kebakaran tersebut menyebabkan para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Lima hari pascakejadian, musibah ini mengetuk kepedulian Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pemuda Karya (PAC IPK) Kecamatan Mardingding.

Ketua PAC IPK Kecamatan Mardingding, Sopian Sembiring Milala, bersama para ketua ranting dan anggota PAC IPK se-Kecamatan Mardingding, mengunjungi lokasi kebakaran pada Kamis (5/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, PAC IPK menyerahkan sejumlah bantuan kepada para korban kebakaran.

Sopian menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap masyarakat yang tertimpa musibah.

“Kegiatan ini merupakan tugas kemanusiaan. Warga yang tertimpa musibah adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Sopian usai menyerahkan bantuan.

Ia juga menegaskan bahwa PAC IPK tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal di Kecamatan Mardingding serta berharap para korban diberi ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

Abdi A

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.Com.| Gunungsitoli – Terkait laporan pengaduan Mi’alui Mendrofa saya kecewa dan menyesal atas proses hukum yang tidak mengandung keadilan sebagai pengayom masyarakat dan pihak polres nias menerbitkan surat pemberitahuan penghentian peyilidik pada tanggal 01 Oktober 2025.dengan nomor B/497.D/X/RES.1.8./2025/RESKIRIM. (5/2/2026)

Merasa tidak Terima laporannya  dihentikan polres nias menghentikan saya langsung melaporkan hal ini Kepala bidang propam Polda sumut di medan tertanggal 5 Desember 2025. untuk ,”meminta perlindungan hukum, ”
Terkait laporan saya sebagai korban pencurian Mi’alui buat pengaduan tertanggal 07 November 2024. Di polres Nias gunungsitoli dan di proses di unit ll sat reserse polres Nias di bawah wilayah hukum polda sumut.

Mi’alui mendrofa menyampaikan, ” Kepada awak media terkait laporan saya dugaan pencurian kayu di dalam kebun saya diatas tanah milik saya bahwa semua bukti dan alat bukti dasarnya/sumber nya alas gak gak kepemilikan telah saya serahkan kepada penyidik unit ll sat reskrim polres Nias turut di lampirkan bukti bukti hak kepemilikan, “terangya mi’alui

Selanjutnya’ saya telah menyampaikan fotokopi seketsa jual beli tanah, yang di beli orang tua kami pada tanggal 17 Mei 1967. Dan surat kuasa yang di berikan kepada orang tua kami. Pada tanggal 1juni 1982. Serta terlapor Fareso mendrofa (alm). ikut menjadi saksi pada saat orang saya memberikan surat kuasa.

Namun pada surat penyerahan tanah yang saya serahkan kepada pemerintah Desa Hiliduho untuk tapak kantor Polsek Hiliduho. Ikut orang tua pelapor sebagai saksi dan serta disahkan kepala desa Hiliduho. Yang saya buat pada tanggal 4 Juli 2021.

Tambahnya, “pada saat musyawarah desa Hiliduho terkait dugaan pencurian karet dilakukan BL, yang terjadi pada tanggal 23 maret 2013. selatieli mendrofa sebagai terlapor ikut menyaksikan bahwa karet dan tanah tersebut milik mi’alui mendrofa dan yang hadir abg terlapor BPD, Kepala desa Hiliduho di kantor desa pada tanggal 12 februari 2022,”ucanya

Masih kata mi’alui mendrofa,” polres Nias memberikan Piagam penghargaan sebagai pemilik tanah kepada saya pada tanggal 27 Oktober 2025.
Pada saat gelar perkara sebanyak dua kali saya tetap hadir namun pihak terlapor slatieli mendrofa dan bedali dan kawan kawan tidak hadir pada saat gelar perkara

Harapan Mi’alui mendrofa meminta perlindungan hukum kepada propam polda sumut, kapolda sumut,kapolri, ketua komisi lll DPR-RI di jakarta, bapak Presiden prabowa RI terkait kasus pencurian yang terjadi kepada saya,”cetus nya mi’alui dengan nada sedih pada saat di konfirmasi di kediaman

Selanjutnya awak media mengkonfirmasi humas polres Nias Menyampaikan belum ada panggilan kepada penyidik polres Nias dari propam Polda sumut, ” Ucapan nya humas polres Nias melalui pesan singkat whatsapp.(Redaksi)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

LUBUK PAKAM | Suaraakademis.com – Seperti tahun-tahun sebelumnya, buka puasa bersama akan kembali dilaksanakan di Masjid Agung Sultan Thaf Sinar Basarsyah, pada Ramadan 1447 Hijriah tahun ini.

Hal ini menjadi keputusan Rapat Finalisasi Partisipasi Perangkat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang untuk Berbuka Puasa bersama di Masjid Agung Sultan Thaf Sinar Basarsyah selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (4/2/2026).

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Zainal Abidin Hutagalung MAP yang memimpin rapat tersebut mengemukakan, berbagi takjil dan berbuka puasa bersama di Masjid Agung Sultan Thaf Sinar Basarsyah merupakan agenda rutin Pemkab Deli Serdang yang harus dipersiapkan secara matang.

“Sekitar 14 hari lagi, kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Hal-hal yang berkaitan dengan religi dan ketakwaan harus kita dukung dan kita sukseskan,” ucap Asisten I.

Disebutkan, Masjid Agung Sultan Thaf Sinar Basarsyah merupakan ikon Kabupaten Deli Serdang yang harus terus dimuliakan dan dimakmurkan melalui kegiatan sosial keagamaan, termasuk penyediaan fasilitas berbuka puasa bagi masyarakat.

Menurut Asisten I, selama ini Pemkab Deli Serdang telah melaksanakan buka puasa bersama selama Ramadan setiap tahunnya di Masjid Agung Sultan Thaf Sinar Basarsyah, khususnya bagi jemaah yang masih dalam perjalanan atau belum sempat pulang ke rumah saat waktu berbuka tiba.

“Kita fasilitasi berbuka puasa mereka di Masjid Sultan Thaf Sinar Basarsyah. Ini bagian dari upaya memakmurkan masjid,” kata Asisten I.

Dijelaskan juga, pola pelaksanaan berbuka puasa bersama di masjid tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dengan berbagai variasi, mulai dari pembagian takjil, nasi kotak, hingga kombinasi keduanya, termasuk pengaturan melalui kupon.

Untuk itu, Asisten I mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun jajaran, untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbagi selama Ramadan dengan semangat gotong royong.

Terlebih, hal itu merupakan wujud kebersamaan serta bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT.

“Ini bukan semata-mata sedekah, tapi berbagi secara horizontal kepada sesama. Kita harus bersyukur dengan melihat kondisi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelas Asisten I.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Medan — Suaraakademis.com_Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menerima penguatan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, yang menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan kesiapsiagaan petugas pengamanan, Rabu (4/2/2026), bertempat di Aula Sahardjo Rutan Kelas I Medan.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Sumut Rindra Wardhana, Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya, pejabat struktural, serta seluruh jajaran pengamanan Rutan Kelas I Medan.

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa pengamanan rutan merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanpa kompromi, khususnya terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba.

“Tidak ada kompromi dengan narkoba. Lakukan deteksi dini, perkuat intelijen pengamanan, dan tingkatkan pengawasan dari dalam,” tegas Yudi Suseno.

Kakanwil juga menekankan pentingnya soliditas dan kekompakan antar petugas. Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban rutan tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan melalui kerja sama dan sinergi seluruh jajaran pengamanan.

“Bangun kerja sama yang baik, saling mendukung, dan jaga soliditas. Jangan saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan dalam menjalankan tugas pengamanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kakanwil mengingatkan setiap petugas agar bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa integritas merupakan pilihan hidup yang harus dijaga oleh setiap insan pemasyarakatan.

“Life is choice. Hidup adalah pilihan. Setiap petugas sudah memahami mana yang benar dan mana yang salah, serta harus siap dengan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan dan penguatan yang disampaikan Kakanwil. Ia menegaskan bahwa jajaran Rutan Kelas I Medan siap memperkuat pengamanan serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Arahan Bapak Kakanwil menjadi pengingat dan motivasi bagi seluruh jajaran kami. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengamanan, meningkatkan deteksi dini, serta menjaga integritas dan loyalitas dalam menjalankan tugas demi mewujudkan Rutan Kelas I Medan yang aman dan kondusif,” ujar Andi Surya.

Kakanwil juga turut mengingatkan pentingnya menjaga loyalitas dan kehormatan sebagai insan pemasyarakatan.

“Jangan pernah mengkhianati baju dan seragam yang Anda pakai. Jangan mengkhianati institusi tempat kita mengabdi. Seragam ini adalah simbol kehormatan, tanggung jawab, dan amanah negara,” tegasnya.

Melalui kegiatan penguatan ini, diharapkan jajaran pengamanan Rutan Kelas I Medan semakin memiliki integritas yang kuat, kepekaan terhadap potensi gangguan keamanan, serta mampu melaksanakan deteksi dini secara optimal guna mewujudkan rutan yang aman, tertib, dan kondusif.

#pemasyarakatanpastibermanfaat

#pemasyarakatansumut

#kemenimipas

#ditjenpas #rutankelas1medan

#pemasyarakatan

#infoimipas

#rutanmedan

#rutan1medan

RAGUSTA BERSERI

BERSIH, SEHAT, RAPI DAN INDAH

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Alun-Alun Kecamatan Tanjung Morawa ini merupakan salah satu dari lima alun-alun kecamatan yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang tahun 2025. Keempat alun-alun lainnya yakni di Kecamatan Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Galang, dan Pancur Batu.

Bupati dalam arahannya menegaskan, pembangunan alun-alun bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya membangun pola peradaban baru di tengah masyarakat.

“Jangan kalau sudah peradaban dibangun, justru ditutupi. Harapannya, alun-alun ini menciptakan pola baru, bukan hanya sekadar mengaktifkan uang rakyat, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegas Bupati.

Alun-alun tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat, baik untuk olahraga pagi dan sore, rekreasi keluarga, hingga kegiatan ekonomi rakyat yang bersifat tertib dan tidak merusak fasilitas.

“Besok (Kamis) pagi atau sore, saya berharap sudah banyak masyarakat yang jalan-jalan di sini. Mau buat pasar malam, silakan. Mau keluarga-keluarga datang bawa tikar, duduk santai, silakan. Yang penting teratur dan tidak mengurangi nilai alun-alun ini,” harap Bupati.

Bupati juga mendorong aktivitas ekonomi kreatif seperti jualan pop-up atau lapak mobile yang mudah dibongkar pasang.

Menurut Bupati, alun-alun harus mampu menjadi ruang mencari nafkah bagi masyarakat tanpa merusak fungsi estetika dan ruang hijau.

Terkait pemanfaatan selama bulan Ramadan, Bupati mengingatkan agar kegiatan seperti pasar Ramadan tetap memperhatikan kondisi lingkungan, khususnya rumput dan taman.

“Kalau pasar Ramadan, risikonya rumput bisa rusak. Tapi kalau memang ada perputaran ekonomi dan bisa menutup biaya perawatan, silakan, dengan pengaturan lokasi yang tepat,” saran Bupati.

Untuk area hiburan, seperti pertunjukan musik ditempatkan di zona khusus, serta menekankan penggunaan lagu-lagu bernuansa religi selama Ramadan.

Lebih lanjut disampaikan, pembangunan alun-alun merupakan bagian dari program pemerintah daerah yang telah dikampanyekan bersama Wakil Bupati sejak tahun 2024, yakni menghadirkan ruang publik sebagai wadah interaksi sosial masyarakat.

“Sampai hari ini sudah terbangun lima alun-alun di lima kecamatan. Tahun ini mudah-mudahan bertambah tiga lagi. Ke depan, tidak menutup kemungkinan satu desa juga memiliki alun-alun, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi,” ungkap Bupati.

Tiga alun-alun yang akan dibangun tahun ini, antara lain di Kecamatan Pagar Merbau, Sunggal dan Hamparan Perak.

Untuk pengelolaan, alun-alun akan diserahkan kepada pemerintah desa, dengan pendanaan bersumber dari desa, termasuk dari dana pajak desa yang dikembalikan ke masing-masing desa.

“Pembangunan tidak akan berjalan tanpa partisipasi masyarakat. Desa yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya baik tentu wajar mendapat prioritas. Dengan kekuatan desa, saya yakin pengelolaan alun-alun ke depan bisa berjalan dengan baik,” cetus Bupati.

Di kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan hasil pertemuan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sentul, Bogor, yang membahas visi besar pembangunan nasional, salah satunya program Gerakan Indonesia Asri.

Gerakan tersebut menekankan pentingnya lingkungan yang aman, sehat, resik dan indah, termasuk penataan sampah, reklame, serta ketertiban wilayah. Selain itu, Presiden juga merencanakan pembangunan sekolah integrasi seluas sekitar 30 hektare di setiap wilayah sebagai bagian dari investasi pendidikan masa depan.

“Kami sudah meminta camat menyiapkan lahannya. Mudah-mudahan di Tanjung Morawa juga dapat dibangun sekolah integrasi sesuai amanah Bapak Presiden, demi mempercepat terwujudnya pendidikan yang lebih baik,” tutur Bupati.

(Joni s)

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

BINJAI | SuaraAkademis.com — Dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Dewan Kesenian dan Kebudayaan Pemuda (DEKAP) Kota Binjai akan menggelar kegiatan punggahan sebagai bentuk syukur dan penguatan silaturahmi antar pengurus.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Irpan Efendi, Ketua DEKAP Kota Binjai. Ia mengatakan bahwa punggahan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan niat, mempererat kebersamaan, serta mempersiapkan diri secara spiritual menjelang Ramadhan.

“Insya Allah, DEKAP Kota Binjai akan mengadakan punggahan menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan. Kami sangat berharap seluruh pengurus dapat hadir dan bersama-sama menyukseskan kegiatan ini,” ujar Irpan Efendi.

Kegiatan punggahan DEKAP Kota Binjai dijadwalkan akan dilaksanakan pada:

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

LUBUK PAKAM | Suaraakademis.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang sudah secara tegas melarang pedagang atau masyarakat untuk berjualan di atas drainase atau trotoar, khususnya di sepanjang jalan Pasar Delimas, Lubuk Pakam.

Pelarangan ini bukan serta merta, melainkan didasari aturan yang berlaku dan didahului dengan surat pemberitahuan atau imbauan.

Penegasan ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Deli Serdang, Saur MN Pangaribuan, Jumat (30/1/2026).

Dijelaskan Saur, pihaknya (Dishub Deli Serdang) telah menyurati pemilik/penghuni ruko sesuai surat No.500.11/246/PAB/2026 tanggal 27 Januari 2026, perihal imbauan untuk tidak berjualan di atas torotoar dan atau fasilitas pejalan kaki, karena bisa mengganggu fungsi perlengkapan jalan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Ini sesuai Undang-Undang (UU) No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  Pasal 28 ayat (2),” rincinya.

Pelarangan berjualan di atas drainase atau trotoar tersebut berlaku sejak diundangkannya UU No.22 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 No.96, tambahan Lembaran Negara No.5025), serta surat Dishub Deli Serdang disampaikan ke pemilik/penghuni ruko Komplek Perbelanjaan PT Delimas Suryakannaka, tanggal 27 Januari 2026.

Bila para pedagang atau masyarakat masih tetap bersikeras berjualan di atas drainase atau trotoar, maka Pemkab Deli Serdang melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan penertiban atau eksekusi terhadap pedagang tersebut sesuai Peraturan Daerah (Perda) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) No.7 tahun 2015 dan telah direvisi Perda No.1 tahun 2025 tentang Trantibum.

Hal senada juga disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam, Niwa Dzavira SIP MSi.

“Menurut kami dari pemerintah kecamatan, kebijakan tersebut merupakan penegakan peraturan daerah yang dilakukan untuk memastikan semua masyarakat dapat menggunakan fasilitas infrastruktur publik sesuai fungsinya,” jelasnya.

Dia menambahkan, pedagang yang masih tetap berjualan drainase atau trotoar, harus siap menanggung konsekuensinya, yakni ditertibkan oleh Satpol PP.

“Sebagaimana semua regulasi, jika dilanggar tentu ada konsekuensi yang sudah diatur. Untuk hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah tentu saja akan melakukan tugas penegakan aturan sesuai Perda,” tuturnya.

Niwa pun menegaskan, penertiban yang dilakukan terhadap para pedagang tersebut juga memiliki tujuan baik, yaitu menertibkan pemanfaatan fasilitas atau infrastruktur publik sesuai dengan peruntukannya.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

KUTALIMBARU | Suaraakademis.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang berkomitmen mendukung pengembangan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Pemkab Deli Serdang juga berencana membangun dan pemindahan Sekolah Rakyat ke wilayah Kecamatan Hamparan Perak, dengan kapasitas lebih besar serta fasilitas yang disesuaikan dengan standar nasional.

“Ke depan, jumlah siswa akan meningkat, fasilitas akan disesuaikan dengan standar, dan kualitas pendidikan terus ditingkatkan. Anak-anak kita ini sedang dipersiapkan menjadi Generasi Emas Indonesia 2045,” tegas Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, pada Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Sekolah Rakyat Menengah Pertama Negeri (SRMPN) 1 Deli Serdang, Sentra Insyaf Medan, Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Sabtu (31/1/2026).

Kepada para siswa, Wabup memberi motivasi untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam menempuh pendidikan.

Sementara itu, Mensos menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan SRMPN 1 Deli Serdang.

“Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi siswa-siswa istimewa dari keluarga kurang mampu, termasuk anak-anak yang putus sekolah atau berpotensi putus sekolah, agar mendapatkan pendidikan berkualitas,” kata Mensos.

Ditegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau keluarga-keluarga paling miskin yang selama ini luput dari program bantuan.

Tidak ada sistem pendaftaran, melainkan penjangkauan langsung berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya keluarga pada Desil 1 dan 2.

“Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada praktik suap atau kongkalikong. Sekolah Rakyat ini khusus untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan. Kita harus mengawasinya bersama,” tegas Mensos.

Saat ini, pemerintah sedang membangun 100 titik gedung permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Setiap gedung akan menampung siswa jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), dengan total sekitar 300 siswa baru setiap tahun.

“Penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah, karena ini adalah program strategis nasional Presiden,” sebut Mensos.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, HM Husni mengatakan, para siswa Sekolah Rakyat merupakan anak-anak terpilih yang berkesempatan mengenyam pendidikan berkualitas.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

BINJAI – SuaraAkademis.com | Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah / 2026 Masehi, Yayasan DEKAP Indonesia (Delegasi Kemanusiaan Peduli Indonesia) Kota Binjai menggelar kegiatan punggahan sebagai wujud persiapan rohani dan penguatan silaturahmi antar pengurus.

Kegiatan punggahan tersebut dilaksanakan pada Ahad (Minggu), 15 Februari 2026, bertempat di Sekretariat DEKAP Kota Binjai, Rumah Atok, Jalan S.M. Raja No. 5, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, mulai pukul 20.00 WIB.

Ketua DEKAP Kota Binjai, Irpan Efendi, mengatakan bahwa tradisi punggahan merupakan momentum penting untuk membersihkan hati dan mempererat ukhuwah menjelang datangnya bulan penuh ampunan dan keberkahan.

“Punggahan ini menjadi sarana silaturahmi sekaligus persiapan mental dan spiritual sebelum memasuki Bulan Suci Ramadhan. Kami ingin seluruh pengurus DEKAP Kota Binjai menyambut Ramadhan dengan hati yang bersih dan penuh semangat kebersamaan,” ujar Irpan Efendi.

Ia menegaskan, selain bernilai religius, kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi internal agar semangat kepedulian sosial dan kemanusiaan yang menjadi visi DEKAP tetap terjaga selama bulan Ramadhan.

“Kami berharap seluruh pengurus dapat hadir. Kebersamaan ini penting agar program-program kemanusiaan DEKAP selama Ramadhan dapat berjalan lebih solid dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Acara punggahan diisi dengan doa bersama, tausiyah singkat, serta ramah tamah antar pengurus. Suasana kekeluargaan dan kebersamaan terasa kuat sebagai simbol kesiapan keluarga besar DEKAP Kota Binjai dalam menyambut Ramadhan.

Melalui kegiatan ini, Yayasan DEKAP Indonesia Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus menanamkan nilai-nilai keislaman, kepedulian sosial, dan pengabdian kemanusiaan di tengah masyarakat.

Dengan lantunan takbir, keluarga besar DEKAP Kota Binjai menyambut Bulan Suci Ramadhan sebagai momentum meningkatkan iman, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

MEDAN | SuaraAkademis.com – Di tengah dinamika sosial dan politik nasional yang kian menghangat, Indata Komunika Cemerlang menggelar diskusi publik dan bedah buku bertajuk “Menguji Reset Indonesia”, karya Dandhy Laksono, Farid Gaban, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Februari 2026, bertempat di Serayu Café and Space, Kota Medan, dan akan menghadirkan langsung Dandhy Laksono serta Benaya Harobu sebagai narasumber utama. Diskusi ini juga akan diperkaya dengan pandangan akademisi Ibnu Avena Matondang sebagai pembanding.

Direktur Utama Indata Komunika Cemerlang, Fika Rahma, menyampaikan bahwa buku Reset Indonesia merupakan refleksi kritis atas kondisi bangsa yang membutuhkan pembaruan arah dan cara pandang.

“Kita tidak bisa terus berjalan dengan pola lama. Reset Indonesia adalah tawaran untuk memulai kembali dengan fondasi yang lebih kokoh, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Fika Rahma, Senin (02/02/2026).

Dalam diskusi publik ini, sejumlah isu strategis akan dibedah secara mendalam, di antaranya analisis kritis terhadap kebijakan publik, tawaran visi baru pembangunan nasional, serta strategi reset di sektor ekonomi, pendidikan, dan hukum. Selain itu, forum ini juga membuka dialog interaktif, sehingga peserta dapat berdiskusi langsung dengan para pemikir kritis yang hadir.

Fika Rahma menambahkan, acara ini terbuka untuk umum. Peserta dapat mengikuti kegiatan dengan melakukan pendaftaran dan membeli tiket yang nantinya akan ditukarkan dengan buku Reset Indonesia serta snack selama acara berlangsung.

“Dengan membeli tiket, peserta sudah mendapatkan buku Reset Indonesia dan snack. Melalui diskusi ini, kami berharap lahir diskursus yang konstruktif demi kemajuan Indonesia yang lebih baik,” paparnya.

Tentang Indata Komunika Cemerlang

Indata Komunika Cemerlang merupakan perusahaan komunikasi massa yang bergerak di berbagai bidang, sekaligus menjadi wadah diskusi yang berfokus pada isu-isu sosial, kebangsaan, dan pembangunan di Indonesia.

Salah satu tujuan utama Indata Komunika Cemerlang adalah menjadi penggerak kemajuan bangsa melalui aksi nyata serta program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kontak Media:

Reviza Putra

Sekretaris Panitia Indata Komunika Cemerlang

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts