Suaraakademis.com.|Rabat – Dinamika diplomasi internasional kembali mengukuhkan posisi Kerajaan Maroko terkait isu Sahara. Pemerintah Republik Panama secara resmi menegaskan dukungan penuhnya terhadap rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya solusi logis, serius, dan kredibel atas sengketa wilayah tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi penegasan kuat atas Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2797 yang menjadi payung hukum penyelesaian damai kawasan.
Pernyataan sikap diplomatis ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Panama, Carlos Arturo Hoyos Boyd, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Urusan Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, di ibu kota Rabat, Jumat (22/5/2026). Kunjungan kerja ini menegaskan kesepahaman kedua negara terhadap pentingnya stabilitas regional dan penghormatan hukum internasional.
Dalam pertemuan tersebut, Hoyos Boyd menegaskan bahwa inisiatif otonomi yang diajukan Kerajaan Maroko sejak tahun 2007 merupakan satu-satunya basis realistis yang mampu mengakhiri perselisihan secara langgeng. Menurutnya, skema ini sejalan sepenuhnya dengan proses yang dipimpin PBB serta menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan integritas wilayah Maroko.
Bentuk dukungan konkret dan bersejarah disampaikan secara tegas oleh Hoyos Boyd. Ia menekankan bahwa Kedutaan Besar Republik Panama di Maroko kini menjalankan seluruh fungsi diplomatik dan otoritas konsulernya di atas keseluruhan wilayah hukum Maroko, tanpa terkecuali. Hal ini secara eksplisit mencakup Provinsi-Provinsi Selatan atau wilayah Sahara, yang selama ini menjadi titik sengketa utama.
Panama juga menegaskan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya Sekretaris Jenderal PBB beserta Utusan Khususnya, guna memfasilitasi negosiasi yang berbasis pada Inisiatif Otonomi tersebut demi mencapai kesepakatan yang adil, berkelanjutan, dan dapat diterima semua pihak.
Tren Global Berbalik Arah, Gerakan Separatis Semakin Terasing
Perubahan peta dukungan internasional ini, di mana negara-negara dari Amerika Tengah dan Latin semakin berpihak pada kedaulatan Maroko, menuai respons positif dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), menilai keputusan Panama sebagai pukulan telak bagi kelompok-kelompok yang mendukung pemisahan wilayah.
“Pernyataan tegas Wakil Menteri Luar Negeri Panama ini adalah tamparan keras bagi gerakan separatisme. Ketika negara strategis yang menjadi kunci jalur maritim dunia seperti Panama menyatakan bahwa perwakilan diplomatiknya berfungsi penuh hingga ke wilayah Sahara, itu adalah bentuk pengakuan kedaulatan yang mutlak, baik secara hukum internasional formal (de jure) maupun kenyataan di lapangan (de facto),” ungkap Wilson Lalengke saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini juga menyoroti kekuatan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang semakin diperkokoh oleh langkah Panama. Ia melihat adanya arus besar yang tak terbendung dalam diplomasi global saat ini. Negara demi negara dari berbagai benua kini semakin kokoh berdiri di belakang Maroko, mengakui bahwa otonomi adalah satu-satunya jalan keluar.
Menurut pandangan tokoh pers nasional ini, skema otonomi khusus yang ditawarkan Maroko merupakan jalan tengah paling manusiawi dan cerdas. Skema ini tidak hanya menjamin stabilitas keamanan kawasan, tetapi juga membuka peluang kemakmuran ekonomi nyata bagi masyarakat lokal di wilayah Sahara.
“Sudah saatnya posisi maju dan damai ini dijadikan rujukan utama bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Konsistensi mendukung integritas teritorial Maroko adalah wujud nyata kontribusi kita bagi harmoni dunia dan penyelesaian konflik berbasis hukum internasional,” pungkas Wilson Lalengke.
Langkah Panama semakin mengukuhkan posisi Maroko di panggung internasional, menegaskan bahwa solusi politik berbasis kedaulatan dan otonomi adalah satu-satunya jalan damai yang diterima oleh komunitas dunia.(DPERSISMA/Redaksi)
