Suaraakademis.com.|Biak, Papua –
Gelombang pemutaran film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono terus meluas dan memicu kesadaran kritis di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Biak Numfor, Papua. Elemen masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, dan lingkungan gereja bersatu dalam rangkaian kegiatan Nonton Bareng (Nobar) dan diskusi publik. Kegiatan ini menjadi wadah solidaritas sekaligus bentuk penolakan nyata terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat.
Aksi solidaritas ini bermula dari kegiatan yang digelar oleh Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Biak melalui Bidang Aksi Pelayanan, bekerja sama dengan DPRP Papua, Seksi PAM GKI Biak Selatan, dan Papuan Voice pada Jumat (15/5/2026) di Halaman Kantor GKI Klasis Biak Selatan. Semangat tersebut kemudian menular ke jemaat gereja, di mana Pemuda Adat dan Jemaat GKI Abigail KBS Yafdas menggelar kegiatan serupa pada Minggu (17/5/2026) malam di halaman gereja setempat.
Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan (Akspel) BPC GMKI Biak, Jovan Yoga Fabanyo, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud kepedulian nyata terhadap nasib masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurutnya, masyarakat adat saat ini tengah berjuang mempertahankan hak ulayat mereka dari ancaman kekuasaan oligarki yang berkedok PSN, yang pengawalannya dinilai melibatkan aparat keamanan secara berlebihan.
“Ruang hidup mereka dirampas tanpa adanya persetujuan dari tokoh atau pemimpin adat setempat. Film ini bukan hanya sekadar bukti perlawanan, tetapi juga sumber inspirasi bagi masyarakat adat lainnya di Nusantara untuk hidup rukun, kuat, dan kompak melawan praktik kolonialisme gaya baru di masa kemerdekaan ini,” ujar Jovan di lokasi kegiatan.
Gereja Tak Bisa Hanya Diam
Dalam pandangan Jovan, lembaga gereja memiliki tanggung jawab moral dan iman yang besar dalam isu ini. Ia mendesak seluruh denominasi gereja di Tanah Papua, mulai dari Raja Ampat hingga Merauke, untuk mengambil sikap tegas dan aktif menyuarakan hak-hak umat yang juga merupakan masyarakat adat. Secara khusus, ia berharap GKI Tanah Papua menginstruksikan jemaatnya untuk menggelar Nobar secara masif dan menolak proyek yang merusak hak hidup tersebut.
“Mengapa gereja harus mengambil sikap? Karena ada hubungan eksistensial yang kuat di mana jemaat gereja adalah masyarakat adat itu sendiri. Di Indonesia Timur, pemisahan antara ‘jemaat’ dan ‘masyarakat adat’ itu hampir tidak ada. Orang yang beribadah di gereja setiap hari Minggu adalah orang yang sama yang tanah adatnya sedang terancam oleh proyek pembangunan atau konsesi korporasi,” tegasnya.
Jovan memperingatkan, jika gereja berdiam diri saat ruang hidup umatnya dihancurkan, maka gereja akan kehilangan relevansi. “Gereja tidak bisa hanya menggembalakan jiwa manusia jika fisik dan ruang hidup manusia tersebut dihancurkan,” tambahnya.
Oleh karena itu, lembaga gereja didesak untuk secara resmi mengecam kebijakan yang merugikan dan mendesak penghentian PSN yang represif. Pemerintah pun dituntut melakukan sosialisasi yang transparan dan humanis, sehingga pembangunan bisa berjalan tanpa mengorbankan hak ulayat, harga diri, dan identitas budaya masyarakat adat.
“Lembaga gereja dipanggil untuk menjadi voice for the voiceless, suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara,” pungkas Jovan.
Sebagai informasi, film Pesta Babi bertema “Kolonialisme di Zaman Kita” belakangan ini menjadi sorotan nasional. Pemutarannya di berbagai daerah sempat memicu polemik, namun di sisi lain semakin memperkuat solidaritas masyarakat sipil dan elemen agama terhadap isu keadilan sosial dan hak asasi manusia.(TIM/Red)
