Tebing Tinggi | SuaraAkademis.com
Dalam sejarah Islam Indonesia, terdapat sosok yang kiprahnya tidak dapat dibatasi oleh satu organisasi, satu fase politik, ataupun satu zaman. Tokoh tersebut adalah Buya Mohammad Natsir, ulama, intelektual, da’i, sekaligus negarawan yang konsisten memperjuangkan nilai Islam dalam berbagai ruang perjuangan, mulai dari Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Masyumi, hingga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
Jejak perjuangan Buya Natsir menunjukkan satu benang merah yang tak pernah putus, yakni dakwah, akhlak, dan tanggung jawab kebangsaan.
Muhammadiyah: Etos Pembaruan Islam
Buya Mohammad Natsir tumbuh dalam atmosfer pembaruan Islam yang kuat melalui Muhammadiyah. Gerakan tajdid Muhammadiyah membentuk watak intelektual Natsir sebagai sosok yang rasional, kritis, dan menolak taklid buta. Islam, menurut pandangan ini, tidak berhenti pada ceramah, tetapi diwujudkan dalam amal nyata seperti pendidikan, kesehatan, dan kerja sosial.
Nilai inilah yang kemudian menjadi fondasi perjuangan Natsir di berbagai medan dakwah dan kebangsaan.
Persis: Keteguhan Prinsip dan Kejernihan Berpikir
Kedekatan Buya Natsir dengan Persatuan Islam (Persis) memperlihatkan sisi keteguhan prinsip dan keberanian intelektualnya. Persis dikenal dengan sikap tegas dalam pemurnian akidah dan ibadah berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Namun, ketegasan tersebut tidak menjadikan Natsir eksklusif. Ia memandang perbedaan ijtihad sebagai keniscayaan dalam Islam, bukan alasan untuk saling meniadakan. Sikap inilah yang membuatnya diterima sebagai pendidik, da’i, dan pemikir lintas organisasi.
Masyumi: Islam dan Tanggung Jawab Negara
Fase Masyumi menjadi titik penting ketika Natsir berada di pusat pergulatan antara Islam dan negara. Sebagai tokoh utama Masyumi sekaligus Perdana Menteri Republik Indonesia, Natsir menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi, kebangsaan, maupun modernitas politik.
Mosi Integral Natsir, yang berhasil menyatukan kembali Indonesia dari ancaman disintegrasi, menjadi bukti bahwa politik Islam yang berlandaskan akhlak justru mampu menjadi perekat bangsa. Masyumi bukan sekadar partai politik, melainkan ikhtiar menghadirkan nilai Islam secara bermartabat di tengah masyarakat majemuk.
Dewan Dakwah: Kembali Mengabdi kepada Umat
Pasca pembubaran Masyumi, Buya Natsir tidak berhenti berjuang. Bersama para sahabat seperjuangan, ia mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai sarana melanjutkan dakwah secara lebih membumi.
Melalui DDII, Natsir memilih jalan dakwah yang sunyi namun substansial: pembinaan da’i, penguatan masjid, serta pemberdayaan umat hingga ke pelosok daerah. Fase ini menegaskan bahwa ketika pintu politik tertutup, jalan dakwah tetap terbuka lebar.
Satu Garis Lurus Perjuangan
Muhammadiyah, Persis, Masyumi, dan Dewan Dakwah kerap dipandang sebagai entitas yang berbeda, bahkan dipertentangkan. Namun melalui sosok Buya Mohammad Natsir, keempatnya justru berada dalam satu garis lurus perjuangan nilai.
Bukan organisasi yang membesarkan Natsir, melainkan keikhlasan, kejujuran intelektual, serta keberpihakan pada umat dan bangsa.
Hal ini disampaikan dalam bincang-bincang antara Abdul Aziz, Penasehat PW Persis Sumatera Utara, dengan Jufri, pemerhati sosial politik yang berdomisili di Kota Tebing Tinggi, saat menghadiri Pelantikan PD Persatuan Islam Kota Tebing Tinggi Masa Jihad 2026–2030, Sabtu (10/1/2026).
“Di tengah zaman yang mudah terpolarisasi, Buya Natsir mengajarkan bahwa kita bisa berbeda jalan, namun tetap satu tujuan; beragam metode, tetapi sama cita-cita,” tutur Jufri.
Warisan terbesar Buya Mohammad Natsir bukan terletak pada jabatan atau struktur, melainkan pada teladan hidup tentang bagaimana Islam dijalani dengan kepala dingin, hati bersih, dan langkah yang istiqamah. Sosok bersahaja inilah yang patut diteladani lintas generasi
