Suaraakademis.com.|Jakarta – Sorotan tajam dan kritik publik terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) semakin menguat seiring berjalannya program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai lembaga baru yang dibentuk dengan mandat strategis untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, BGN justru dinilai belum mampu menghadirkan solusi yang memadai. Sebaliknya, lembaga ini kini menjadi pusat kontroversi karena dianggap tidak kompeten, sarat kepentingan kelompok, dan menjadikan program strategis nasional tersebut sebagai ladang bisnis yang hanya menguntungkan kalangan tertentu. Akibatnya, alokasi anggaran besar yang berasal dari uang rakyat dikhawatirkan justru terhambur sia-sia tanpa hasil yang nyata.
Isu kinerja buruk ini tidak hanya menimpa Kepala BGN, Dadang Hindayana, serta Wakil Kepala BGN, Sonny Sanjaya, yang telah lama didesak berbagai elemen masyarakat untuk dicopot dari jabatannya. Kini, sorotan juga mengarah kepada Wakil Kepala BGN lainnya, Nanik S. Deyang. Publik dan pengamat menilai kinerjanya jauh dari harapan, terutama dalam hal kompetensi teknis, penanganan krisis, hingga gaya komunikasi yang dianggap tidak mencerminkan etika birokrasi yang baik.
Berbagai tudingan serius pun bermunculan. Nanik ditengarai memiliki kepentingan bisnis terkait pendirian dapur pelayanan MBG, serta terindikasi kuat menerima suap sebagai imbalan atas pelolosan dan pemberian persetujuan terhadap titik lokasi pembangunan dapur di berbagai daerah.
Rentetan Masalah dan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran
Berbagai masalah teknis dan operasional terus bermunculan dan menumpuk menghantam pelaksanaan program MBG. Masalah paling serius adalah kasus keracunan makanan yang menelan korban ribuan siswa di sejumlah daerah. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran besar akan standar keamanan pangan yang diterapkan. Belum lagi ditemukannya lemahnya standar higienitas serta sanitasi di Satuan Pelayanan Pengumpul Gizi (SPPG), yang seharusnya menjadi garda terdepan penyediaan makanan sehat.
Tak hanya soal kualitas makanan, persoalan hukum dan keuangan juga membayangi. Terdapat dugaan korupsi yang nilainya mencapai ratusan miliar Rupiah yang diduga dilakukan oleh para pimpinan puncak lembaga tersebut. Beragam kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa pun tersorot, mulai dari kasus pembelian sepeda motor, kaus kaki, hingga pengadaan laptop yang sempat santer diperbincangkan kejanggalannya. Di tengah tumpukan masalah ini, kepemimpinan BGN dinilai gagal menghadirkan solusi yang berbasis sains, data, dan manajemen modern yang terukur.
Polemik semakin memanas seiring gaya komunikasi Nanik S. Deyang yang kerap dianggap konfrontatif dan defensif. Kritik konstruktif yang disampaikan oleh media, akademisi, maupun pakar gizi, seringkali dijawab dengan retorika emosional dan serangan balik, alih-alih disertai penjelasan berbasis data atau perbaikan kebijakan. Sikap ini justru dinilai semakin memperburuk citra lembaga yang seharusnya menjadi pelayan publik. Selain itu, ketidakmampuan manajerial terlihat nyata dari sistem kerja dan aturan yang berubah-ubah setiap saat, menjadi indikasi kuat bahwa para pimpinan tidak memiliki perencanaan kerja yang matang sejak awal.
Desakan Evaluasi Total dari Presiden
Melihat situasi yang kian memburuk dan tumpukan masalah yang tak kunjung selesai ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menegaskan perlunya perhatian serius dan langkah tegas dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran pimpinan BGN — mulai dari Kepala, Wakil Kepala, hingga para Deputi — adalah kebutuhan yang sangat mendesak demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa.
“Program sebesar dan sestrategis MBG ini tidak boleh dikorbankan hanya karena dipimpin oleh figur yang lemah, tidak kompeten, dan penuh kepentingan. Saat ini sangat perlu dan mendesak dilakukan pergantian jajaran pimpinan puncak BGN. Mereka harus diganti oleh para profesional yang benar-benar memiliki latar belakang keahlian di bidang gizi publik, kesehatan masyarakat, serta mampu mengelola logistik berskala nasional yang besar ini,” tegas Wilson Lalengke kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Sebagai tokoh pers nasional, Wilson menekankan bahwa keberhasilan program ini adalah urusan hidup mati kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Ia mengingatkan agar Presiden tidak ragu mengambil keputusan berat namun tepat guna memastikan mandat konstitusi lembaga ini berjalan lurus.
“Disamping masalah keracunan yang menelan korban ribuan siswa, kasus pembelian sepeda motor, kaus kaki, dan pengadaan laptop, yang sempat santer beberapa waktu lalu, semestinya cukup menjadi alasan bagi Presiden untuk mengambil sikap tegas terhadap para pimpinan BGN,” tambahnya.
Kepemimpinan dalam Bingkai Nilai dan Filsafat
Kritik tajam terhadap kinerja dan kepemimpinan BGN ini sejatinya sejalan dengan pandangan para pemikir besar dunia mengenai kriteria seorang pemimpin yang baik. Filsuf Yunani kuno, Plato, dalam bukunya The Republic, menekankan bahwa pemimpin ideal adalah sosok “raja-filsuf” yang dipenuhi kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan, bukan sekadar ambisi politik atau kekuasaan. Bagi Plato, kepemimpinan yang tidak berbasis pengetahuan dan kebenaran hanya akan membawa institusi dan negara menuju kekacauan.
Sementara itu, filsuf Inggris, John Stuart Mill, dalam pemikirannya menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan kritik publik sebagai instrumen koreksi yang sehat bagi kekuasaan. Jika kritik yang bertujuan memperbaiki justru dijawab dengan sikap defensif, penyangkalan, dan emosional, maka fungsi kontrol sosial dalam demokrasi menjadi mati dan negara serta rakyatlah yang dirugikan.
Dalam konteks Indonesia, penilaian terhadap kinerja BGN juga sangat relevan jika diukur menggunakan kaca mata ideologi negara, Pancasila. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut agar kebijakan gizi dijalankan dengan hati nurani, memastikan hak setiap anak Indonesia mendapatkan makanan yang sehat, aman, dan layak.
Demikian pula dengan Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang mengamanatkan agar distribusi pangan dan anggaran negara dilakukan secara merata, transparan, bersih, dan bebas dari korupsi serta kepentingan politik praktis.
Dengan menumpuknya masalah mulai dari keamanan pangan hingga dugaan korupsi, harapan publik kini tertuju pada langkah nyata pemerintah. Apakah BGN akan diperbaiki dengan pemimpin yang tepat, atau justru terus menjadi beban yang membuang-buang uang rakyat tanpa hasil gizi yang memadai, tinggal menunggu keputusan tegas dari pucuk pimpinan negara.(TIM/Redaksi)
