DELI SERDANG | Suaraakademis.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang akan melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya jual hasil pertanian petani, khususnya komoditas strategis seperti bawang merah dan cabai.

Skema intervensi tersebut, yakni pemerintah akan membeli langsung hasil panen petani dan selanjutnya dijual kembali ke pasar dengan dukungan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami sebagai pemerintah daerah akan mengambil langsung cabai dari petani, kemudian kita jual ke pasar bebas. Selisih harga nantinya akan kita subsidikan,” ujar Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan yang turun langsung pada panen bawang merah bersama Kelompok Tani Oriza di Desa Sumberejo, Kecamatan Pagar Merbau, dan panen cabai bersama Kelompok Tani Sadar Tani di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin bersama Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS, Selasa (10/3/2026).

Selain itu, Pemkab Deli Serdang juga sedang mengkaji pola pengembangan komoditas terpadu yang menggabungkan sektor pertanian dan perikanan dalam satu kawasan produksi.

Model tersebut direncanakan mencakup budidaya ikan air tawar, padi, bawang merah, cabe/cabai (Ipababe) hingga secara bersamaan dalam satu sistem usaha tani.

“Nanti kita coba prosesnya. Mungkin dengan lahan sekitar 2.000 meter bisa kita uji coba. Mudah-mudahan model ini bisa menjaga produksi sekaligus meningkatkan daya jual hasil petani,” jelas Bupati.

Bupati juga menyampaikan kabar baik, yakni saat ini kondisi inflasi di Deli Serdang sudah mengalami penurunan dari sebelumnya termasuk yang tertinggi di Indonesia, kini angka inflasi daerah berada di kisaran 4,18 persen (yoy).

Pun begitu, Pemkab Deli Serdang hanya bisa melakukan intervensi pada komoditas tertentu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.

“Komoditas yang bisa kita kendalikan itu, seperti beras, bawang merah, cabai, bawang putih, dan ikan darat. Komoditas lain sulit untuk kita intervensi,” sebut Bupati.

Menurut Bupati, produksi sejumlah komoditas, seperti beras dan bawang merah saat ini relatif aman. Bahkan untuk cabai, kondisi harga saat ini cenderung rendah sehingga berpotensi masuk kategori deflasi.

Karena itu, langkah jangka pendek yang akan dilakukan adalah melakukan pembelian hasil panen petani secara langsung sebagai bentuk operasi pasar daerah.

“Untuk bawang merah maupun cabai, kita akan pelajari dulu payung hukumnya. Kalau memungkinkan, kita ambil langsung dari petani lalu kita jual ke pasar dengan mekanisme subsidi dari pemerintah. Kita anggap ini sebagai bentuk operasi pasar,” jelas Bupati.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

LUBUK PAKAM – Ramadan Fair Deli Serdang kali ini cukup berbeda dengan event serupa di tahun sebelumnya. Jika di tahun 2025 lalu diselenggarakan di Plaza Kuliner, tapi kali ini Ramadan Fair 1447 H & Festival Rakyat 2026 digelar di pelataran parkir eks Delimas Plaza.

Penyelenggaraannya akan berlangsung selama sebulan penuh, mulai 9 Maret 2026 hingga 9 April 2026. Ramadan Fair yang menjadi agenda rutin tahunan tersebut merupakan upaya untuk memeriahkan bulan suci Ramadan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan menyampaikan kebanggaannya karena kegiatan tersebut bisa terselenggara melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bhineka Perkasa Jaya dengan memanfaatkan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang.

“Kami bangga, hari ini di tangan BUMD bisa mengadakan festival rakyat di area milik Pemkab ini. Saya harap acara ini menjadi tonggak awal kebangkitan penataan kota dan prasarana publik di Kecamatan Lubuk Pakam,” ujar Bupati yang hadir bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Ny Jelita Asri Ludin Tambunan tersebut.

Bupati berharap, ke depan kawasan eks Delimas Plaza bisa ditata menjadi ruang publik baru yang hidup dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Semoga setelah Lebaran nanti, gedung ini bisa menjadi ikon baru di Pakam. Bisa kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, termasuk nonton bareng atau kegiatan hiburan lainnya,” harap Bupati.

Lebih lanjut dikatakan, penyelenggaraan Ramadan Fair juga menjadi salah satu bentuk penguatan sektor ekonomi masyarakat. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 35 pelaku UMKM turut ambil bagian dengan menghadirkan berbagai produk kuliner dan usaha kreatif.

“Ini merupakan salah satu penguatan sektor ekonomi masyarakat. Terima kasih kepada seluruh saudara-saudara yang telah meramaikan Ramadan Fair ini. Ada 35 pelaku usaha yang ikut hari ini, dan saya berharap kegiatan ini membawa berkah bukan hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi masyarakat Lubuk Pakam,” ungkap Bupati.

Selain menjadi ruang promosi UMKM, Ramadan Fair dan Festival Rakyat juga diisi dengan berbagai kegiatan hiburan dan aktivitas positif bagi masyarakat selama bulan Ramadan.

Diharapkan pula, momentum bulan suci Ramadan bisa memperkuat nilai kebersamaan serta menumbuhkan semangat membangun daerah.

“Semoga niat baik dan ketulusan di bulan suci ini bukan hanya meningkatkan ketakwaan kita, tetapi juga memperkuat semangat kita untuk membangun daerah ini menjadi lebih baik ke depan,” tutup Bupati.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

HAMPARAN PERAK | Suaraakademis.com – Kegiatan 1.000 Umat Berdoa untuk Tolak Bala, Tabligh Akbar dan Salat Tasbih di Masjid Jami’ Al Hafiz, Desa Hamparan Perak, Minggu (8/3/2026), merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini pun ratusan jemaah yang hadir memadati masjid untuk bermunajat dan memohon perlindungan kepada Allah SWT.

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan yang hadir bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Deli Serdang, Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang mampu memperkuat nilai spiritual masyarakat tersebut.

“Ini tahun keempat kegiatan berlangsung, saya harap dan mendukung bisa terus dilakukan agar menjadi ikon religius di Hamparan Perak,” ujar Bupati.

Di kegiatan yang diinisiasi anggota DPRD Deli Serdang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Adami Sulaeman dan dihadiri Tuanku Muhammad Fauzi, Raja Kejeruan Metar Bilad Deli itu, Bupati mengungkapkan, acara tersebut memiliki dampak besar dalam mempererat silaturahmi serta membangun kekuatan spiritual masyarakat.

“Saya rasa ini luar biasa. Inisiatornya Datok Adami dan ini harus ditularkan. Jangan hanya di Desa Hamparan Perak, tapi bisa juga dilakukan di desa-desa lain yang kental dengan nilai-nilai keislaman,” sebut Bupati.

Selain menjadi ikon, Bupati juga berharap kegiatan yang juga diiringi dengan pemberian santunan kepada 1.000 umat itu bisa rutin dilakukan, bahkan jika memungkinkan dua kali dalam setahun.

“Selain membangun silaturahmi, kegiatan seperti ini juga memperkuat spiritual masyarakat kita yang tanpa kita sadari perlahan mulai tergerus,” ucap Bupati.

Sebelumnya, ketua panitia, Burhanudin menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan permohonan kepada Allah SWT agar masyarakat dijauhkan dari berbagai bencana.

“Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai doa bersama mengingat beberapa waktu lalu terjadi bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terkhusus kita juga berdoa agar kampung kita dijauhkan dari segala bala, bencana dan marabahaya,” jelasnya.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

HAMPARAN PERAK | Suaraakademis.com -!Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan kepolisian, terutama Polres Pelabuhan Belawan sudah terjalin erat. Terlebih dalam upaya mendukung pengembangan dan peningkatan sektor pertanian, khususnya komoditas jagung.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, pada Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 bersama Polres Pelabuhan Belawan di Pasar 1 Sekip, Lahan Datok Engguet, Kecamatan Hamparan Perak, Sabtu (7/3/2026).

Wabup mengatakan, tanam jagung yang dilakukan merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional serta mendorong peningkatan produksi jagung di wilayah Deli Serdang.

Dijelaskan, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani.

“Melalui tanam raya jagung ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Deli Serdang,” ujar Wabup.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi SIK MH CPHR menyampaikan, tanam jagung serentak merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kami dari Polres Pelabuhan Belawan siap mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan hasil pertanian serta memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkap Kapolres.

Melalui kolaborasi berbagai pihak, diharapkan program tanam jagung bisa berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung program swasembada pangan.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Gunungsitoli – Front Pemuda Ormas Jurnalis Nias Bersatu menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait penangkapan dan penahanan sejumlah aktivis, jurnalis, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan yang dituduh melakukan pemerasan terhadap salah satu anggota DPRD di Gunungsitoli.

Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut mengaku prihatin sekaligus mempertanyakan sejumlah kejanggalan dalam proses penangkapan yang terjadi di lingkungan kantor DPRD Kota Gunungsitoli.

Mereka menilai peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang ditangkap, tetapi juga berpotensi mencederai marwah profesi aktivis, LSM, dan jurnalis yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Front Pemuda Ormas Jurnalis Nias Bersatu menegaskan bahwa pihaknya tidak membenarkan tindakan yang melanggar hukum. Namun demikian, mereka meminta agar proses hukum berjalan secara transparan dan objektif.

Menurut mereka, sebelum peristiwa penangkapan terjadi, beberapa pihak yang kini ditahan diketahui tengah melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan pada masa jabatan Wiradarma saat menjabat sebagai Kepala Desa Nikootano Dao pada periode 2021 hingga 2023.

“Upaya kontrol sosial yang dilakukan justru berubah menjadi tuduhan pemerasan yang berujung pada penangkapan. Hal ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat,” demikian bunyi pernyataan organisasi tersebut.

Mereka juga mempertanyakan beberapa hal yang dinilai janggal dalam kronologi peristiwa tersebut, di antaranya terkait kehadiran cepat aparat penegak hukum di lokasi kejadian, serta konstruksi dugaan pemerasan yang terjadi dalam pertemuan di ruang kerja anggota DPRD tersebut.

Front Pemuda Ormas Jurnalis Nias Bersatu menilai, apabila persoalan ini tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik, maka hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi gerakan sosial dan kebebasan pers di wilayah Kepulauan Nias.

Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa kebebasan pers dan hak masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam pernyataan sikapnya, Front Pemuda Ormas Jurnalis Nias Bersatu menyampaikan beberapa tuntutan kepada aparat penegak hukum, yaitu:

1. Mendesak aparat penegak hukum membuka secara transparan kronologi sebenarnya dari peristiwa tersebut kepada publik.
2. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, LSM, organisasi kemasyarakatan, maupun jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
3. Meminta proses hukum dilakukan secara objektif, profesional, serta bebas dari tekanan dan kepentingan politik.
4. Mengajak seluruh elemen masyarakat di Kepulauan Nias untuk bersama-sama mengawal proses hukum tersebut agar tidak terjadi ketidakadilan.

Mereka menegaskan bahwa apabila berbagai kejanggalan dalam kasus ini tidak dijelaskan secara terbuka, maka tidak menutup kemungkinan akan diambil langkah konstitusional bersama elemen masyarakat sipil di wilayah tersebut.

“Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan, dan kebenaran tidak boleh dibungkam oleh skenario apa pun,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap Front Pemuda Ormas Jurnalis Nias Bersatu

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

GUNUNGSITOLI – Kasus dugaan pemerasan yang berujung Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli terus memanas. Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) menuding ada indikasi upaya membungkam gerakan aktivis setelah mantan Koordinator AMPERA berinisial BL ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Sikap tegas tersebut diputuskan dalam rapat pengurus inti AMPERA yang digelar pada Minggu (8/3/2026) pukul 14.00–16.30 WIB di Sekretariat AMPERA, Jalan Mistar Lasara Bahili, Kota Gunungsitoli.

Dalam rapat internal tersebut, jajaran pengurus organisasi memutuskan dua langkah strategis, yakni melakukan penyelamatan organisasi melalui pergantian koordinator serta memberikan pendampingan dan advokasi hukum penuh kepada BL yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Polres Nias.

Koordinator AMPERA yang baru, Agri Handayan Zebua yang akrab disapa Bung Mikoz, dalam keterangan persnya menegaskan bahwa organisasi melihat perkara ini tidak bisa dipisahkan dari konteks awal yang memicu konflik.

Menurutnya, sebelum kasus tersebut mencuat, telah muncul kritik publik, pemberitaan media, serta rencana aksi unjuk rasa dari LSM Perkara terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa Nikootano Dao ketika seorang anggota DPRD Kota Gunungsitoli masih menjabat sebagai kepala desa.

“AMPERA menilai penetapan tersangka terhadap BL tidak dapat dilepaskan dari dinamika kritik publik terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa. Perkara ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan sipil,” ujar Mikoz.

Ia menegaskan, organisasi memandang penting agar proses hukum tidak berubah menjadi alat membungkam kritik masyarakat terhadap pejabat publik.

“Kasus ini tidak bisa dilihat secara sempit sebagai perkara pidana biasa. Ada konteks kritik terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa yang justru menjadi titik awal konflik,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, AMPERA juga secara resmi mengangkat Agri Handayan Zebua sebagai koordinator baru, menggantikan BL, guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi.

Namun demikian, keputusan tersebut ditegaskan sebagai langkah administratif organisasi, bukan bentuk penghakiman terhadap BL yang masih menjalani proses hukum.

“AMPERA tetap memberikan dukungan moral dan advokasi hukum kepada BL hingga proses hukum selesai,” katanya.

AMPERA juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam peristiwa OTT yang terjadi pada Rabu (4/3/2026) di ruang kerja salah satu anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan informasi yang dihimpun organisasi, sebelum operasi tangkap tangan terjadi, diduga telah berlangsung negosiasi antara pihak-pihak terkait, bahkan korban disebut telah lebih dahulu menyerahkan uang sebesar Rp3 juta. Pertemuan kedua yang berujung OTT disebut terjadi setelah korban mengundang tersangka datang ke ruang kerjanya di DPRD.

Situasi tersebut dinilai memunculkan pertanyaan publik terkait konstruksi peristiwa yang kemudian dikategorikan sebagai pemerasan.

“Fakta-fakta ini perlu diuji secara objektif dalam proses hukum agar kebenaran yang utuh dapat terungkap,” kata Mikoz.

Selain memberikan pendampingan hukum kepada BL, AMPERA menyatakan akan terus mengawal proses hukum secara ketat, membuka fakta-fakta yang dinilai belum terungkap kepada publik, serta melanjutkan investigasi dugaan penyalahgunaan Dana Desa Nikootano Dao yang menjadi akar persoalan.

AMPERA juga menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garis depan dalam mengawasi praktik penyalahgunaan kekuasaan.

“AMPERA berdiri untuk kepentingan rakyat. Perjuangan melawan korupsi dan penyalahgunaan jabatan tidak akan berhenti hanya karena adanya tekanan terhadap aktivis,” tegas Mikoz.

Ia juga mengajak masyarakat sipil, media, dan aparat penegak hukum untuk mengawal perkara ini secara terbuka, objektif, dan transparan, agar proses hukum tidak menimbulkan persepsi publik sebagai bentuk kriminalisasi terhadap gerakan masyarakat sipil.

“Demokrasi hanya akan tumbuh sehat apabila kritik, kontrol sosial, dan kebebasan berekspresi tetap dilindungi,” pungkasnya.

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Pakpak Bharat | Suaraakademis.com – Pengelolaan Dana Desa di Desa Sibongkaras, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, menjadi perhatian setelah analisis awal terhadap dokumen penyaluran dan rincian kegiatan tahun anggaran 2023 hingga 2024 menunjukkan sejumlah kejanggalan administratif yang dinilai perlu penjelasan dari pemerintah desa.Minggu, 8/6/2026.

Berdasarkan data yang dihimpun redaksi, total Dana Desa tahun 2024 tercatat sebesar Rp780.374.000 dan telah disalurkan seluruhnya kepada pemerintah desa melalui dua tahap penyaluran.

Rinciannya yaitu Tahap I sebesar Rp368.549.600 (47,23 persen) dan Tahap II sebesar Rp411.824.400 (52,77 persen). Secara administratif, pola penyaluran dua tahap ini masih dianggap normal dalam mekanisme penyaluran Dana Desa.

Namun ketika dilakukan pencocokan dengan rincian kegiatan yang tersedia, jumlah kegiatan yang teridentifikasi hanya mencapai Rp338.759.964.
Artinya terdapat selisih sekitar Rp441.614.036 yang belum terlihat dalam rincian kegiatan tersebut.

Selisih yang mencapai lebih dari 56 persen dari total pagu anggaran itu menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran desa.

Dalam praktik administrasi desa, selisih seperti ini bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti data kegiatan yang belum lengkap, adanya program lain yang belum ditampilkan, atau laporan kegiatan yang belum sepenuhnya dipublikasikan.

Program Posyandu Muncul Lebih dari Satu Kali
Dalam rincian kegiatan tahun 2024 juga ditemukan program Posyandu yang tercatat dua kali, yaitu sebesar Rp25.500.000 dan Rp40.929.084.
Jika dijumlahkan, total anggaran kegiatan Posyandu mencapai Rp66.429.084.

Pengulangan kegiatan seperti ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun dalam pengelolaan anggaran publik, kondisi tersebut biasanya memerlukan penjelasan rinci apakah kegiatan tersebut merupakan program yang berbeda, pencairan bertahap, atau pemecahan anggaran dalam beberapa kegiatan.
Anggaran Pertanian Capai Lebih dari Rp100 Juta
Pada sektor peningkatan produksi tanaman pangan, tercatat dua kegiatan dengan nilai Rp6.935.000 dan Rp114.780.000.

Total anggaran sektor ini mencapai Rp121.715.000.
Nilai tersebut tergolong cukup besar untuk skala desa dan biasanya digunakan untuk pengadaan alat pertanian seperti hand tractor, mesin pengolahan hasil pertanian, atau bantuan alat bagi kelompok tani.

Karena itu, aspek yang perlu diverifikasi antara lain keberadaan barang yang dibeli, kelompok tani penerima bantuan, serta kesesuaian harga dengan standar pasar.
Proyek Jalan Usaha Tani
Selain itu terdapat program pembangunan jalan usaha tani dengan anggaran Rp80.000.000.

Dalam proyek infrastruktur desa, hal yang biasanya menjadi perhatian adalah panjang jalan yang dibangun, volume pekerjaan, serta keberadaan papan proyek di lokasi kegiatan.

Sektor infrastruktur sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu sektor yang paling sering diaudit karena berpotensi terjadi ketidaksesuaian antara volume pekerjaan dengan nilai anggaran.

Dana Keadaan Mendesak
Pada tahun 2024 juga tercatat anggaran Rp21.600.000 untuk program keadaan mendesak.
Program ini dalam praktik Dana Desa biasanya digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan darurat, atau penanganan kondisi tertentu di masyarakat.

Jika diasumsikan sebagai BLT Dana Desa dengan standar Rp300.000 per bulan, maka nilai tersebut setara dengan sekitar 6 penerima selama satu tahun.

Karena itu, daftar penerima dan bukti penyaluran menjadi dokumen penting yang biasanya diperiksa dalam proses audit.

Anggaran Pendidikan Desa
Pada sektor pendidikan desa, program PAUD atau pendidikan anak usia dini tercatat sebesar Rp49.015.880.
Dalam praktik umum, honor guru PAUD desa biasanya berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Karena itu, penggunaan anggaran yang mencapai hampir Rp49 juta memerlukan rincian lebih lanjut terkait komponen belanja program, jumlah tenaga pendidik, serta kegiatan pendidikan yang dilaksanakan.

Dana Desa Tahun 2023
Sementara itu, pada tahun anggaran 2023, total Dana Desa yang diterima Desa Sibongkaras tercatat sebesar Rp938.845.000 yang disalurkan dalam tiga tahap.
Tahap pertama sebesar Rp382.453.500 (40,74 persen), tahap kedua Rp281.653.500 (30 persen), dan tahap ketiga Rp274.738.000 (29,26 persen).

Dari rincian kegiatan yang tersedia, total belanja yang terlihat mencapai sekitar Rp824.037.510, sehingga masih terdapat selisih sekitar Rp114.807.490 yang belum muncul dalam daftar kegiatan.

Program Berulang dalam Satu Tahun
Dalam data kegiatan tahun 2023 juga ditemukan beberapa program yang muncul lebih dari satu kali.
Salah satunya adalah kegiatan Posyandu yang tercatat sebanyak tiga kali dengan total anggaran mencapai Rp126.855.000.

Selain itu program keadaan mendesak juga muncul sebanyak empat kali dengan total nilai Rp100.800.000.
Jika program tersebut merupakan BLT Dana Desa, maka jumlah tersebut setara dengan sekitar 28 penerima selama satu tahun, yang secara matematis masih memungkinkan namun tetap memerlukan verifikasi data penerima.

Anggaran Pertanian dan Peternakan
Sektor pertanian pada tahun 2023 juga menerima alokasi cukup besar dengan total sekitar Rp216.310.000, sementara program peningkatan produksi peternakan mencapai Rp85.240.000.

Program-program tersebut biasanya digunakan untuk pengadaan alat pertanian, bantuan ternak, atau fasilitas produksi kelompok tani.
Proyek Infrastruktur Jembatan
Proyek terbesar dalam data tahun 2023 adalah pembangunan atau peningkatan jembatan desa dengan nilai Rp173.054.920.

Dalam proyek infrastruktur desa, beberapa hal yang umumnya diverifikasi adalah lokasi pembangunan, ukuran konstruksi, serta kesesuaian antara pekerjaan fisik dengan nilai anggaran yang tercantum.
Kesimpulan Analisis Awal
Berdasarkan analisis data yang tersedia, belum dapat disimpulkan adanya kerugian negara dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Namun terdapat sejumlah indikasi administratif yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, di antaranya:
adanya selisih anggaran yang belum terlihat dalam rincian kegiatan,
pengulangan beberapa program dalam satu tahun anggaran,
besarnya anggaran pada sektor pertanian dan Posyandu,
serta proyek infrastruktur desa yang perlu verifikasi fisik di lapangan.

Redaksi Suaraakademis.com telah berupaya menghubungi Kepala Desa Sibongkaras untuk memperoleh konfirmasi terkait temuan ini.
Namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi.
Apabila klarifikasi telah diterima, redaksi akan memuatnya dalam pemberitaan lanjutan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi dalam pemberitaan.

Abdi A

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

Medan|Suaraakademis.com- Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh keluarga besar Universitas Deztron Indonesia dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh dosen, fungsionaris, mahasiswa, serta sejumlah tamu undangan dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan.

Acara yang berlangsung dengan khidmat ini diawali dengan tausiyah Ramadhan, doa bersama, dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama seluruh civitas akademika. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan kampus.

Rektor Universitas Deztron Indonesia dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama memiliki makna penting dalam membangun solidaritas dan persatuan di lingkungan akademik.

“Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah dan menjadi momentum bagi kita semua untuk mempererat silaturahmi serta menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh civitas akademika Universitas Deztron Indonesia dapat terus menjaga kebersamaan dan meningkatkan kualitas pengabdian dalam dunia pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, tausiyah Ramadhan yang disampaikan oleh Ustadz Zul Arafah mengajak seluruh peserta untuk menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan.

Dalam ceramahnya, ia juga menyinggung berbagai peristiwa bencana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Aceh, sebagai pengingat bagi umat manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan kepedulian terhadap sesama.

“Bencana yang terjadi di berbagai daerah hendaknya menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat iman, meningkatkan amal ibadah, serta menumbuhkan rasa empati kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Beni Arbi Batubara, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Deztron Indonesia, menyampaikan bahwa bulan Ramadhan merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas diri, baik secara spiritual maupun dalam pengabdian di dunia pendidikan.

“Di bulan suci Ramadhan ini kita semua dididik untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Semoga nilai ketakwaan kepada Allah SWT terus terjaga, sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan di antara sesama,” ujarnya.

Kegiatan buka puasa bersama tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta membangun semangat kolektif dalam memajukan dunia pendidikan di lingkungan Universitas Deztron Indonesia.

Abdi A

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

DPW Pasundan Sumut Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturahmi dan Santuni Anak Yatim di Bulan Ramadhan

Medan | Suaraakademis.com
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pasundan Sumatera Utara menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama yang dirangkai dengan pemberian santunan kepada anak yatim. Kegiatan penuh kebersamaan ini dilaksanakan di Cafe Haji Muhiddin, Kota Medan, pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW Pasundan Sumatera Utara, Prof. Dr. Yohni, SH., MH, yang hadir bersama jajaran pengurus dan anggota DPW Pasundan Sumut. Suasana penuh kehangatan tampak terasa sejak awal kegiatan, di mana para pengurus dan anggota berkumpul dalam nuansa kekeluargaan untuk menyambut waktu berbuka puasa.

Dalam kesempatan itu, Prof. Dr. Yohni, SH., MH menegaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum spiritual untuk memperkuat solidaritas, mempererat tali persaudaraan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Ramadhan mengajarkan kita tentang keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, kegiatan ini bukan hanya untuk mempererat silaturahmi pengurus, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak melupakan mereka yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim,” ujarnya.

Selain berbuka puasa bersama, DPW Pasundan Sumut juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial dan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam bulan suci Ramadhan.

Sementara itu, Sekretaris DPW Pasundan Sumut kepada wartawan menuturkan bahwa momentum Ramadhan harus dimaknai lebih dalam, bukan hanya sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat nilai kebersamaan dalam organisasi.

Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi ruang untuk menyatukan visi, mempererat komunikasi antar pengurus, sekaligus memperkokoh semangat kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi.

“Momentum Ramadhan adalah waktu terbaik untuk memperkuat ukhuwah dan mempererat silaturahmi. Di tengah kesibukan masing-masing pengurus, kegiatan seperti ini menjadi pengingat bahwa organisasi ini dibangun atas dasar kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa DPW Pasundan Sumatera Utara berharap kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sebagai bentuk kontribusi nyata organisasi kepada masyarakat.

Acara berlangsung dengan penuh khidmat dan kekeluargaan, dimulai dengan tausiyah singkat tentang makna Ramadhan, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan berbuka puasa. Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat solidaritas antar anggota serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama di bulan yang penuh berkah ini.

Di penghujung acara, para pengurus DPW Pasundan Sumut berharap nilai-nilai kebersamaan yang lahir dari momentum Ramadhan dapat terus terjaga, tidak hanya dalam kegiatan organisasi, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Abdi

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

Medan | Suaraakademis.com – Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai kegiatan Buka Puasa Bersama Universitas Deztron Indonesia yang digelar di Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara, Jumat (7/3/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Doa dan Cinta untuk Aceh – Ramadhan sebagai Momentum Kebangkitan di Tengah Musibah” ini menjadi ajang silaturahmi civitas akademika sekaligus momentum memperkuat solidaritas kemanusiaan di bulan suci Ramadhan.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Deztron Indonesia, Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE., M.Kes, bersama jajaran akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, serta undangan dari berbagai kalangan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan tausiyah, doa bersama, serta penyerahan santunan kepada anak-anak yatim.

Momentum ini juga menjadi buka puasa bersama pertama sejak berdirinya Universitas Deztron Indonesia, yang saat ini masih tergolong sebagai perguruan tinggi baru.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Deztron Indonesia Prof. Adjunct Dr. Marniati menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Ramadhan harus dimaknai sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Syukur Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyelenggarakan buka puasa bersama untuk pertama kalinya sejak berdirinya Universitas Deztron Indonesia. Semoga kebersamaan ini semakin mempererat silaturahmi keluarga besar universitas,” ujar Prof. Marniati.

Menurutnya, bulan Ramadhan juga menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan nilai penting yang harus terus dijaga oleh seluruh civitas akademika.

“Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas, kepedulian sosial, serta doa bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ujian,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihak universitas juga mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan masyarakat Aceh yang tengah menghadapi berbagai musibah.

“Kami memohon doa dari seluruh hadirin agar saudara-saudara kita di Aceh yang sedang menghadapi cobaan diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan oleh Allah SWT,” ungkapnya.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Mahasiswa, dosen, dan para tamu undangan tampak antusias mengikuti rangkaian acara mulai dari tausiyah, doa bersama hingga berbuka puasa.

Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan peduli terhadap persoalan kemanusiaan di tengah masyarakat.

Melalui semangat Ramadhan, Universitas Deztron Indonesia berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta memperkuat tali silaturahmi antara civitas akademika dan masyarakat luas.

Abdi A

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

TANJUNG MORAWA | Suaraakademis.com – Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin Tambunan mengajak masyarakat untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur’an tidak sekadar dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan.

Hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Nurul Iman, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Jumat (6/3/2026).

Dikatakan, momentum Nuzulul Qur’an seharusnya menjadi pengingat bagi umat Islam untuk kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci tersebut.

“Peringatan Nuzulul Qur’an tahun ini menjadi momentum yang baik bagi kita untuk kembali mengingat bahwa Al-Qur’an adalah pedoman hidup. Tidak sekadar dibaca, tetapi juga dipahami dan diilhami dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Bupati di acara yang mengusung tema, Nuzul Al-Qur’an sebagai Penguat Nilai Keimanan, Ketakwaan serta Akhlakul Karimah dalam Mewujudkan Masyarakat Deli Serdang Sehat, Cerdas, Religius dan Berkelanjutan tersebut.

Menurut Bupati, meskipun setiap tahun umat Islam memperingati Nuzulul Qur’an, manusia tetap tidak luput dari kelalaian terhadap pedoman tersebut.

“Setiap tahun kita memperingati Nuzulul Qur’an, namun kita juga tidak luput dari lupa pada pedoman ini. Karena itu, momen seperti ini harus menjadi pengingat agar kita kembali memperkuat iman, takwa, dan akhlakul karimah,” jelaz Bupati di acara yang turut dihadiri Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS; Ketua TP PKK, Ny Jelita Asri Ludin Tambunan; Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Ny Asniar Lom Lom Suwondo serta para kepala OPD dan lainnya tersebut.

Peringatan Nuzulul Qur’an tersebut semakin khidmat dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Naura Ferina Azka, Juara II Cabang Tilawah Anak Putri MTQ tingkat Kabupaten Deli Serdang.

Sementara itu, Ustaz Sempurna Silalahi dalam tausiahnya, mengajak jemaah menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber nilai dalam membangun kehidupan yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

TINGKATKAN HARKAT & MARTABAT PEDAGANG

Sebelum menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati terlebih dulu meninjau situasi dan kondisi Simpang Limau Manis yang kini telah bersih dari pedagang di pinggir jalan. Para pedagang dipindahkan ke eks gudang PTPN I, tak jauh dari lokasi.

Dijelaskan, penertiban yang dilakukan terhadap para pedagang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat para pedagang itu sendiri.

“Walaupun kita terkesan tegas, niat kita satu, bagaimana meningkatkan harkat dan martabat mereka,” ungkap Bupati.

Bupati memberi apresiasi terhadap langkah Kepala Desa Limau Manis, Dodi Syahputra dan Camat Tanjung Morawa, Gontar Syahputra Panjaitan SSTP MM, yang aktif menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik.

Bupati pun berharap dukungan tokoh masyarakat, untuk turut membantu menyosialisasikan berbagai program pembangunan Kabupaten Deli Serdang kepada masyarakat.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Jakarta – Setelah Eddi Widiono Suwondho, sepertinya nama Darmawan Prasodjo menjadi pejabat kedua terlama yang menduduki ‘kursi panas’ Direktur Utama PT PLN (Persero).

Memimpin sejak era Presiden Ke 7 Joko Widodo atau sejak awal tahun 2021, hingga kini pria yang akrab disapa Darmo itu, belum juga tergeser dari posisinya. Bahkan hingga dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pria asal Yogyakarta itu masih terus berkuasa.

Dengan kata lain, saat ini Darmo sudah memasuki tahun keenam duduk sebagai orang nomor satu di perusahaan setrum tersebut. Bersamanya ada juga sosok Yusuf Didi Setiarto, Direktur Legal & Human Capital (LHC) yang sama-sama dilantik sebagai Direksi PLN di tahun yang sama.

Bukan hal yang mengherankan, karena keduanya memang dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Darmo pernah menjabat sebagai Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP), sedangkan Yusuf Didi menjabat sebagai Deputi II.

Menanggapi situasi tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) H Teuku Yudhistira mengatakan, di balik terlalu lamanya mereka menguasai PLN, jelas hal tersebut merusak organisasi di BUMN tersebut

Bahkan, kata dia, berdasarkan hasil investigasi dan cerita dari sejumlah pegawai, duet Darmo dan Yusuf Didi kini dikenal sebagai sosok ‘menakutkan’ di mata anak buahnya.

“Jelas tidak berlebihan, Apalagi dengan kekuatannya itu, keduanya bisa berbuat sesuka hati tanpa berpikir tentang keberlangsungan organisasi secara sehat,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta.

Bayangkan, lanjut Yudhis, Darmo sebagai orang nomor satu, sedangkan Yusuf Didi yang mengurusi soal sumber daya manusia (SDM) di PLN, seolah menjadi ‘malaikat pencabut nyawa’ yang bisa menempatkan siapa pun di PLN.

“Sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak orang-orang dengan modus profesional hire (prohire) yang merupakan kerabat keduanya, sekarang bekerja di PLN tanpa prosedur. Rata-rata masuk melalui perusahaan sub holding, lalu kemudian dikaryakan ke holding,” ujarnya.

Atas situasi tersebut, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) itu juga mengatakan, banyak jabatan-jabatan strategis sekarang, diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten.

“Meritokrasi rusak. Tidak ada jenjang karir lagi yang jelas. Tidak ada lagi memandang prestasi, semua cenderung karena faktor kedekatan. Misalnya GM PLN UID Yogyakarta yang baru, kabarnya karena faktor kekerabatan dan kedekatan, begitu juga Manajer UP3 disana. Belum lagi beberapa pejabat dari luar yang lewat jalur prohire. Langsung didudukkan di posisi VP dan EVP padahal tidak ngerti apa-apa. Di samping usianya masih muda dan memang bukan profesional di bidang yang dijabatnya itu. Ini sudah pernah saya sampaikan beberapa kali di statement saya. Seperti ponakan istri Darmo si Pratama yang sekarang duduk di level SEVP, Chipta Perdana Dirut Icon Plus. Intinya ya kalau yang tidak masuk dalam circle Darmo dan Yusuf Didi, jangan mimpilah dapat jabatan strategis,” bener Yudhis.

Lain Darmo, lain pula Yusuf Didi. Dalam urusan nepotisme, alumni FH Universitas Indonesia kabarnya sangat memprioritaska alumni satu almamaternya, terlebih yang akan ditempatkannya di bidang hukum (legal).

“Tapi sialnya, pada perekrutan pegawai baru-baru ini, justru banyak alumni FH UI tidak lolos interview. Sebagai Ketua Iluni FH UI informasinya Yusuf Didi berang dan marah-marah sampai memanggil pegawai PLN yang bertugas melakukan interview,” ungkapnya.

Yudhis juga merasa miris melihat rekan-rekan pegawai PLN yang sebenarnya berprestasi, tapi harus menjilat dulu ke lingkaran itu agar bisa mendapatkan jabatan atau demi jenjang karir.

“Ya bayangkan, biasanya usia 40 saja banyak pegawai di daerah yang belum dapat jabatan TL atau Manajer ULP. Tapi lihat saja gank Darmo, termasuk yang prohire, mereka seenaknya merebut jabatan yang sebenarnya menjadi hal pegawai tanpa melalui proses,” tukasnya.

Lebih jauh Yudhistira mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun di lingkungan PLN, hampir setiap bulan banyak pegawai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masuk dengan mudah tanpa prosedur sebagaimana mestinya

“Bahkan informasi yang beredar, sampai ART di rumah Darmo juga dibayar PLN setelah dimasukan sebagai pegawai jalur PKWT. Dan ini mungkin bisa dicek lebih jauh oleh rekan-rekan,” kecamnya.

Karena itu, sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi BP BUMN yang bisa merekomendasi dan Danantara sebagai pihak berwenang untuk tidak segera memecat keduanya.

“Bagi APH, kami mendesak agar kedua orang ini juga diperiksa dan ditangkap dalam perkara KKN yang sudah berulangkali saya teriakkan di sejumlah media. Tidak ada yang kenal hukum di Negeri ini termasuk Darmawan Prasodjo dan Yusuf Didi Setiarto,” tegasnya

Di samping, kata Yudhis juga, khusus untuk PLN, ia mendukung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) secepatnya menerapkan aturan baru terkait PKWT dan tenaga alih daya (outsourcing) yang akan dimasukkan ke Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) baru.

Hal ini merespons adanya sorotan pihak Amerika Serikat (AS) mengenai PKWT dan tenaga alih daya dalam Agreement on Resiprocal Trade (ATR). Airlangga menyebut, penyesuaian terbaru akan masuk dalam bahasan UU Ketenagakerjaan.

Diketahui, dalam ART yang diteken sebelumnya, AS meminta Indonesia untuk mengesampingkan tenaga alih daya dalam bisnis inti. Serta menetapkan pekerja kontrak maksimal satu tahun.

Airlangga mengonfirmasi, aturan turunannya juga akan dibahas seiring pembahasan penyusunan UU Ketenagakerjaan baru. Termasuk didalamnya memuat klausul pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Deli Serdang | Suaraakademis.com – Oknum Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, resmi dilaporkan melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Polresta Deli Serdang terkait dugaan intimidasi verbal kepada seorang oknum wartawan media online, Jum’at (6/3/2026).

Pengaduan tersebut ditujukan kepada Kapolresta Deli Serdang Cq Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, atas dugaan intimidasi terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam surat pengaduan disebutkan, peristiwa itu terjadi pada Rabu, 25 Februari 2026 sekitar pukul 09.30 WIB di salah satu warung di Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis.

Saat itu, wartawan NawawiNews.id sedang melakukan kegiatan jurnalistik berkaitan dengan pemberitaan yang dimuat oleh media tersebut mengenai Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin.

Namun dalam pertemuan tersebut, dua oknum yang disebut dalam laporan yakni Azhar (Ketua BPD Desa Aras Kabu) dan Jonaidi alias Jon (Anggota BPD Desa Aras Kabu) diduga menyampaikan pernyataan bernada keras yang dinilai sebagai bentuk intimidasi.
Salah satu ucapan yang disebutkan dalam laporan itu berbunyi:
“Ngapain kau jawab, anjing menggonggong kafilah berlalu.”

Ucapan tersebut dinilai merendahkan profesi wartawan serta menimbulkan tekanan psikologis bagi pelapor yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam keterangannya, Hasnal Nawawi menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak nyaman dan tertekan secara psikologis atas pernyataan tersebut.

“Ucapan itu disampaikan dalam konteks pemberitaan yang saya tulis, sehingga saya merasa direndahkan dan dihalangi dalam menjalankan tugas jurnalistik,” tulisnya dalam laporan pengaduan tersebut.

Meski tidak terjadi kekerasan fisik, pelapor menilai peristiwa tersebut dapat berdampak pada rasa tidak aman dan kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.

Karena itu, ia meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan terhadap profesi wartawan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan intimidasi tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kebebasan pers dan perlindungan terhadap wartawan saat menjalankan tugas peliputan di lapangan.

(Tim)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

SUMATRA SELATAN – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menyatakan kesiapan untuk mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Palembang–Betung guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik pada periode Lebaran Tahun 2026. Kesiapan ini dilakukan seiring progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung yang hingga saat ini telah mencapai 79,40%, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam rangka memastikan aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan layanan pengguna jalan pada segmen yang akan difungsionalkan. Meski berstatus fungsional, Hutama Karya menegaskan bahwa ruas yang dibuka telah melalui tahapan pengecekan dan pemenuhan aspek keselamatan, sehingga siap dilalui oleh pengguna jalan selama periode operasional yang ditetapkan.

“Dalam skema fungsional yang direncanakan, Hutama Karya menyiapkan pembukaan ruas yang masih dalam tahap konstruksi sepanjang kurang lebih 53,2 kilometer, mulai dari STA 42+500 hingga STA 95+700 pada Jalur A dan Jalur B. Pengoperasian fungsional ini ditujukan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat selama puncak perjalanan Lebaran 2026,” ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah.

Sebagai bagian dari kesiapan operasional, Hutama Karya mempersiapkan Barrier Gate Temporary yang akan ditempatkan di STA 41+700 sebagai lokasi tapping bagi pengguna jalan tol yang telah melintasi Jalan Tol Kayuagung–Palembang. Selain itu, Hutama Karya juga menyiapkan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang dapat dimanfaatkan pengguna jalan di STA 71+200 pada sisi Jalur A dan Jalur B, termasuk pemenuhan utilitas pendukung seperti listrik dan air bersih agar layanan dapat berjalan optimal selama periode operasional fungsional.

Untuk memastikan kelancaran operasional, Hutama Karya akan melakukan percepatan penyelesaian konstruksi pada sejumlah titik kritis yang berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas. Kesiapan juga diperkuat melalui pemenuhan perangkat transaksi dan integrasi sistem di barrier gate temporary, dukungan petugas untuk mengantisipasi potensi gangguan teknis, serta penyiagaan kendaraan operasional dan personel yang kompeten untuk mendukung layanan jalan tol dan penanganan kondisi darurat.

Dari sisi pengaturan lalu lintas, Hutama Karya menyiapkan manajemen lalu lintas melalui pengaturan arus kendaraan yang efektif, penempatan petugas di titik-titik kritis, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kepadatan serta menjaga kelancaran perjalanan pada segmen fungsional. Hutama Karya juga memastikan ketersediaan dan keberfungsian perangkat keselamatan jalan, meliputi rambu lalu lintas, marka jalan sementara, penerangan jalan, barrier pengaman, serta perlengkapan keselamatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, informasi yang komprehensif, konsisten, dan real-time kepada masyarakat akan disampaikan terkait kondisi ruas fungsional, pola lalu lintas, akses masuk dan keluar, serta aspek keselamatan pengguna jalan melalui kanal informasi dan pengaturan lapangan yang dikelola perusahaan.

“Fungsional Tol Palembang–Betung merupakan bagian dari upaya kami mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Hutama Karya berkomitmen memastikan layanan berjalan dengan mengedepankan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jalan melalui kesiapan infrastruktur, personel, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait,” ujar Mardiansyah.

Sebagai bagian dari rangkaian persiapan tersebut, sebelumnya Hutama Karya bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Selatan juga telah melakukan pemantauan kesiapan dukungan jalur dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) untuk memastikan layanan operasional fungsional dapat berjalan optimal selama periode Lebaran 2026.

“Hutama Karya menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat progres pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung agar dapat beroperasi penuh sesuai rencana. Kehadiran jalan tol ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan efisiensi waktu tempuh dari yang semula 3-4 jam menjadi hanya 1 jam saja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan dan sekitarnya,” tutupnya.

Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1 Palembang–Rengas dan Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang total 54,5 kilometer. Proyek ini memiliki dua Gerbang Tol, yaitu Gerbang Tol Rengas dan Gerbang Tol Pangkalan Balai, serta mencakup pekerjaan jalan utama, simpang susun, dan struktur utama berupa Jembatan Musi V sepanjang 1.684 meter.

​​

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

*JAKARTA* – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dari Sindikasi Perbankan untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi. Penandatanganan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur pendanaan proyek, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan berkesinambungan sesuai rencana. Acara penandatanganan diselenggarakan pada Senin (23/02) di Ballroom HK Tower, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar; Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Wilan Oktavian; Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dedy Gunawan; Kepala Subdirektorat Pengelolaan Dukungan dan Penjaminan Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Farid Arif Wibowo; serta Analis Keuangan Negara Ahli Muda Bidang Tugas Pembiayaan dan Risiko Keuangan Penyetaraan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Oscar Aries Dwina Aji Sayoga.

Turut hadir pula perwakilan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Hari Mochamad Rochim dan Dedy Herdiyanto; Kepala Bidang Investasi BPJT, Terasia Mayangriani; serta perwakilan Danantara Asset Management, Bangun Imanullah, Arva Bhagas, dan Praditya Rizky Nugroho. Selain itu, hadir pula perwakilan pejabat dari Bank Mandiri, BRI, BSI, BCA, Bank Mega, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), beserta mitra strategis dan para tamu undangan. Dari Hutama Karya, kegiatan ini dihadiri Direktur Utama, Koentjoro; Wakil Direktur, Sugeng Rochadi; Direktur Keuangan, Eka Setya Adrianto; serta Direktur Operasi III, Iwan Hermawan.

Nilai fasilitas pembiayaan yang ditandatangani mencapai Rp13.645 miliar dan direalisasikan melalui skema sindikasi yang melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, serta PT Bank Mega Tbk. Kolaborasi ini menunjukkan kuatnya sinergi antarlembaga dalam mendukung pembiayaan infrastruktur strategis yang berdampak luas.

Pada kesempatan terpisah Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi direncanakan memiliki panjang sekitar 170,73 km merupakan koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Betung di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, hingga Kota Jambi, Provinsi Jambi. Kehadirannya akan mengintegrasikan jaringan tol dari selatan hingga utara. Keterhubungan antarkawasan pada jalur logistik utama dipastikan semakin kuat.

“Keberadaan ruas ini diproyeksikan dapat mengefisiensikan perjalanan, dimana menurut kajian Core Indonesia (2024), penghematan waktu tempuh ruas ini sekitar 59,05%. Peningkatan efisiensi tersebut diharapkan turut berdampak pada peningkatan keselamatan, kenyamanan, serta kualitas layanan transportasi bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ruas tol ini diharapkan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aktivitas ekonomi setempat. Dengan struktur pendanaan yang semakin solid, pelaksanaan pembangunan diharapkan berjalan lebih konsisten sehingga manfaat ekonomi dan konektivitas dapat dirasakan secara bertahap.

Perjanjian fasilitas kredit dari sindikasi perbankan ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi porsi pendanaan proyek. Dukungan dari konsorsium perbankan dan lembaga non-keuangan mencerminkan kepercayaan serta komitmen yang kuat terhadap pembangunan infrastruktur. Hutama Karya berkomitmen mengelola pendanaan secara prudent, transparan, dan akuntabel, serta memastikan pelaksanaan konstruksi mengedepankan mutu dan keselamatan agar manfaat konektivitas dan efisiensi logistik dapat segera dirasakan.

“Hutama Karya mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam terwujudnya kerja sama sindikasi tersebut. Kami optimistis sinergi yang telah terbangun akan terus berlanjut dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional menuju Indonesia yang maju, tangguh, dan berdaya saing global,” tutup EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah.

​​

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

PANTAI LABU | Suaraakademis.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.

Program tersebut dapat memberikan efek simultan bagi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Hasil pertanian dan budidaya perikanan masyarakat diharapkan dapat terhubung langsung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terbentuk hingga tingkat desa sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr Hanip Fahri MM MKed(KJ) SpKJ di kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan: Pemberdayaan UMKM, Koperasi dan BUMDes untuk Mendukung Program MBG di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kamis (5/3/2026).

Dalam hal ini, lanjut Staf Ahli, Desa Regemuk memiliki potensi pangan yang sangat strategis, mulai dari petani bawang, petani melon hingga kelompok budidaya ikan air tawar maupun ikan tangkapan yang aktif dan produktif. Potensi tersebut dinilai menjadi kekuatan besar dalam mendukung kebutuhan pangan bagi program MBG.

Staf Ahli juga menyampaikan, Kabupaten Deli Serdang saat ini telah memiliki lebih dari 152 SPPG dan empat di antaranya telah dibangun di Kecamatan Pantai Labu.

“Kehadiran SPPG ini diharapkan menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas produk pertanian dan perikanan sekaligus mendukung perbaikan asupan gizi masyarakat,” jelas Staf Ahli.

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera, religius dan berkelanjutan.

Melalui program MBG, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar program tersebut tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi daerah.

Untuk itu, para petani, pelaku UMKM, serta pengurus koperasi dan BUMDes diharapkan terus menjaga kualitas produksi, kebersihan serta standar keamanan pangan agar dapat menjadi mitra terbaik dalam mendukung program strategis nasional tersebut.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana SKom CRMO menjelaskan, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Setiap SPPG mampu membuka lapangan pekerjaan bagi puluhan tenaga kerja serta membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar setiap harinya, seperti telur, susu, sayuran, daging dan buah-buahan.

Karena itu, SPPG diwajibkan memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani, peternak, UMKM, koperasi serta pelaku usaha lokal di wilayah masing-masing.

“Dengan adanya pembeli tetap atau off taker, maka perputaran ekonomi di daerah akan semakin meningkat dan petani maupun pelaku usaha lokal memiliki kepastian pasar,” jelasnya.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

LUBUK PAKAM | Suaraakademis.com – Penataan kabel utilitas merupakan langkah strategis untuk menciptakan wajah kota yang lebih tertib, aman, dan estetis. Setidaknya, ada tujuh ruas jalan di Kecamatan Lubuk Pakam yang menjadi prioritas penataan kabel utilitas jaringan.

Ketujuh ruas jalan tersebut, antara lain Tol Keluar Paluh Kemiri – Simpang Tugu Lubuk Pakam, Kantor Koramil 06 – Simpang Adipura Lubuk Pakam, Simpang Lapangan Segitiga – Simpang Tugu Lubuk Pakam, Jalan Sutomo, Jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Sudirman.

“Penataan kabel utilitas ini bukan hanya soal kerapian, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan masyarakat serta mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih representatif. Kita ingin ke depan tidak ada lagi kabel yang semrawut dan berpotensi membahayakan,” tegas Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang SSTP MSi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lanjutan Penataan Kabel Utilitas Jaringan di Aula Kantor Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Deli Serdang, Rabu (4/3/2026).

Kadis Kominfostan juga menekankan pentingnya sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, Asosiasi Penyelenggata Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), operator telekomunikasi, serta PT PLN (Persero) agar pelaksanaan penataan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan timeline yang telah disepakati.

“Kami berharap seluruh pihak bisa mendukung proses ini, mulai dari tahap perencanaan, survei lapangan, hingga pelaksanaan. Koordinasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan penataan kabel utilitas di Kabupaten Deli Serdang,” harap Kadis Kominfostan.

Dijelaskan, pada minggu pertama Maret 2026, Dinas SDABMBK akan menyiapkan dan menyampaikan surat permohonan penataan kabel utilitas kepada APJATEL dan operator terkait, disertai dokumen legalitas yang diperlukan. Surat tersebut juga akan memuat daftar ruas jalan yang menjadi prioritas penataan kabel utilitas di wilayah Deli Serdang.

Selanjutnya, pada minggu kedua Maret 2026, direncanakan pelaksanaan survei lapangan bersama oleh APJATEL dan operator terkait terhadap ruas jalan yang diusulkan.

PT PLN (Persero) diharapkan turut hadir dalam survei tersebut guna memberikan masukan serta pertimbangan teknis terkait penataan jaringan utilitas.

Berdasarkan hasil survei bersama, akan ditetapkan section atau ruas jalan yang menjadi prioritas pelaksanaan penataan kabel utilitas. Ruas jalan yang ditetapkan akan dilengkapi dengan milestone atau tahapan waktu pengerjaan dari Dinas SDABMBK.

Penentuan prioritas tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), serta estimasi waktu pengerjaan.

Ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai tahap I pelaksanaan penataan kabel utilitas direncanakan mulai dikerjakan sekitar dua minggu setelah Idul Fitri.

Sementara itu, untuk ruas jalan nasional, pelaksanaan penataan kabel utilitas akan dilakukan setelah adanya koordinasi dan persetujuan dari pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sesuai dengan kewenangannya.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

LUBUK PAKAM | Suaraakademis.com – Masalah jalan di Kabupaten Deli Serdang masih menimbulkan persoalan, khususnya yang berstatus jalan nasional dan provinsi. Ruas jalan nasional dan provinsi di Kabupaten Deli Serdang, kondisinya rusak dan berlubang.

Dengan situasi dan kondisi yang terjadi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat. Sebab, masyarakat menganggap perbaikan jalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, padahal kewenangannya berada di pemerintah pusat maupun provinsi.

Fakta ini disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan secara virtual kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr Cheka Virgowansyah SSTP ME, pada program Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar-Kepala Daerah dan Kemendagri (REBOAN), Rabu (4/3/2026).

“Kami berharap melalui forum ini dapat lahir semacam regulasi atau mekanisme yang lebih jelas untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” ujar Bupati di kegiatan yang juga diikuti Wakil Bupati (Wabup), Lom Lom Suwondo SS secara zoom meeting tersebut dari Ruang Rapat, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (4/3/2026).

Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Diharapkan, IKD memiliki kekuatan hukum dan administratif yang sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara fisik, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan layanan administrasi lainnya tanpa harus dilakukan pencatatan berulang.

Menurut Bupati, perlu adanya keseragaman implementasi di seluruh daerah agar penggunaan IKD benar-benar efektif dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan di lapangan.

Sementara itu, Wabup menyoroti tentang persoalan pemenuhan kebutuhan lahan serta kejelasan status aset pemerintah daerah yang berdiri di atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), khususnya lahan eks PTPN II.

Dijelaskan, sekitar 60 persen wilayah Deli Serdang merupakan kawasan perkebunan. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan ruang untuk pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik.

Saat ini, terdapat kurang lebih 200 aset milik Pemkab Deli Serdang yang berdiri di atas lahan perkebunan berstatus HGU, di antaranya sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan kantor desa.

“Kami telah menyurati Kemendagri terkait kurang lebih 200 aset tersebut. Kami memohon arahan dan kepastian hukum agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status lahan,” jelas Wabup.

Lebih jauh diungkapkan, keberadaan lahan eks HGU PTPN II seluas kurang lebih 5.000 hektare (Ha) yang masa berlakunya berakhir sekitar tahun 2000 dan hingga kini belum memiliki kejelasan status hukum. Lahan tersebut dinilai dalam kondisi terlantar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kami memohon agar pemerintah kabupaten diberikan kapasitas dan kewenangan untuk melakukan penertiban serta penataan ruang terhadap lahan tersebut, termasuk terhadap masyarakat yang telah menduduki lahan, sehingga tercipta kepastian hukum dan pemanfaatan yang lebih produktif,” harap Wabup.

Kejelasan status lahan eks HGU tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai program strategis daerah, termasuk pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menjawab persoalan yang disampaikan Bupati perihal jalan nasional dan provinsi di Deli Serdang yang rusak, Dirjen OTDA Kemendagri, Dr Cheka Virgowansyah SSTP ME mengemukakan, akan mengomunikasikan masalah tersebut ke kementerian terkait dan hasilnya akan segera disampaikan kepada Pemkab Deli Serdang.

Mengenai persoalan lahan eks HGU, Dirjen OTDA menganjurkan agar Pemkab Deli Serdang kembali mengirimkan surat resmi beserta data pendukung untuk segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan direktorat maupun kementerian/lembaga terkait.

“Nanti suratnya dikirimkan kembali kepada staf kami. Akan kami koordinasikan dengan direktorat dan kementerian terkait, termasuk menyangkut status pendudukan dan penggunaan lahan. Hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada Pemkab Deli Serdang,” tegasnya.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

STM HULU | Suaraakademis.com – Setelah Kecamatan Sunggal, Beringin, Pantai Labu, dan Patumbak, revitalisasi sekolah yang dilaksanakan di tahun kedua pemerintahan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati, Lom Lom Suwondi SS, kini menyasar ke Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu.

Revitalisasi yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 STM Hulu di Desa Tanjung Timur, mulai dari ruang kelas, unit kesehatan sekolah (UKS), kantor, hingga toilet tersebut berasal dari dana aspirasi anggota DPR RI, dr Sofyan Tan.

“Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi Bapak dan seluruh tim Rumah Aspirasi. Mungkin Deli Serdanglah yang diperlakukan istimewa dari Pak Sofyan Tan. Ini adalah wujud komitmen dan kepedulian terhadap pendidikan. Saya dengar bisik-bisik, dari 100 persen aspirasi Bapak, 60 persennya ada di Deli Serdang,” ucap Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan di sela-sela peresmian revitalisasi sekolah tersebut bersama dr Sofyan Tan, Selasa (3/3/2026).

Kemajuan sebuah daerah, lanjut Bupati, tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kualitas pendidikan sebagai bekal masa depan bangsa.

Dengan bertambahnya fasilitas sekolah, diharapkan bisa sejalan dengan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa.

“Dengan bangunan sekolah yang baik, seharusnya jumlah murid bertambah. Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan muridnya 94 orang. Ini harus kita dorong meningkat,” seru Bupati.

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang berkomitmen untuk mendukung pembangunan pendidikan secara lebih masif.

“Kalau Pak Sofyan Tan sudah ikut membangun sekolah ini, saya tentu harus tiga kali lipat,” cetus Bupati.

Selain pembangunan sekolah, Bupati memastikan, infrastruktur pendukung juga akan dibenahi, termasuk perbaikan jalan sepanjang 16 kilometer di wilayah tersebut untuk memperlancar akses pendidikan dan aktivitas masyarakat.

Sementara itu, dr Sofyan Tan menjelaskan, revitalisasi sekolah di STM Hulu menelan biaya Rp1,7 miliar untuk sekolah dasar (SD) dan SMP.

“Untuk tingkat SD, bantuan revitalisasi mencapai Rp673.981.432, sedangkan untuk tingkat SMP, bantuan sebesar Rp1.117.000.000. Tadi juga saya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 untuk meresmikan bantuan yang telah diberi.  Saya tetap komitmen untuk memperjuangkan pendidikan bukan hanya bantuan untuk per orang melalui dana Program Indonesia Pintar (PIP), tapi juga fisik bangunan sekolah,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan ada 60 sekolah yang akan diberi bantuan untuk tahun 2026.

“Kalau nanti Pak Presiden menambah kuota,  saya pikir kuota saya juga akan bertambah.  Artinya semakin banyak sekolah yang baik dan layak.  Tentu percepatan akan semakim terasa jika Pemerintah daerah juga berkomitmen,” pungkas dr Sofyan Tan.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

STM HULU | Suaraakademis.com – Akan ada sekitar 502 hektare (Ha) lahan yang direncanakan masuk skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu. Diharapkan, lahan tersebut difokuskan untuk hortikultura, khususnya bawang. Sebab, bawang merah sangat mempengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat.

Penyampaian ini dikemukakan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan ketika berdialog dengan petani dari Kelompok Tani (Poktan) Arih Ersada Liang Pematang di Dusun I, Desa Liang Pematang, Kecamatan STM Hulu, Selasa (3/3/2026).

“Lahan ini hortikultura. Bawang adalah komoditas yang mempengaruhi harga beli masyarakat. Jangan takut soal pemasaran, akan kita bantu bahkan kita jemput hasilnya,” tegas Bupati.

Bupati juga meminta agar apabila surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat telah terbit, peruntukan lahan tetap sesuai kesepakatan awal dan tidak dialihkan ke komoditas lain.

Terkait dukungan produksi, Bupati memastikan, ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) akan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar bisa dipinjam petani tanpa biaya sewa.

“Silakan pinjam tanpa bayar. Bawa dan beli minyaknya saja. Kalau rusak, biayanya kami yang tanggung,” kata Bupati menganjurkan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang akan membantu penyediaan bibit bawang berkualitas dan meminta kelompok tani membuat data jadwal tanam yang rapi. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan armada untuk menjemput hasil panen langsung ke lokasi.

“Saya minta data pengisian tanam dibuat. Supaya saya tahu kapan kirim kendaraan ke sini. Bahkan saya akan ambil di atas harga produksi bapak ibu,” ujar Bupati.

Kepala desa juga telah diminta agar ada kesepakatan bersama menjadikan kawasan tersebut sebagai sentra bawang, sehingga pemerintah bisa fokus membangun infrastruktur pendukung, seperti jalan produksi dan akses distribusi.

Dengan komitmen tersebut, STM Hulu diharapkan berkembang menjadi sentra bawang baru di Deli Serdang, yang tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.

Sebelumnya, Asli Ginting dari Poktan Arih Ersada Liang Pematang, menyampaikan para petani siap menanam bawang di lahan yang lebih luas. Hanya saja, untuk penanaman itu, petani membutuhkan proses pemutihan lahan bisa dipercepat aerta penambahan alsintan untuk mempercepat pengolahan lahan, serta tambahan bibit bawang untuk masa tanam April.

“Kami siap tanam bawang lebih luas, Pak. Tapi mohon bibitnya ditambah dan alsintan dibantu supaya pengolahan lahan lebih cepat,” akunya.

Poktan Liang Muda turut menekankan pentingnya kualitas bibit bawang yang unggul agar hasil panen maksimal dan tahan penyakit, serta jaminan pemasaran setelah panen.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

LUBUK PAKAM | Suaraakademis.com – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan menyerahkan kartu E-Toll kepada alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMANSA) Lubuk Pakam, Selasa (3/3/2026).

Pada penyerahan yang dilaksanakan di Ruang Rapat, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang itu, Bupati menyampaikan, penyerahan kartu E-Toll tersebut diharapkan bisa memberikan kemudahan akses transportasi serta mendukung mobilitas dalam menunjang aktivitas pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan sosial lainnya.

Selanjutnya, Bupati dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Deli Serdang, Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, bersama Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Ny Asniar Lom Lom Suwondo SS, menyerahkan bantuan mesin bordir kepada Febrianti, anak berkebutuhan khusus (ABK) dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nahdlah Kecamatan Tanjung Morawa.

Bantuan mesin bordir tersebut sebagai bentuk dukungan untuk peningkatan kapasitas generasi muda serta pemberdayaan ABK agar lebih mandiri dan produktif.

Dengan adanya mesin bordir tersebut, diharapkan Febrianti bisa mengembangkan keterampilan yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan membuka peluang usaha di masa depan.

“Ini menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap generasi muda agar terus berkontribusi bagi pembangunan daerah,” ucap Bupati.

Harapan serupa juga diutarakan Ketua TP PKK Deli Serdang, Ny Jelita Asri Ludin Tambunan.

“Semoga bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya serta menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berprestasi,” ucap Ketua TP PKK.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

BERINGIN | Suaraakademis.com – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan mengultimatum manajemen Rumah Sakit (RS) Patar Asih dan Hotel Thongs Inn Kualanamu, agar mematuhi semua regulasi yang berlaku.

Ultimatum ini disampaikan Bupati ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua lokasi tersebut bersama Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, Selasa (3/3/2026).

RS Patar Asih menjadi lokasi pertama yang disidak. Kepada Direktur RS Patar Asih, dr Royyan Ashri MKM, Bupati secara tegas mengungkapkan berbagai aduan yang diterima, misalnya perihal tenaga perawat yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta jam kerja yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Tahun 2022.

‎”Kita berharap RS Patar Asih ini bisa maksimal dalam mutu pelayanan kesehatan. Tentunya harus mengikuti semua ketentuan dan regulasi sesuai undang-undang yang berlaku,” tegas Bupati.

Kepada Tim Terpadu Pemkab Deli Serdang, Bupati memerintahkan untuk memfasilitasi proses penyesuaian perizinan secara cepat, transparan, dan mudah bagi seluruh pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang, agar iklim investasi tetap terjaga.

‎”Kita berharap semua proses penyesuaian ini dapat selesai dalam waktu dekat agar tidak ada lagi laporan yang kurang baik,” imbuh Bupati.
‎
‎Di kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Deli Serdang, H Edwin Nasution SH MSi memberikan tenggat waktu selama dua pekan kepada manajemen RS Patar Asih untuk melengkapi dan menyesuaikan seluruh dokumen perizinan.

‎Selesai dari RS Patar Asih, Bupati bersama Tim Terpadu melanjutkan sidak ke Hotel Thongs Inn.

Di sini, Bupati kembali menekankan pentingnya kelengkapan perizinan dalam menjalankan usaha, khususnya di sektor perhotelan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan citra daerah.‎
‎Bupati menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh sektor usaha, guna memastikan kepatuhan hukum, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

‎”Kita harus sukseskan Program Presiden, H Prabowo Subianto yaitu mewujudkan Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah (ASRI). Salah satunya dengan memastikan kegiatan usaha, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat harus sesuai ketentuan dan perundang-undangan undangan yang berlaku, seperti rumah sakit, hotel, restoran, klinik dan nanti kita akan mengarah ke sektor industri,” terang Bupati.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Dairi|Suaraakademis.com-Di Kutip dari Halam Media Redaksibuser.com Kejari Dairi memeriksa seluruh Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Dairi secara bertahap terkait pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran (T.A) 2024.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi, Gerry Anderson Gultom, menyebutkan; penyelidikan terhadap seluruh Kades di Dairi dilakukan guna mendalami pengelolaan dana desa T.A 2024 yang diadukan masyarakat ke Kejati Sumut.

“Pemeriksaan ini merupakan delegasi atau instruksi Kejati Sumut. Maka penyelidikan dilakukan secara bertahap. Indikasinya masih pendalaman. Namun, dasarnya perihal terkait anggaran yang dikelola desa 2024,” kata Gerry di ruang kerjanya pada media ini, Kamis, 05/03/2026.

Sambung Beliau, Pemeriksaan diawali dari pemanggilan lima Kepala Desa, di antaranya: Desa Silalahi II, Desa Sitinjo, Desa Lau Kersik, Desa Lae Parira dan Desa Karing.

Menurut Gerry, penyelidikan baru saja berlangsung. “Kita lihat prosesnya nanti ya, karena ini berdasarkan delegasi Kejati Sumut. Proses penyelidikan baru ini berlangsung, proses penyelidikan ini tentunya di lakukan untuk membuat terang apakah memang benar adanya tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam aduan masyarakat, terang Kasintel kejari Dairi Gerry Gultom.
—-050326—-

Abdi A

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

DELI SERDANG | Suaraakademis.com – Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Tirta Deli unit Lubuk Pakam beralamat jalan Tanjung Garbus kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang merupakan sentral office ( kantor pusat ) sumber air bersih PDAM Tirta Deli yang di salurkan kepada pelanggan di kabupaten Deli Serdang untuk beberapa kecamatan sekitar.

Anwar salahsatu warga Lubuk Pakam warga pengguna dan pelanggan air bersih di wilayah kecamatan Lubuk Pakam sampaikan keluhannya pada awak media Kamis (5-3-2026) disebabkan tidak jalannya air / tidak beroperasi air bersih tersebut sehingga kini para pelanggan merasa mengeluh , terganggu semua sumber yang terkait dengan air bersih.

” Setiap harinya kami menggunakan air bersih dalam menjalankan kehidupan rumah tangga , air merupakan suatu kebutuhan yang sangat besar , mandi , memasak serta untuk kebutuhan lainnya. Sudah ada 3 hari air padam tidak ada mengalir hingga hari ini Kamis ( 05-03-2026)” keluh Anwaruhkan air tolonglah di salurkan air bersih ke pelanggan jangan ada mengalami mati atau tidak beroperasi , izin pak atau ibu , kami pelanggan air bersih bayar loh dan bila ada terlewat tanggal yang di tentukan dikenakan sanksi denda dan tetap wajib kami bayar. Jadi tolonglah jangan hak dan kewajiban pelanggan saja yang harus di penuhi tetapi hak dan kewajiban pengusaha tidak memberikan kepuasan pada pelanggan.

Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Tirta Deli Lubuk Pakam Deli Serdang saat di konfirmasi awak media via WhatsApp di layanan pengaduan nomor 081269746240 mengatakan ” .Meminta maaf atas terganggu layanan air bersih pelanggan disebabkan adanya kebocoran pada pipa Transmisi PVC 300 MM dan saat ini masih dalam perbaikan ,khusus untuk pelanggan jalan Galang , jalan Siantar dan kompleks BSP Sekitarnya, kemungkinan bila pekerjaan perbaikan selesai pada malam hari , dan dipukul 22.00 wib akan di upayakan untuk normal kembali , sekali lagi PDAM Tirta Deli Mohon Maaf Atas Terganggu Layanan Air Bersih Tirta Deli “.

(Tim)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

KOTABARU | Suaraakademis.com – Tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Resmob Polres Tanah Bumbu menangkap seorang oknum Relationship Manager (RM) bank milik negara berinisial HY yang diduga terlibat dalam tindak pidana kredit fiktif senilai Rp4,735 miliar.

Penangkapan dilakukan pada Rabu dini hari, 4 Maret 2026 sekitar pukul 02.00 WITA di kawasan penyeberangan Ferry Pelindo Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Saat ditangkap, HY berada di atas kapal yang hendak berangkat menuju Surabaya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, Taruli Phalti Patuan, mengungkapkan bahwa kasus ini bermula pada November 2024. Tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam program Kredit Khusus Pegawai (Briguna) dengan mencatut identitas delapan nasabah untuk membuka sepuluh rekening pinjaman fiktif.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa nama-nama yang digunakan bukan pegawai sebagaimana syarat pengajuan kredit. Tersangka juga melampirkan dokumen persyaratan palsu agar dana pinjaman dapat dicairkan,” ujar Phalti.

Dari praktik tersebut, total plafon kredit yang diajukan mencapai Rp4.735.000.000. Kasus ini terungkap setelah audit internal bank menemukan sejumlah kejanggalan dan kemudian melaporkannya kepada Kejaksaan.

Diketahui dana miliaran rupiah tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha. Sebagian besar diduga dipakai untuk bermain saham serta menutup utang pribadi.

“Motifnya diduga karena gaya hidup yang melampaui kemampuan finansial,” tambah Phalti.

Saat mengetahui aksinya terungkap, tersangka sempat melarikan diri dan berpindah-pindah kota, mulai dari Balikpapan, Surabaya, Solo, Yogyakarta, hingga Jakarta. Ia bahkan sempat bepergian ke luar negeri melalui Malaysia, Thailand, hingga Jepang.

Pelariannya akhirnya berakhir setelah tim gabungan berhasil melacak keberadaannya di wilayah perairan Tanah Bumbu.

Dalam proses penangkapan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua unit sepeda motor Vespa berwarna merah dan biru serta satu unit mobil Suzuki Karimun yang diduga disembunyikan untuk mengelabui petugas.

Saat ini HY telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru untuk masa penahanan awal selama 20 hari hingga 23 Maret 2026. Ia dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan juga tengah menelusuri aset milik tersangka guna memulihkan kerugian negara serta mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Tim)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

SUMATRA SELATAN – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menyatakan kesiapan untuk mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Palembang–Betung guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik pada periode Lebaran Tahun 2026. Kesiapan ini dilakukan seiring progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung yang hingga saat ini telah mencapai 79,40%, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam rangka memastikan aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan layanan pengguna jalan pada segmen yang akan difungsionalkan. Meski berstatus fungsional, Hutama Karya menegaskan bahwa ruas yang dibuka telah melalui tahapan pengecekan dan pemenuhan aspek keselamatan, sehingga siap dilalui oleh pengguna jalan selama periode operasional yang ditetapkan.

“Dalam skema fungsional yang direncanakan, Hutama Karya menyiapkan pembukaan ruas yang masih dalam tahap konstruksi sepanjang kurang lebih 53,2 kilometer, mulai dari STA 42+500 hingga STA 95+700 pada Jalur A dan Jalur B. Pengoperasian fungsional ini ditujukan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat selama puncak perjalanan Lebaran 2026,” ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah.

Sebagai bagian dari kesiapan operasional, Hutama Karya mempersiapkan Barrier Gate Temporary yang akan ditempatkan di STA 41+700 sebagai lokasi tapping bagi pengguna jalan tol yang telah melintasi Jalan Tol Kayuagung–Palembang. Selain itu, Hutama Karya juga menyiapkan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang dapat dimanfaatkan pengguna jalan di STA 71+200 pada sisi Jalur A dan Jalur B, termasuk pemenuhan utilitas pendukung seperti listrik dan air bersih agar layanan dapat berjalan optimal selama periode operasional fungsional.

Untuk memastikan kelancaran operasional, Hutama Karya akan melakukan percepatan penyelesaian konstruksi pada sejumlah titik kritis yang berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas. Kesiapan juga diperkuat melalui pemenuhan perangkat transaksi dan integrasi sistem di barrier gate temporary, dukungan petugas untuk mengantisipasi potensi gangguan teknis, serta penyiagaan kendaraan operasional dan personel yang kompeten untuk mendukung layanan jalan tol dan penanganan kondisi darurat.

Dari sisi pengaturan lalu lintas, Hutama Karya menyiapkan manajemen lalu lintas melalui pengaturan arus kendaraan yang efektif, penempatan petugas di titik-titik kritis, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kepadatan serta menjaga kelancaran perjalanan pada segmen fungsional. Hutama Karya juga memastikan ketersediaan dan keberfungsian perangkat keselamatan jalan, meliputi rambu lalu lintas, marka jalan sementara, penerangan jalan, barrier pengaman, serta perlengkapan keselamatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, informasi yang komprehensif, konsisten, dan real-time kepada masyarakat akan disampaikan terkait kondisi ruas fungsional, pola lalu lintas, akses masuk dan keluar, serta aspek keselamatan pengguna jalan melalui kanal informasi dan pengaturan lapangan yang dikelola perusahaan.

“Fungsional Tol Palembang–Betung merupakan bagian dari upaya kami mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Hutama Karya berkomitmen memastikan layanan berjalan dengan mengedepankan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jalan melalui kesiapan infrastruktur, personel, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait,” ujar Mardiansyah.

Sebagai bagian dari rangkaian persiapan tersebut, sebelumnya Hutama Karya bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Selatan juga telah melakukan pemantauan kesiapan dukungan jalur dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) untuk memastikan layanan operasional fungsional dapat berjalan optimal selama periode Lebaran 2026.

“Hutama Karya menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat progres pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung agar dapat beroperasi penuh sesuai rencana. Kehadiran jalan tol ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan efisiensi waktu tempuh dari yang semula 3-4 jam menjadi hanya 1 jam saja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan dan sekitarnya,” tutupnya.

Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1 Palembang–Rengas dan Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang total 54,5 kilometer. Proyek ini memiliki dua Gerbang Tol, yaitu Gerbang Tol Rengas dan Gerbang Tol Pangkalan Balai, serta mencakup pekerjaan jalan utama, simpang susun, dan struktur utama berupa Jembatan Musi V sepanjang 1.684 meter.

​​

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

*SUMATRA BARAT* – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama anak usahanya, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), akan menerapkan rekayasa lalu lintas pada lajur Padang menuju Sicincin di KM 18+998 pada 2–3 Maret 2026 pukul 09.00 WIB–15.00 WIB sehubungan dengan pekerjaan pemasangan balok jembatan (erection girder) yang kembali dilakukan dalam rangka pembangunan Interchange Lubuk Alung pada Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Pekanbaru–Padang Seksi Padang–Sicincin. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Selama periode rekayasa lalu lintas, Hutama Karya menyiapkan pengaturan arus sebagai berikut: (1) penerapan detour di KM 18+998 pada lokasi pekerjaan erection girder bagi pengguna jalan dari Gerbang Tol Kapalo Hilalang menuju Gerbang Tol Padang; dan (2) pengalihan arus ke Jalan Nasional bagi pengguna jalan dari Gerbang Tol Padang menuju Gerbang Tol Kapalo Hilalang.

“Rekayasa lalu lintas ini merupakan langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung serta mendukung kelancaran pelaksanaan konstruksi di lapangan. Untuk memastikan lalu lintas tetap aman dan terkendali selama proses pekerjaan, kami berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Sumatra Barat, Satlantas Polres Padang Pariaman, Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Barat,” ujar Rizki Dana, _Vice President_ (VP) Komunikasi Korporat

Lebih lanjut, jalur detour yang digunakan berada di sisi jalan eksisting dan akan dilengkapi rambu-rambu, marka, penerangan, serta perangkat keselamatan lainnya. Hutama Karya juga menyiagakan petugas pengatur lalu lintas di titik-titik krusial dan melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi agar informasi rekayasa lalu lintas tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Kami mengimbau pengguna jalan agar mengurangi kecepatan saat melintas di sekitar lokasi pekerjaan, menjaga jarak aman, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan agar perjalanan tetap aman dan lancar,” tambah Rizki.

Sebagai informasi tambahan, Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Padang–Sicincin sepanjang 36 km telah beroperasi sejak 28 Mei 2025 dan menjadi penghubung strategis di Sumatra Barat. Kehadiran interchange, termasuk Interchange Lubuk Alung, diharapkan semakin memperkuat aksesibilitas kawasan serta memberikan manfaat langsung bagi pengguna jalan dengan memangkas waktu tempuh perjalanan dari sekitar 1,5 jam melalui jalur nasional menjadi sekitar 30 menit melalui jalan tol.

​​

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

DELI SERDANG | Kupastuntas86.com – Tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui perbaikan gizi, penurunan angka stunting, dan peningkatan kecerdasan anak. Program ini menyasar siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui untuk membangun generasi sehat, produktif, serta meningkatkan konsentrasi belajar.

Namun diduga untuk MBG Siswa MTsN2 Lubuk Pakam bubur yang di bagikan tidak layak di nikmati dalam keadaan BASI, seperti yang dialami salahsatu siswa yang tidak bersedia disebut namanya Selasa ( 3-3-2026), semula bubur hanya di cium namun aroma yang di rasakan mencurigakan seperti dalam keadaan basi, sehingga meminta tolong kepada si kakak yang tidak puasa, ternyata bubur tersebut benar benar basi,” Terangnya

Wahyu Rismiana, S.STP., M.AP. Camat kecamatan Lubuk Pakam, saat di konfirmasi terkait bubur basi di bagikan pada siswa MTsN2 Lubuk Pakam beralamat di kompleks kantor Bupati Deli Serdang kecamatan Lubuk Pakam. Selasa (3-3-2026) namun sungguh sangat di sayangkan oknum Camat sama sekali tidak respon dan diduga camat tidak peduli tentang MBG di wilayah pemerintahan kecamatan Lubuk Pakam.

Tujuan utama program MBG :
Meningkatkan gizi dan kesehatan, mengatasi kekurangan gizi, anemia, dan mengurangi angka stunting serta gizi buruk pada anak-anak dan kelompok rentan (ibu hamil/menyusui).
Meningkatkan kualitas SDM,  membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan unggul untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Meningkatkan konsentrasi belajar . Memastikan peserta didik mendapatkan nutrisi seimbang agar lebih fokus dalam belajar dan meningkatkan prestasi akademik. Mengubah Pola Makan, Memperbaiki pola makan anak agar lebih bergizi dan mengurangi konsumsi jajanan yang tidak sehat.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Menggerakkan perekonomian desa/daerah melalui pelibatan UMKM, petani, dan nelayan sebagai penyedia bahan baku makanan. Program ini difokuskan sebagai investasi jangka panjang untuk kesehatan masyarakat dan peningkatan produktivitas nasional.

Untuk sekolah agama (Madrasah dan Pondok Pesantren) di Indonesia, penanggung jawab utama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah Kementerian Agama (Kemenag), yang berkoordinasi erat dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kementerian Agama (Kemenag) : Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), Kemenag bertanggung jawab penuh atas pengawasan, pedoman pelaksanaan (seperti SE No 10 Tahun 2024), dan pengawasan nutrisi di lingkungan madrasah dan pesantren.

Badan Gizi Nasional (BGN) Lembaga pusat yang menaungi program MBG secara nasional dan menetapkan standar gizi.

Kepala Madrasah/Pimpinan Pesantren, bertanggung jawab atas implementasi teknis, penerimaan, dan pendistribusian makanan di satuan pendidikan.

Tim Pelaksana Sekolah: Guru atau staf yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program MBG, yang bertanggung jawab atas pengawasan harian, termasuk uji organoleptik (layak/tidaknya makanan) sebelum diberikan ke siswa.

Diminta kepada Penanggung Jawab MBG di wilayah pemerintahan kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang untuk segera melakukan perbaikan agar apa yang diberikan kepada siswa – siswa MTsN2 Lubuk Pakam khususnya, dan pada umumnya di kecamatan Lubuk Pakam memiliki nilai positif dan menjadi suatu makanan yang bergizi sesuai program presiden Prabowo Subianto, bukan makanan basi yang di bagikan.

(TIM)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

SD HELERA TERIMA MBG BASI, SEMUA SISWA TOLAK KONSUMSI

Suaraakademis.com.|Nias Utara, 03 Maret 2026 – Sekolah Dasar (SD) Helera yang berada di Desa Siofa Banua, Kecamatan Tuhemberua, menerima makan bergizi gratis (MBG) dalam kondisi basi. Informasi ini diperoleh awak media melalui video pendek yang masuk ke redaksi pada hari Selasa.

Dalam cuplikan video yang diperoleh, beberapa siswa menunjukkan omprengan MBG mereka dan menyatakan bahwa makanan tersebut tidak layak dikonsumsi karena basi. Pernyataan siswa tersebut juga dipertegas oleh pembuat video.

Kepala SD Helera, Niat Ati Waruwu, membenarkan terjadinya peristiwa tersebut namun tidak dapat menjelaskan lebih lanjut karena sudah pulang lebih awal. “Kemarin, siang jam 2 saya sudah keluar, jadi lebih jelasnya hubungi PIC saja,” ujarnya saat dihubungi.

Koordinator PIC yang tidak ingin disebutkan namanya mengkonfirmasi bahwa makanan basi terdeteksi saat pembagian MBG Shift Sore sekitar pukul 13.40 WIB. Menurutnya, seluruh MBG yang disajikan tidak layak konsumsi sehingga tidak ada siswa yang mengonsumsinya.

Pihak sekolah telah mengkoordinasikan masalah ini dengan Dapur SPPG Banua Gea sebagai penyedia MBG. SPPG berjanji akan mengganti kerugian para penerima manfaat, meskipun hingga saat berita ini diterbitkan pihak SPPG belum dapat dikonfirmasi langsung.(tim/Redaksi)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Diduga Korupsi Dana Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Ketua DPRD Nias Utara Disorot

Suaraakademis.com.|Nias Utara – Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara, yang dianggarkan di bagian Sekretariat Daerah (Sekda) kabupaten Nias Utara, diduga mengalami penyalahgunaan. Hal ini diungkapkan Asaaro Lase, mantan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara periode 2009-2019.

(3 Maret 2026)

Asaaro menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk tunjangan transportasi sebagai pengganti kendaraan dinas yang belum disediakan Pemda. Tunjangan diberikan bulanan dalam bentuk uang, didasarkan pada asas kepatutan, rasionalitas, serta kemampuan keuangan daerah, dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah yang diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, ttg efisiensi. Berdasarkan amanat PP 18/2017 karena pemerintah daerah telah menyediakan kendaraan ketua DPRD Kabupaten Nias Utara maka wajib menggunakan mobil dinas tersebut dengan tidak menerima tunjangan transportasi lagi setiap bulannya.
Besar tunjangan transportasi pimpinan DPRD sekitar Rp 17 juta per bulan, sedangkan untuk anggota DPRD sekitar Rp 13 juta per bulan.

“Diduga ada penyalahgunaan dana tunjangan tersebut karena bertentangan dengan peraturan. Nyatanya, ada anggaran pemeliharaan mobil dinas Ketua DPRD di bagian umum setiap tahun sekitar Rp 45 juta, yang menunjukkan adanya fasilitas mobil dinas. Namun, jika mobil dinas digunakan, Ketua DPRD seharusnya hanya menerima biaya untuk bensin dan perawatan ringan, bukan tunjangan transportasi bulanan,” ujarnya.

Asaaro menambahkan, sepanjang masa jabatan saat ini, Ketua DPRD Yaaman Telambanua tidak pernah menggunakan mobil dinas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data penerimaan gaji bulanan; jika masih ada pembayaran tunjangan transportasi, berarti tidak ada penggunaan mobil dinas namun anggaran pemeliharaan tetap dialokasikan.

Mantan Ketua DPRD Nias Utara, Hisikia, membenarkan bahwa selama menjabat ia memang menggunakan mobil dinas dan telah mengembalikannya setelah selesai masa jabatan. Ia juga menyampaikan telah ada informasi tentang penambahan pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD, namun tidak mengetahui lokasi atau kondisi mobil tersebut saat ini.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Yaaman Telambanua menyatakan tidak ada pengadaan mobil dinas. Ketika ditanya terkait pengadaan mobil pada tahun 2018 yang pernah digunakan oleh mantan Ketua DPRD Hizkia Harefa dan Sukamto Waruwu, ia mengarahkan awak media untuk menghubungi Humas DPRD Nias Utara.

Sebagai tindak lanjut, awak media mengkonfirmasi Sekretaris Wakil Ketua DPRD (Sekwan) Nias Utara, Peringatan Hulu. Pihaknya menepis anggapan terkait alokasi anggaran pemeliharaan kendaraan dinas, menyatakan informasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

“Tidak ada kendaraan dinas yang tersedia bagi pimpinan DPRD sejak saya dilantik, sehingga tidak ada anggaran pemeliharaan mobil dinas di DPA Sekretariat DPRD,” jelas Peringatan.

Soal mobil dinas periode sebelumnya, Peringatan Hulu menyatakan belum memiliki informasi memadai karena baru aktif sejak Desember 2025 dan akan berusaha mencari informasi lebih lanjut terkait hal tersebut.(Redaksi)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Dari Menteri Hingga Guru Besar, 15 Tokoh Potensial Siap Pimpin Nias Utara

Suaraakademis.com.| Nias Utara – Sebagai satu-satunya daerah kategori tertinggal di Kepulauan Nias berdasarkan rilis Kementerian PDTT, Kabupaten Nias Utara membutuhkan pemimpin inovatif dan visioner untuk membawa perubahan positif.

Pilkada Kabupaten Nias Utara dijadwalkan tahun 2029, memberikan waktu sekitar 3 tahun bagi masyarakat untuk mengenal lebih dalam latar belakang dan rekam jejak para calon pemimpin potensial.

Berikut daftar tokoh-tokoh dari berbagai profesi yang dirangkum awak media:

🔹 Prof. Suahasil Nazara, SE,MSc,Phd – Wakil Menteri Keuangan RI
🔹 Dr. Edison Hulu, SE,ME – Komisaris Independen PT.Philip Asset Management & Dosen Pascasarjana UPH
🔹 Laksamana Pertama TNI Yulianus Zebua – Inspektur Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I
🔹 Herman Baeha, SH,MH – Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
🔹 Prof. Saharman Gea, SSI,MSI,Phd – Guru Besar Kimia Universitas Sumatera Utara
🔹 dr. Christoph Triyunitas Amea Zega, Spp,FISR,FAPSR – Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan
🔹 Ir. Agustinus Zega – Anggota DPRD Sumatera Utara 2024-2029
🔹 Analisman Zalukhu, S.Sos,MSP – Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
🔹 Dr. Yasatulo Lase, SE.,MA.,MAP.,CPHRM.,HRBP.,HRMP – Pendiri & Pembina IKMANIRA/BMP Nias Selatan
🔹 Yaso’aro Zai, S.Sos,MLM – Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri
🔹 Dermawati Harefa, SH – Mantan Bankir BCA & Caleg DPR RI Dapil SUMUT II 2024
🔹 Yusman Zega, A.Pi, M.Si – Wakil Bupati Nias Utara 2024-2029
🔹 Dr. Beni Harmoni Harefa, SH, MH – Wakil Dekan FH UPN Veteran Jakarta & Tenaga Ahli Kemenkumham
🔹 Yurman Waruwu, S.Kep.Ns,M.Kep,MSi – Kadis Kesehatan Kabupaten Nias Utara
🔹 Artinus Hulu, SE,MA – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI (Redaksi)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Medan- Kiyai Putrama Alkhairi, Sekretaris Bidang Ekonomi Pemberdayaan Umat menyampaikan ceramah bertema “Peluang dan Tantangan Ekosistem Bisnis Berbasis Syariah” dalam Pengajian Alumni PENA IPM Sumatera Utara, Senin (2/3/2026) pukul 17.00 WIB. Kegiatan berlangsung secara luring di Kantor MUI Sumut dan diikuti pula secara daring, dirangkai dengan buka puasa bersama.

Dalam pemaparannya, Kiyai Putrama menegaskan bahwa Indonesia memiliki prospek besar dalam pengembangan ekosistem bisnis syariah. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki fondasi kuat untuk membangun sistem keuangan, produksi, distribusi, hingga konsumsi yang berlandaskan prinsip halal, adil, transparan, dan maslahat.

Peluang Besar Ekosistem Syariah

Ia sampaikan, peluang pertama terletak pada besarnya pasar muslim yang mendorong pertumbuhan industri halal. Produk makanan dan minuman halal, kosmetik, fesyen muslim, travel umrah dan wisata halal, hingga sektor pendidikan dan kesehatan berbasis syariah menjadi sektor potensial yang terus berkembang.

Kedua, dukungan regulasi pemerintah turut mempercepat pengembangan ekonomi syariah nasional. Kehadiran Undang-Undang Jaminan Produk Halal, penguatan perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia, serta program pembiayaan KUR Syariah menjadi instrumen penting dalam memperluas ekosistem tersebut.

Ketiga, pertumbuhan keuangan syariah menghadirkan alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi. Instrumen seperti perbankan syariah, koperasi syariah, sukuk, serta pasar modal syariah dinilai semakin diminati sebagai pilihan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.

Keempat, integrasi ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) ke sektor ekonomi produktif membuka peluang pemberdayaan ekonomi umat secara sistemik. Wakaf produktif di sektor perkebunan, peternakan, maupun properti, termasuk modal bergulir untuk UMKM dan koperasi, dapat menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas.

Kelima, tren global industri halal menunjukkan bahwa standar halal kini dipandang sebagai simbol kualitas dan etika, bukan semata-mata identitas agama. Sejumlah negara non-muslim bahkan telah aktif mengembangkan industri halal.

Tantangan yang Perlu Dihadapi

Di sisi lain, Putrama juga menyoroti sejumlah tantangan. Literasi ekonomi syariah dinilai masih rendah. Banyak pelaku usaha belum memahami perbedaan margin dan riba, jenis-jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta manajemen risiko berbasis syariah.

Mayoritas UMKM syariah juga masih berskala kecil dengan modal terbatas dan manajemen yang belum modern. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha belum bankable dan sulit naik kelas.

Selain itu, ekosistem syariah dinilai masih terfragmentasi. Koperasi, pesantren, UMKM, dan lembaga zakat kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi dalam satu rantai nilai yang utuh.

Akses pembiayaan juga menjadi kendala. Meski bank syariah berkembang, persyaratan agunan dan penilaian kelayakan usaha tetap menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha. Di saat yang sama, sistem konvensional dinilai lebih cepat, fleksibel, dan telah mapan sehingga persaingan semakin ketat.

Menurutnya, pendekatan top down dari pemerintah perlu dipertemukan dengan gerakan bottom up dari masyarakat agar penguatan ekonomi syariah berjalan seimbang.

Strategi Penguatan Ekosistem

Dalam konteks penguatan ekonomi umat di Sumatera Utara, ia menawarkan model koperasi produsen syariah sebagai agregator yang mengintegrasikan sektor riil, mulai dari UMKM, pertanian, peternakan, hingga perikanan. Model ini diharapkan terhubung dengan pasar tradisional berbasis syariah di kota serta koperasi desa sebagai simpul distribusi.

Skema usaha dirancang menggunakan akad musyarakah untuk proyek produktif, didukung wakaf produktif sebagai alternatif permodalan. Penguatan branding halal dan thayyib juga menjadi bagian dari strategi.

Sebagai contoh konkret, ia memaparkan kerangka proposal penguatan ekosistem ekonomi syariah di Kuala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Koperasi Produsen Amanah Ulama MUI Sumut direncanakan menjadi leading sector.

Rencana tersebut mencakup pembangunan dapur usaha bersama melalui skema musyarakah senilai Rp1,4 miliar, yang dibagi ke dalam 28 syirkah masing-masing Rp50 juta. Koperasi akan mengakomodasi UMKM, petani, dan peternak setempat sebagai anggota dengan sistem bagi hasil sesuai porsi kerja sama dan kontribusi modal.

Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam pengembangan dan distribusi produk, sementara masyarakat memperoleh tambahan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk infaq dan bantuan sosial yang disinergikan.

Seluruh aktivitas usaha akan diikat dengan dokumen perjanjian sesuai prinsip syariah yang menjunjung keadilan dan saling menguntungkan. Masjid setempat juga diharapkan berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus ruang silaturahmi dan penguatan ekonomi masyarakat.

Dengan perputaran uang yang lebih dinamis di tingkat desa, model ini diyakini mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

Kiyai Putrama menutup ceramahnya dengan ajakan membangun halal value chain dari hulu ke hilir—produksi, pengolahan, distribusi, ritel, hingga pembiayaan—dalam satu ekosistem syariah terpadu berbasis koperasi produsen.

“Ayo kita lakukan, jangan tunda lagi,” ujarnya.

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Persoalan Penunjukan Imum Chik Masjid Abu Indrapuri: Pengamat Sarankan Bupati Aceh Besar Minta Maaf Dan Batalkan SK

Suaraakademis.com.|Aceh Besar – Polemik seputar penunjukan Imum Chik di Masjid Abu Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, terus menjadi sorotan publik. Kebijakan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Aceh Besar dinilai telah menimbulkan gaduhan dan memicu perdebatan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.( 2 Maret 2026)

Pengamat ilmu sosial dan ilmu politik, M. Nur, S.I.Kom., M.I.Kom., mengemukakan bahwa polemik tersebut muncul akibat perbedaan antara mekanisme penunjukan melalui kebijakan pemerintah dengan praktik demokrasi lokal yang telah lama berjalan. Masyarakat Indrapuri memiliki tradisi musyawarah dalam menentukan pemimpin keagamaan, termasuk untuk posisi Imum Chik.

“Tradisi memilih melalui musyawarah merupakan bagian dari budaya sosial masyarakat. Ketika proses itu tidak lagi menjadi rujukan utama, maka wajar jika muncul reaksi dan kegaduhan di tengah masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, jabatan Imum Chik tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial dan keagamaan yang mengharuskan figur tersebut memiliki kedekatan dengan jamaah serta kehadiran intens di masjid. Masyarakat juga mempertanyakan efektivitas pelaksanaan tugas jika yang ditunjuk memiliki kesibukan tinggi mengikuti agenda pemerintahan, undangan resmi, dan aktivitas publik lainnya.

M. Nur juga menyebutkan pernyataan Bupati Aceh Besar saat masa kampanye yang menekankan pentingnya menyatukan ulama dan umara serta membangun Aceh Besar yang lebih maju. Kondisi yang terjadi saat ini dinilai bertolak belakang dengan semangat tersebut.

“Jika kebijakan yang diambil justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, maka publik tentu mempertanyakan bagaimana persatuan itu diwujudkan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa semangat persatuan harus diwujudkan melalui kebijakan yang mengedepankan musyawarah, menghormati keputusan masyarakat, dan menjaga harmoni sosial. Untuk meredakan situasi, ia menyarankan kepala daerah mengambil langkah bijak dengan menghadiri masyarakat, menyampaikan permintaan maaf, serta mengevaluasi atau bahkan membatalkan SK tersebut demi stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

Masyarakat berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka yang mengedepankan nilai musyawarah, adat Aceh, dan penghormatan terhadap praktik demokrasi lokal, sehingga suasana sosial kembali kondusif dan aktivitas ibadah dapat berjalan lancar. (TIM/RED)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Berdasarkan Pancasila dan Filsafat Dunia, Indonesia Ajukan Suara untuk Perdamaian Timur Tengah

Suaraakademis.com.|Jakarta, Israel– Eskalasi perang di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran telah mengguncang dunia dan menimbulkan kekhawatiran besar akan perluasan konflik yang dapat mengganggu stabilitas kawasan serta menimbulkan penderitaan bagi jutaan rakyat sipil. Situasi ini menuntut respons yang cepat, bijak, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Aktivis HAM internasional asal Indonesia, Wilson Lalengke, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait konflik yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa perang tidak hanya mengancam keamanan regional, tetapi juga merusak harapan rakyat untuk hidup damai dan bermartabat.

“Saya berharap perang yang dipicu oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran segera berakhir. Dunia tidak boleh membiarkan konflik ini meluas dan menghancurkan harapan rakyat dunia untuk hidup damai. Saya mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil tindakan nyata dalam meredakan perang dan mengembalikan stabilitas internasional,” tegas Wilson yang juga merupakan Petisioner HAM PBB tahun 2025, Senin (02/03/2026).

Komentarnya mencerminkan suara moral yang menuntut agar lembaga internasional khususnya PBB tidak tinggal diam menghadapi penderitaan manusia yang semakin parah.

Para filsuf dunia telah lama menyoroti bahaya perang dan pentingnya perdamaian. Plato (Yunani kuno) menekankan keadilan sebagai fondasi masyarakat, sementara Immanuel Kant dalam Perpetual Peace mengemukakan bahwa perdamaian abadi hanya bisa dicapai jika negara-negara menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. John Locke juga mengingatkan bahwa pemerintahan dibentuk untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan hak milik, sehingga perang yang melanggar kedaulatan adalah pengkhianatan terhadap kontrak sosial. Selain itu, Mahatma Gandhi menegaskan bahwa kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru, dengan jalan satu-satunya menuju perdamaian adalah melalui dialog, kejujuran, dan non-kekerasan.

Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menyerukan perdamaian. Perang yang menumpahkan darah bertentangan dengan nilai ketuhanan, serta Sila Kedua Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap hak hidup setiap manusia. Solidaritas antar bangsa dan upaya diplomasi harus menggantikan kekerasan, karena perdamaian adalah syarat utama untuk mewujudkan keadilan sosial.

Merujuk pemikiran para filsuf dan dasar negara, Indonesia dapat menjadi suara moral di forum internasional dengan menyerukan penghentian perang dan mengedepankan dialog, sesuai dengan garis politik bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Perang di Timur Tengah adalah ujian bagi dunia internasional. Apakah kita akan membiarkan kekerasan berlanjut, atau memilih jalan diplomasi dan perdamaian? Kini saatnya dunia bersatu, menghentikan perang, dan membangun masa depan yang lebih adil dan damai.

(TIM/Red)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Rabat, Maroko, Finlandia – Finlandia menegaskan bahwa “otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko  dapat menjadi solusi paling layak” untuk menyelesaikan masalah Sahara Maroko. Pernyataan ini disampaikan dalam Komunike Bersama yang diadopsi di Rabat setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, dengan Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, yang melakukan kunjungan resmi ke Maroko pada Minggu (01/3/2026).

Dalam komunike tersebut, Finlandia  kembali menegaskan dukungannya terhadap rencana otonomi yang diajukan oleh Maroko, dengan menyebutnya sebagai kontribusi serius dan kredibel terhadap proses politik yang dipimpin oleh PBB. Rencana ini dianggap sebagai dasar yang baik untuk mencapai solusi politik yang definitif dan saling diterima oleh semua pihak.

Kedua menteri juga menyambut baik diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025), yang menegaskan pentingnya mencari solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama. Mereka menekankan dukungan penuh terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam mendorong tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan.

Langkah Finlandia ini memperkuat posisi internasional Maroko, yang sejak lama mengajukan rencana otonomi sebagai jalan tengah untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Sahara. Dukungan dari negara Eropa seperti Finlandia menunjukkan adanya konsensus yang semakin kuat bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah solusi realistis.

Menanggapi perkembangan ini, Wilson Lalengke, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) dari Indonesia  menyampaikan apresiasi atas dukungan Finlandia  terhadap rencana otonomi Maroko. “Langkah Finlandia mendukung otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko adalah sinyal positif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Persisma melihat ini sebagai bentuk dukungan internasional terhadap solusi yang realistis dan kredibel. Kami berharap semakin banyak negara lain mengikuti jejak Finlandia,” ujar Wilson Lalengke di Jakarta , Senin (02/3/2026).

Petisioner PBB untuk masalah HAM tahun 2025 tersebut juga menyinggung situasi global yang penuh ketegangan, khususnya konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran . “Kami berharap perang yang melibatkan Israel-AS terhadap Iran segera berakhir. Dunia tidak boleh membiarkan konflik ini meluas dan menghancurkan harapan rakyat untuk hidup damai. Kami mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil tindakan nyata dalam meredakan perang dan mengembalikan stabilitas internasional,” tegasnya.

Dukungan Finlandia terhadap rencana otonomi Maroko  memiliki makna strategis dalam diplomasi internasional. Pertama, hal ini memperkuat legitimasi Maroko  di forum global. Kedua, dukungan tersebut menunjukkan bahwa solusi berbasis otonomi dianggap lebih realistis dibandingkan opsi separatisme yang berpotensi memicu ketidakstabilan regional.

Dengan semakin banyak negara mendukung rencana Maroko, peluang tercapainya kesepakatan politik yang adil dan berkelanjutan semakin besar. Hal ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat Sahara untuk hidup dalam stabilitas, pembangunan, dan integrasi dengan Maroko.

Pernyataan Finlandia di Rabat menegaskan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah solusi paling layak untuk masalah Sahara. Dukungan ini memperkuat posisi Maroko  dalam proses politik yang dipimpin PBB dan membuka jalan bagi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.

Komentar Wilson Lalengke sebagai Presiden Persisma menambahkan dimensi penting: dukungan terhadap perdamaian di Sahara harus berjalan seiring dengan upaya global menghentikan perang di Timur Tengah. Dengan dorongan dari PBB dan solidaritas internasional, harapan akan dunia yang lebih damai dan adil tetap hidup. (PERSISMA/Red)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Suaraakademis.com.|Rabat, Maroko – Di tengah eskalasi ketegangan kawasan Timur Tengah, Istana Kerajaan Maroko merilis pernyataan diplomatik krusial pada Sabtu (28/2/2026). Yang Mulia Raja Mohammed VI melakukan serangkaian panggilan telepon strategis kepada pemimpin negara Teluk Arabia untuk menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap kedaulatan dan keamanan wilayah mereka.

Raja Mohammed VI menghubungi Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Raja Bahrain Hamad Bin Isa Al Khalifa, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, serta Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Langkah ini menegaskan posisi Maroko sebagai sekutu setia yang berdiri di garis depan membela kedaulatan negara-negara bersaudara tersebut.

Pernyataan resmi dari Kantor Kerajaan menekankan bahwa kedaulatan negara-negara Teluk adalah “garis merah” yang tidak boleh dilanggar, sekaligus mengeluarkan kecaman keras atas segala bentuk agresi yang menargetkan keamanan wilayah Teluk Arab.

“Keamanan dan stabilitas negara-negara Teluk Arabia merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Kerajaan Maroko,” demikian kutipan pernyataan tersebut. Hubungan ini bukan sekadar kemitraan politik, melainkan ikatan persaudaraan sejarah yang mendalam. Maroko juga menegaskan kesiapannya untuk membantu segala tindakan sah yang diambil negara-negara tersebut demi menjaga kedamaian warga negaranya.

Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, memberikan apresiasi tinggi terhadap diplomasi aktif yang dilakukan Raja Mohammed VI. Sebagai pimpinan organisasi yang menjembatani hubungan masyarakat Indonesia dengan Maroko, ia menilai langkah ini sebagai manifestasi kepemimpinan yang berintegritas.

“Keputusan YM King Mohammed VI untuk berdiri tegak bersama saudara-saudaranya di Teluk adalah bukti nyata dari diplomasi yang jujur dan berwibawa. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, loyalitas terhadap kedaulatan adalah komoditas yang langka. Maroko menunjukkan bahwa komitmen mereka terhadap stabilitas kawasan bukan sekadar retorika, melainkan tindakan nyata,” ujar Wilson Lalengke di Jakarta, Senin (02/3/2026).

Aktivis HAM internasional tersebut menambahkan bahwa prinsip solidaritas Maroko sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. “Persisma sangat mendukung posisi Maroko. Ketika keamanan sebuah bangsa diancam, dunia harus bersuara. Raja Maroko memberikan teladan bahwa kedamaian hanya bisa dicapai jika kita saling menjaga satu sama lain dengan kejujuran hati,” tegasnya.

Langkah diplomatik Maroko mengirimkan sinyal kuat bahwa stabilitas kawasan Arab adalah prioritas utama. Dengan menyatukan kekuatan bersama negara-negara Teluk terkait, Maroko memperkuat benteng pertahanan kolektif melawan ancaman eskalasi dan kekacauan regional. Solidaritas ini diharapkan menjadi fondasi bagi perdamaian abadi yang dicita-citakan masyarakat seluruh kawasan.

(PERSISMA/red)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

Polres Nias Akan Menggelar Perkara untuk Tentukan Tersangka Dugaan Pemerasan yang Dilaporkan Rahmi Dawolo

Suaraakademis.com.|Gunungsitoli – Polres Nias memastikan akan menggelar perkara guna menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SG dan RZ yang dilaporkan Iman Rahmi Dawolo (28 tahun), warga Jalan Jati arah laut RT/RW Sibolga Sambas Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara.

Pelapor berharap pihak kepolisian segera menetapkan kedua terlapor sebagai tersangka dan menahannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. “Saya berharap prosesnya berjalan sesuai hukum, saya merasa sedih dan malu pada keluarga serta saudara saya,” ujar Rahmi saat dikonfirmasi.

Dalam konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kasihumas Polres Nias, Motivasi Gea, menyampaikan bahwa laporan polisi dengan nomor LP/B/369/VI/2025/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatra Utara yang diterima pada tanggal 12 Juni 2025 saat ini berada pada tahap penyidikan.

Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik antara lain meminta keterangan dari pelapor, memeriksa saksi-saksi, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor. Perkara juga telah digelar untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan.

Rencana tindak lanjut ke depan meliputi melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor, serta menggelar perkara untuk menentukan tersangka. “Kami memastikan proses penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kasihumas.(Redaksi)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Afdika Permata Lase

Wpseo_editor

Visit Website View All Posts

DELI SERDANG | Suara akademis – Majelis Taklim taklim Rahmatan Lil alamin Sumatera melaksanakan kegiatan pembagian takjil di jalan lintas Sei blumai Desa Tanjung Morawa A Kecamatan tanjung Morawa, Minggu 01 Maret 2026. Kegiatan sosial ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa.

Ratusan paket takjil dibagikan kepada pengguna jalan dan warga yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Pembina Majelis taklim Rahmatan Lil alamin Sumatera utara, Ustadz Muhammad Kurnia Sitorus S.Pd.,Gr.,M.BA menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kekompakan dan kerja sama seluruh Pengurus dan anggota.

“Turut ikut Serta Ke Jalan Ketua di dampingi Sekretaris umi Samsinar Majelis Taklim rahmatan Lil alamin Sumatera Utara, Rahmat Irwansah SH memberikan takjir kepada pengendara yang lewat melintasi jalan Sei blumai Alhamdulillah, kegiatan pembagian takjil ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan penuh keberkahan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan berbagi takjil ini bukan sekadar membagikan makanan berbuka, tetapi juga membawa nilai-nilai kebaikan yang lebih luas.

Kami ingin menanamkan nilai kerukunan, kekompakan, serta mempererat kebersamaan di tengah masyarakat Sumatera Utara khususnya di kabupaten Deli Serdang. Melalui kegiatan ini, kita juga membangun kerja sama yang baik serta menumbuhkan toleransi dan kepedulian sosial terhadap sesama,” ucap Ustadz Muhammad Kurnia Sitorus S.Pd.,Gr.,M.BA

Menurutnya, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan amal ibadah sekaligus memperkuat solidaritas antarwarga.

“Semoga melalui pembagian takjil ini, kita semua dapat terus berbuat baik dan memberi manfaat bagi masyarakat luas,” tuturnya.

Di akhir pembagian takjil, di lanjutkan dengan berbuka puasa bersama untuk mempererat hubungan silaturrahmi antar sesama pengurus maupun anggota majelis taklim Rahmatan Lil alamin.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Medan |Suaraakademis.com_ 2 Maret 2026 – dr. Aris Yudhariansyah, yang dikenal sebagai Juru Bicara COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan perkara pengadaan pada masa darurat pandemi COVID-19.

Permohonan PK tersebut diajukan melalui tim kuasa hukum yang terdiri dari Prof. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum. dan Dr. Fitra. Pihak kuasa hukum menilai putusan sebelumnya mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum serta kesalahan dalam penilaian pembuktian, khususnya terkait penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dinilai Salah Terapkan Pasal 3 Tipikor

Dalam memori PK yang telah diajukan, kuasa hukum menegaskan bahwa posisi dr. Aris hanya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak memiliki kewenangan menentukan penyedia, harga, maupun kontrak dalam proses pengadaan.

“Klien kami tidak memiliki kewenangan strategis dalam menentukan penyedia maupun menetapkan harga. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh ahli dalam persidangan,” ujar Prof. Dr. Yuspar.

Menurutnya, penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap jabatan PPTK dalam perkara ini dinilai tidak tepat dan tidak memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum.

Tidak Ada Aliran Dana ke dr. Aris

Kuasa hukum juga menekankan bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan bukti adanya aliran dana atau keuntungan pribadi yang diterima oleh dr. Aris.

Bahkan, terdapat saksi yang secara eksplisit mengakui menerima uang dalam perkara tersebut. Hal ini, menurut tim kuasa hukum, menunjukkan adanya kekeliruan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.

“Tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan klien kami menerima keuntungan pribadi. Fakta ini sangat penting dan seharusnya menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.

Perkara Terjadi dalam Situasi Darurat Pandemi

Perkara ini terjadi pada masa darurat pandemi COVID-19, ketika pemerintah daerah bekerja dalam situasi krisis kesehatan yang membutuhkan keputusan cepat dan responsif.

Selain menjalankan tugas sebagai PPTK, dr. Aris juga berperan aktif sebagai komunikator publik pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi perkembangan pandemi kepada masyarakat Sumatera Utara.

Kuasa hukum menilai, jika pun terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan, maka hal tersebut seharusnya menjadi ranah administratif, bukan pidana.

“Bentuk putusan yang tepat adalah lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), bukan pemidanaan,” jelasnya.

Harap Putusan Objektif dan Adil

Melalui permohonan PK ini, dr. Aris Yudhariansyah berharap Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang objektif, adil, dan berbasis pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Permohonan ini juga diharapkan menjadi perhatian bersama agar aparatur negara yang bekerja dalam situasi krisis tidak dikriminalisasi atas tindakan administratif yang dilakukan dalam kondisi darurat.

Kontak Media

Tim Kuasa Hukum dr. Aris Yudhariansyah

Prof. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum.

HP: 0811-668-144

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

DELI SERDANG | Suaraakademis.com – Selalu ada saja ulah manusia yang memiliki rasa tamak dan rakus , meraih penghasilan dengan cara yang instan tidak memikirkan dampak daripada perbuatan yang dilakukannya dapat membahayakan kesehatan keselamatan warga lingkungan masyarakat sekitar.

Seperti yang di lakukan oleh oknum Warga masyarakat yang tidak dikenal Minggu (1-3-2026) dengan mengatasnamakan percetakan darat menjadi persawahan dengan cara material tanah di korek dan di perjual belikan ( komersial ) namun diduga tidak mentaati aturan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia seperti Izin galian C, Izin perubahan darat menjadi sawah, izin lingkungan hidup, Izin lintas jalan dan izin persetujuan warga masyarakat atau izin lainnya yang terkait dengan peraturan Pemerintah tentang galian C tersebut.

Sudah selama sepekan warga masyarakat merasakan resah dengan adanya Kenderaan Dumtruck lalu lalang bermuatan material tanah hasil korekan di daerah Aras Kabu kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, banyak Kenderaan hilir mudik memunculkan debu beterbangan hingga memasuki permukiman masyarakat bahkan para pengguna jalan merasa terganggu akibat debu yang menghalangi pengendara masuk ke bola mata mengakibatkan perih dan sesak pada pernafasan.

Abdul salahsatu warga kecamatan Beringin pada awak media mengatakan “sudah selama satu minggu ini kami merasa terganggu dalam perjalanan berkendaraan banyaknya debu yang bertaburan, berjatuhan dari kendaraan truk yang mengangkut tanah, biasanya kami dapat berjalan dengan lancar tidak ada hambatan kini banyaknya debu berterbangan kami menjadi tidak nyaman bahkan mata sampai masuk debu juga di pernapasan merasa terganggu, “keluhnya

J Kanit Tipiter Polresta Deli Serdang saat dikonfirmasi awak media Minggu (1-3-2026) hingga berita ini ditayangkan kanit tipiter Polresta Deli Serdang sama sekali tidak respon, diduga tidak perduli.

Diminta kepada aparat kepolisian Polda Sumatera Utara, Polresta Deli Serdang untuk segera menangkap dan menghentikan kegiatan galian C ilegal tersebut, karena selain Melanggar peraturan perundang-undangan juga meresahkan masyarakat, banyaknya debu yang bertaburan mengganggu kesehatan mata dan pernafasan.

Pelaku galian C ilegal (tanpa IUP/izin resmi) diancam sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar, sesuai Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi ini berlaku bagi penambangan batuan/mineral non-logam tanpa izin sah yang merusak lingkungan.

Sanksi pelanggaran galian C ilegal:
Sanksi Pidana: Penjara hingga 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Beberapa referensi juga menyebutkan potensi denda hingga Rp10 miliar dalam kasus tertentu.
Pidana Tambahan : Pelaku dapat dikenakan perampasan barang/alat yang digunakan untuk menambang, perampasan keuntungan, dan kewajiban membayar biaya pemulihan lingkungan.

Sanksi Penadah : Pihak yang membeli atau menggunakan hasil material galian C ilegal dapat dijerat pasal penadah (KUHP Pasal 480) dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun.
Sanksi Administratif: Teguran tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin (jika ada) oleh Dinas ESDM/PTSP.

Aparat penegak hukum (APH) berwenang menindak tegas tambang galian C ilegal tanpa menunggu laporan masyarakat, karena dianggap merugikan negara dan merusak lingkungan.

(Tim)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

TAPSEL | Suaraakademis.com – Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Selatan kembali berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dua orang pria diamankan dalam operasi yang digelar pada Jumat (27/2/2026).

Pengungkapan kasus terjadi pada Jumat, 27 Februari 2026, sekitar pukul 17.30 WIB, di Desa Saba Sitahul Tahul, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, tepatnya di rumah milik salah satu tersangka.

Dua tersangka yang diamankan yakni Muhammad Yusup Harahap (44), wiraswasta, warga Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Haposan Siregar (44), wiraswasta, warga Desa Saba Sitahul Tahul, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan keterangan resmi Kasat Resnarkoba AKP I.R. Sitompul, sekitar pukul 16.00 WIB personel Satresnarkoba melakukan penyelidikan di lokasi yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika.

Saat pengintaian, petugas melihat seorang pria duduk di depan rumah dan membuang sebuah bungkusan ke arah sampingnya. Petugas kemudian mengamankan pria tersebut yang diketahui bernama Muhammad Yusup Harahap.

Dari sekitar lokasi tempat duduk tersangka, ditemukan dua bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,14 gram. Saat diinterogasi di tempat kejadian perkara (TKP), tersangka mengakui sabu tersebut miliknya dan diperoleh dari Haposan Siregar.

Petugas kemudian melakukan pencarian terhadap Haposan Siregar dan berhasil mengamankannya di dalam rumah saat bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Dari hasil penggeledahan di kamar tidur, ditemukan satu bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,07 gram.

Haposan Siregar mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang berinisial MH yang saat ini masih dalam penyelidikan.

Barang Bukti yang Diamankan
Dari Muhammad Yusup Harahap: 2 bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu seberat 0,14 gram
1 unit handphone merek Oppo warna hitam,Dari Haposan Siregar:
1 bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu seberat 0,07 gram
1 toples plastik berisi plastik klip kosong dan pipet yang dimodifikasi sebagai sendok sabu,Uang tunai sebesar Rp576.000, 1 unit handphone merek Realme warna hitam, 1 unit handphone merek Oppo warna silver

Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto ketentuan KUHP yang berlaku, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.

Polres Tapanuli Selatan menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika demi menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukumnya.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

LUBUK PAKAM | Suaraakademis.com – Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

Tenaga kesehatan bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian kemanusiaan yang mulia.

“Bulan suci Ramadan adalah momentum untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Buka puasa bersama seperti ini bukan hanya tradisi, tetapi menjadi ruang memperkuat kebersamaan antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, pada Buka Puasa Bersama di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drs H Amri Tambunan, Lubuk Pakam, Sabtu (28/2/2026).

Wabup berharap, RSUD Drs H Amri Tambunan terus meningkatkan kualitas layanan, profesionalisme, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, ramah, dan humanis.

“Rumah sakit pemerintah harus menjadi tempat masyarakat merasa aman, dihargai, dan dilayani dengan sepenuh hati. Pelayanan terbaik lahir dari hati yang tulus,” tegas Wabup yang di kesempatan itu didampingi Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Ny Asniar Lom Lom Suwondo tersebut.

Wabup mengajak seluruh jajaran rumah sakit untuk terus mendukung visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Mari jadikan Ramadan ini sebagai energi baru untuk bekerja lebih tulus, melayani lebih baik, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Deli Serdang,” pungkas Wabup di acara yang dirangkai dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa tersebut.

Sebelumnya, panitia pelaksana, dr Wira Sundoko MKes menyampaikan, buka puasa bersama tahun ini dirangkai dengan dua kegiatan sosial, yakni penggalangan donasi dan pengumpulan infak Ramadan.

“Alhamdulillah, pada kesempatan ini telah terkumpul sebanyak 105 paket sembilan bahan pokok (sembako) yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima di sekitar rumah sakit. Selain itu, infak yang dihimpun selama bulan Ramadan juga akan dibagikan kepada 115 anak yatim,” jelasnya.

Menurutnya, buka puasa bersama tersebut menjadi bukti rumah sakit tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar.

“Ini merupakan wujud kepedulian kami. Meskipun tugas utama kami adalah memberikan pelayanan kesehatan, namun kami tetap menyisihkan sebagian rezeki untuk berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan,” ungkapnya.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

HUT ke-3 Media Suaraakademis.com, Wujud Syukur dengan Berbagi kepada Anak Yatim

Suaraakademis.com.|Tanjung Morawa – Media online Suaraakademis.com merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 dengan menggelar kegiatan sosial berbagi kepada anak yatim dan kaum duafa. Acara berlangsung di Kantor Kabiro Deli Serdang, Dusun XI Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (28/2/2026) mulai pukul 18.00 WIB hingga selesai.

Momentum ini menjadi refleksi perjalanan Suaraakademis.com yang terus berkomitmen menyajikan informasi lugas, kredibel, dan terpercaya. Pimpinan Umumnya, Muhammad Arifin Lase, S.I.Kom, menyampaikan rasa syukur atas eksistensi media yang telah tiga tahun berdiri.

“Alhamdulillah, hari ini Suaraakademis.com genap berusia tiga tahun. Ini bukan sekadar perayaan, tetapi momentum introspeksi dan komitmen kami untuk terus menyajikan berita yang akurat, berimbang, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa aksi sosial tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dari keluarga besar Suaraakademis.com. “Kami ingin keberadaan media ini tidak hanya hadir dalam pemberitaan, tetapi juga dalam aksi nyata di tengah masyarakat. Semoga apa yang kami lakukan hari ini menjadi berkah dan membawa manfaat,” tambahnya.

Kepala Biro (Kabiro) Deli Serdang, Joni Suheryanto, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Menurutnya, perayaan ini mempererat silaturahmi antara insan pers dan masyarakat sekitar. “Kami berharap media Suaraakademis.com semakin berkembang, semakin dipercaya publik, dan terus menjadi media yang profesional serta berpihak pada kebenaran. Kami sangat berterima kasih kepada mitra dan kawan yang telah membantu hingga kegiatan ini terlaksana,” ujarnya.

Penasehat Media Suaraakademis.com, Ustadz Muhammad Kurnia Sitorus S.Pd.,Gr.,M.BA, juga menyampaikan ucapan selamat. “Semoga media Suaraakademis dapat terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan menyajikan berita akurat yang mampu mengedukasi masyarakat,” katanya.

Kegiatan berlangsung penuh kehangatan, diawali doa bersama, sambutan, dan penyerahan santunan secara langsung kepada penerima manfaat. Memasuki usia ketiga, Suaraakademis.com bertekad meningkatkan kualitas pemberitaan, memperluas jaringan informasi, dan menjaga integritas sesuai etika jurnalistik.

Hadir dalam acara antara lain Sugianto Marpaung (Pimpinan Umum Tribun Sumut), Ewi Sapriono, ST. (Kabiro Taruna Global), Irwanto (Wartawan Top Metro), dan Jamaluddin (Wartawan Kompas Nusa).

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

 Joni Suheryanto.

Dalam kesempatan yang sama Penasehat Media suara akademis.com ustadz Muhammad Kurnia Sitorus S.Pd.,Gr.,M.BA dalam sambutannya mengatakan “Saya sebagai penasehat media suara akademis.com mengucapkan selamat milad yang ke 3 tahun, Semoga media suara akademis dapat terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini dan menyajikan berita-berita yang akurat dan dapat mengedukasi masyarakat mana yang mendidik dan mana yang tidak., Ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan, diawali dengan doa bersama, sambutan pimpinan umum, serta penyerahan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Suasana haru dan kebersamaan begitu terasa saat bantuan diserahkan secara langsung kepada para penerima manfaat.
Memasuki usia ketiga, Suaraakademis.com bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan, memperluas jaringan informasi, dan menjaga integritas sebagai media online yang mengedepankan etika jurnalistik.

Perayaan HUT ke-3 ini menjadi bukti bahwa media Suaraakademis.com tidak hanya tumbuh sebagai media informasi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dan berbagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sugianto Marpaung pimpinan umum media tribun Sumut, Ewi Sapriono, ST., Kabiro media taruna global, Irwanto wartawan top metro, Jamaluddin wartawan Kompas Nusa.

(Joni s)

Table of Contents

Toggle

About the Author

Joni Suheryanto Joni Suheryanto

Author

Visit Website View All Posts

Medan | Suaraakademis.com– Universitas Deztron Indonesia Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi unggul melalui kegiatan Sosialisasi Kreativitas Mahasiswa Tahun 2026 yang digelar di Aula Kampus yang turut di hadiri Akademik Kampus, Sabtu (28/2/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Adjuncth. Dr. Marniati, SE., M.Kes., dan disampaikan langsung oleh Wakil Rektor I, Nurcahaya Nainggolan, Ph.D., di hadapan mahasiswa aktif dari berbagai program studi.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu mahasiswa agar mampu berdaya saing global dengan penguatan kreativitas, karakter, serta penguasaan sistem digital sebagai sarana promosi dan pengembangan diri.

Dalam pemaparannya, Nurcahaya Nainggolan menekankan pentingnya perubahan sikap (attitude), etika, serta penampilan mahasiswa sebagai representasi institusi. Menurutnya, kualitas akademik harus sejalan dengan kepribadian yang berintegritas dan profesional.

“Mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memiliki etika yang baik, serta tampil percaya diri sebagai bagian dari citra kampus,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Promosi Kemahasiswaan dan Kemasyarakatan, Bd. Sahbainur Rezeki, M.KM., mengajak seluruh mahasiswa untuk berperan aktif mempromosikan Universitas Deztron Indonesia Medan melalui berbagai platform media sosial secara kreatif dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa di era digital saat ini, mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai duta kampus yang mampu memperkuat branding institusi di ruang publik.

Melalui kegiatan ini, Universitas Deztron Indonesia Medan menargetkan terbentuknya mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga inovatif, komunikatif, serta adaptif terhadap transformasi digital.

Kegiatan berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari para mahasiswa yang hadir.

Abdi A

Table of Contents

Toggle

About the Author

ABDI ANSHARI IBNU HAJAR

Author

Visit Website View All Posts

Medan –Suaraakademis.com|| Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan terus melakukan langkah strategis dalam mengatasi persoalan overkapasitas hunian. Sepanjang periode 2025 hingga 2026, sebanyak 85 narapidana kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) telah dipindahkan ke berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara.

Kebijakan pemindahan tersebut menjadi bagian dari upaya konkret dalam menata hunian warga binaan agar lebih proporsional, sekaligus meningkatkan kualitas pengamanan dan pembinaan di lingkungan rutan.

Rincian Pemindahan 2025–2026

Pada tahun 2025, tercatat 22 narapidana Tipikor dipindahkan dengan rincian:

• Mei: 4 orang
• September: 2 orang
• Desember: 16 orang

Sementara itu, pada tahun 2026 jumlah pemindahan meningkat signifikan menjadi 63 orang, dengan rincian:

• Januari: 1 orang
• Februari: 62 orang

Langkah ini menunjukkan komitmen manajemen Rutan Medan dalam melakukan percepatan penanganan overkapasitas secara terukur dan berkelanjutan.

Fokus Penataan Hunian dan Pembinaan

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, Andi Surya, menegaskan bahwa pemindahan dilakukan berdasarkan pertimbangan administratif, keamanan, serta penataan hunian yang lebih efektif.

“Pemindahan narapidana kasus Tipikor ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mengurangi tingkat overkapasitas hunian. Dengan distribusi warga binaan yang lebih merata, diharapkan kondisi rutan menjadi lebih kondusif, aman, dan tertib,” ujar Andi Surya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada aspek pengamanan, tetapi juga untuk mendukung optimalisasi program pembinaan.

“Ketika hunian lebih terkendali, proses pembinaan dapat berjalan lebih maksimal. Pengawasan lebih efektif, pelayanan lebih baik, dan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Komitmen Pemasyarakatan Profesional dan Akuntabel

Melalui kebijakan ini, Rutan Kelas I Medan menegaskan komitmennya dalam melakukan pembenahan secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Semangat “RAGUSTA BERSERI” — Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah — terus digaungkan sebagai bagian dari transformasi pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik di Sumatera Utara.

#PemasyarakatanSumut #Rutan1Medan #Ditjenpas #Kemenimipas

#ImipasSetahunBergerakBerdampak #KementerianImigrasiDanPemasyarakatan

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts

Medan –Suaraakademis.com|| Safari Ramadhan yang digelar di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan berlangsung penuh khidmat dan sarat makna kebersamaan, Jumat (27/02/2026). Kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ini menjadi momen istimewa bagi 1.543 warga binaan.

Sebanyak 372 warga binaan mendapatkan kesempatan berbuka puasa bersama keluarga mereka dalam suasana haru dan penuh kehangatan. Sementara itu, 1.171 warga binaan lainnya mengikuti buka puasa bersama di lingkungan rutan bersama seluruh petugas, dalam nuansa religius dan kekeluargaan.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan tausiyah oleh Ustad Ramadhan Ariga, S.H.I., M.H. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh hadirin menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momentum muhasabah diri, memperbaiki akhlak, serta memperkuat komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya menjaga harapan dan mempererat tali silaturahmi, termasuk hubungan antara warga binaan dengan keluarga tercinta.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara Yudi Suseno beserta jajaran, perwakilan Kapolsek Medan Helvetia, Danramil 0201-06/Medan Sunggal, tokoh masyarakat Rajamin Sirait, serta para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kota Medan dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjenpas Sumut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai Safari Ramadhan mampu memperkuat pembinaan kepribadian warga binaan. Menurutnya, pemasyarakatan bukan sekadar menjalani masa pidana, melainkan proses pembinaan yang menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial agar warga binaan siap kembali ke tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pembagian 50 paket bantuan sosial kepada masyarakat sekitar rutan yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian dan empati di bulan suci Ramadhan, sekaligus simbol bahwa rutan hadir dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

Menjelang waktu berbuka, suasana haru begitu terasa saat warga binaan dapat duduk berdampingan dengan keluarga mereka. Momen tersebut menjadi penguat semangat untuk terus mengikuti program pembinaan secara optimal serta menjaga harapan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Safari Ramadhan dan buka puasa bersama ini menjadi bukti komitmen Rutan Kelas I Medan dalam menghadirkan pembinaan yang humanis. Sinergi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan keluarga warga binaan terus diperkuat demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bermartabat dan berdampak positif bagi masyarakat.

Table of Contents

Toggle

About the Author

Arifin lase

Administrator

Visit Website View All Posts