Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa – Utang daerah Kabupaten Mamasa yang disebut mencapai Rp230,9 miliar dengan rincian kewajiban sekitar Rp130 miliar lainnya, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Lebih dari satu tahun pemerintahan Bupati Welem Sambolangi dan Wakil Bupati H. Sudirman berjalan, namun belum ada kejelasan peta jalan penyelesaian yang disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat menegaskan: utang daerah bukan warisan untuk saling menyalahkan, melainkan kewajiban yang harus diselesaikan sekarang juga.
BUKAN MASALAH LALU, TAPI TANGGUNG JAWAB SEKARANG
Saat maju dalam Pilkada 2024, pasangan Welem–Sudirman sudah mengetahui betul kondisi fiskal Mamasa tidak sehat. Bahkan persoalan defisit dan buruknya manajemen keuangan daerah justru menjadi salah satu poin kritik utama mereka saat berkampanye.
“Masyarakat tidak meminta mereka menciptakan utang itu. Masyarakat hanya meminta mereka menyelesaikannya. Sebab, begitu menjadi Bupati dan Wakil Bupati, yang diemban bukan hanya janji kampanye, tetapi juga seluruh kewajiban pemerintah daerah.”
Utang daerah bukan utang bupati lama semata. Utang daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamasa. Siapa pun yang memegang jabatan, kewajiban itu tetap melekat. Pertanyaannya kini sederhana: apa langkah konkret yang sudah diambil?
ANGKA YANG MASIH GELAP
Dalam pemaparan pertanggungjawaban APBD 2024, disebutkan total utang daerah mencapai Rp230,9 miliar, sementara angka sekitar Rp130 miliar juga muncul dalam rincian kewajiban yang terpisah. Publik belum mendapatkan penjelasan transparan mengenai:
– Apa saja komponen utang tersebut?
– Siapa krediturnya?
– Kapan jatuh temponya masing-masing?
– Berapa yang sudah dibayar dan berapa yang tersisa?
– Apa strategi penyelesaian yang disusun?
TIGA JANJI, DI MANA HASILNYA?
Saat kampanye, Welem–Sudirman menawarkan tiga langkah solutif:
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan pendapatan daerah
3. Melakukan pencermatan belanja
Hingga saat ini, masyarakat belum melihat data konkret:
– Berapa belanja yang berhasil ditekan?
– Berapa kenaikan pendapatan daerah yang tercatat?
– Bagaimana pertumbuhan ekonomi berdampak pada kemampuan membayar utang?
“Jangan sampai pemerintah berbicara soal pemulihan ekonomi, padahal APBD masih dibebani kewajiban besar dan tata kelola belum tertata. Jangan lagi membuat kewajiban baru sebelum yang lama selesai.”
UPAYA KONFIRMASI DIABAIKAN
Wakil Pimpinan Redaksi Ayu Lestari Silo dari media Suaraakademis.com telah mengirimkan pesan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Bupati dan Wakil Bupati Mamasa pada Senin, 14 September 2026, pukul 14.59 WIB. Pesan telah terkirim, terlihat sudah dibaca (ceklis dua biru), namun hingga berita ini diterbitkan tidak ada tanggapan sama sekali dibungkam.
Catatan Redaksi: Ruang klarifikasi tetap terbuka seluas-luasnya bagi Bupati maupun Wakil Bupati Mamasa untuk menyampaikan penjelasan, data, dan peta jalan penyelesaian utang daerah secara terbuka dan transparan. Prinsip praduga tak bersalah tetap kami pegang. Namun, keheningan bukanlah jawaban yang diharapkan rakyat yang menanggung beban kewajiban daerah ini.
MAMASA BUTUH BUKTI, BUKAN SLOGAN
“Mamasa tidak kekurangan slogan. Mamasa membutuhkan tata kelola keuangan yang sehat. Kami tidak sedang mencari siapa yang salah. Kami sedang menagih siapa yang sekarang bertanggung jawab.”
Selama Welem–Sudirman menjabat, pengelolaan dan penyelesaian utang daerah adalah tanggung jawab mereka. Jangan wariskan utang kepada rakyat, lalu wariskan pula masalah yang sama kepada pemerintahan berikutnya. Sekarang adalah waktunya membuktikan janji dengan angka, bukan kata-kata.
(Tim Redaksi / Suaraakademis.com. Laporan: Ayu Lestari Silo)
Dipublikasikan: 14 September 2026
