Oplus_131072
Tiga Bakal Calon Ketua DPD Sepakat Bersatu Demi Regenerasi & Tata Kelola Partai
Suaraakademis.com.|Kota Bogor – Angin perubahan mulai terasa di tubuh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bogor. Tiga bakal calon Ketua DPD periode 2026–2031, yakni Heri Cahyono, Airlangga Pramada, dan Naufal Hadi, menggelar pertemuan strategis dan menyatakan kesepakatan politik untuk maju bersama dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang akan segera digelar.
Poin utama kesepakatan ketiganya adalah sikap tegas menolak pencalonan kembali petahana Rusli Prihatevi. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan didasari keprihatinan mendalam terhadap kondisi internal partai selama kepemimpinan berjalan saat ini. Mereka menegaskan Golkar Kota Bogor sangat membutuhkan perubahan nyata, perbaikan tata kelola, serta regenerasi kepemimpinan yang sehat.
ENAM CATATAN KRITIS TERHADAP KEPEMIMPINAN SAAT INI
Dalam pernyataan bersama yang disampaikan awak media, Senin (27/7/2026), ketiga bakal calon merinci sejumlah kejanggalan dan kelemahan yang terjadi:
🔹 Pola Kepemimpinan Otoriter – Disebutkan adanya praktik pemberhentian pengurus tanpa proses organisasi yang transparan, salah satunya terhadap Budi Kurniawan selaku Ketua PK Golkar Kecamatan Bogor Selatan. Selain itu, keterbukaan pengelolaan keuangan dipertanyakan, serta Fraksi Golkar di DPRD dinilai tidak diberi ruang bergerak mandiri karena pengawasan yang berlebihan.
🔹 Kepengurusan Tidak Solid & Pasif – Tingkat kehadiran pengurus dalam rapat pleno dinilai sangat rendah, bahkan seringkali tidak mencapai 15 orang. Hal ini menyebabkan rapat sering gagal kuorum sehingga keputusan penting tidak memiliki legitimasi yang kuat. Banyak kader yang diklaim kecewa dan menarik diri dari aktivitas organisasi.
🔹 Prioritas Kepentingan Pribadi di Atas Partai – Arah kebijakan kepemimpinan dinilai lebih banyak mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok, bukan semata-mata membangun kekuatan dan kebesaran Golkar secara kelembagaan.
🔹 Sikap Politik Berubah-ubah – Langkah politik petahana disebut tak konsisten, sempat berniat maju calon Wali Kota, kembali ke legislatif, dikaitkan dengan kepengurusan tingkat provinsi, hingga akhirnya kembali mencalonkan diri sebagai ketua DPD. “Pola seperti poco-poco, maju mundur tak menentu membuat kader bingung dan menghambat regenerasi,” ujar salah satu perwakilan.
🔹 Janji Pembangunan Kantor Belum Terwujud – Komitmen pembangunan kantor DPD yang disampaikan saat pemilihan lalu hingga kini belum terlihat realisasinya.
🔹 Legitimasi Hasil Musda Sebelumnya – Keterpilihan petahana dinilai bukan hasil dukungan mayoritas pengurus kecamatan, melainkan lebih sebagai hasil kompromi politik semata.
BERBEDA CALON, SATU TUJUAN: SELAMATKAN ORGANISASI
Meskipun masing-masing maju sebagai calon, Heri Cahyono, Airlangga Pramada, dan Naufal Hadi berkomitmen menjaga kebersamaan dan tidak saling menjatuhkan. Mereka sepakat, siapa pun di antara mereka yang nantinya memperoleh dukungan terbesar, wajib didukung bersama untuk menghadapi persaingan dalam Musda.
“Ini bukan soal siapa yang akan duduk di kursi ketua. Ini gerakan bersama untuk menyelamatkan organisasi, membuka lebar pintu regenerasi, dan mengembalikan Golkar Kota Bogor sebagai rumah besar yang demokratis, adil, dan menjunjung tinggi aspirasi seluruh kader,” tegas pernyataan bersama tersebut.
Mereka juga berharap pelaksanaan Musda nanti benar-benar berlangsung jujur, terbuka, demokratis, serta bebas dari tekanan maupun kepentingan yang bisa merusak citra partai.
HAK JAWAB PETAHANA MASIH TERBUKA
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang disampaikan Rusli Prihatevi terkait sikap penolakan yang disuarakan tiga bakal calon tersebut. Musda DPD Partai Golkar Kota Bogor dijadwalkan segera digelar dan akan menentukan arah kebijakan serta kepemimpinan partai untuk lima tahun ke depan.
Sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak yang berkepentingan.(Tim/red)
