Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat – Solar dan Pertalite yang seharusnya mengalir lancar ke tangan rakyat, justru lenyap di SPBU Takurimbik. Sementara itu, jeriken-jeriken berjejer rapi dalam jumlah besar, berulang kali, setiap harinya. Pemandangan ini bukan lagi sekadar persoalan antrean ini adalah tanda tanya besar yang mengancam hak rakyat atas bahan bakar bersubsidi. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa akhirnya angkat suara tegas, meminta Polres Mamasa dan Polda Sulawesi Barat tidak menutup mata. Usut tuntas, jangan hanya diam!
Di Balik Jeriken yang Tak Pernah Habis
Fungsionaris HMI Cabang Mamasa, Adi Putra, menegaskan bahwa kondisi yang terjadi di SPBU Takurimbik sudah tidak wajar lagi:
“Antrean jeriken bukan sekadar persoalan teknis distribusi. Aparat harus memeriksa: apakah ada pola pembelian yang tidak wajar? Ada penampungan massal? Ada pengiriman ke luar wilayah? Dan dijual kembali dengan untung berlipat? Jika ada jaringan yang bermain di sini, bongkar berdasarkan bukti dan proses sesuai hukum!”
Keresahan masyarakat semakin memuncak karena yang tersisa di pom bensin hanya kabar kosong solar habis, Pertalite kosong sementara di belakangnya, truk dan kendaraan berjeriken terus berdatangan. Ini bukan kebetulan. Ini pola yang terorganisir.
6 Tuntutan Tegas HMI Mamasa
HMI menuntut Polres Mamasa dan Polda Sulbar bertindak nyata, bukan sekadar janji:
Usut tuntas dugaan mafia, penimbunan, dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU Takurimbik.
Lacak seluruh mata rantai siapa beli, siapa tampung, siapa angkut, siapa jual kembali semuanya ditelusuri.
Buka data: volume penyaluran, rekam transaksi, identitas pembeli dalam jumlah besar, rekaman CCTV publik berhak tahu.
Terapkan Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 (jo UU No. 6 Tahun 2023) kepada siapa pun yang terbukti melanggar tidak pandang bulu.
Siapkan sanksi tegas termasuk penghentian sementara operasional SPBU jika terbukti melanggar aturan distribusi.
Pastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai ke rakyat yang berhak bukan dialihkan ke kantong segelintir oknum!
BBM Bersubsidi Adalah Uang Rakyat, Bukan Ladang Cuan
“Yang harus dijaga bukan hanya kelancaran antrean. Yang jauh lebih penting: keadilan distribusi. Jangan sampai BBM yang disubsidi dengan uang rakyat justru menjadi ladang keuntungan bagi oknum, sementara warga yang benar-benar membutuhkan pulang dengan tangannya kosong,” tegas Adi Putra.
“Jika ini terus dibiarkan, siapa yang sebenarnya dilindungi? Rakyat, atau mafia yang beroperasi di depan mata aparat? Polres Mamasa dan Polda Sulbar harus menjawab: sampai kapan hal ini dibiarkan terjadi?”
Polda Sulbar & Polres Mamasa, Publik Menunggu Jawaban
Redaksi menegaskan: BBM bersubsidi adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Setiap tetes yang dialihkan adalah kerugian bagi masyarakat dan kerugian keuangan negara. Kami membuka ruang konfirmasi seluas-luasnya bagi Polres Mamasa, Polda Sulawesi Barat, maupun pihak pengelola SPBU Takurimbik untuk memberikan penjelasan resmi, terbuka, dan transparan kepada publik.
“Jangan diam saja. Buka buktinya. Tindak tegas pelakunya. Rakyat tidak butuh janji — rakyat butuh keadilan.”
Ayu lestari silo
Sumber: Pernyataan Resmi HMI Cabang Mamasa
Dipublikasikan: 20 September 2026