Pernyataan di Media Sosial Memicu Tanda Tanya; Konfirmasi Diajukan, Belum Ada Jawaban Resmi
Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa — Unggahan Wakil Bupati Mamasa, H. Sudirman, di media sosial yang berbunyi “Siap perang menghadapi kezaliman” memicu sorotan tajam dari tokoh pemuda daerah. Ronny, salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Mamasa, menilai pernyataan tersebut patut mendapat penjelasan terbuka mengingat disampaikan oleh pejabat yang menduduki posisi strategis sebagai orang nomor dua di pemerintahan daerah.
Ronny menegaskan, setiap ucapan pejabat publik harus memiliki kejelasan makna agar tidak melahirkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Masyarakat tentu bertanya-tanya: kezaliman yang dimaksud itu berasal dari mana? Siapa yang hendak diperangi? Sebagai Wakil Bupati, beliau adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan. Pernyataan seperti ini justru menimbulkan tanda tanya yang wajar,” ujar Ronny.
DIKSI “KEZALIMAN” HARUS DISERTAI BUKTI DAN TINDAKAN NYATA
Lebih lanjut, Ronny menjelaskan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, istilah kezaliman lazim dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan, ketidakadilan pelayanan publik, atau kebijakan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, ketika seorang pejabat menggunakan diksi tersebut, masyarakat berhak mengharapkan penjelasan yang terbuka dan ditindaklanjuti melalui kewenangan yang dimilikinya.
“Kalau memang ada praktik tidak adil di dalam pemerintahan, sampaikan secara terbuka dan perbaiki melalui kewenangan yang Anda miliki. Sebab Wakil Bupati bukan pihak di luar sistem — beliau adalah bagian dari sistem yang berkewajiban memperbaikinya,” tegasnya.
KEPEMIMPINAN DIBUKTIKAN TINDAKAN, BUKAN NARASI DI MEDIA SOSIAL
Ronny mengingatkan, masyarakat tidak membutuhkan pernyataan yang memancing berbagai penafsiran. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan bekerja secara profesional, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Seorang pemimpin akan lebih dihormati karena keberaniannya mengambil keputusan yang benar, daripada sekadar membuat pernyataan yang belum tentu dipahami maksudnya. Kepemimpinan sejati dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan narasi di media sosial,” lanjutnya.
JIKA ADA KEZALIMAN, PERBAIKI; JIKA TIDAK, JANGAN BANGUN PERSEPSI NEGATIF
Di akhir keterangannya, Ronny berharap seluruh pejabat daerah lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, karena setiap ucapan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jika benar ada kezaliman, gunakan kewenangan untuk menghentikannya dan memperbaikinya. Namun jika tidak ada, narasi seperti ini justru berpotensi membangun persepsi negatif terhadap pemerintahan sendiri. Rakyat Mamasa lebih membutuhkan solusi daripada slogan,” tutup Ronny.
AKYU LESTARI KONFIRMASI, WAKIL BUPATI HINGGA KINI BELUM MENJAWAB
Menyikapi sorotan yang berkembang, Ayu Lestari, Kepala Perwakilan Sulawesi Barat Media SuaraAkademis.com, telah mengonfirmasi langsung kepada Wakil Bupati Mamasa, H. Sudirman, melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 1 Agustus 2026, guna meminta penjelasan resmi terkait maksud pernyataan tersebut.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan maupun jawaban yang disampaikan oleh Wakil Bupati Mamasa. Ketidadaan tanggapan ini justru memperkuat tanda tanya yang berkembang di tengah masyarakat: mengapa pernyataan yang disampaikan secara terbuka di media sosial justru menjadi hal yang sulit untuk dijelaskan secara terbuka pula?
Redaksi tetap membuka ruang penjelasan secara berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.
CATATAN REDAKSI: Berita ini disusun berdasarkan pernyataan tokoh pemuda Ronny sebagai tanggapan publik atas unggahan pejabat daerah. Konfirmasi telah disampaikan melalui jalur resmi pada Sabtu, 1 Agustus 2026, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi. Asas praduga tak bersalah berlaku sepenuhnya. Pihak terkait berhak menyampaikan penjelasan secara berimbang kepada redaksi kapan saja.(Ayu)
