Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa – Hak atas pelayanan kesehatan dasar seolah menjadi barang mahal dan langka bagi warga di pelosok Kabupaten Mamasa. Di saat daerah lain menikmati kemudahan akses medis, ratusan jiwa di Desa Botteng, Desa Passembu, dan Desa Kondo, Kecamatan Mehalaan, justru harus bertaruh nyawa digotong tandu belasan kilometer menembus jalanan rusak parah yang tak pernah tersentuh aspal hanya demi mendapatkan pertolongan medis yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara.
Yang lebih memprihatinkan: ketika warga dan media berusaha mencari kejelasan secara resmi, Bupati Mamasa maupun Kepala Dinas Kesehatan justru bungkam seribu bahasa. Surat konfirmasi dikirim, pesan dikirimkan dibaca, tetapi tidak dijawab.
Tragis: Sakit dan Melahirkan Harus Bertaruh Nyawa di Jalan Tanpa Aspal
Penderitaan pilu ini dialami langsung oleh Jamudin (50), warga Desa Botteng. Saat menderita sakit perut hebat, ia tidak dibawa kendaraan ia ditandu di atas kayu sederhana, digotong tetangga menempuh perjalanan hampir 20 kilometer menembus jalan berlumpur, berlubang, dan terjal jalan yang belum pernah disentuh aspal menuju Puskesmas Mehalaan.
“Pokoknya yang ada masalah dengan kesehatan, pasti ditandu. Tidak pandang malam, hujan, atau subuh, semua ditandu,” ungkap Markus, warga Desa Botteng, dengan suara getir.
Kendaraan roda dua sekalipun tak sanggup melintas di jalur yang hancur ini. Waktu yang berharga dalam situasi darurat medis justru habis terbuang di jalan berlumpur. Ibu hamil yang hendak melahirkan kerap tak sempat sampai ke puskesmas banyak yang terpaksa melahirkan di tengah jalan. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan ini adalah nyawa yang dipertaruhkan setiap hari.
SERUAN TEGAS WARGA: “Jalan Tak Pernah Sentuh Aspal Jangan Pilih Lagi Bupati yang Melupakan Kami!”
Salah satu warga yang enggan disebut namanya menyampaikan seruan keras kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa:
“Lihatlah jalan desa kami bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun tersentuh aspal. Bupati Mamasa tidak pernah benar-benar memperhatikan jalan-jalan desa kami. Jalan hancur dibiarkan, fasilitas kesehatan diabaikan. Kami sudah terlalu lama menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Maka dari itu, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa: JANGAN PILIH LAGI BUPATI INI! Kalau ada pemilihan kepala daerah, GANTI DENGAN YANG BARU pilihlah pemimpin yang mau mengaspal jalan kami, bukan hanya pandai mengaspal janji saat kampanye lalu melupakan kami begitu duduk di kursi empuk!”
Seruan ini disambut setujuan dari warga lainnya. Rakyat mulai sadar: suara rakyat adalah kekuatan rakyat. Jangan sia-siakan hak memilih untuk pemimpin yang membiarkan jalan desa tetap berlumpur dan nyawa warga dipertaruhkan di atas tandu.
KONFIRMASI DIABAIKAN: Bupati & Kadiskes Dibuktikan Diam Seribu Bahasa!
Media Suaraakademis.com telah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada Bupati Kabupaten Mamasa pada Rabu, 16 September 2026, melalui pesan WhatsApp. Satu per satu pertanyaan krusial diajarkan: mengapa jalan tak kunjung diperbaiki, padahal tidak pernah tersentuh aspal? Di mana anggaran kesehatan? Mengapa obat di Pustu minim? Apa langkah darurat yang akan diambil?
Status: Sudah dilihat TIDAK ADA JAWABAN.
Begitu pula surat konfirmasi yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa pada hari yang sama.
Status: Sudah dilihat HANYA BUNGKAM.
Ketiadaan jawaban ini memicu kemarahan warga yang meluap-luap:
“Bagaimana masyarakat menyampaikan keluh kesah mereka, Bupati saja tidak merespons laporan masyarakat! Jangan hanya duduk di kursi empuk, Pak Bupati. Lihatlah, jalan-jalan ke desa lihatlah jalan yang tak pernah Anda aspalkan sementara gaji Anda terbayar penuh setiap bulan. Jangan hanya makan, duduk, dan terima gaji sementara masyarakat menderita! Gaji Bapak itu dibayarkan dari uang rakyat — dan ketika rakyat berbicara, Bapak pura-pura tuli?”
“Kepala Dinas Kesehatan pun demikian. Pertanyaan dikirim, dibaca, lalu diabaikan. Apakah kesulitan warga di ujung sana bukan urusan Bapak? Apakah tandu yang digotong warga di jalan berlumpur bukan tanggung jawab dinas kesehatan? Diamnya Bapak berbicara lebih keras daripada jawaban apa pun diamnya Bapak adalah bukti kelalaian!”
Di Manakah Dinas Kesehatan Saat Warga Membutuhkan?
“Di manakah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa? Di mana obat-obatan yang seharusnya tersedia? Di mana tenaga medis yang seharusnya menjaga kami? Pustu di desa kami nyaris kosong melompong. Sakit ringan pun harus lari ke puskesmas jauhnya belasan kilometer di jalan yang rusak parah. Anggaran diklaim ada, laporan tertulis rapi, tapi kenyataan di lapangan? Kami menahan sakit di rumah karena takut perjalanan yang menyiksa!” ungkap warga lainnya dengan nada gemuruh emosi.
“Kami ingin bertanya secara terbuka: Apakah warga di pelosok ini bukan warga Kabupaten Mamasa? Apakah pajak dan retribusi yang kami bayarkan tidak mengalir ke kas daerah? Jika anggaran Dinas Kesehatan terserap setiap tahun, mengapa obat saja sulit kami dapatkan? Jangan beri kami alasan klasik ‘kurangnya anggaran’ kami tahu berapa miliar APBD Mamasa disahkan setiap tahun. Yang kami tanyakan: ke mana uang itu sebenarnya pergi? Dan mengapa jalan kami tetap tak pernah tersentuh aspal?”
Ini Pelanggaran Hak Konstitusional & Mengabaikan Kewajiban Jabatan
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 34 ayat (3) UUD 1945: Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Setiap badan publik wajib memberikan akses informasi publik kepada pemohon. Mengabaikan permohonan informasi adalah pelanggaran hukum.
Masyarakat berhak tahu. Diam bukanlah jawaban. Jalan yang tak pernah tersentuh aspal bukanlah nasib itu adalah kegagalan pemimpin.
Seruan Terakhir Warga: Ingat, Jalan Desa Adalah Cermin Hati Pemimpin!
“Kami tidak mau lagi ditipu kata-kata manis. Cukup sudah bertahun-tahun kami menunggu. Bupati Mamasa, Dinas Kesehatan, dan DPRD Mamasa inilah saatnya membuktikan bahwa kalian bekerja untuk kami, bukan sekadar untuk laporan pertanggungjawaban di atas meja rapat. Aspalkan jalan kami sekarang. Isi obat-obatan di Pustu kami sekarang. Kirim tenaga medis ke tempat kami sekarang.”
“Dan pesan tegas kami untuk seluruh warga Mamasa: Jangan pilih lagi pemimpin yang membiarkan jalan desa tetap berlumpur. Kalau ada pemilihan kepala daerah, ganti dengan yang baru ganti dengan mereka yang tahu bahwa jalan beraspal dan obat yang tersedia bukan kemewahan, tapi hak kami. Kalau tidak, jangan pilih! Suara kalian adalah masa depan jalan desa kita semua.”
Perbaikan akses jalan dan peningkatan fasilitas kesehatan di tiga desa ini bukan lagi sekadar urusan proyek pembangunan ini adalah urusan nyawa manusia. Pemerintah Kabupaten Mamasa masih diberi kesempatan terbatas untuk menjawab pertanyaan warga secara terbuka dan transparan. Jika tidak dijawab, keheningan itu sendiri akan menjadi bukti terkuat di hadapan publik.
Catatan Redaksi
Redaksi Suaraakademis.com telah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada Bupati Kabupaten Mamasa pada Rabu, 16 September 2026, melalui pesan WhatsApp. Status pesan: Dilihat, tidak dijawab. Surat konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa juga dikirimkan pada hari yang sama. Status: Dilihat, bungkam.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Bupati Kabupaten Mamasa maupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa untuk menyampaikan tanggapan dan penjelasan kapan pun. Perkembangan penanganan masalah ini akan terus kami pantau dan laporkan kepada masyarakat luas.
Catatan: Berita ini disusun berdasarkan fakta, keluhan warga, serta dokumentasi upaya konfirmasi yang telah dilakukan sesuai prinsip jurnalistik. Pihak terkait berhak memberikan tanggapan dan penjelasan resmi kapan pun untuk keberimbangan informasi. Prinsip praduga tak bersalah berlaku.
(Ayu Lestari Silo Wakil Pimpinan Redaksi / Suaraakademis.com)
Dipublikasikan: 16 September 2026
