LBH PAPI Langkat Apresiasi KPK, Sebut Kasus Syah Afandin Jadi “Hattrick” Korupsi Kepala Daerah
ABDI ANSHARI IBNU HAJAR 
LANGKAT|Suaraakademis.com – Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Anak & Perempuan Indonesia (LBH PAPI) Kabupaten Langkat mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap dugaan tindak pidana korupsi hingga menetapkan Bupati Langkat, Syah Afandin, sebagai tersangka.
Ketua LBH PAPI Kabupaten Langkat, Raya Samosir, menilai langkah KPK merupakan bukti nyata bahwa penegakan hukum masih berjalan tanpa pandang bulu dan menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Kami mengapresiasi KPK atas keberanian dan profesionalismenya dalam membongkar dugaan korupsi di Kabupaten Langkat. Kami berharap proses hukum ini dikawal hingga tuntas sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” ujar Raya Samosir dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7/2026).
Menurut Raya, penetapan Syah Afandin sebagai tersangka menjadi catatan kelam bagi Kabupaten Langkat karena merupakan kepala daerah ketiga yang tersandung perkara korupsi setelah Syamsul Arifin dan Terbit Rencana Perangin-angin.
“Ini adalah hattrick korupsi kepala daerah di Kabupaten Langkat. Tentu ini sangat memprihatinkan sekaligus menjadi tamparan keras bagi masyarakat. Pertanyaannya, sampai kapan Langkat akan terus mengulang sejarah seperti ini?” katanya.
Ia menilai, kasus yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Langkat agar praktik penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terjadi.
LBH PAPI juga meminta KPK tidak berhenti pada perkara yang telah diumumkan, tetapi mengusut seluruh dugaan yang disampaikan dalam konferensi pers, sepanjang didukung alat bukti yang cukup.
“Kami berharap KPK mengusut tuntas seluruh rangkaian perkara, termasuk apabila ditemukan keterlibatan pihak lain terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, baik pada perangkat daerah, camat, kepala sekolah maupun pihak lainnya sebagaimana yang disampaikan KPK. Jangan ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Raya juga menyoroti sektor pendidikan yang turut menjadi perhatian dalam penyidikan KPK. Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya menjadi prioritas pembangunan, bukan justru dikaitkan dengan dugaan praktik korupsi.
“Hingga hari ini masih banyak sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, ruang belajar yang layak, fasilitas pendidikan yang memadai, bahkan masih banyak orang tua yang kesulitan memenuhi kebutuhan seragam sekolah anak-anaknya. Karena itu, apabila terdapat penyimpangan di sektor pendidikan, maka yang paling dirugikan adalah anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya.
LBH PAPI berharap seluruh dugaan yang berkaitan dengan sektor pendidikan dapat diusut secara transparan sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Raya meminta Wakil Bupati Langkat yang akan memimpin pemerintahan agar menjadikan peristiwa ini sebagai momentum melakukan reformasi birokrasi.
“Kami berharap pemerintahan ke depan benar-benar dibangun di atas integritas, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hentikan praktik jual beli jabatan, tutup ruang penyalahgunaan kewenangan, dan pastikan seluruh anggaran daerah digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat Langkat menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran dalam menentukan pemimpin pada masa mendatang.
“Jangan lagi memilih pemimpin karena uang, kekuasaan, atau popularitas semata. Pilihlah pemimpin yang memiliki integritas, karakter yang telah teruji, kapasitas yang mumpuni, rekam jejak yang baik, serta memiliki visi membangun daerah. Langkat membutuhkan pemimpin yang mengabdi kepada rakyat, bukan yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.”
Raya menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelakunya, tetapi juga harus membenahi sistem pemerintahan agar praktik serupa tidak terus berulang.
“Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat, merampas masa depan anak-anak, dan menghambat kemajuan daerah. Sudah saatnya Langkat keluar dari lingkaran korupsi dan bangkit menjadi daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas,” pungkasnya.
AA
Permata Lase Permata Lase 
