Mamasa Satu-satunya Daerah di Sulbar Absen Penilaian KemenPU — Diduga Ada Pergeseran Anggaran & Pencairan Pilih Kasih Mamasa, Sulawesi Barat — Pimpinan Daerah Bungkam Saat Dikonfirmasi
Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa — Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Kota Mamasa menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak mengirimkan perwakilan dalam agenda vital penilaian Program Peningkatan Kinerja Fiskal dan Daerah (PFID) serta verifikasi kelengkapan dokumen (SIMONI) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2027 yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Senin (20/7/2026). Ketidakhadiran ini berpotensi memutus aliran dana miliaran rupiah yang menjadi nyawa pembangunan masyarakat.
Aktivis Kabupaten Mamasa, Anis, menyoroti tajam peristiwa ini. “Sangat memalukan. Se-Sulawesi Barat hanya Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah yang absen mengantar kelengkapan dokumen SIMONI demi DAK 2027. Ini bukti lemahnya prioritas urusan rakyat di daerah ini,” tegas Anis.
DANA PERJALANAN MANDEK, TAPI ANGGARAN LAIN DIPILIH-PILIH
Berdasarkan keterangan yang dihimpun awak media, pihak Dinas PU Kabupaten Mamasa mengklaim ketidakhadiran disebabkan karena anggaran biaya perjalanan dinas belum dicairkan dan tertahan di meja Kepala Bidang pada BPKAD. Padahal kegiatan ini menentukan nasib penyaluran dana pusat tahun depan.
Ironisnya, informasi yang diperoleh justru sebaliknya: pihak keuangan daerah seolah memilih-milih siapa yang berhak mendapat pencairan lebih dulu, sementara urusan krusial yang menyangkut hajat hidup ribuan warga justru terabaikan. Bahkan diduga ada sejumlah pos anggaran yang digeser atau dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak mendesak.
“Memang bisa saja ikut lewat daring, tapi pertemuan tatap muka jauh lebih penting. Kita bisa langsung menjelaskan, melengkapi kekurangan, bahkan berkesempatan bertemu langsung dengan jajaran Kementerian Keuangan untuk mengangkat nama dan potensi daerah. Kesempatan emas ini terbuang sia-sia hanya karena urusan biaya perjalanan,” ungkap salah satu pejabat Dinas PU Mamasa yang enggan disebutkan namanya.
APA ITU SIMONI? TARUHAN MASA DEPAN DANA DAERAH
Kegiatan SIMONI adalah rangkaian pemeriksaan, verifikasi, dan pemantauan menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen perencanaan serta persyaratan teknis yang menjadi dasar mutlak penyaluran anggaran tahun berikutnya. Tanpa dokumen yang lengkap dan perwakilan yang siap menjelaskan di tempat, penilaian kinerja daerah berpotensi anjlok.
Konsekuensi yang mengancam sangat nyata:
– Penundaan hingga penolakan total penyaluran DAK Tahun 2027
– Kehilangan prioritas alokasi anggaran nasional
– Lumpuhnya rencana pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sudah disusun
DIDUGA PERGESERAN ANGGARAN & KINERJA BPKAD DISOROT
Anis juga mengecam keras kinerja Dinas Keuangan Kabupaten Mamasa. Ia menyoroti adanya dugaan pergeseran pada beberapa pos anggaran yang tidak sesuai aturan.
Isu yang beredar di masyarakat bahkan menyebut pencairan dana sering kali mandek dan tertahan di meja Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa, Catherine Dessaratu.
UPAYA KONFIRMASI DITEMPUH BUNGKAM
Awak media telah berupaya maksimal mencari kejelasan:
– Menghubungi Kepala BPKAD Kabupaten Mamasa
– Menghubungi Kabid BPKAD yang disebut-sebut menjadi sorotan
– Mengirimkan pesan WhatsApp dan melakukan panggilan telepon kepada Bupati Mamasa
Namun, hingga berita ini diturunkan, seluruh pihak terkait belum memberikan tanggapan atau penjelasan sedikitpun.
Catatan Redaksi: Berita disusun berdasarkan fakta di lapangan, keterangan narasumber, dan upaya verifikasi yang telah dilakukan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan penjelasan resmi bagi pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa maupun Pemerintah Kota Mamasa. Asas praduga tak bersalah berlaku sepenuhnya sampai terbukti sebaliknya menurut hukum yang berlaku.
(Ayu Lestari – Kepala Perwakilan Sulawesi Barat, Suara Akademis)
—
