Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa – Selama delapan tahun berturut-turut, periode anggaran 2018 hingga 2026, desa datubaringan, kecamatan pana, kabupaten mamasa, menerima aliran dana desa yang terus mengalir deras. total pagu anggaran mencapai rp 8.655.224.000 (lebih dari rp 8,7 miliar rupiah), dan hampir seluruhnya dicairkan mendekati 100 persen setiap tahun. namun fakta yang sangat mencurigakan: desa tetap berstatus sangat tertinggal hingga tertinggal, sementara pos anggaran yang sama berulang terus dengan nilai ratusan juta bahkan miliaran rupiah tanpa bukti fisik yang sebanding. yang lebih memperkuat dugaan: kepala desa sulit sekali dihubungi, bahkan diduga sengaja sering mengganti nomor telepon.
Keadaan mendesak rp 1,6 miliar tiap tahun ratusan juta, tanpa penjelasan rinci! diduga fiktif!
Sorotan paling tajam jatuh pada pos keadaan mendesak yang muncul setiap tahun nilainya ratusan juta rupiah, tanpa penjelasan peristiwa apa yang terjadi berulang-ulang:
– 2020: rp 381.600.000
– 2021: rp 316.800.000
– 2022: rp 442.800.000 ← tertinggi!
– 2023: rp 190.800.000
– 2024: rp 198.000.000
– 2025: rp 57.600.000
total: rp 1.588.200.000 hampir rp 1,6 miliar rupiah!
Peristiwa mendesak apa yang terjadi terus-menerus tiap tahun dengan biaya ratusan juta? tanpa laporan kejadian, lokasi, dan bukti realisasi yang transparan, pos ini sangat diduga fiktif dan disalahgunakan. warga berhak mengetahui, bencana apa yang tiap tahun menimpa desa ini hingga miliaran rupiah harus dikeluarkan tanpa bukti jelas.
Penyertaan modal bumdes rp 157 juta usaha apa, keuntungan berapa? belum jelas! diduga fiktif!
Pada tahun 2025, terdapat pos penyertaan modal sebesar rp 157.494.696 untuk bumdes. namun hingga kini belum jelas: usaha apa yang dijalankan, berapa omzet, berapa laba, dan manfaat apa yang dirasakan warga. tidak ada laporan keuangan bumdes yang dipublikasikan. pos ini juga diduga fiktif. uang rakyat tidak boleh sekadar “ditanam” tanpa ada pertanggungjawaban yang terbuka untuk umum.
Pembangunan jalan miliaran berulang tiap tahun, desa tetap tertinggal! diduga fiktif!
pos jalan desa selalu menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran rupiah setiap tahun, berulang-ulang di pos yang sama:
– 2018: rp 313.034.000 (jalan desa) + rp 146.197.000 (jembatan) = rp 459 juta
– 2019: rp 704.799.000 (pemeliharaan jalan) + rp 262.838.000 + rp 90.000.000 + rp 144.873.000 (jalan usaha tani) + rp 88.136.000 + rp 23.961.000 (jembatan) = rp 1,3 miliar!
– 2020: rp 758.477.000 (jalan lingkungan)
– 2021: rp 786.929.800 (jalan desa)
– 2022: rp 271.936.500 (jalan desa)
– 2023: rp 490.693.520 (jalan desa)
– 2024: rp 380.198.000 (jalan desa)
– 2025: rp 583.227.560 (jalan desa)
Total jalan & jembatan: lebih dari rp 5,3 miliar rupiah!
Warga bertanya dengan keras: jalan apa yang dibangun tiap tahun dengan biaya miliaran rupiah, namun desa tetap berstatus sangat tertinggal hingga tertinggal? apakah proyek berulang di titik yang sama tanpa hasil nyata? pembangunan jalan ini diduga fiktif. jika uang jalan sudah miliaran dan desa masih tertinggal, di mana sebenarnya uang itu mengalir?
Pos lain ratusan juta berulang air bersih, irigasi, kesehatan, paud!
Air bersih: rp 53.910.000 (2018) + rp 122.116.000 (2019) + rp 89.200.000 (2020) + rp 43.078.000 (2024) = rp 308 juta
Saluran irigasi: rp 126.936.000 (2018) + rp 141.996.250 (2022) + rp 160.805.200 (2023) + rp 184.694.000 (2024) = rp 614 juta
Posyandu & kesehatan: berulang tiap tahun, total rp 300 juta lebih
Paud: berulang tiap tahun, total rp 60 juta lebih
Konfirmasi tertutup nomor hp tidak aktif, warga klaim sering ganti kontak!
Kepala perwakilan sulawesi barat, ayu lestari dari media suaraakademis, telah berupaya mengonfirmasi kepada kepala desa datubaringan pada hari sabtu, 6 september 2026, melalui nomor whatsapp yang diduga miliknya. namun hingga saat ini, nomor tersebut tidak aktif dan tidak dijawab.
Seorang warga desa yang tidak ingin disebutkan namanya mengonfirmasi kesulitan ini. “kepala desa sering ganti nomor hp, makanya susah dihubungi siapa pun,” ujarnya. kebiasaan sering berganti nomor telepon ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya menghindari pertanggungjawaban publik. jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa pejabat publik justru menutup jalur komunikasi dengan rakyatnya sendiri?
Pengamat: pola berulang ratusan juta wajib diaudit total! desak kpk, bpk, kejaksaan & mabes polri!
Pengamat dan pemerhati kinerja aparatur negara menilai data penyaluran dana desa datubaringan menunjukkan pola yang sangat mencurigakan.
“Keadaan mendesak hampir rp 1,6 miliar, jalan dan jembatan lebih dari rp 5,3 miliar, air bersih rp 308 juta, irigasi rp 614 juta, bumdes rp 157 juta — semuanya berulang tiap tahun. jika selama 8 tahun rp 8,7 miliar rupiah mengalir, namun desa tetap tertinggal dan bukti fisik tidak sebanding, maka dugaan anggaran fiktif dan penyalahgunaan sangat beralasan,” tegas pengamat.
Warga dan pemerhati meminta kpk ri, bpk, kejaksaan agung, dan mabes polri untuk melakukan audit mendalam dan penyelidikan sampai tuntas tanpa pandang bulu. harus dibuktikan: proyek benar-benar ada, harga wajar, lokasi jelas, dan manfaat sampai ke warga. jangan sampai uang rakyat hanya habis di atas kertas.
Redaksi terus upayakan konfirmasi ruang hak jawab tetap terbuka!
Hingga berita ini diterbitkan, upaya awak media mengonfirmasi langsung kepada kepala desa datubaringan belum berhasil. awak media akan terus berupaya menghubungi untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan resmi.
Sesuai uu pers no. 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak yang merasa dirugikan, paling lambat 7 hari sejak dimuat. transparansi bukan permintaan, melainkan hak rakyat.(Ayu lestari silo)
