Oplus_131072
Klaim Sudah Diperiksa BPK & Inspektorat Belum Jawab Kejanggalan Anggaran Berulang, Warga Mendesak Penegak Hukum Usut Tuntas
Mamasa, Sulawesi Barat – Fakta Data & Tanggapan Kades Menjadi Sorotan Kuat
Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa — Selama periode 2023 hingga 19 Juli 2026, Desa Bombong Lambe, Kabupaten Mamasa, menerima total alokasi Dana Desa mencapai Rp 2.965.188.000, dengan dana yang telah dicairkan sebesar Rp 2.334.178.400. Miliaran rupiah uang rakyat yang seharusnya mengubah nasib desa justru memunculkan serangkaian kejanggalan mencolok: pos anggaran yang sama diulang setiap tahun ratusan juta rupiah, namun bukti fisik dan manfaat nyata minim hingga diduga tidak ada. Hal ini memicu dugaan kuat adanya penyusunan anggaran fiktif, pembengkakan biaya, hingga penyalahgunaan keuangan negara.
POLA MENCURIGAKAN YANG TIDAK TERJAWAB
Dari data resmi yang dihimpun, terlihat jelas pola pengelolaan yang tidak wajar:
🔹 Pos Keadaan Mendesak Rutin: Seharusnya hanya untuk kejadian tak terduga, namun dianggarkan tetap setiap tahun dengan akumulasi Rp 273.600.000 (2023: Rp 201.600.000; 2024: Rp 36.000.000; 2025: Rp 36.000.000). Hingga kini belum ada penjelasan kejadian apa yang dimaksud.
🔹 Infrastruktur Berulang Tanpa Hasil: Anggaran jalan dan prasarana terus dialokasikan ratusan juta tiap tahun, namun warga mengaku belum merasakan perbaikan nyata.
🔹 Pos Lain Belum Jelas Manfaatnya: Pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga penyertaan modal BUMDes mencapai ratusan juta tanpa laporan manfaat yang terbuka. Hingga 2026 baru cair 40% anggaran, rincian penggunaan belum dipublikasikan.
KONFIRMASI KADES: TUDUH WARTAWAN MINTA UANG, KLAIM ISU POLITIK
Sesuai kewajiban jurnalistik, Ayu Lestari, Kepala Perwakilan Sulawesi Barat Media Suara Akademis, mengirim permintaan penjelasan resmi kepada Kepala Desa Bombong Lambe, Andris, lewat pesan WhatsApp Senin 20 Juli 2026.
Jawaban Kades justru berisi tuduhan dan alasan yang tidak menjawab inti masalah:
“Yaa liat aja desa lain bu bos, masa biar sy mau juga kamu mintakin uang. Ya trus apa kita temukan. Krn di daerah situ lawan politik ku semua. Baru skrng di rawat inap RS Banua Mamase. Jangan saya dimuat dimedia kamu bu bos, masa kamu kasih begitu. Besok ditemui adik saya Reli, saya ini tema lama kamu. Itu semua sdh dilaksanakan ayu, kami sdh diperiksa BPK, inspektorat juga tapi knp ada lagi bahasa konfirmasi begini. Sy tahun 2023 hanya kelola 60% anggaran, 40% msh dikelola pak mantan desa. Datanya lengkap di PMD dan inspektorat yg turun cek lapangan.”
Awak media menegaskan tidak pernah meminta uang sepeser pun. Tuduhan tersebut dinilai upaya mengalihkan isu dan menutupi pertanyaan terkait kejanggalan pengelolaan dana rakyat.
WARGA TETAP TUNTAS, MINTAR PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN
Melihat fakta data yang mencurigakan dan tanggapan yang justru menuduh pihak yang meminta kejelasan, warga bersatu menuntut:
1. KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri: Segera selidiki dugaan korupsi, anggaran fiktif, dan kerugian negara tanpa pandang bulu;
2. BPK & Inspektorat Mamasa: Buka hasil pemeriksaan secara terbuka, cek ulang bukti fisik di lapangan, dan jelaskan status temuan jika ada;
3. Pemerintah Desa: Wajib serahkan seluruh dokumen pertanggungjawaban dan bukti pelaksanaan kegiatan secara transparan.
“Uang miliaran itu milik kami rakyat. Jangan alihkan isu dengan tuduhan tak berdasar. Kami minta kebenaran dan keadilan,” tegas perwakilan warga.
Catatan Redaksi: Berita disusun berdasarkan data resmi, bukti pesan konfirmasi, dan fakta yang dihimpun. Redaksi menegaskan tidak pernah meminta uang atau imbalan apapun dalam proses peliputan ini. Ruang hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya. Asas praduga tak bersalah berlaku sepenuhnya sampai terbukti sebaliknya menurut putusan pengadilan yang sah.
(Ayu Lestari – Kepala Perwakilan Sulawesi Barat, Suara Akademis)
