Menteri ESDM Gandeng BIN dan Kejagung Selidiki Stok Batubara PLN, Kornas Re-LUN Minta Penelusuran Dilakukan Secara Menyeluruh
Arifin lase 
JAKARTA – Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menelusuri persoalan stok batubara PT PLN (Persero) mendapat perhatian dari berbagai kalangan.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh guna mengungkap penyebab terganggunya pasokan batubara yang disebut-sebut berdampak terhadap pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah.
“Ini langkah yang baik. Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh karena ada sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, termasuk terkait jenis batubara yang disebut dibutuhkan oleh pembangkit listrik,” ujar Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Yudhistira mempertanyakan pernyataan mengenai kebutuhan batubara berkalori 5.000 atau medium rank coal (MRC) untuk sejumlah PLTU di Pulau Jawa. Menurutnya, sebagian besar pembangkit yang masuk dalam program percepatan pembangunan 10.000 MW justru dirancang menggunakan low-rank coal (LRC).
“Nah, hal-hal seperti ini yang perlu didalami oleh BIN dan Kejaksaan Agung agar data yang disampaikan kepada pemerintah maupun masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain persoalan spesifikasi batubara, Yudhistira juga menilai mekanisme pembayaran kepada pemasok menjadi salah satu faktor yang menghambat kelancaran pasokan.
“Proses pembayaran yang dialihkan ke subholding membuat mekanismenya menjadi lebih panjang sehingga berdampak pada kelancaran suplai batubara,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yudhistira turut melontarkan kritik terhadap jajaran direksi PLN. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan, termasuk terhadap kepemimpinan Direksi PLN.
Menurutnya, berbagai persoalan kelistrikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar keandalan sistem kelistrikan nasional dapat terus ditingkatkan.
Yudhistira juga menyinggung peristiwa gangguan sistem kelistrikan di Sumatera yang sebelumnya dikaitkan dengan faktor alam. Ia berpendapat setiap gangguan pada sistem kelistrikan semestinya dapat diantisipasi melalui penguatan reserve margin dan peningkatan keandalan jaringan.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan seluruh program strategis di sektor ketenagalistrikan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa sejumlah PLTU di Pulau Jawa mengalami kendala operasional akibat menipisnya stok batubara. PLTU tersebut di antaranya berada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, termasuk PLTU Suralaya, Pelabuhan Ratu, Lontar, Indramayu, Paiton, Pacitan, Rembang, hingga Tanjung Awar-awar.
Menurut Darmawan, pembangkit-pembangkit tersebut membutuhkan pasokan batubara berkalori sekitar 5.000 atau medium rank coal. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Teuku Yudhistira yang menilai sebagian besar PLTU tersebut dirancang menggunakan low-rank coal.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan terbaru dari pihak PT PLN (Persero) terkait pernyataan dan kritik yang disampaikan Koordinator Nasional Re-LUN tersebut.
Permata Lase Permata Lase 
