Afdika Permata Lase 
REDAKSI SUARA AKADEMIS
Dikelola oleh: PT. Fakta Suara Akademis
DASAR HUKUM & IZIN
– Nomor Pendirian: AHU-059807.AH.01.30.Tahun 2022
– Akta Notaris: No. 31 / 16 Oktober 2023
– Nomor ID Pers: 30094
SUSUNAN PENGELOLA
Dewan Redaksi / Penanggung Jawab Media
Penasihat Umum
Dr. Muhammad Said Harahap, M.I.Kom
Penasihat Hukum / Konsultan Hukum
1. Dedi Hadi Sanjaya, S.H.
Pemimpin Redaksi
Muhammad Arifin Lase, S.I.Kom
Wakil Pemimpin Redaksi
Ahmat Jais Sembiring
Redaktur
Koordinator Peliputan
Dewan Pembina
– Muhammad Kurnia Sitorus, S.Pd., Gr., M.BA
WILAYAH LIPUTAN & PETUGAS
Sumatera Utara
Kepala Perwakilan:
Wartawan:
1. David Hasudungan Parapat, S.H.
2. Abdul Aziz
3. Beriaman Laoli
4. M. Amril Hakim, S.Kom
Kepala Biro:
– Kabiro Deli Serdang: Joni Suhermanto
– Wartawan: Eko Syahputra, S.T
– Kabiro Kota Medan: Syahrial
– Kota Binjai: Syahputra
Wartawan : 1 .Kahar Nugroho
– Kabupaten Langkat: Abdi Anshari Ibnu Hajar
– Wartawan: Edy Syahputra
– Kabiro Subulussalam: M. Nawi Gintin
– Kabupaten Humbang Hasundutan: Vernando Nahampun
Propinsi Riau :
Kepala Perwakilan: Yunif Ati Zega
– Kabiro Kota Pekanbaru: Firman Gea
WartawanA Kabupaten Kuantan SingngiI : Mawarsokhi Harefa
Lampung
Kepala Perwakilan:
Sulawesi Barat
Kepala Perwakilan:
Kabiro Kabupaten Mamasa:
Sulawesi Selatan
Kepala Perwakilan:
Wartawan: Rustan
Kalimantan Timur
Kepala Perwakilan:
KETERANGAN MEDIA
Situs Resmi: suaraakademis.com
Suaraakademis.com menyajikan informasi yang aktual, akurat, dan terpercaya. Kami menolak berita hoaks dan selalu memperbarui informasi secara berkala. Seluruh wartawan kami menjalankan tugas sesuai Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pers, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).
Catatan: Nama wartawan tercantum dalam daftar redaksi ini. Dalam bertugas, mereka dibekali surat tugas dan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku. Dilarang keras menerima imbalan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tugas jurnalistik. Segala tindakan oknum yang mengatasnamakan media ini di luar ketentuan menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab redaksi.
Alamat Redaksi:
Jl. Danau Tondano — Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara
Telepon:
0822-7427-9122 |
Email:
akademissuarafakta@gmail.com
DASAR HUKUM KEMERDEKAAN PERS
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 4:
1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
Pasal 5:
1. Pers nasional wajib melayani kepentingan umum dan tidak melanggar hukum.
2. Pers nasional wajib memelihara nilai-nilai agama dan rasa kesusilaan serta kepentingan negara.
Pasal 7:
1. Setiap warga negara berhak memperoleh informasi yang benar.
2. Pers nasional memberikan pelayanan untuk terwujudnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran.
Pasal 11:
Wartawan nasional mempunyai hak dan kewajiban:
– Memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesinya.
– Menolak tekanan untuk memuat atau tidak memuat berita dengan cara yang melawan hati nurani dan kode etik jurnalistik.
– Memperoleh akses informasi.
– Menjalankan tugas jurnalistik secara jujur, akurat, berimbang, dan beretika.
Kode Etik Jurnalistik:
1. Wartawan Indonesia bersikap independen, berimbang, dan akurat.
2. Wartawan Indonesia menindaklanjuti sanggahan dan koreksi.
3. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang menyesatkan dan tidak mencantumkan sumber yang tidak jelas.
4. Wartawan Indonesia tidak menggunakan cara yang tidak terpuji untuk memperoleh berita dan/atau gambar.
5. Wartawan Indonesia tidak melanggar asas praduga tak bersalah.
6. Wartawan Indonesia tidak menayangkan muatan yang memuat kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan.
7. Wartawan Indonesia tidak melakukan pencemaran nama baik.
8. Wartawan Indonesia tidak menjiplak.
9. Wartawan Indonesia menghormati privasi, kecuali hal-hal yang merugikan kepentingan umum.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permohonan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.
Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA):
– Memberikan perlindungan khusus kepada anak dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang merugikan.
– Tidak menampilkan identitas anak yang menjadi korban maupun saksi dalam perkara pidana.
– Tidak menampilkan informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan anak.
– Memastikan pemberitaan memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak.
Arifin lase 
