Suaraakademis.com.|Jakarta — pasca langkah komisi pemberantasan korupsi (kpk) yang kini mulai menggetarkan bumi tegar beriman dengan menggeledah tiga dinas utama kabupaten bogor. yaitu badan pendapatan daerah (bapenda), badan pengelola keuangan, sumber daya manusia (bpksdm), serta dinas pendidikan prof. dr. sutan nasomal, s.h., m.h., memberikan sorotan sekaligus himbauan tegas agar kpk tidak berhenti di sana, melainkan memperluas penyelidikan menyeluruh ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (skpd), hingga ke tingkat kecamatan dan desa. pernyataan itu disampaikan prof sutan kepada sejumlah pemimpin redaksi media di kantornya, markas pusat partai oposisi merdeka, kawasan cijantung, jakarta, selasa (1/9/2026) melalui sambungan telepon seluler.
Kpk jangan setengah-setengah telusuri semua dinas, 40 camat & 400 lebih kades!
Prof sutan menegaskan, jika kpk sungguh-sungguh ingin membersihkan lingkungan pemerintahan kabupaten bogor, maka penindakan tidak boleh berjalan parsial atau terbatas pada beberapa dinas saja:
“Kalau mau bersih-bersih di wilayah pemkab bogor, jangan setengah-setengah. wajib ketua kpk bekerja total telusuri semuanya, anggaran dari semua dinas pemkab bogor, kemudian ke masing-masing kantor skpd yang turun ke 40 camat dan lebih dari 400 kepala desanya. jangan memalukan kerja kpk karena kesulitan mengungkap. bisa diduga banyak kejanggalan bila diperiksa dengan teliti,” tegas prof sutan.
Ia juga menyoroti alur dugaan korupsi yang dinilai telah menggurita hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, termasuk kewajiban pelaporan informasi publik (ppid) di lingkungan desa:
“Laporan 400 lebih para kades terkait ppid harus mengikuti jejak penelusuran hingga terlibatnya para oknum orang penting. kalau tidak dapat bukti-bukti tersebut, sekolah lagi kpk-nya sama para ketua lsm di kabupaten bogor. jangan malu belajar lagi, ketua kpk,” ujarnya dengan nada tegas namun membangun.
Jejak dugaan korupsi dinilai telah menggurita jejak digital & aduan masyarakat terbuka luas!
Menurut prof sutan, temuan yang telah diungkap kpk sejauh ini baru merupakan sebagian kecil dari jaringan dugaan penyimpangan yang diduga melibatkan keterkaitan antar-pihak, dari jajaran dinas hingga ke bawahannya, berpotensi melibatkan dukungan oknum lain yang menyusun sistem agar terlihat “licin” dan sulit tercium:
“Bukan hal baru jejak korupsi di pemkab bogor diduga telah menggurita, melibatkan banyak oknum petinggi yang saling mengatur agar tidak terendus. temuan kpk saat ini itu hanya sebagian kecil yang terlihat dari permainan oknum kadis yang diatur oleh bawahannya, dan bisa diduga dengan dukungan banyak oknum lainnya. kpk jangan pilih-pilih mana yang dibongkar dan mana yang ditutup,” papar prof sutan.
Ia juga mengingatkan bahwa sumber bukti dan informasi justru sudah tersedia terbuka: jejak digital di media sosial maupun berita daring banyak menyimpan petunjuk, sementara aduan masyarakat terus mengalir menuntut kejelasan. keterbukaan informasi menjadi tolok ukur kinerja kpk agar tidak tunduk pada tekanan atau intervensi pihak mana pun apalagi dari mereka yang bersembunyi di balik kursi kekuasaan maupun pengaruh partai politik.
Keterbukaan & ketegasan kunci rakyat bogor berhak atas pemerintahan yang bersih!
Prof sutan menegaskan, langkah kpk yang sudah dimulai harus dilanjutkan dengan konsistensi, kedalaman, dan keberanian menyisir seluruh lapisan pemerintahan kabupaten bogor tanpa terkecuali.
Rakyat berhak mengetahui di mana setiap rupiah anggaran negara mengalir, apakah benar dikelola sesuai peruntukan, atau justru disalahgunakan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.
“Bumi tegar beriman harus benar-benar menjadi wilayah yang asri, nyaman, dan bersih dari korupsi, bukan tempat di mana penyimpangan dibiarkan aman-aman saja selama tidak disentuh. kpk merah putih harus bekerja merah putih tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang dilindungi,” pungkas prof sutan.
