Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa — 30 Agustus 2026 — selama delapan tahun berturut-turut, periode anggaran 2018 hingga 2026, desa burana, kecamatan tabulahan, kabupaten mamasa, sulawesi barat, menerima aliran dana desa yang terus mengalir deras. total pagu anggaran mencapai rp 6.695.834.000 (lebih dari rp 6,7 miliar rupiah), dan sebagian besar dicairkan hingga 100 persen tiap tahunnya. namun fakta yang memprihatinkan: status desa sempat sangat tertinggal, lalu tertinggal, baru berubah berkembang.
Padahal milyaran rupiah terus masuk dan dicairkan penuh setiap tahun. pola item anggaran yang sama berulang ratusan juta hingga milyaran rupiah tiap tahun tanpa hasil nyata, ditambah ketidakmampuan menghubungi kades, memicu dugaan kuat anggaran fiktif dan penyalahgunaan.
Rincian anggaran berulang pos ratusan juta berulang, lalu tiba-tiba hilang!
Berdasarkan data resmi penyaluran dana desa, pola penganggaran terlihat sangat mencurigakan:
Pembangunan prasarana jalan desa: rp 113,7jt (2018), rp 94,2jt (2019), rp 209jt (2024), rp 328,1jt (2025) total rp 746 juta lebih, lalu turun drastis jadi hanya rp 900.000 di 2026!
Pembangunan jembatan desa: rp 99,9jt (2019), rp 231,9jt (2022), rp 250,6jt (2023), rp 132,4jt (2024) total rp 714,8 juta lebih berulang!
Air bersih/pipanisasi: rp 70jt (2018), rp 337,1jt (2020), rp 237,1jt (2021) rp 644,2 juta berulang!
Drainase/sistem air limbah: rp 315,4jt (2018), rp 409,3jt (2019) rp 724,7 juta hanya dua tahun!
Pos keadaan mendesak: rp 297jt (2020), rp 306jt (2021), rp 313,2jt (2022), rp 183,6jt (2023), rp 198jt (2024), rp 108jt (2025), rp 1,5jt (2026) TOTAL RP 1,4 MILIAR LEBIH tanpa rincian transparan ke publik!
Peningkatan produksi tanaman pangan: rp 89jt (2020), rp 26,1jt (2021), rp 216,5jt (2022), rp 156jt (2023), rp 404,6jt (2024), rp 6,9jt (2025) — rp 900 juta lebih berulang tiap tahun!
Penyertaan modal bum desa: rp 127,4jt (2018), rp 158,3jt (2025) — serta dokumen perencanaan terus berulang puluhan juta tiap tahun
Pola yang sangat mencurigakan: pos yang sama dianggarkan ratusan juta hingga milyaran bertahun-tahun, lalu tiba-tiba turun drastis atau hilang padahal status desa sempat sangat tertinggal. para pemerhati mempertanyakan: jalan, jembatan, air bersih sudah selesai dan layak semua warga? kalau sudah mengapa berulang terus?
Kalau belum ke mana perginya milyaran rupiah itu? pos mendesak rp 1,4 miliar lebih untuk apa saja, di mana bukti rinciannya?
Dikonfirmasi nomor hp sudah tidak aktif, kepala desa burana tidak dapat dihubungi!
Tim redaksi suaraakademis telah berulang kali berupaya menghubungi dan mengirimkan permohonan konfirmasi kepada kepala desa burana melalui nomor telepon/whatsapp yang terdaftar. namun hingga berita ini diterbitkan, nomor tersebut ternyata sudah tidak aktif alias diganti tidak dapat dihubungi sama sekali! upaya menyampaikan surat konfirmasi juga belum dapat ditujukan secara langsung karena tidak ada respons maupun jalur komunikasi yang aktif dari pemerintah desa burana.
Ketidaktersediaan jalur komunikasi resmi dari kepala desa burana justru makin memperkuat keraguan publik: jika pengelolaan dana desa sudah benar, transparan, dan sesuai prosedur mengapa tidak dapat dihubungi untuk menjelaskan kepada rakyat maupun media?
Pemerhati kinerja aparatur negara tegas usut tuntas tanpa pandang bulu!
Pemerhati kinerja aparatur negara menyampaikan keprihatinan sekaligus desakan kuat kepada penegak hukum:
“Delapan tahun rp 6,7 miliar mengalir penuh tiap tahun, pos mendesak tembus rp 1,4 miliar tanpa rincian jelas, jalan-jembatan-air bersih berulang ratusan juta lalu tiba-tiba hilang di anggaran, lalu kepala desa tidak bisa dihubungi ini rangkaian tanda bahaya yang sangat serius. indikasi anggaran fiktif, penggelembungan, penyalahgunaan sangat kuat.
Penegak hukum wajib turun ke lapangan, audit menyeluruh, telusuri setiap rupiah, panggil pihak yang bertanggung jawab, proses tanpa pandang bulu, kembalikan kerugian negara ke kas desa!”
Para pemerhati secara resmi mendesak kpk ri, kejaksaan agung, badan pemeriksa keuangan (bpk), hingga mabes polri untuk segera:
Audit menyeluruh pengelolaan dana desa burana 2018–2026 periksa setiap rupiahnya!
Telusuri pos jalan, jembatan, air bersih, tanaman pangan cek bukti fisik, dokumen kontrak, laporan pelaksanaan!
Selidiki pos keadaan mendesak rp 1,4 miliar lebih minta rincian kegiatan & bukti pertanggungjawaban tiap tahunnya!
Usut dugaan anggaran fiktif, penggandaan pekerjaan, maupun penyalahgunaan wewenang proses hukum tanpa pandang bulu!
Kembalikan seluruh kerugian negara ke kas desa apabila terbukti ada penyelewengan!
Catatan redaksi
Meski kepala desa burana belum dapat dihubungi, redaksi suaraakademis tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada pemerintah desa burana, dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten mamasa, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan tanggapan, klarifikasi, maupun dokumen pendukung guna menjaga keberimbangan, kebenaran, dan objektivitas berita sesuai kode etik jurnalistik dan uu pers no. 40 tahun 1999. tanggapan dapat disampaikan kapan pun dan akan dimuat sebagaimana mestinya.(Ayu lestari silo)
