Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat — Selama delapan tahun berturut-turut, periode anggaran 2018 hingga 2026, desa siwi, kecamatan nosu, kabupaten mamasa, sulawesi barat, menerima aliran dana desa yang terus mengalir deras. total pagu anggaran mencapai rp 5.866.758.000 (lebih dari rp 5,8 miliar rupiah), dan sebagian besar dicairkan hingga 100 persen tiap tahunnya. namun fakta yang memprihatinkan: status desa masih berfluktuasi antara “tertinggal” hingga “berkembang”, sementara ratusan juta rupiah dalam pos yang sama berulang kali dianggarkan setiap tahun tanpa hasil yang terlihat nyata oleh warga.
Rincian anggaran berulang pos ratusan juta tiap tahun, item sama terus muncul!
Berdasarkan data resmi penyaluran dana desa, terlihat pola penganggaran yang berulang-ulang pada pos-pos senilai ratusan juta rupiah dari tahun ke tahun, antara lain:
Pembangunan/pengerasan jalan desa: rp 677,5 juta (2018), rp 565,1 juta (2019), rp 360,4 juta (2020), rp 130,9 juta (2021), rp 265,9 juta (2023), rp 271,6 juta (2025) total lebih dari rp 2,2 miliar hanya untuk jalan desa, dianggarkan berulang tiap tahun!
Prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, drainase): rp 182,8 juta (2019), rp 62,8 juta (2021), rp 128,2 juta (2022), rp 226,1 juta (2023), rp 17,1 juta (2024), rp 271,6 juta (2025) — ratusan juta lagi untuk pos yang sama berulang kali
Pos keadaan mendesak: rp 86,4 juta (2020), rp 151,2 juta (2021), rp 363,6 juta (2022), rp 187,2 juta (2023), rp 36 juta (2024), rp 46,8 juta (2025) total rp 871 juta lebih dalam pos tanpa rincian kegiatan yang jelas dan terukur!
Peningkatan produksi tanaman pangan: rp 19,2 juta (2019), rp 135 juta (2020), rp 149 juta (2022), rp 189,5 juta (2023), rp 52 juta (2024), rp 7,2 juta (2025) juga muncul berulang tiap tahun dengan nominal ratusan juta
pembangunan irigasi, sumber air bersih, posyandu/polindes, penyertaan modal dan operasional pemerintah desa juga terus dianggarkan berulang dengan ratusan juta rupiah tiap periode
Pola yang terlihat sangat mencolok: item anggaran yang sama muncul bertahun-tahun dengan nilai ratusan juta rupiah, padahal seharusnya pembangunan sudah selesai dan tidak perlu dianggarkan berulang-ulang dalam skala besar. hal ini memunculkan dugaan kuat: apakah pekerjaan benar-benar terlaksana, atau anggaran tersebut fiktif, digandakan, atau justru disalahgunakan?
Warga mempertanyakan: jalan desa yang dianggarkan rp 2,2 miliar lebih mengapa kondisinya masih belum layak?
Pos keadaan mendesak rp 871 juta untuk apa saja digunakan dan di mana bukti penggunaannya yang transparan?
Dikonfirmasi dibaca, tapi kades siwi bungkam!
Perwakilan sulawesi barat media suaraakademis, ayu lestari silo, telah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada kepala desa siwi pada sabtu hingga minggu, 29 agustus 2026. pesan telah tercentang dua artinya telah dibaca —namun hingga berita ini dimuat, tidak ada tanggapan, penjelasan, maupun klarifikasi apa pun dari pemerintah desa siwi. dibaca, namun tetap bungkam.
Kebungkaman kepala desa siwi justru mempertegas keraguan publik: jika pengelolaan anggaran sudah benar, transparan, dan sesuai prosedur mengapa enggan memberikan penjelasan kepada warga maupun media? kebisuan ini makin memperkuat dugaan perlunya pemeriksaan menyeluruh oleh pihak berwenang.
Pemerhati kinerja aparatur negara tegas usut tuntas tanpa pandang bulu!
Berdasarkan data yang dihimpun, para pemerhati kinerja aparatur negara menyampaikan keprihatinan sekaligus desakan kuat kepada penegak hukum:
“Dana desa milyaran rupiah cair penuh tiap tahun, item yang sama terus dianggarkan ratusan juta, tapi desa belum juga maju, jalan belum membaik, fasilitas belum lengkap. konfirmasi dikirim, dibaca, tapi tidak dijawab. pola berulang ditambah sikap bungkam adalah sinyal bahaya yang harus ditindaklanjuti. kami mendesak kpk ri, kejaksaan agung, bpk, dan mabes polri untuk segera mengaudit keseluruhan pengelolaan dana desa siwi 2018–2026, menelusuri setiap rupiah yang berulang, menyelidiki dugaan anggaran fiktif maupun penyalahgunaan, dan memproses hukum pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. transparansi uang rakyat bukan permintaan, melainkan hak mutlak!”
Para pemerhati menegaskan pula: apabila terbukti ada dana yang tidak sesuai prosedur maupun diselewengkan, seluruh kerugian negara wajib dikembalikan ke kas desa demi kesejahteraan masyarakat.
Analisis pemerhati: kebungkaman memperkuat dugaan transparansi wajib ditegakkan!
Seorang pemerhati kinerja aparatur negara menyampaikan, pola anggaran berulang ratusan juta selama delapan tahun ditambah sikap tidak merespons konfirmasi adalah hal yang sangat mengkhawatirkan:
“Ketika data menunjukkan milyaran mengalir penuh tiap tahun, pos yang sama terus dianggarkan berulang tanpa hasil nyata, lalu diminta penjelasan justru bungkam, ini bukan sekadar kealpaan, ini memperkuat dugaan ketidakberesan. rakyat berhak tahu ke mana perginya uang mereka. penegak hukum wajib turun, periksa tuntas, dan tegakkan keadilan tanpa pandang bulu.”
Catatan redaksi
Meski hingga kini tidak ada tanggapan, redaksi suaraakademis tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada pemerintah desa siwi, dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten mamasa, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan tanggapan, klarifikasi, maupun dokumen pendukung guna menjaga keberimbangan, kebenaran, dan objektivitas berita sesuai kode etik jurnalistik dan uu pers no. 40 tahun 1999. tanggapan dapat disampaikan kapan pun dan akan dimuat sebagaimana mestinya. (Ayu lestari silo)
