Suaraakademis.com.|Mamasa – Koalisi Aktivis Mamasa secara resmi mengumumkan penghentian seluruh perselisihan dan perdebatan terkait proses kepemimpinan daerah. Keputusan ini diambil setelah menilai bahwa seluruh tuntutan, termasuk aspek penegakan hak asasi manusia, telah mendapatkan jawaban nyata melalui penyelenggaraan pelantikan yang berjalan sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama.
Aktivis Mamasa, Tambrin, yang mewakili koalisi tersebut menegaskan bahwa masa perjuangan untuk memastikan proses berjalan benar telah usai. Kini, fokus peran berubah menjadi pengawasan dan dukungan bagi pemerintahan yang baru terbentuk.
“Segala tuntutan yang kami perjuangkan, termasuk aspek HAM, sudah terjawab. Proses pelantikan telah selesai dan terlaksana sebagaimana mestinya, tidak ada lagi hal yang perlu diperdebatkan,” tegas Tambrin dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa sikap ini bukan berarti melepaskan peran, melainkan wujud kedewasaan bersama. “Tugas kita saat ini adalah mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun, itu tidak berarti menutup mata. Masukan dan kritik yang membangun akan tetap kami sampaikan. Fungsi kontrol sosial untuk mengawasi kinerja eksekutif maupun legislatif tetap berjalan sebagaimana fungsinya,” jelasnya.
Tambrin menekankan bahwa penyelesaian ini merupakan hasil kesepakatan yang telah dicapai bersama pimpinan DPRD Mamasa. “Apa yang disepakati dan dilaksanakan telah dibuktikan lewat pelantikan hari ini. Sekarang waktunya kita bekerja sama demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan menciptakan iklim yang kondusif, di mana kekritisan tetap terjaga namun diarahkan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat Mamasa.(Ayu)
