Dr. Fachrul Razi: AS Sudah Peta Potensi Migas & Emas Indonesia Sejak 1960, Ini Kaitannya Pergeseran Kekuasaan
Permata Lase Permata Lase 
Suaraakademis.com.|Jakarta — Tokoh politik nasional asal Aceh sekaligus Mantan Senator DPD RI dua periode, Dr. Fachrul Razi, M.I.P., membeberkan analisis geopolitik yang mengejutkan: Amerika Serikat telah memetakan dan mengenali potensi kekayaan alam Indonesia—termasuk ladang minyak dan emas raksasa di Aceh—sejak tahun 1960-an. Data ini menjadi kunci mengapa kekuatan asing begitu giat menancapkan pengaruh di wilayah Indonesia.
Peta Kekayaan Alam Jadi Kunci Geopolitik
Dalam wawancara eksklusif kanal Unpacking Indonesia Podcast, Dr. Fachrul Razi menegaskan kepentingan asing di Indonesia bukan sekadar kebetulan:
“Amerika sudah memotret dan memetakan potensi sumber daya alam Indonesia sejak tahun 1960-an. Mulai dari cadangan minyak bumi hingga emas. Dan Aceh memiliki kedua potensi besar itu,” ungkapnya.
Bukti nyata terlihat pada awal 1970-an, ketika eksplorasi migas besar masuk ke Aceh melalui PT Arun yang kemudian dikelola raksasa asing Mobil Oil. Sementara di wilayah lain, kekayaan emas di Papua dikuasai melalui Freeport, dan wilayah lain dikuasai Chevron. Semua ini beriringan dengan perubahan kebijakan hukum nasional.
Pergeseran Kekuasaan & Pintu Masuk Modal Asing
Fachrul Razi mengaitkan peristiwa politik besar tahun 1960-an dengan kepentingan ekonomi global tersebut. Menurut kajiannya, sikap tegas Presiden Soekarno yang menolak utang luar negeri dan menjaga kedaulatan sumber daya alam menjadi salah satu alasan terjadinya peralihan kekuasaan pada 1966.
Tak lama kemudian, lahirlah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang mengubah sistem perlindungan negara menjadi terbuka lebar bagi investor asing.
“Dari sistem yang protektif dan menjaga kedaulatan, kita berubah jadi liberal seketika. Pintu terbuka lebar untuk perusahaan asing. Mengapa? Karena mereka sudah tahu betul apa yang ada di perut bumi kita,” jelasnya.
Peringatan Keras bagi Kepemimpinan Prabowo
Mantan Senator ini mengingatkan bahwa tantangan ini belum selesai dan masih membayangi kedaulatan NKRI hingga saat ini. Isu pengelolaan Blok Andaman di Aceh maupun tambang di Papua bukan sekadar urusan daerah, melainkan ujian menjaga kemandirian bangsa.
“Soeharto pun jatuh tak lepas dari tekanan kepentingan asing. Maka Presiden Prabowo pun harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kebijakan ekonomi dan diplomasi kita melenceng karena terpengaruh kepentingan pihak asing. Ini adalah persoalan kedaulatan negara yang harus dipertahankan,” tegasnya menutup pernyataan.
(Berdasarkan wawancara lengkap: https://youtu.be/Kp5pndAeSkI?si=IADu7a8xKkZ7ZLyC)
