Di Balik Kilau Mutiara Adonara, Ada Marginalisasi Petani dan Nelayan Flores Timur
Permata Lase Permata Lase 
Suaraakademis.com.|Pulau Adonara, NTT – Di tengah ambisi besar swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terhampar kontras yang memilukan di ujung timur Pulau Flores. Kunjungan kerja Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Dr. Rahman Sabon Nama, pada Kamis (25/6/2026), membuka tabir kemiskinan struktural yang masih membelenggu petani, peternak, dan nelayan di Pulau Adonara.
Didampingi Dewan Pendiri APT2PHI Usman Doni Tokan, MBA, serta Anggota DPRD Flores Timur Fraksi PDIP Polikarpus Eba Belolo, tim ini menyaksikan langsung lemahnya kehadiran negara dalam melindungi hak ekonomi rakyat kecil. Pertemuan dengan Don Pati Golo, Adik Raja Larantuka, juga digelar guna membahas penyelesaian konflik agraria lahan ulayat di Wailebe, Adonara Barat, sekaligus merencanakan pemanfaatan lahan tidur untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Kilau Mutiara, Upah yang Tak Layak
Sorotan paling tajam tertuju pada nasib nelayan di Dusun Wure, Kecamatan Witihama. Di sana beroperasi perusahaan asing asal Jepang yang mengelola budidaya kerang mutiara bernilai ekonomi tinggi. Namun, di balik keuntungan besar itu, nasib warga lokal sangat memprihatinkan:
– Buruh harian hanya dibayar Rp85.500 per hari
– Sistem bulanan hanya setara Rp2,5 juta per bulan, sesuai UMR NTT yang dianggap sangat rendah
Besaran ini nyaris tak memadai menutupi biaya BBM dan kebutuhan pokok yang terus melonjak. Dr. Rahman Sabon Nama, alumnus Lemhannas RI, menyatakan kekecewaannya:
“Negara kaya sumber daya alam, tapi rakyat tetap miskin karena negara lemah melindungi produsen lokal. Presiden Prabowo harus segera mewujudkan cetak biru ekonomi yang berkeadilan, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.”
Tiga Desakan Tepat Sasaran
APT2PHI melontarkan tiga langkah tegas yang harus segera dijalankan:
1. Kemnaker: Evaluasi dan naikkan UMR NTT menjadi Rp3.500.000 per bulan, selaras dengan daya beli nyata
2. KKP: Bangun Kampung Nelayan Layak Huni di Wure, lengkap dengan kapal dan alat tangkap modern
3. Pemda Flores Timur: Segera bentuk BUMD perikanan untuk menyerap hasil tangkapan, kembangkan rumput laut, dan dorong kesejahteraan sekaligus pendapatan daerah
Penjajahan Gaya Baru
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, memberikan kritik paling tajam:
“Di atas tanah ulayat sendiri, rakyat kita hanya jadi kuli murah untuk korporasi asing. Ini bukan lagi kemajuan, melainkan penjajahan gaya baru yang dibiarkan berlangsung. Pemerintah daerah tak boleh hanya bangga soal investasi, tapi diam saja melihat warganya hidup pas-pasan.”
Ia menegaskan: “Jika negara tak hadir melindungi mereka, maka jargon kesejahteraan rakyat hanyalah omong kosong politik semata.”
Diuji dengan Kacamata Keadilan
Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Menurut filsuf John Rawls, ketimpangan ekonomi hanya bisa dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling lemah — hal yang tidak terjadi di Adonara. Sementara teori Amartya Sen mengingatkan: kemajuan tidak diukur dari nilai investasi, melainkan dari kemampuan warga untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di sini, nelayan terjebak upah murah, tak punya akses memadai untuk pendidikan anak dan kesehatan.
Menagih Janji Pembangunan Merata
Nasib petani dan nelayan Adonara menjadi ujian nyata visi kepemimpinan nasional. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di Jawa, tapi harus menjangkau wilayah terluar. Mewujudkan upah layak, infrastruktur memadai, dan pengelolaan kekayaan alam yang berpihak pada rakyat bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban konstitusional.
Hanya dengan begitu, kilau mutiara Adonara tidak hanya menguntungkan pihak luar, tapi benar-benar menjadi berkah bagi warga yang tinggal di atas tanahnya sendiri.
(TIM/Redaksi)
