Dukungan Isu dari Unsur Pimpinan DPRD Menguatkan Dugaan Penyimpangan, Ancaman Demonstrasi Besar Menggema
Suaraakademis.com.|Kabupaten Mamasa – Isu dugaan pergeseran anggaran yang diduga tidak sesuai prosedur dalam struktur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan kembali memicu kemarahan publik di Kabupaten Mamasa. Kecaman keras disampaikan oleh aktivis pengawas kebijakan publik, Anis, yang menilai praktik ini sebagai penyakit menahun yang terus dibiarkan berulang tanpa penindakan tegas. Sikap kritis ini semakin menguat seiring adanya sorotan yang disampaikan oleh sejumlah unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa terkait ketidakberesan tersebut.
Praktik pergeseran pos anggaran yang menyangkut tiga pilar utama keuangan daerah – yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan – dikhawatirkan menggeser alokasi yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan rakyat ke pos-pos yang kurang mendesak atau bahkan diduga menyimpang dari rencana awal.
“Pergeseran anggaran yang diduga dilakukan tanpa mengikuti tata cara dan prosedur yang benar ini bukan hal baru bagi Mamasa. Ini adalah penyakit lama yang sudah terlalu terbiasa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa, seolah hal itu adalah hal lumrah,” tegas Anis saat memberikan pernyataan pers, Jumat (17/7).
Kecaman Anis semakin beralasan setelah adanya sorotan yang disampaikan oleh beberapa unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa. Pernyataan dari pihak legislatif ini dinilai menjadi bukti penguat bahwa dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran daerah benar-benar terjadi dan telah melanggar asas kepatutan serta peraturan perundang-undangan.
Jika praktik pergeseran anggaran yang diduga merugikan kepentingan publik ini terus dibiarkan dan kembali menimbulkan kerugian bagi masyarakat, Anis menegaskan pihaknya tidak akan segan-segan menggerakkan massa.
“Jika pergeseran anggaran ini kembali memakan korban dan merugikan kepentingan rakyat, saya pastikan Kabupaten Mamasa akan kembali diguncang demonstrasi besar-besaran. Kami tidak akan lagi diam melihat uang rakyat dipermainkan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Anis dengan nada tegas dan lugas.
Ia menuntut agar Pemerintah Kabupaten Mamasa segera menghentikan segala bentuk pergeseran anggaran yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, ia mendesak DPRD selaku wakil rakyat serta aparat pengawas dan penegak hukum untuk segera menelusuri alasan, dasar hukum, serta dampak yang ditimbulkan dari pergeseran pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tersebut.
Masyarakat pun berharap agar permasalahan ini tidak sekadar menjadi wacana, namun benar-benar ditindaklanjuti hingga tuntas agar keuangan daerah dikelola dengan tertib, transparan, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Mamasa.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan pernyataan pihak aktivis dan informasi yang berkembang. Redaksi telah mengupayakan konfirmasi kepada pihak terkait dan tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa maupun pihak DPRD untuk memberikan tanggapan, penjelasan, maupun sanggahan. Asas praduga tak bersalah berlaku sepenuhnya sampai terbukti sebaliknya di muka sidang pengadilan yang sah.(Ayu)
