Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior
Suarakademis.com.Jakarta — Pintu gerbang rumah di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, itu tak pernah benar-benar sepi. Sejak lengser dari kursi presiden, kediaman Joko Widodo justru bermutasi menjadi episentrum baru sebuah panggung politik bayangan. Banyak pengamat keliru mengira Jokowi akan menikmati masa pensiun bersama cucu. Nyatanya, mereka salah besar.
Senin, 31 Agustus 2026, 16 kepala desa dari berbagai daerah merapat ke sana. Sebelumnya, Jumat, 21 Agustus 2026, rombongan senator DPD RI dipimpin Arya Wedakarna juga sowan bekas presiden. Katanya silaturahmi dan bahas desentralisasi, bahkan menyerahkan “tongkat estafet kepemimpinan Ganesha” kepada Jokowi. Bagi mata awam sekadar temu kangen, tapi bagi yang radar politiknya jernih, ini orkestrasi gerilya politik agenda besar: kembalinya kekuatan politik keluarga Solo ke panggung utama, bisa Pemilu 2029, atau lebih cepat.
Logistik politik: triliunan dari mana?
Sisi paling sensitif namun paling menentukan: dana. Politik tanpa uang hanyalah omong kosong. Gerilya skala masif ini butuh bahan bakar di luar nalar kewajaran. Jokowi memerintahkan Kaesang Pangarep dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membangun infrastruktur partai hingga tingkat desa di seluruh Indonesia. Mari hitung secara rasional: Indonesia punya sekitar 83.971 desa dan kelurahan. Jika PSI menargetkan 60 persen, berarti 50.382 posko kepengurusan desa. Dengan asumsi biaya minimal Rp3 juta per desa per bulan, selama 29 bulan menuju Pemilu 2029, dibutuhkan Rp4,38 triliun itu baru level desa, belum kecamatan, kabupaten, provinsi, saksi TPS, alat peraga, dan biaya kampanye yang bisa melonjak 5–10 kali lipat. Totalnya bisa menembus Rp25 triliun.
Pertanyaan krusial: dari mana uang sebanyak itu? PSI adalah partai yang gagal lolos ke Senayan. Dari mana Kaesang punya daya finansial sedahsyat itu jika bukan disokong kekuatan di belakangnya?
Bunker duit dan misteri harta Solo
Kecurigaan publik memuncak. Politisi senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, menyebut ada bunker berisi ratusan triliun rupiah di rumah Jokowi, bahkan menantang aparat membuktikan atau membantahnya. Amien Rais juga menyebut hal serupa. Belum terbukti secara hukum, tapi rumor tak pernah lahir tanpa alasan ia adalah cerminan kegelisahan publik melihat gurita bisnis anak-menantu yang mendadak bernilai fantastis dan pendanaan politik yang tak pernah kehabisan napas.
Hukum yang tumpul dan gemetar
Selama 10 tahun berkuasa, rentetan menteri kabinet Jokowi terseret kasus korupsi besar: bansos, menara BTS, laptop, dana haji, korupsi timah. Nama Jokowi kerap disebut dalam persidangan, namun ia tak pernah dipanggil sebagai saksi, apalagi tersangka. Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK seakan gagap. Mengapa hukum mendadak tumpul berhadapan dengan Joko Widodo dan keluarganya? Ini bukti cengkeraman Jokowi terhadap birokrasi dan aparat penegak hukum masih sangat kuat, bahkan setelah lengser. Prabowo memegang kendali formal, tapi jejaring loyalitas satu dekade tak hilang dalam semalam. Hukum tampak tersandera ewuh pakewuh politik tingkat tinggi.
Bukan pensiun, sedang bangun dinasti
Kunjungan kepala desa dan senator ke Solo bukan sekadar minum teh. Itu deklarasi terselubung: modal logistik tanpa batas, jaringan PSI dibangun ke desa-desa, tameng hukum yang terbukti kebal, ditambah Gibran di kursi Wakil Presiden gerilya ini berjalan nyaris tanpa celah. Jokowi tidak sedang pensiun, ia sedang membangun dinasti politik dengan pondasi finansial dan hukum yang kokoh, memastikan kekuasaan tak bergeser dari garis keturunannya.
Apakah Prabowo mengendus ini? Mustahil tidak tahu. Apakah sudah bersiap? Mungkin sudah, tapi taktik tak perlu diumbar. Yang wajar rakyat cemas. Jika sukses, bukan hanya Prabowo yang jadi korban seluruh rakyat Indonesia akan dikuasai sekelompok orang yang culas, licik, dan tidak kompeten.
Kita berdoa: semoga Indonesia tetap berada di jalur demokrasi yang sehat, dan kekuasaan kembali kepada rakyat, bukan terkunci di satu garis keturunan.
Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior
Jakarta, 3 September 2026
