Penulis: H Teuku Yudhistira, M.I.Kom
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN)
Suaraakademis.com.|Sumatra Utara – Selama beberapa pekan terakhir, tepatnya pada Mei 2026, Pulau Sumatera kembali dilanda gelombang pemadaman listrik massal yang meluas. Gangguan ini melumpuhkan aktivitas ekonomi, layanan publik, serta kehidupan jutaan warga.
Dalam laporan resminya, PT PLN (Persero) menyatakan bahwa gangguan bermula dari terputusnya aliran jaringan transmisi 275 kV di wilayah Muara Bungo, Jambi. Hal ini kemudian memicu efek domino yang menyebabkan sejumlah pembangkit besar terhenti dan meruntuhkan seluruh sistem kelistrikan di pulau tersebut.
Namun di balik penjelasan teknis itu, terdapat fakta yang tak terbantahkan: kerentanan sistem ini sudah diketahui sejak lama. Seperti diakui PLN sendiri, tulang punggung penyaluran daya masih bergantung pada jaringan 275 kV yang kapasitasnya terbatas dan belum memiliki jalur cadangan yang memadai.
Solusi atas masalah ini pun telah dirancang: pembangunan jaringan transmisi bertegangan tinggi 500 kV dari Muara Enim hingga Aur Duri, yang bertujuan agar sistem tidak mudah runtuh hanya karena satu gangguan kecil.
Masalah utamanya, proyek strategis ini sudah digembar-gemborkan sebagai prioritas sejak tiga tahun lalu. Namun hingga pemadaman kembali terjadi, proyek tersebut masih terhenti pada tahap perencanaan dan pengadaan, belum menyentuh pembangunan fisik sama sekali. Di sinilah letak tanggung jawab utama, yang harus ditujukan kepada pemegang kendali tertinggi: Darmawan Prasodjo atau yang akrab disapa Darmo, Direktur Utama PLN.
Sebagai pimpinan tertinggi, Darmo bertanggung jawab penuh atas kebijakan, prioritas, dan pelaksanaan program. Namun kepemimpinannya dinilai sarat kelemahan, didorong oleh sifat narsistik yang lebih mengutamakan citra diri daripada kenyamanan dan keselamatan rakyat. Berikut empat bukti kegagalan dan watak kepemimpinannya:
1. Kesenjangan Ucapan dan Tindakan: Prioritas yang Palsu
Ini adalah kelemahan mendasar. Di setiap forum, konferensi pers, maupun laporan resmi, Darmo selalu menegaskan bahwa penguatan jaringan transmisi adalah prioritas utama investasi PLN. Ia berulang kali berjanji jaringan 500 kV Muara Enim–Aur Duri akan selesai tepat waktu untuk menjaga keandalan sistem Sumatera.
Namun data realisasi anggaran membuktikan sebaliknya. Di bawah kepemimpinannya, dana lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran sewa pembangkit, pengadaan bahan bakar, serta program pemasaran dan layanan digital yang bersifat seremonial. Bahkan aplikasi PLN Mobile diwajibkan mendapat penilaian bintang lima dari pegawai, agar terlihat baik di laporan kinerja. Sementara anggaran untuk jalur transmisi utama justru dipangkas, ditunda, atau dialihkan ke proyek lain yang dianggap lebih menonjolkan citra.
Akibatnya, terjadi ketimpangan: kapasitas pembangkit di Sumatera sebenarnya sudah berlebih, namun daya tidak dapat disalurkan dengan aman karena jalur penyaluran belum diperkuat. Ini adalah kesalahan perencanaan strategis yang mutlak menjadi tanggung jawab Direktur Utama. Fakta bahwa proyek ini masih dalam tahap perencanaan setelah tiga tahun membuktikan janji Darmo hanyalah retorika semata.
2. Risiko Diketahui, Namun Sengaja Diabaikan; Ditambah Sejarah Laporan Palsu
Kelemahan yang paling serius adalah sikap manajemen yang membiarkan risiko menjadi bencana berulang, disertai rekam jejak menyampaikan laporan tidak benar kepada pemerintah.
PLN dan Darmo sudah mengetahui persis kondisi sistem yang rentan. Studi teknis telah bertahun-tahun memperingatkan bahwa tanpa jaringan 500 kV, satu gangguan kecil saja dapat meruntuhkan seluruh sistem. Solusi sudah tersedia, namun tidak dilaksanakan dengan alasan yang tidak jelas.
Di bawah pimpinannya, PLN justru bersikap pasif dan berharap masalah tidak terjadi, tanpa menempatkan proyek ini sebagai prioritas darurat nasional.
Bukan itu saja, Darmo terbukti pernah menyampaikan laporan palsu. Saat banjir besar melanda Aceh dan sebagian Sumatera, ia melaporkan kepada Menteri ESDM bahwa pemulihan listrik berjalan lancar dan hampir 100% selesai dalam waktu singkat. Padahal faktanya, ratusan titik pemukiman masih gelap selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Laporan tersebut terbukti tidak benar, dibuat hanya untuk menyelamatkan citra diri tanpa memedulikan penderitaan rakyat.
3. Pandai Berpidato, Lemah Eksekusi: Hanya Sibuk Membangun Citra
Darmo dikenal sangat pandai berbicara di depan kamera, namun lemah dalam pelaksanaan di lapangan. Setiap kali terjadi pemadaman, reaksi pertamanya adalah menggelar konferensi pers, menggunakan istilah teknis yang rumit, dan meyakinkan publik bahwa masalah terkendali. Namun setelah kamera dimatikan, tidak ada tindakan nyata, dan masalah yang sama terus terulang.
Sikapnya terlihat jelas dari pernyataan kontroversialnya: “Jakarta tidak boleh padam karena Presiden sedang ada di Jakarta.” Kalimat ini mengungkap pola pikir sesungguhnya: keandalan listrik bukan hak seluruh warga, melainkan prioritas hanya jika ada pejabat tinggi di tempat tersebut. Daerah yang jauh dari pusat kekuasaan seperti Sumatera dan Aceh boleh saja mengalami pemadaman berkepanjangan. Kebijakannya tidak berorientasi pada pelayanan publik, melainkan semata untuk menjilat atasan dan menjaga posisi.
4. Sifat Narsistik: Gembar-gembor Keuntungan, Sembunyikan Pemborosan
Puncak dari sifatnya adalah kebiasaan membanggakan keuntungan nominal sembari menutupi ketidakefisienan. Dalam setiap kesempatan, Darmo selalu menyatakan bahwa PLN mencatatkan penjualan dan keuntungan terbesar sepanjang sejarah, seolah itu adalah prestasi luar biasa.
Padahal, kenaikan volume penjualan listrik adalah hal yang wajar seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pelanggan, bukan hasil strategi brilian. Jika diteliti lebih dalam, biaya produksi per satuan listrik justru semakin membengkak di bawah kepemimpinannya. Artinya, efisiensi menurun drastis dan terjadi pemborosan anggaran, namun hal ini tidak pernah diungkapkan. Ia hanya memamerkan angka yang menguntungkan citranya, dan menyembunyikan segala kelemahan mendasar.
Kini sejarah terulang kembali di Sumatera. Pemadaman massal bukanlah musibah tak terduga, melainkan akibat logis dari janji yang diingkari, risiko yang dibiarkan, laporan yang dimanipulasi, serta gaya kepemimpinan yang mementingkan diri sendiri. Kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah, gangguan layanan kesehatan, pendidikan, dan industri adalah dampak langsung dari kegagalan ini.
Pertanyaannya kini: Apakah Darmawan Prasodjo berani mengakui kegagalan dan kelalaiannya? Atau rakyat harus terus menanggung beban akibat pemimpin yang lebih sibuk memuji diri sendiri dan menjilat kekuasaan daripada melaksanakan tugas pokoknya melayani seluruh bangsa?
(Redaksi)
