RIAU, SuaraAkademis.com – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026), untuk menelaah tata kelola dan efektivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Kunjungan tersebut diterima PT Hutama Karya (Persero) dan membahas berbagai aspek penting pembangunan JTTS, mulai dari pelaksanaan penugasan pemerintah, akuntabilitas pengelolaan infrastruktur, hingga manfaat jalan tol terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra.
Pembahasan pembangunan JTTS juga diarahkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat serta mendukung pemerataan ekonomi, sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah.
BAKN DPR RI Soroti Efektivitas Pembangunan JTTS
Pertemuan dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo bersama jajaran anggota BAKN DPR RI.
Hadir dalam pertemuan tersebut Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan, serta Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Ira Ariani Chaerunisa.
Turut hadir Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas Dail Umamil Asri, Direktur Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi Badan Pengaturan BUMN Fadjar Judisiawan, serta Senior Vice President Business Performance & Asset Optimization Cluster Infrastructure Business 3 PT Danantara Asset Management Bangun Imanullah.
Dari kalangan badan usaha, hadir Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho, dan Direktur Bisnis PT Jasa Marga (Persero) Tbk Reza Febriano, beserta jajaran masing-masing.
JTTS Capai Sekitar 1.160 Kilometer
Dalam pemaparannya, Hutama Karya menyampaikan perkembangan pembangunan JTTS hingga Agustus 2026.
Saat ini, pembangunan JTTS telah mencapai sekitar 1.160 kilometer jalan tol terbangun, dengan sekitar 982 kilometer telah beroperasi.
Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan proyek, pendanaan, kebutuhan konektivitas, serta manfaat setiap koridor terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Hutama Karya juga terus memperkuat tata kelola pembangunan melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, penyusunan kajian risiko, serta peningkatan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap proyek memiliki perencanaan yang matang dan tetap selaras dengan prioritas pembangunan, kebutuhan investasi, serta kesiapan pendanaan.
Hutama Karya Siapkan Pengembangan Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang
Dalam kunjungan tersebut, Hutama Karya juga memaparkan persiapan pengembangan sejumlah koridor JTTS, di antaranya Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang.
Pengembangan kedua koridor tersebut dilakukan berdasarkan tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaan yang telah disiapkan.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan JTTS, Hutama Karya menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan, termasuk Pembayaran Berkala Berbasis Layanan dan asset recycling atau pemanfaatan nilai aset yang telah beroperasi untuk mendukung investasi berikutnya.
Pengembangan jaringan jalan tol tersebut diharapkan mampu menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi, memperlancar distribusi barang, memperluas akses pasar, serta meningkatkan efisiensi perjalanan masyarakat dan pelaku usaha.
Hutama Karya: JTTS Harus Berikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pembangunan JTTS tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik jalan tol, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan. Bagi kami, setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman,” ujar Iwan.
Menurutnya, manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Sumatra.
BAKN DPR RI Tekankan Akuntabilitas dan Manfaat Ekonomi
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur harus dilihat dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Andreas.
Sementara itu, Anggota BAKN DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya mengoptimalkan potensi ekonomi daerah yang berada di sepanjang koridor jalan tol.
Menurutnya, keberadaan jalan tol harus mampu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, maupun simpul logistik sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik. Dengan demikian, kemudahan transportasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Herman.
JTTS Diharapkan Perkuat Ekonomi Sumatra
Melalui kunjungan kerja BAKN DPR RI tersebut, Hutama Karya terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, DPR RI, kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga tata kelola serta keberlanjutan pembangunan JTTS.
Dengan pembangunan yang terencana dan dukungan skema pendanaan yang berkelanjutan, jaringan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan semakin memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan akses masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra.
Pembangunan JTTS juga menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing daerah dan mendorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.