Kekurangan Pengemudi & Gangguan Tenaga Kerja Jadi Akar Masalah, 786 Personel Dikerahkan
Suaraakademis.com.|Medan — Berbagai elemen terkait sepakat mempercepat normalisasi penyaluran BBM guna mengatasi antrean panjang yang melanda sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Antrean SPBU yang digelar Polda Sumatera Utara, Rabu (15/7), di Aula Catur Prasetya Poldasu.
Rakor dipimpin Karo Ops Poldasu Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, SH, SIK, M.Hum, dan dihadiri Dir Intelkam Poldasu Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Kadis Perindag ESDM Sumut Dedy Jaminsyah Purba, GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi, Ketua Hiswana Migas Sumut Rajali Husein, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH, serta perwakilan instansi dan asosiasi terkait lainnya.
125 SPBU TERDAMPAK, RATUSAN PERSONEL DITURUNKAN
Karo Ops Poldasu menjelaskan, per 14 Juli 2026, dari total 324 SPBU di Sumut, tercatat 125 unit mengalami gangguan distribusi. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran pasokan, Poldasu telah mengerahkan 786 personel pengamanan dan pengawalan.
“Kami juga menyiapkan 10 personel cadangan yang bisa diperbantukan sementara sebagai pengemudi atau awak mobil tangki jika dibutuhkan. Hasil mitigasi menunjukkan akar masalah utama adalah keterlambatan pasokan dan berkurangnya jumlah awak mobil tangki. Pengawalan diperketat agar tidak ada penyimpangan dalam penyaluran,” jelas Dwi Tunggal.
AKAR MASALAH: GANGGUAN TENAGA KERJA & KRISIS PENGEMUDI
Dir Intelkam Poldasu Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma memaparkan hasil pantauan lapangan: gangguan tenaga kerja di terminal menyebabkan penyesuaian operasional, sehingga pasokan ke SPBU hanya disalurkan secara bertahap dan proporsional.
“Selain itu terjadi krisis pengemudi truk tangki, menyusul pemberhentian sejumlah pengemudi yang melakukan pelanggaran. Akibatnya, rata-rata SPBU hanya menerima sekitar setengah dari volume permintaan harian. Stok habis di beberapa titik, memicu antrean panjang di SPBU yang masih memiliki persediaan,” paparnya.
TINDAKAN NYATA DAN TUNTUTAN MASYARAKAT
Kadis Perindag ESDM Sumut Dedy Jaminsyah Purba menegaskan, masyarakat kini menagih solusi nyata, bukan penjelasan berlarut-larut. Ia menyampaikan tiga arahan Gubernur Sumut: kepastian waktu normalisasi, langkah konkret yang dijalankan, dan strategi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kami minta Pertamina segera mengembalikan kondisi seperti semula. Pemprov siap berkolaborasi penuh dengan kepolisian dan semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Sumut Rajali Husein menginstruksikan seluruh SPBU di jalur lintas Sumatera beroperasi 24 jam. Ia mengakui situasi cukup berat, tercatat gesekan antar konsumen hingga masyarakat pingsan akibat antrean panjang. Wakil Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Sumut Indah Sari Karo-karo menambahkan, dukungan TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyebut penanganan ini serupa dengan penanganan situasi darurat seperti bencana. Di Medan yang memiliki 91 SPBU, mobil patroli telah disiagakan di titik rawan antrean.
“Kami temukan perkelahian akibat kepanikan dan antrean panjang. Kami juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, karena hal itu bisa memicu kepanikan lebih luas dan berpotensi tindak pidana,” tegasnya.
Semua pihak sepakat terus memantau perkembangan di lapangan, mempercepat pemulihan pasokan, dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan maupun spekulasi yang merugikan masyarakat.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil rapat koordinasi dan pernyataan resmi para pihak yang hadir. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak terkait apabila terdapat hal yang perlu diperjelas.(Tim Redaksi)
