Suaraakademis.com.|Kabupaten Masama – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerak melalui Andi Waris Tala (AWT) kembali mengangkat isu serius terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ia menuding dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut diduga tidak melibatkan tenaga ahli gizi dan pasokan bahan bakunya dikuasai hanya oleh dua pemasok, padahal standar mensyaratkan minimal 15 mitra.
Menurut AWT, setiap SPPG seharusnya bekerja sama dengan sedikitnya 15 pemasok yang menyediakan beragam kebutuhan mulai dari beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, bumbu, hingga minyak goreng. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, SPPG Sumarorong diduga hanya mengandalkan dua pihak saja.
“Kondisi ini patut dicurigai. Pihak berwenang harus segera memeriksa latar belakang mitra dan pemasok tersebut. Jangan sampai terjalin kerja sama khusus yang merugikan kualitas program,” tegas AWT, Selasa (9/6/2026).
Kritik ini menguat setelah muncul polemik penyajian makanan pada Jumat (5/6/2026) lalu, di mana disajikan ikan bolu yang dinilai tidak diolah dengan baik. Menu tersebut dianggap berisiko bagi anak-anak PAUD, SD, dan kelompok usia dini lainnya karena masih banyak mengandung tulang dan duri.
AWT menegaskan, Badan Pangan Nasional (APH) tidak boleh menutup mata. Saat kasus ini menjadi perbincangan luas di media sosial, seharusnya aparat segera turun melakukan pengecekan mendadak dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
“Jika terbukti melanggar aturan, maka operasional SPPG Sumarorong harus dihentikan sementara hingga seluruh ketentuan dipenuhi,” tandasnya.
Konfirmasi Diabaikan
Wartawan Suaraakademis.com telah berupaya meminta klarifikasi kepada Ketua Yayasan Kecamatan Sumarorong, Ir. Linggi, melalui pesan WhatsApp pada Senin sore pukul 16.19 WIB. Pertanyaan disampaikan terkait kesesuaian penyajian ikan bolu dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada tanggapan dan pihak yayasan memilih bungkam.
Pembungkaman ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dapur MBG setempat. Masyarakat pun meminta transparansi penuh agar program yang menggunakan dana negara ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak tanpa mengorbankan aspek keamanan dan gizi.(Ayu)
