Terungkap di Lapangan! Penjual Pasir Beberkan Pemesanan Langsung oleh Humas Proyek Sukma Nias, Pengambilan Mendadak Dihentikan
Arifin lase 
GUNUNGSITOLI – Investigasi lapangan yang dilakukan awak media kembali mengungkap fakta baru terkait dugaan penggunaan pasir laut dalam proyek Revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias. Pengakuan pemilik lokasi pengambilan pasir di Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, mengungkap bahwa material tersebut disebut dipesan langsung oleh pihak humas proyek, namun sehari kemudian diminta untuk sementara tidak lagi diambil karena adanya laporan dan pengawasan dari berbagai pihak.
Proyek Revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias sendiri memiliki nilai kontrak sebesar Rp87.340.621.189,12 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Razasa Karya dengan masa pelaksanaan selama 240 hari kalender sejak 21 April 2026.
Temuan terbaru ini semakin menarik perhatian publik setelah sebelumnya muncul dugaan adanya penggunaan pasir laut sebagai material konstruksi, padahal berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil uji laboratorium yang digunakan sebagai acuan proyek Pemerintah Provinsi di Kepulauan Nias, hanya pasir yang berasal dari wilayah Idanogawo dan Mo’i yang dinyatakan memenuhi standar mutu dan layak digunakan dalam pembangunan proyek pemerintah.
Pengakuan Pemilik Lokasi Pengambilan Pasir
Sabtu (1/8/2026), tim investigasi mendatangi lokasi tangkahan pengambilan pasir di Desa Ononamolo I Lot. Dalam wawancara langsung, pemilik lokasi yang identitasnya dirahasiakan memberikan keterangan yang dinilai memperkuat dugaan penggunaan pasir laut pada proyek tersebut.
Menurutnya, pihak proyek datang sendiri untuk memesan material.
“Benar, Mas Eko selaku Humas Sukma Nias datang langsung menemui saya bersama atasannya terangNya. Mereka sendiri yang memesan dan mengambil diduga pasir laut di dekat muara milik saya, dan hal ini dilakukan dua kali dalam satu minggu. Setiap satu dump truk berisi sekitar enam meter kubik disepakati dengan harga Rp1.150.000,” ungkapnya.
Ia juga mengaku didatangi kembali oleh pihak proyek pada pagi hari yang sama.
“Pagi ini Mas Eko bersama rekannya datang lagi. Mereka meminta supaya sementara waktu pasir dari lokasi ini jangan diambil lagi karena sudah ada laporan bahwa bahan tersebut tidak boleh digunakan dan banyak orang yang memantau. Bahkan menurut atasan mereka, material ini tidak boleh lagi digunakan. Saya hanya menjawab, terserah keputusan mereka, kalau mau ambil silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa,” tuturnya.
Aktivitas Pengangkutan Sudah Lama Dipantau
Sebelumnya, selama beberapa hari pemantauan, awak media melihat kendaraan pengangkut material keluar-masuk dari kawasan pesisir Ononamolo I Lot menuju lokasi proyek di Desa Faekhu.
Aktivitas tersebut juga dibenarkan warga sekitar.
“Truk-truk sering lewat dari arah pantai membawa pasir ke lokasi sekolah SMAN Sukma. Kami belum mengetahui dari mana izinnya dan untuk proyek mana pasir itu digunakan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pernyataan Humas Proyek Dinilai Bertolak Belakang
Sehari sebelum pengakuan pemilik lokasi tersebut, Jumat (31/7/2026), awak media telah menghubungi Mas Eko selaku Humas Proyek melalui WhatsApp.
Saat itu ia menyampaikan bahwa seluruh material yang datang diterima di lokasi.
“Kalau dari saya, siapa pun yang mengirim bahan tetap saya terima.”
Ketika ditanya mengenai kualitas material yang digunakan, ia menjelaskan bahwa pemeriksaan merupakan kewenangan konsultan pengawas.
“Hal tersebut menjadi kewenangan pihak konsultan. Pihak konsultan selalu berada di lokasi dan akan melarang jika bahan yang digunakan tidak sesuai standar.”
Namun saat dikonfirmasi mengenai dugaan penggunaan pasir laut, ia membantah adanya permintaan dari pihak proyek.
“Mohon maaf jika hal tersebut benar terjadi, mohon tunjukkan bukti dan bantu kami mengetahui pihak yang mengirimkannya agar dapat kami tuntut ganti rugi, karena kami tidak meminta pasir laut. Semalam juga ada informasi serupa dari pengemudi truk yang mengalami kerusakan per-nya, dan saya telah menegur penyedia bahan. Jika itu kesalahan mereka, akan saya minta ganti rugi.”
Pengakuan pemilik tangkahan yang menyebut pemesanan dilakukan langsung oleh humas proyek dinilai tidak sejalan dengan pernyataan tersebut. Selain itu, permintaan penghentian pengambilan pasir setelah muncul laporan dan investigasi turut menjadi perhatian.
Aspek Hukum dan Teknis
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengambilan pasir laut merupakan kegiatan yang harus memenuhi persyaratan perizinan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan pengambilan, pengangkutan, maupun pemanfaatan bahan tambang tanpa hak dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161.
Dari sisi teknis, pasir laut diketahui memiliki kandungan garam yang berpotensi memengaruhi daya tahan struktur beton apabila tidak melalui proses pengolahan sesuai standar. Selain itu, informasi hasil uji laboratorium yang menjadi acuan proyek pemerintah di Kepulauan Nias menyebutkan bahwa material yang memenuhi spesifikasi berasal dari wilayah Idanogawo dan Mo’i.
Yason Yonata Gea Minta Aparat Bertindak Objektif
Menanggapi temuan tersebut, Yason Yonata Gea, S.Pd., yang turut memantau pelaksanaan proyek, meminta agar seluruh pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Fakta yang terungkap menunjukkan adanya indikasi pelanggaran aturan pengadaan, ketidakjelasan legalitas sumber material, serta kontradiksi pernyataan yang mencurigakan.
Secara hukum, setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan, pengangkutan, hingga penggunaan material tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara teknis, sangat disayangkan jika proyek bernilai besar justru menggunakan material yang tidak hanya belum lolos uji laboratorium, melainkan juga bukan berasal dari sumber yang ditetapkan secara resmi yaitu Idanogawo dan Mo’i.
Penggunaan bahan yang tidak memenuhi standar bukan hanya pelanggaran kontrak, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna bangunan di masa mendatang. Proyek pendidikan yang dibiayai uang rakyat harus dikerjakan secara benar, taat hukum, jujur, dan transparan.
Kami berharap instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan secara objektif dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku demi kepentingan masyarakat.”
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari jajaran direksi PT Razasa Karya maupun konsultan pengawas proyek terkait pengakuan pemilik lokasi, dugaan penggunaan pasir laut, maupun perbedaan keterangan yang muncul di lapangan.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta aparat penegak hukum segera melakukan verifikasi dan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan apakah penggunaan material pada proyek tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak yang berlaku.
Sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, media tetap membuka ruang hak jawab kepada PT Razasa Karya, konsultan pengawas, maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi
Permata Lase Permata Lase 
