Aksi di Tugu Perjuangan Warnai Gelombang Kritik terhadap Program Strategis Pemerintah, Massa Tuntut Akuntabilitas Penggunaan Uang Rakyat
Binjai – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi mahasiswa di Kota Binjai menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Perjuangan, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan terkait tata kelola, transparansi, dan pengawasan.
Aksi yang berlangsung di pusat Kota Binjai itu menjadi bagian dari gelombang kritik yang berkembang di berbagai daerah terhadap sejumlah program strategis pemerintah pusat. Mahasiswa menilai penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar harus disertai mekanisme pengawasan yang ketat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Prabowo-Gibran Gagal” dan “Tutup MBG dan KMP”, para peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan masyarakat dan pengguna jalan. Mereka menyoroti berbagai aspek pelaksanaan program yang dianggap masih membutuhkan penjelasan terbuka kepada publik.
Menurut massa aksi, program MBG yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda, perlu diawasi secara serius karena melibatkan anggaran yang sangat besar. Mereka mempertanyakan efektivitas penggunaan dana, mekanisme pelaksanaan di lapangan, hingga sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program yang bersifat populis, tetapi juga memberikan perhatian lebih terhadap persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, seperti lapangan kerja, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.
“Anggaran yang sangat besar harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Pengawasan yang lemah berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar salah seorang peserta aksi dalam orasinya.
Selain menyoroti penggunaan anggaran, mahasiswa juga mempertanyakan pengelolaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG. Mereka meminta pemerintah membuka secara transparan proses rekrutmen, penunjukan pengelola, hingga mekanisme distribusi anggaran agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Menurut mahasiswa, keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program yang dibiayai oleh negara. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, program yang bertujuan baik sekalipun berisiko menimbulkan polemik dan kehilangan dukungan masyarakat.
Tak hanya MBG, program Koperasi Merah Putih juga menjadi sasaran kritik dalam aksi tersebut. Massa menilai program pemberdayaan ekonomi masyarakat itu harus dibangun dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan tata kelola yang baik agar tidak mengulang berbagai persoalan yang pernah terjadi pada program bantuan ekonomi pemerintah di masa lalu.
Mahasiswa menegaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap program berbasis bantuan atau pemberdayaan ekonomi sering kali berujung pada penyimpangan anggaran dan tidak tercapainya tujuan program. Karena itu, mereka meminta pemerintah memperkuat sistem kontrol dan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Selama aksi berlangsung, puluhan personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan demonstrasi berjalan aman dan tertib. Arus lalu lintas di kawasan Tugu Perjuangan sempat mengalami perlambatan akibat konsentrasi massa, namun situasi secara umum tetap kondusif.
Aksi mahasiswa di Binjai menunjukkan bahwa tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara kini menjadi perhatian luas di berbagai daerah. Di tengah besarnya dana yang dialokasikan untuk program prioritas nasional, publik semakin menuntut adanya pengawasan yang efektif guna memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Bagi kalangan mahasiswa, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut dijalankan secara transparan, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Jika aspek pengawasan dan akuntabilitas diabaikan, mereka menilai potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar dan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. (Done)
