KUANTAN SINGINGI – SUARAAKADEMIS.COM – Dugaan tindak pidana pengeroyokan yang disertai perampasan telepon genggam (HP) terhadap Heppynes Hia menjadi ujian bagi keseriusan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kuasa hukum korban mendesak Polsek Singingi Hilir dan Polres Kuantan Singingi agar segera mengusut tuntas perkara tersebut serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Peristiwa yang dilaporkan korban disebut terjadi pada 8 November 2026 di Jalan Batu, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang, disertai dugaan pengambilan paksa telepon genggam miliknya.
Tidak tinggal diam, korban kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke Polsek Singingi Hilir, Polres Kuantan Singingi, pada 11 November 2026.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/24/XI/RES.1.6/2026/RESKRIM.
Kuasa Hukum: Jangan Sampai Laporan Korban Hanya Berakhir di Atas Kertas
Ahmad Razali, SH dan Ujang Andi Nurwijaya, SH selaku kuasa hukum Heppynes Hia menegaskan bahwa perkara ini harus ditangani secara serius, profesional, dan transparan. Mereka meminta kepolisian tidak membiarkan laporan tersebut berlarut-larut tanpa perkembangan yang jelas.
“Kami meminta Polsek Singingi Hilir dan Polres Kuantan Singingi segera mengambil langkah konkret. Ini bukan sekadar persoalan kehilangan telepon genggam, tetapi terdapat dugaan tindakan kekerasan terhadap seseorang yang harus diusut secara menyeluruh. Jangan sampai laporan masyarakat hanya menjadi dokumen administrasi tanpa kepastian penegakan hukum,” tegas kuasa hukum.
Mereka juga mendesak penyidik segera memeriksa para saksi, mengumpulkan alat bukti, menelusuri keberadaan telepon genggam yang diduga dirampas, serta mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga terlibat.
Apabila alat bukti telah mencukupi dan persyaratan hukum terpenuhi, kuasa hukum meminta penyidik segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan, termasuk penangkapan terhadap para terduga pelaku sesuai prosedur perundang-undangan.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih
Menurut kuasa hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, dugaan kekerasan yang disertai pengambilan paksa barang milik seseorang tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele.
Mereka mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat ditentukan oleh kesungguhan aparat dalam menindaklanjuti laporan, memberikan informasi perkembangan perkara, serta memastikan setiap proses berjalan secara objektif dan akuntabel.
“Polisi harus hadir memberikan rasa aman dan keadilan. Jangan sampai masyarakat yang sudah berani melapor justru harus menunggu tanpa kepastian. Kami akan mengawal perkara ini sampai ada kejelasan proses hukum dan pertanggungjawaban terhadap peristiwa yang dialami klien kami,” lanjutnya.
Publik Menunggu Langkah Nyata Kepolisian
Kini, perhatian tertuju kepada Polsek Singingi Hilir dan Polres Kuantan Singingi. Masyarakat tentu berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang terukur.
Kepolisian diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, mengungkap secara terang dugaan pengeroyokan, serta menelusuri dugaan perampasan telepon genggam yang dilaporkan korban.
Perlu ditegaskan, setiap pihak yang dilaporkan tetap harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun, prinsip praduga tak bersalah bukan alasan untuk memperlambat penanganan laporan. Justru proses hukum yang cepat, profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti merupakan jalan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.
Sebab, ketika seseorang diduga menjadi korban kekerasan, negara tidak boleh absen. Hukum harus hadir, laporan harus ditindaklanjuti, dan keadilan tidak boleh berhenti sebatas janji.
SUARAAKADEMIS.COM – Lugas, Kredibel & Terpercaya.
