Suaraakademis.com.|Rabat – Bukti nyata dukungan internasional terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara terus terwujud di lapangan. Pemerintah Prancis secara resmi menegaskan kembali posisinya bahwa masa depan wilayah Sahara berada sepenuhnya di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko, dan sikap politik ini kini diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret berupa perluasan investasi ekonomi, pembukaan layanan konsuler, serta pengembangan fasilitas budaya dan pendidikan di Kota Laayoune.
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, dalam konferensi pers bersama usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Urusan Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, di Rabat, Rabu (21/5/2026).
Barrot menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari komitmen resmi yang telah disampaikan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, kepada Yang Mulia Raja Mohammed VI pada 30 Juli 2024 lalu. Bagi Prancis, isu Sahara memiliki urgensi strategis tinggi sebagai kunci stabilitas keamanan dan kemajuan ekonomi seluruh kawasan Afrika Utara.
“Prancis memberikan dukungan mutlak terhadap Rencana Otonomi yang diajukan Maroko. Kami memandang skema ini sebagai satu-satunya basis yang sah, kredibel, dan realistis untuk mencapai penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat dinegosiasikan secara damai,” tegas Barrot.
Pihaknya juga menilai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 tertanggal 31 Oktober 2025 sepenuhnya sejalan dengan pandangan tersebut, serta menyambut baik dimulainya kembali pembicaraan internasional yang berlandaskan kerangka otonomi tersebut.
Lebih dari sekadar pernyataan diplomatik, Prancis kini mewujudkan dukungannya melalui kehadiran nyata di wilayah Sahara. Di Kota Laayoune, ibu kota wilayah, Prancis telah membuka pusat pengajuan visa, mendirikan lembaga kebudayaan Alliance Française, serta meresmikan sekolah baru. Di sektor ekonomi, perusahaan-perusahaan asal Prancis mulai menanamkan investasi besar yang didukung penuh oleh Badan Pembangunan Prancis (Agence française de développement), menjadikan Laayoune kian hidup dan berkembang pesat.
Langkah Prancis Dinilai Jadi Titik Balik Geopolitik
Perubahan besar peta geopolitik ini menjadi sorotan utama di Indonesia. Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisama), Wilson Lalengke, menilai langkah Prancis sebagai game changer atau titik balik krusial yang menentukan arah politik kawasan, mengingat sengketa Sahara telah berlangsung lebih dari 50 tahun dan menyisakan nasib ribuan warga asli yang mengungsi.
“Dukungan berkelanjutan dari Prancis yang dibarengi dengan pembukaan kantor konsuler, fasilitas pendidikan, serta investasi ekonomi riil di Laayoune, adalah bentuk pengakuan de facto dan de jure yang sangat kuat. Prancis adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika mereka menyatakan bahwa masa depan Sahara berada di bawah kedaulatan Maroko, maka perdebatan politik mengenai status wilayah ini sebenarnya sudah selesai,” ujar Wilson Lalengke di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menambahkan, langkah Prancis sekaligus memvalidasi keabsahan Resolusi 2797 dan membuktikan hukum internasional berpihak pada integritas teritorial Maroko. Ia berharap momentum ini menginspirasi negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mengambil sikap lebih progresif.
“Rencana otonomi khusus di bawah Maroko terbukti membawa kesejahteraan nyata melalui pembangunan infrastruktur dan pendidikan inklusif. Sudah saatnya dunia bersatu mendukung stabilitas ini demi perdamaian global,” pungkas Petisioner HAM PBB 2025 tersebut.
(TIM/Red)
