Suaraakademis.com.|Rabat – Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mempertegas posisi diplomatiknya melalui pengakuan penuh dan tegas atas kedaulatan Kerajaan Maroko atas wilayah Sahara. Pernyataan strategis ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Negara AS, Christopher Landau, dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di Rabat, Rabu (29/04/2026).
“Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara,” tegas Landau di hadapan awak media. Pernyataan ini kembali menegaskan konsistensi kebijakan luar negeri Washington yang menempatkan Maroko sebagai mitra strategis yang vital di kawasan Afrika Utara.
Landau menekankan bahwa penyelesaian sengketa wilayah ini harus segera diwujudkan, sejalan dengan semangat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797. Menurutnya, konflik yang telah berlangsung lama ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya solusi yang nyata dan komprehensif.
AS menyatakan dukungan mutlak terhadap inisiatif otonomi yang diajukan oleh Maroko. Landau menilai proposal tersebut sebagai langkah yang serius, kredibel, dan realistis, serta menjadi satu-satunya dasar yang sah untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Selanjutnya, kedua pihak juga membahas penguatan kerja sama ekonomi. Amerika Serikat menyatakan kesiapannya untuk mendorong dan mendukung perusahaan-perusahaan nasionalnya guna berinvestasi serta mengembangkan usaha di wilayah Sahara, yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang sangat besar.
Apresiasi Pihak Indonesia
Menanggapi perkembangan diplomatik yang signifikan ini, Wilson Lalengke, selaku Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), menyampaikan apresiasi yang tinggi. Menurutnya, ketegasan sikap AS merupakan sinyal positif yang memperkuat landasan perdamaian dan stabilitas di kawasan Maghribi.
“Kami di Persisma merasa sangat senang dan bangga atas kemajuan pesat dalam pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara oleh Amerika Serikat. Ini adalah kemenangan bagi diplomasi yang berbasis pada fakta sejarah dan realitas di lapangan,” ujar Wilson, Kamis (30/04/2026).
Lebih lanjut, Petisioner HAM PBB 2025 ini menegaskan komitmen Persisma untuk terus berada di garda terdepan dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Maroko.
“Persisma selalu berkomitmen untuk mendukung kedua negara dalam berbagai aspek, baik budaya, ekonomi, maupun hubungan antar-masyarakat (people-to-people contact). Kami percaya bahwa stabilitas di Sahara Maroko akan membawa kemakmuran bagi rakyat setempat dan memperkuat posisi Maroko sebagai gerbang utama investasi ke Afrika. Dukungan kami bersifat tetap dan berkelanjutan bagi persaudaraan Indonesia-Maroko,” pungkasnya.
Dengan dukungan politik yang kuat dan kepastian hukum yang jelas, wilayah Sahara Maroko kini bertransformasi menjadi pusat ekonomi baru yang menjanjikan. Hal ini tidak hanya membuka peluang bagi investor Amerika, tetapi juga menciptakan ruang kolaborasi yang luas bagi pelaku bisnis dari Indonesia.(PERSISMA/Red)
