Mali Resmi Cabut Pangkuan Terhadap SADR, Dukung penuh Kedaulatan Maroko
Suaraakademis.com|BAMAKO – Pemerintah Republik Mali secara resmi mengumumkan pencabutan pengakuannya terhadap Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR), sebuah entitas yang diklaim oleh kelompok separatis Polisario. Langkah diplomatik bersejarah ini disampaikan bersamaan dengan dukungan penuh Bamako terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat.
Keputusan strategis ini diumumkan usai pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Urusan Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, yang sedang melakukan tur diplomatik di kawasan Afrika.
Dengan langkah ini, Mali mengakhiri pengakuan resmi yang telah diberlakukan sejak tahun 1980. Pemerintah Bamako menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen penting yang berdampak langsung pada perdamaian dan keamanan sub-regional. Mali kini bergabung dengan semakin banyak negara yang menarik dukungan terhadap gerakan separatis.
Tidak hanya berhenti pada pencabutan pengakuan, Mali secara tegas menyatakan dukungannya terhadap Rencana Otonomi Maroko sebagai satu-satunya solusi yang serius, kredibel, dan realistis untuk menyelesaikan sengketa wilayah tersebut. Mali memandang bahwa otonomi di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko adalah jalan terbaik demi stabilitas kawasan.
Apresiasi dari Indonesia
Perkembangan diplomatik ini mendapat sambutan positif dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Saharan Moroccan Brotherhood (Persisma), menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan berani yang diambil oleh Pemerintah Mali.
“Pencabutan pengakuan terhadap SADR adalah pengakuan terhadap realitas sejarah dan hukum internasional. Kami mendukung penuh perkembangan luar biasa ini, karena perdamaian di Sahara hanya bisa dicapai melalui persatuan, bukan separatisme,” ujar Wilson Lalengke dalam keterangannya dari Jakarta, Jumat (10/04/2026).
Tokoh pers nasional dan alumnus Lemhannas RI ini menilai langkah Mali sebagai kemenangan bagi diplomasi perdamaian yang digerakkan di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI.
“Persisma melihat bahwa dukungan terhadap Rencana Otonomi Maroko adalah solusi yang adil bagi semua pihak. Ini adalah sinyal kuat bahwa narasi usang masa lalu telah ditinggalkan demi masa depan Afrika yang lebih stabil dan makmur,” tambahnya.
Momentum Internasional
Keputusan Mali semakin memperkuat posisi Maroko di kancah global. Hingga saat ini, lebih dari 120 negara di dunia memandang Rencana Otonomi sebagai jalur paling kredibel untuk mengakhiri perselisihan, dengan dukungan kuat juga datang dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Selain itu, Mali juga menyatakan dukungannya terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang menegaskan Rencana Otonomi sebagai solusi politik yang tulus dan mendesak keterlibatan aktif semua pihak, termasuk Aljazair, dalam proses perdamaian yang dipimpin PBB.
Pemerintah Mali memastikan akan segera mengkomunikasikan perubahan kebijakan luar negeri ini kepada seluruh organisasi regional dan internasional, serta korps diplomatiknya di seluruh dunia, guna mempercepat terciptanya perdamaian yang langgeng di wilayah Sahara.
(TIM/Red)
