MEDAN | Suaraakademis.com – Tragedi memilukan yang menimpa seorang bocah kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali membuka luka lama tentang ketidakadilan dalam dunia pendidikan Indonesia. Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan bedah buku Reset Indonesia yang digelar di Serayu Cafe and Space, Jalan Sei Serayu, Medan, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan diskusi publik ini menghadirkan jurnalis investigatif sekaligus penulis, Dandhy Laksono, bersama Benaya Harobu, serta diikuti berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga aktivis sosial dan lingkungan.
Dalam pemaparannya, Dandhy Laksono menegaskan bahwa buku Reset Indonesia lahir dari kegelisahan atas berbagai persoalan struktural yang kerap luput dari perhatian negara dan publik. Menurutnya, buku ini tidak sekadar menyajikan fakta, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berani berpikir kritis dan bersikap terhadap realitas sosial-politik yang timpang.
“Buku ini mencoba merekam suara-suara yang sering dibungkam dan mengajak pembaca untuk tidak sekadar menjadi penonton,” ujar Dandhy.
Ia menambahkan, Reset Indonesia diharapkan menjadi referensi penting, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami akar persoalan ketidakadilan sosial yang masih mengakar kuat.
“Melalui diskusi ini, saya berharap masyarakat semakin berani bersuara dan peduli terhadap keadilan sosial,” katanya.
Suasana diskusi berubah haru ketika Benaya Harobu menyinggung kasus bocah SD di NTT yang nekat mengakhiri hidupnya karena orang tua tidak mampu membelikan buku tulis dan pulpen, serta terbebani biaya sekolah sebesar Rp1,2 juta per tahun. Benaya bahkan tak kuasa menahan air mata saat menceritakan tragedi tersebut.
“Bagaimana saya tidak terpukul. Seorang anak harus meregang nyawa akibat ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Ini tamparan keras bagi siapa pun yang masih mau berpikir jernih,” kecam Benaya dengan suara bergetar.
Ia menegaskan bahwa pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar justru berubah menjadi beban mematikan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Sementara itu, Direktur Green Justice Indonesia (GJI), Panut Hadisiswoyo, turut menyoroti persoalan kerusakan lingkungan yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, khususnya kawasan Mandailing Natal (Madina).
“Tanpa keterlibatan masyarakat, kerusakan lingkungan tidak akan terhindarkan. Alih fungsi lahan terus terjadi, ekologi hutan terancam, dan masyarakat lagi-lagi menjadi korban bencana,” paparnya.
Direktur Utama Indata Komunika Cemerlang selaku penyelenggara kegiatan, Fika Rahma, menyampaikan bahwa diskusi bedah buku berlangsung interaktif dan kritis. Sejumlah pertanyaan mengemuka terkait peran media, keberanian menyuarakan kebenaran, serta tekanan kekuasaan dalam praktik demokrasi.
“Forum ini menunjukkan masih besarnya kerinduan publik terhadap ruang diskusi yang jujur dan berani,” ujar Fika.
Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar di berbagai daerah sebagai upaya membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap isu keadilan sosial, pendidikan, dan lingkungan. (RELEASE)
