Suaraakademis.com.|Jakarta – Stabilitas ekonomi nasional menghadapi tekanan berat setelah nilai tukar rupiah tercatat melemah tajam hingga menembus level psikologis baru. Berdasarkan data pasar spot pada penutupan perdagangan Selasa (4/5/2026), mata uang Garuda terpuruk di angka Rp17.405 per Dolar Amerika Serikat (USD). Angka ini jauh melampaui asumsi makro dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp16.500 per USD.
Kondisi kritis ini memicu reaksi keras dari Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama. Alumnus Lemhannas RI ini secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi radikal, termasuk mencopot Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dari jabatannya.
Menurut Rahman, pelemahan rupiah ini sangat kontras dengan pernyataan optimistis Gubernur BI pada April lalu yang mengklaim kondisi nilai tukar masih stabil dan tidak perlu dikhawatirkan. Kenyataan di lapangan justru menunjukkan tekanan yang semakin kuat yang melemahkan posisi ekonomi domestik.
“Pelemahan rupiah ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi berpotensi kuat mendorong inflasi tinggi (imported inflation), terutama pada sektor kebutuhan pokok yang masih bergantung pada impor,” tegas Rahman dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).
Indikator Ekonomi yang Mengkhawatirkan
PDKN menilai pelemahan ini akan memicu kenaikan harga barang secara berantai, mulai dari komoditas impor hingga produk lokal. Rahman juga menyoroti sejumlah data ekonomi yang memprihatinkan, antara lain total utang negara yang menyentuh Rp9.638 triliun dan defisit APBN per Maret 2026 yang mencapai Rp240 triliun, ditambah tekanan harga minyak dunia yang berada di atas asumsi APBN.
Keluhan masyarakat terkait lonjakan harga kebutuhan pokok juga dilaporkan sudah merata di seluruh wilayah Indonesia.
Wilson Lalengke: Presiden Harus Turun Tangan
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyatakan dukungan penuh terhadap desakan tersebut. Ia menilai situasi ini adalah alarm bahaya bagi kesejahteraan rakyat.
“Saya sangat mendukung desakan Dr. Rahman Sabon Nama. Kondisi rupiah yang hampir menyentuh Rp17.500 adalah bukti manajemen moneter yang tidak berjalan sesuai harapan. Kita tidak bisa lagi berpegang pada retorika ‘aman’ sementara rakyat menjerit,” ujar Wilson.
Ia meminta Presiden Prabowo meninjau ulang kinerja tim ekonomi dan otoritas moneter. “Jika Gubernur BI terbukti gagal menjaga stabilitas sebagaimana amanat undang-undang, maka pergantian pimpinan adalah langkah yang logis dan mendesak demi menyelamatkan marwah ekonomi nasional,” pungkasnya.
Langkah Strategis yang Diusulkan
Untuk mengatasi kondisi ini, PDKN mengusulkan sejumlah langkah strategis:
– Menjadikan stabilitas harga beras sebagai kunci utama agar tidak memicu krisis sosial.
– Melakukan deregulasi di berbagai sektor untuk menggenjot ekspor non-migas.
– Menunjuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Koperasi menjadi Bank Devisa.
– Memperbaiki tata niaga impor dan memperkuat sektor industri serta pertanian.
Tanpa langkah antisipatif yang tegas, krisis yang lebih dalam dikhawatirkan akan menyulitkan keberlangsungan pemerintahan di masa mendatang (TIM/Red)
