suaraakademis.com | Medan –
Aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Senin (9/2/2026), justru menuai sorotan tajam. Alih-alih mencerminkan gerakan intelektual mahasiswa, aksi tersebut dinilai sarat kejanggalan dan kuat dugaan ditunggangi kepentingan tertentu.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Yudhi Wiliam, secara terbuka mempertanyakan keabsahan massa yang turun ke jalan. Ia menilai banyak peserta aksi hanya “menjual” label mahasiswa, namun tak mampu membuktikan identitas akademiknya.
“Yang jelas kita lihat hari ini banyak oknum yang membawa nama mahasiswa. Tapi ketika kita kroscek, legalitas mereka sebagai mahasiswa itu tidak ada,” tegas Yudhi.
Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar salah kaprah, melainkan sudah mengarah pada penyalahgunaan nama mahasiswa sebagai tameng politik dan alat tekanan. Label “mahasiswa” dianggap sengaja dipakai untuk membangun simpati publik, padahal substansinya jauh dari gerakan intelektual.
“Sekarang ini siapa saja bisa bikin aliansi, bikin lembaga, lalu mengatasnamakan mahasiswa. Ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Yudhi menilai, aksi demo BEMSI di depan Kantor Gubsu patut dicurigai bukan murni gerakan mahasiswa, melainkan ada indikasi kuat ditunggangi aktor di balik layar. Ia menyebut, gerakan seperti ini berbahaya karena bisa menyesatkan opini publik dan mempermainkan pemerintah.
Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar tidak mudah terpancing oleh kelompok yang mengklaim organisasi mahasiswa tanpa legalitas jelas.
“Pemerintah jangan mau terprovokasi. Pastikan dulu badan hukumnya ada, terdaftar resmi, termasuk di Kesbang Linmas. Jangan sampai ‘mahasiswa abal-abal’ justru mengatur arah kebijakan,” katanya.
Tak hanya itu, isu yang beredar menyebut aksi tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan seorang oknum Ketua ormas Sumut berinisial ST. Nama ST disebut-sebut muncul sebagai pihak yang menunggangi gerakan, diduga sebagai bentuk serangan balik terhadap tekanan publik yang kini mengarah kepadanya.
Sebelumnya, Gerakan Nasional Indonesia (GNI) Sumut melakukan aksi di Jakarta menuntut Direktur Jenderal Pemasyarakatan mencabut dugaan fasilitas mewah yang diterima ST saat menjalani penahanan di Lapas Klas I Medan. Dugaan itu menguat setelah beredarnya foto yang memperlihatkan ST diduga menggunakan telepon genggam mewah dari balik jeruji.
Situasi ini memunculkan pertanyaan keras: apakah demo BEMSI benar-benar suara mahasiswa, atau sekadar panggung pesanan untuk mengaburkan isu besar yang menjerat oknum tertentu?
“Jangan jadikan nama mahasiswa sebagai tameng kepentingan gelap. Mahasiswa itu simbol moral, bukan alat transaksi,” pungkas Yudhi.
Kini publik menanti ketegasan pemerintah dan aparat untuk membedakan mana gerakan murni mahasiswa, dan mana yang sekadar sandiwara jalanan. (wan)
