Suaraakademis.com||Bener Meriah, Aceh – Lebih dari satu bulan pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah (Takengon), kehidupan masyarakat perlahan mulai berangsur pulih. Bencana besar yang terjadi pada 26 November 2025 tersebut tercatat sebagai salah satu banjir bandang terparah dalam beberapa tahun terakhir di wilayah dataran tinggi Aceh.
Hujan deras yang mengguyur tanpa henti pada akhir November lalu menyebabkan meluapnya sungai, merendam ribuan rumah warga, merusak fasilitas publik, serta menghancurkan lahan pertanian yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Tak hanya itu, sejumlah akses jalan tertimbun longsor, jembatan putus, dan bebatuan besar menutup jalur transportasi, sehingga beberapa desa sempat terisolasi total.
Akibat bencana tersebut, roda perekonomian masyarakat lumpuh. Warga yang terdampak terpaksa bertahan di tengah keterbatasan, dengan tubuh letih dan hati yang pedih, merenungi nasib pasca musibah yang datang tanpa peringatan.
BPBD Akui Kendala Penyaluran Bantuan
Petugas BPBD Kabupaten Bener Meriah mengakui adanya kendala dalam menyalurkan bantuan ke desa-desa terdampak banjir bandang. Akses jalan yang rusak parah membuat petugas tidak dapat langsung menjangkau lokasi bencana.
“Kami tidak bisa memasuki desa-desa yang terdampak banjir bandang. Yang bisa kami lakukan hanya menunggu di posko bantuan utama. Warga yang sudah didata oleh perangkat desa masing-masing datang ke posko untuk mengambil bantuan seadanya,” jelas pihak BPBD
.Aktivitas Pasar Mulai Normal
Berdasarkan pantauan Jurnalis SuaraAkademis.com pada Jum’at, 2 Januari 2026, aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah mulai kembali normal. Pusat-pusat perekonomian seperti pasar di Kecamatan Pondok Baru, Simpang Tiga, Permata, dan beberapa kecamatan lainnya sudah kembali beroperasi, meski sebagian warga masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi keluarg
Warga Harap Bantuan Tidak Disalahgunakan
Sejumlah tokoh masyarakat yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan harapan besar kepada pemerintah daerah, khususnya BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah, agar bantuan untuk korban banjir bandang disalurkan secara adil dan merata.
“Kami berharap bantuan untuk korban banjir bandang jangan dikorupsi. Tolong dibagikan secara merata, jangan ada pilih kasih. Walaupun bantuan itu hanya sekadar penopang hidup, itu sangat berarti bagi kami,” ungkapnya kepada Suara Akademis.
Mereka juga meminta agar penyaluran bantuan diawasi secara ketat, terutama bagi warga di desa-desa yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses akibat dampak longsor.
Kami mohon kepada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah agar pengawasan dilakukan dengan sungguh-sungguh, supaya warga yang masih terisolir juga bisa merasakan bantuan secara adil,” tambahnya.
Bencana banjir bandang ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan, transparansi, dan kepedulian bersama agar pemulihan pasca bencana benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penulis: M. Nawi Ginting
Editor: SuaraAkademis.com
