Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PERSIS) Sumatera Utara Mengecam Tindakan Represif Aparat Keamanan Terhadap Warga Pulau Rempang
Medan – Suaraakademis.com_Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (Persis) Sumatera Utara KH. Muhammad Nuh, didampingi Sekretaris Abdul Aziz mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat gabungan TNI , POLRI terhadap warga pulau Rempang Batam.
Hal ini dikatakan Muhammad Nuh Anggota DPD RI Perwakilan Sumatera Utara saat ini duduk di Komite I membidangi Pemerintahan, Pertanahan, dan Pertahanan, merespon peristiwa konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang.
Bermula ketika Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang yang jumlahnya berkisar 7.500 jiwa untuk rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang untuk pembangunan kawasan industri, jasa dan pariwisata pengerjaannya akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG).
Seperti diketahui, proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080.
Nuh menegaskan apalah artinya investasi triliunan tetapi masyarakat seperti terasing di negerinya, investasi jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat, apalagi sampai menimbulkan konflik.
Investasi boleh investasi, tetapi harus mengedepankan kepentingan masyarakat, tidak boleh terjadi pemaksaan penggusuran rumah warga dengan cara- cara kekerasan.
“Investasi itu dilakukan dengan cara-cara santun. Jangan sampai menimbulkan gejolak. Karena yang dirugikan itu masyarakat,” tuturnya.
Masih kata Muhammad Nuh, bahwa kerjasama yang maksimal antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci penting keberhasilan pembangunan daerah. Termasuk dalam merealisasikan pengembangan Kawasan Rempang sebagai Program Strategi Nasional (PSN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Walikota Batam yang juga Kepala BP Batam Muhammad Rudi harus berkomitmen untuk segera mendudukkan permasalahan Rempang, baik ditataran pemerintah ataupun masyarakat. Sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan menghasilkan solusi terbaik.
“Kita sama-sama berharap permasalahan Rempang segera selesai. Keinginan Pemerintah Pusat dan Kondusifitas di Rempang harus sama-sama jadi prioritas dan diselesaikan bersama agar investasi dan kerukunan ummat tetap berjalan beriringan, keberlangsungan hidup masyarakat di rempang harus juga di utamakan,”jelas Muhammad Nuh.
Kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke 78 pada 17 Agustus 2023, pertanyaan mendasar apa gunanya kita merdeka kalau rakyat terjajah di negerinya sendiri,” imbuh Aziz.
